Hal itu, disampaikan Menpan-RB pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Selasa (06/12/2022) di salah satu Hotel di Jakarta. “Birokrasi jangan mbulet. Harus berdampak dan kepala daerah yang hadir di tempat ini adalah termasuk kepala daerah dan teman-teman dari kementerian/lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan,” kata Menpan-RB.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa indikator penilaian RB (Reformasi Birokrasi) saat ini dan kedepannya akan lebih tajam dan terintegrasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Dimana sebelumnya, tujuan RB ini sangat lebar dengan meliputi tiga sasaran RB, 8 area perubahan dan 11 sasaran program dengan fokus problem hulu. Ke depan, melalui RB tematik fokus tujuan hanya pada dua sasaran, yakni general dan tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah) dengan menggunakan fokus pelaksanaan problem dari hulu ke hilir.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan terkait empat syarat agar dapat tercapai keberhasilan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun empat syarat yang harus dimiliki ini adalah komitmen, menyelesaikan akar masalah, kolaborasi, dan Inovasi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Sering dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju empat besar ekonomi di dunia tahun 2050. Tentu, perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik. Termasuk juga, menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang,” paparnya.

Menerima hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengaku bangga dengan seluruh masyarakat Lamongan, juga aparatur pemerintah Kabupaten Lamongan. Karena, Pemkab Lamongan dapat mempertahankan predikat nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 untuk tetap berada pada nilai A. Dimana pada tahun 2021, Lamongan berhasil meraih predikat A dengan nilai 81,59.

Pada kesempatan itu, Bupati Yuhronur juga menerima evaluasi RB Lamongan yang mengalami peningkatan, dari predikat B di tahun 2021 dengan nilai 68,35 meningkat menjadi BB pada tahun 2022. “Untuk saat ini kita belum mendapatkan LHE (Laporan Hasil Evalusi) dari Kemenpan. Tetapi, alhamdulillah saya bangga dengan masyarakat Lamongan, dengan aparatur pemerintahan Kabupaten Lamongan, karena mampu mempertahankan predikat SAKIP kita tetap A di tahun ini. Selain itu juga, mampu meningkatkan nilai RB kita dari yang awalnya B menjadi BB. Ini merupakan hal yang luar biasa dan sangat perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Semoga ke depan, kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya. (zen/sit)

Raihan ini, adalah kedua kalinya secara berturut-turut menjadi hal yang membanggakan. Mengingat, hanya ada 16 dari total 542 pemerintah daerah se-Indonesia, yang bisa mencapai level akuntabilitas memuaskan.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, dalam arahan yang dibacakan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Rini Widiyantini, menegaskan bahwa pentingnya komitmen nyata dan perbaikan berkesinambungan demi terwujudkan manajemen pemerintahan transformatif berbasis kinerja.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Transformasi birokrasi secara cepat dan tepat sangat dibutuhkan dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan peluang melalui inovasi yang mendorong perbaikan layanan pemerintahan,” terangnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengucap rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima. Hal itu, juga sebagai motivasi perbaikan kinerja Pemkot Malang, untuk menuntaskan pekerjaan rumah. Yakni, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi lainnya jelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kota Malang.

“Terima kasih atas kinerja seluruh jajaran dan dukungan seluruh komponen hexa helix Kota Malang. Di tengah pandemi tentu kolaborasi yang bisa menguatkan. Pekerjaan rumah masih banyak, kita tuntaskan bersama,” tegas Wali Kota Sutiaji, Rabu (06/04/2022) tadi.

Keberhasilan meningkatkan akuntabilitas dan reformasi birokrasi, tambahnya, akan terus didorong dengan sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemkot Malang. Hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) telah meningkatkan kemudahan masyarakat mengakses ratusan layanan publik.

Selain itu, tambahnya, digitalisasi layanan publik juga terus dibenahi. Masyarakat Kota Malang, dapat memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti SIAPEL (Sistem Administrasi Pelayanan Kependudukan), layanan perizinan online SI-IZOL, layanan pembayaran PBB online melalui berbagai platform e-commerce, hingga aplikasi job fair active dan vaksinasi online sebagai respons atas dampak pandemi pada sektor ekonomi dan kesehatan.

“Secara internal, pembenahan birokrasi dan akuntabilitas juga terus dibangun dengan terobosan penerapan e-Kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN),” lanjut Wali Kota Malang.

Dijelaskannya, hal itu dilakukan demi mendorong kinerja setiap pegawai, uji publik calon sekretaris daerah sebagai bentuk transparansi seleksi jabatan, penerapan reward dan punishment, pencanangan zona integritas di seluruh perangkat daerah. Selain itu, penguatan ekosistem birokrasi inovatif diharapkan terus menelurkan kreasi inovasi berkelas nasional seperti Sepasar Pedas di Pasar Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan Si Ikan Nila di Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun.

Diketahui, untuk proses penilaian SAKIP dan RB dilakukan secara nasional, serta diikuti oleh 79 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan mencakup lebih kurang 22 ribu unit kerja penyelenggaran urusan pemerintahan dan layanan publik se-Indonesia.

“Evaluasi mencakup sejumlah komponen, di antaranya akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi,” tambahnya.

Untuk Kota Malang sendiri, meraih nilai 80,10 pada penilaian SAKIP atau jauh di atas rata-rata nasional 61,6. Sedangkan pada penilaian RB, meraih skor 70,33 atau jauh di atas rata-rata nasional 54,44. (hms/cw2/sit)

Wali Kota Sutiaji menjelaskan, terdapat penguatan delapan area reformasi birokrasi yang terus dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. “Delapan area perubahan itu antara lain manajemen perubahan, deregulasi, penataan dan penguatan organisasi, serta tata laksana. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik,” ujar Sutiaji dari Jakarta.

Pada manajemen perubahan, pihaknya membina mental seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang, menjadi titik awal membentuk pemerintahan yang bersih, akuntabel, taat asas dan memuaskan masyarakat.

“Saya langsung menjadi motivator bagi ASN dan itu tiap tahun dilakukan. Karena yang menentukan bagaimana ke depannya adalah dimensi waktu saat ini, kita mau berbuat apa,” tambahnya.

Kemudian berkaitan dengan deregulasi, Sutiaji menjelaskan bahwa ada harmonisasi peraturan perundang-undangan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang berjalan dengan baik akibat komunikasi yang harmonis dari legislatif dan eksekutif.

“Maka regulasi kami tata, dan penataan organisasi menjadi kunci. Waktu itu di Kota Malang ada 34 perangkat daerah, saat ini dipangkas menjadi 28. Sehingga mampu mengefisiensi lebih dari Rp103 miliar. Karena lebih baik ramping tapi kaya kerja,” beber pemilik kursi N1 tersebut.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut Sutiaji memaparkan, berkaitan dengan lelang kinerja yang memiliki tiga poin penting, yakni gentlement’s agreement, breakdown konkrit prioritas pembangunan, serta titik nol dan kecepatan titik akhir kinerja.

“Kalau ASN tidak terukur dan tidak tercapai, siap-siap digeser. Ukuran kinerja individu disempurnakan melalui proses pendampingan perjanjian kerja. Kami sudah punya e-Kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian apresiasi bagi pegawai,” sambungnya.

Reformasi birokrasi Pemkot Malang juga tercermin melalui dikuatkannya merit system dan indeks profesionalisme ASN. Di mana hal tersebut juga memicu penguatan ekosistem birokrasi inovatif. “Sistem informasi Kepegawaian berbasis online juga sudah terintegrasi. Kemudian lelang jabatan kritikal telah dilakukan secara terbuka. Tidak lupa pengawasan khusus untuk review dan evaluasi perbaikan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan,” terangnya.

Sementara itu, Menko Polhukam RI Prof. Moh. Mahfud MD mengungkapkan, saat ini merupakan periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010.

“Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan baik. Sehingga tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bagi pemda yang belum melaksanakan, dapat termotivasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, terdapat 59 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Selain itu terdapat juga terdapat enam kabupaten/kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan.

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada saudara-saudara para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi. Selain itu, mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi,” terangnya. (mus/sit/adv)

Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Pansel memberi kesempatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri.

Dimana pendaftaran bisa dilakukan minggu depan, dari tanggal 15 sampai 19 Maret 2021. Pada hari dan jam kerja, yaitu pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Baca Juga : Tahun Ini Disporapar Malang Upayakan Percepatan Wisata Halal

Berkaitan dengan seleksi ini, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan bahwa setiap ASN yang telah memenuhi persyaratan dan berminat menjadi Sekda dapat mendaftarkan diri. “Seleksi ini terbuka baik bagi ASN Kota Malang maupun ASN di luar Kota Malang. Tapi untuk pelamar dari luar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, wajib mendapat rekomendasi dan menyertakan Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi setempat,” ujar Sutiaji, Sabtu (13/03).

Untuk formulir pendaftaran sendiri, disampaikan Sutiaji, bisa mengunduh melalui website Pemkot Malang. Setelah mendaftar, nantinya para peserta akan melalui proses seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak, seleksi kompetensi serta seleksi presentasi dan wawancara.

“Kalau sudah diumumkan 3 besar, baru ada tes kesehatan dan kejiwaan serta pelaksanaan uji publik,” tambahnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu sangat berharap, nantinya Sekda baru yang terpilih benar-benar profesional sesuai dengan syarat-syarat yang telah diputuskan.

“Saya berharap Sekda terpilih nantinya selain harus netral, juga dapat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga mampu bekerja mendukung penuh suksesnya pembangunan di Kota Malang,” tutur Sutiaji. Seperti diketahui selepas Sekda Kota Malang, Wasto, pensiun per tanggal 28 Februari 2021 lalu, hingga kini jabatan itu belum terisi. Kemudian tugas dan tanggung jawab dijalankan oleh Penjabat Sekda, Hadi Santoso, hingga maksimal 3 bulan sejak Wasto resmi pensiun. (mus/ed2)

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai melakukan penandatanganan komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RBRI), Hall Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (03/02).

“Ini wujud kemudahan dari pemerintah, kemudahan ini harus dibangun oleh semua unsur, semua sektor baik Pemda ataupun instansi vertikal,” terangnya.

Sebagai langkah awal, Wabup yang akrab disapa, Bunda Indah, itu menyebutkan bahwa terlebih dahulu membangun kesamaan visi dengan seluruh jajaran Forkopimda.

Kemudian menyiapkan perencanaannya, termasuk menyiapkan SDM yang handal dan berdedikasi tinggi sehingga tidak ada lagi oknum yang sengaja memanfaatkan atau meminta upah baru pelayanan yang diberikan.

“Harapannya tidak ada suap, tidak ada korupsi atau gratifikasi,” bebernya.

Baca Juga : Krecek Rebung Khas Pasrujambe Lumajang, Rebung Berasa Seperti Daging

Saat ini, pemerintah masih mencari lahan dan lokasi yang nyaman. Dijelaskan Bunda Indah, sudah ada beberapa alternatif pilihan lokasi, diantaranya KWT, Sekitar Gor Wira Bhakti dan gedung Perpustakaan Kabupaten Lumajang.

Sebagai komitmen kepada masyarakat, Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 20 janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sehingga akan mendapatkan prioritas pembangunan.

“Ini yang harus segera kita wujudkan sebagai komitmen kami melayani masyarakat,” tambahnya. (kom/adi/ed2)

Pasangan BerBaur dalam pilkada itu memiliki lima program prioritas yang sudah direalisasikan 2019 lalu. Yakni, pertama reformasi birokrasi. Baddrut berkeyakinan bisa mengubah kebiasaan lama aparatul sipil negara (ASN) semakin lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kami berhasil membuat Mal Pelayanan publik tercepat. Setelah itu, kami mau membangun kebiasaan baru pemerintahan untuk lebih excellent dalam memberikan pelayanan,” kata Alumnus UM Malang tersebut.

Selanjutnya Pemkab Pamekasan berhasil merealisasikan mobil sehat atau ambulance desa sebagai ihtiar pemerintah melakukan percepatan pelayanan di bidang kesehatan. Denga Call Care yang terpusat di Kabupaten, orang yang sakit tinggal telfon untuk dijemput mobil sehat desa yang telah dibagikan sebelumnya.

Setelah sehat akan diantar kembali ke rumah masyarakat. Dengan begitu, pelayanan cepat dan profesional menjadi kebiasaan baru ditengah-tengah masyarakat. Penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga menjadi prioritas untuk mendukung percepatan pelayanan bidang kesehatan.

Program prioritas berikutnya adalah bidang Pendidikan. Tahun ini Pemkab Pamekasan memberikan beasiswa kepada tiga kategori siswa, yakni keluarga tidak mampu, berprestasi dan siswa yang berkeinginan menghafal Al-Qur’an. “Alhamdulillah kami bisa memberikan beasiswa untuk 1.700 orang,” paparnya.

Sarjana Psikologi itu menambahkan, Program Prioritas berikutnya adalah membangun ekonomi dari bawah yang dimulai dari desa. Tujuannya, untuk membangun pertumbuhan ekonomi di desa-deda dengan strategi desa tematik.

“Desa harus ada namanya, ada judulnya. Alhamdulillah Desa Murtajih kami canangkan jadi Desa Tematik. Itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kemakmuran daya beli di desa-desa,” paparnya.

Politisi PKB itu menambahkan, prioritas lainnya adalah infrastruktur yang berkeadilan serta kebutuhan air bersih. Di Pamekasan ada 82 Desa yang belum terlayani air bersih. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahannya.

“Lima prioritas ini menjadi semua prioritas, tidak ada yang diutamakan dalam pemerintahan periode ini.

Alhamdulillah ini semua sudah berkomunikasi baik dengan seluruh stakeholder, seluruh teman-teman camat, Kades, Lurah, dan seluruh masyarakat mendukung lima program prioritas pembangunan di Pamekasan,” pungkasnya. (adi/yan)

Adi Suryanto dan perwakilan Polri di Aula Gedung Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto LAN RI Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Bupati Salwa mengatakan, kerjasama atau MoU dengan LAN RI dan Polri, ini merupakan bagian penting dalam proses perjalanan reformasi birokrasi di Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan good governance dan celan government. Karena, dua hal itu, merupakan prinsip yang diperlukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bondowoso dalam memberikan pelayanan publilk yang prima.

”Untuk mewujudkan birokrasi good gevernance dan clean government, itu Pemkab Bondowoso membutuhkan dukungan LAN RI dan Polri. Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso menjalin kerjasama dengan LAN RI dan Polri,” katanya didampingi Sekda Bondowoso H. Syaifullah, kemarin (19/9/2019).

Karena, Bupati Salwa yakin, kerjasama dengan LAN RI dan Polri akan membawa semamngat baru bagi birokrasi Pemkab Bondowoso. Terutama, dalam melaksanakan pembangunan, serta penguatan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang baik, bersih, dan berwibawa.

”Jadi, MoU dengan LAN RI dan Polri, ini semakin memperkuat kapasitas Pemkab Bondowoso dalam melalukan kegiatan pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati Salwa berharap setelah penandatangan nota kesepahaman dengan LAN RI dan Polri, segera dilakukan perjanjian kerjasama dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas pemkab. Seperti penyelenggaraan kegiatan kebijakan, pengembangan kompetensi, pengembangan inovasi dengan membentuk Laboratorium Inovasi (Labinov), dan pendidikan tinggi.

”Sehingga, LAN RI dan Polri bisa memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa, serta memfasilitasi tumbuhnya innovasi-inovasi di Pemkab Bodowoso yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, kerja sama dengan penandatangan MoU merupakan bagian tugas LAN RI memberikan pendampingan, agar OPD Pemkab Bondowoso mampu membangun dan mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. MoU, ini juga menjadi bagian penting bagi OPD pemkab dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

”Karena itu, kami berharap melalui MoY, ini Pemkab Bondowoso dapat memperoleh manfaat besar, khususnya dalam rangka penyusunan kebijakan, pengembangan diklat dan SDM serta lainnya untuk mewujudkan good governance dan clean government,” katanya. (ido/yan)

“Perubahan jaman menuntut kita mengikuti format anti korupsi,” kata bupati, Jumat (11/5/2019) siang, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston, dengan topik Kajian Penyusunan Program Kerja Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian Kabupaten Jember.

Bupati mengatakan Reformasi birokrasi sangat penting, karena aset penting Pemerintah Kabupaten Jember yang terbesar adalah pegawai.

“Oleh karenanya, kita membuat program reformasi birokrasi yang fokusnya bidang kepegawaian terlebih dulu, karena merekalah yang menggerakkan roda pemerintahan,” terangnya.

Untuk melakukan reformasi itu lanjut Bupati, perlu lebih dulu melayani pegawai dengan baik, Jika pegawai bisa dilayani dengan baik, harapannya para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik juga.

“Dan mereka pun akhirnya menjadi antipungli dan antikorupsi, ” ujar Bupati perempuan pertama Jember ini.

Apabila terjadi perubahan besar-besaran terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kinerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember, maka sebuah standar operasional prosedur (SOP) dan kajian Pukat Korupsi UGM bisa membantu.

Bupati menyontohkan dihapusnya UPT Pendidikan, Pegawai di Dinas Pendidikan paling banyak ini menjadi beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena menjadi sentral penanganan pegawai.

“Bagaimana menguati BKPSDM agar tidak hanya memindahkan masalah, tetapi betul-betul memendekkan arus layanan dan mempercepat pelayanan kepada pegawai,” ungkap orang nomor satu di Jember ini.

Bupati menyatakan, Pemkab Jember telah memulai untuk tidak ada pungutan dalam rekrutmen pegawai, pejabat, mutasi, maupun promosi jabatan. Ini dilakukan dengan tim akademisi Udayana, Jakarta, dan Padang yang memiliki pengalaman merancang program untuk menyejahterakan ASN tanpa perlu dana nonbudgeter.

“Kegiatan mereka secara formal bisa diakomodir dengan APBD secara resmi tanpa perlu mereka mempermainkan pembiayaan. Agar seluruh program ini bisa lebih cepat terlayani secara administrative, kita akan siapkan program online,” ungkapnya.

Program pelayanan administratif secara daring ini bisa diberlakukan dari pengurusan pangkat hingga pengurusan pensiun. Menurutnya, pelayanan dengan teknologi lebih minim untuk korupsi dan pungli. (yud/oso)

Itu dikatakannya usai menghadiri Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Lingkup Pemkab Lamongan di Pendopo Lokatantra, Rabu (23/1/2019).

“Setelah melakukan penandatangan pakta integritas, agar apa yang sudah ditandatangani dilakukan dengan benar, diwujudkan apa yang sudah dicanangkan. Sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat tahu bahwa perangkat daerah siap melakukan perubahan-perubahan,” pesan Didid Noordiatmoko.

Keberhasilan upaya reformasi birokrasi menurutnya jika masyarakat sudah merasakan perubahan pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD). Dia kemudian memberi ilustari Dinas Pendidikan.

“Reformasi birokrasi dirasa sudah berhasil dilakukan jika masyarakat bisa merasakan perubahan pada layanan pendidikan di Kabupaten Lamongan,” katanya mengumpamakan.

Lebih lanjut dikatakannya, jika masyarakat belum merasakan perubahan tersebut, maka apa yang dilakukan OPD adalah sia-sia.