Dalam sambutannya, Mas Yudha menekankan bahwa kepemilikan tanah yang sah merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta memperkuat pondasi ekonomi masyarakat. “Dengan kepemilikan tanah yang sah, warga Desa Bades tidak hanya memiliki legalitas penuh atas lahan mereka, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas,” katanya.

Mas Yudha menegaskan, bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat pemberdayaan ekonomi. Kepastian hukum ini memungkinkan warga mengelola lahan secara optimal, mengakses permodalan dan menanam investasi jangka panjang bagi keluarga.

Baca juga :

“Ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal harga diri dan masa depan. Tanah yang sah memberi warga fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri,” tegasnya.

Program redistribusi tanah ini juga menjadi bagian dari upaya reforma agraria yang lebih luas, dengan tujuan menciptakan pemerataan penguasaan lahan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan kepastian hukum, warga Desa Bades diharapkan mampu mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan, sekaligus meningkatkan daya saing lokal.

Acara penyerahan sertifikat yang diikuti 317 warga, ini menunjukkan komitmen Pemkab Lumajang dalam menghadirkan keadilan sosial melalui kepastian hukum atas tanah, serta membuka peluang ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. “Dengan sertifikat ini, negara hadir untuk rakyat. Warga memiliki hak yang jelas, keamanan hukum, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik,” paparnya. (kom/adi/sit)

Tidak kurang, total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertifikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK). Presiden RI sendiri, berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada 5.000 orang penerima yang berasal dari 17 desa.

“Banyuwangi redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama Forkopimda.

Presiden RI menjelaskan, bahwa sertifikat yang diterima para penerima manfaat program TORA ini merupakan sertifikat terbaru, yakni sertifikat elektronik. “Sertifikat yang terbaru seperti ini namanya sertifikat elektronik, kalau yang tebal itu sertifikat lama. Yang baru seperti ini. Ditulis bidang tanahnya, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semua di sini. Jadi ini sertifikat model baru, jangan dibandingkan dengan yang lama tebal,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan, sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah. Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa memberi kemanfaatan ekonomi.

“Sertifikat ini bisa dijadikan agunan. Tapi pesan saya, kalau diagunkan gunakan untuk kebutuhan usaha. Jangan dipakai untuk konsumtif seperti beli motor baru, kulkas baru. Nanti setelah usahanya mendapat untung, boleh untuk membeli barang-barang,” kata Jokowi.

Sertifikat yang diserahkan Presiden RI merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanahnya.

Baca juga :

Para penerima sertifikat kali ini adalah orang-orang pertama di Indonesia, yang menerima sertifikat hasil Redistribusi Tanah dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri AHY, menyerahkan sertifikat tersebut secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat dari 10 desa.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, atas terbitnya sertifikat tanah bagi warga Banyuwangi tersebut. Dengan memiliki sertifikat tanah, kini warga telah memiliki jaminan legalitas dan keamanan terhadap tanah yang dimanfaatkannya.

“Kini warga bisa tenang karena tanahnya kini sudah sah memiliki ketetapan hukum sebagai hak milik,” kata Bupati Ipuk.

Sebelumnya, masyarakat penerima sertifikat tanah merupakan mereka yang menempati menempati kawasan hutan turun temurun. Kemudian negara memberikan fasilitas kemudahan untuk hak milik perorangan melalui program redistribusi tanah.

“Kami mendorong warga agar memanfaatkan tanah untuk kegiatan yang produktif agar bisa menambah kesejahteraan bagi keluarga,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu penerima sertifikat warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Santoso, mengaku bersyukur telah memiliki sertifikat tanah digital untuk lahan huniannya. Selama berpuluh tahun, dirinya bersama keluarga tinggal di hunian berukuran 14 meter x 25 meter yang berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak pasti.

Saat mengetahui adanya program pengurusan sertifikat, Santoso mengaku antusias. Butuh waktu sekitar delapan bulan, dirinya mengurus segala sesuatunya hingga terbitnya sertifikat. “Seluruhnya gratis. Alhamdulillah,” kata Santoso. (kom/sit)

“Rencananya, Presiden akan kembali mengunjungi Banyuwangi. Agendanya menyerahkan simbolis Sertifikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah kepada 5.000 penerima yang dipusatkan di GOR Tawang Alun, Banyuwangi. Salah satu yang mendampingi beliau besok, adalah Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, seusai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pengamanan Kunker Presiden RI ke Banyuwangi yang berlangsung di Aula Rempeg Rogopati, Kantor Bupati Banyuwangi, Senin (29/04/2024) tadi.

Pelaksanaan Rakor sendiri, dipimpin langsung Danrem 083 Baladhika Jaya, Kolonel Infanteri Setyo Wibowo yang diikuti berbagai unsur yang terlibat dalam pengamanan Presiden. Turut hadir Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Nanang Haryono, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Inf Eko Yulianto Ramadhan serta Sekda Banyuwangi, Mujiono.

Baca juga :

Danrem mengungkapkan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan tiba di Banyuwangi siang hari. Selanjutnya, Presiden akan langsung menuju ke gelanggang olahraga (GOR) Tawangalun yang berada di area Kota Banyuwangi.

Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi, Machfoed Effendi, mengatakan Presiden Jokowi akan membagikan secara simbolis sertifikat redistribusi tanah kepada 5.000 pemilik bidang tanah. Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat hasil Program Redistribusi Tanah. Semuanya dalam bentuk sertifikat tanah elektronik.

“Sebelumnya, mereka adalah penerima SK Biru pelepasan kawasan hutan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). SK Biru sendiri menjadi dasar  penerbitan SK tanah redistribusi Program TORA,” ujar Mahcfud.

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi terakhir melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi pada 27 Desember 2023, dengan agenda berdialog dengan ribuan penerima SK Biru pelepasan kawasan hutan dari KLHK, meninjau pelaksanaan pembagian BLT El Nino. Selain itu juga mengunjungi Pasar Rogojampi. Di awal 2023, Presiden juga ke Banyuwangi menghadiri rangkaian 1 Abad NU di Stadion Diponegoro. (kom/gie)