Kepala Bidang Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Jawa Timur, Amalia Pramudiansari, dalam pembukaan itu menegaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek bagi anggota dewan di Jatim merupakan bagian dari rekomendasi BPSDM Provinsi Jatim. “Gelaran ini sebagai mitra Kemendagri, dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan daerah,” katanya.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, dalam momen itu mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek pada semester pertama 2026, ini menjadi langkah strategis dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pada inovasi dan penguatan reformasi birokrasi. “BPSDM Provinsi Jatim mengapresiasi DPRD Kabupaten Situbondo yang pada semester pertama ini melaksanakan Bimtek untuk mendorong Perda-Perda yang akan diinisiasi dewan agar berdampak pada inovasi daerah dan peningkatan reformasi birokrasi di Situbondo,” kata Ketua DPRD Mahbub, Jumat (06/03/2026) tadi.

Ketua DPRD Mahbub menegaskan, setiap kebijakan yang dirumuskan DPRD bersama pemerintah daerah, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan melalui inovasi yang mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.

Baca juga :

“Inti dari Bimtek ini agar regulasi dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Tema dan materi harus berbasis pada persoalan riil yang dihadapi DPRD, kemudian diramu bersama agar aplikatif,” ujarnya.

Ketua DPRD Mahbub juga menjelaskan, materi Bimtek yang disusun oleh LPK Unmer Malang tetap mengacu pada substansi yang diwajibkan Kemendagri. Namun demikian, terdapat muatan lokal tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing DPRD kabupaten dan kota.

Dijelaskannya, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap substansi materi tidak hanya dipaparkan secara teoritis, tetapi juga didalami dan dipraktikkan. Sehingga dapat diimplementasikan dalam perencanaan serta pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

“Kami berharap, setelah mengikuti Bimtek ini, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengaplikasikan inovasi-inovasi yang tetap sejalan dengan aturan. Dengan begitu, inovasi yang dijalankan tidak bersinggungan dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD Mahbub menekankan, bahwa penerapan hasil Bimtek akan terus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Situbondo. “Untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari Bimtek ini, kami akan terus melakukan konsultasi agar memperoleh pencerahan dan solusi terbaik,” paparnya. (her/gie/adv)

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025) tadi. “Ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemerintah Kota Malang. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kepatuhan dan harmonisasi regulasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa kepatuhan hukum diwujudkan melalui proses harmonisasi peraturan daerah dan peraturan wali kota yang disusun tepat waktu, taat prosedur, serta sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum. Termasuk, koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam mewujudkan harmonisasi regulasi nasional. Menurutnya, ke depan proses harmonisasi akan semakin dipermudah melalui layanan digital berbasis kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah mengintegrasikan proses harmonisasi secara digital dengan dukungan artificial intelligence. Harapannya, layanan harmonisasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian regulasi,” imbuhnya. (kom/rsy/sit)

Sebagai wujud komitmen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi pelayanan dengan mendekatkan titik layanan langsung ke masyarakat melalui program prioritas ‘Sahaja Suka’ (Satu Hari Jadi Segera Bawa Pulang Akta dan Kartu Keluarga).

Program Sahaja Suka sendiri, dirancang sebagai solusi agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau Disdukcapil kabupaten, untuk mengurus dokumen dasar kependudukan. Sebaliknya, titik layanan untuk masyarakat digeser langsung ke kantor desa. Sehingga, pelayanan dapat diakses lebih mudah dan cepat.

Hingga saat ini, pelaksanaan program Sahaja Suka menunjukkan tren positif. Tercatat, sebanyak 326 desa telah memiliki akses layanan Sahaja Suka dan mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri kepada warganya. Pelayanan ini, dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kabupaten Kediri dengan pemerintah desa.

Baca juga :

Disdukcapil menargetkan, pada akhir tahun ini seluruh desa di Kabupaten Kediri, telah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dengan pengecualian beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngancar. “Tujuannya jelas, kami ingin mendekatkan titik layanan. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan. Cukup ke kantor desa sesuai domisili untuk mengurus dan mengambil dokumen administrasi kependudukan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Kediri, Wirawan, Selasa (16/12/2025) tadi.

Efektivitas program ini, tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat. Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 7.927 dokumen, terdiri dari 3.875 Kartu Keluarga, 1.040 Akta Kelahiran, 1.040 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 1.972 Akta Kematian.

Dengan kemudahan akses layanan yang semakin dekat, masyarakat Kabupaten Kediri diimbau untuk memanfaatkan program Sahaja Suka secara optimal. Melalui tertib administrasi kependudukan, diharapkan dapat mendukung kemudahan warga dalam mengakses berbagai layanan publik lainnya di masa mendatang. (pan/sit/adv)

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Inspektorat Kota Malang, Mulyono, Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kota Malang serta sekretaris OPD.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan bahwa fokus dari RB di Kota Malang ada empat. Yaitu, penanggulangan kemiskinan ekstrim, digitalisasi pelayanan publik, penurunan angka stunting dan meningkatkan investasi di daerah.

Baca juga:

“Ini adalah tindak lanjut dari catatan-catatan tahun kemarin. Tentu dari keempat fokus tersebut, komitmen yang diharapkan pimpinan nantinya bisa berjalan dengan baik dan nantinya para sekretaris dari masing-masing perangkat daerah tinggal menjalankan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Dalam upaya tersebut, pihaknya juga memberikan beberapa pesan moral kepada para OPD di lingkungan Pemkot Malang, bahwa menolong sesama adalah bentuk kebajikan dan ibadah. Sehingga, ditegaskan pentingnya untuk selalu berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

“Sebetulnya berbuat menolong orang sama dengan menolong dirinya sendiri, jadi nilai ibadah. Jangan sampai berpikir kok enak itu saya tolong, nolong orang itu nolong dirinya sendiri dan jahat pada orang itu jahat pada dirinya sendiri. Sesungguhnya dia harus berbuat baik dan mempunyi nilai kebaikan,” lanjut Wali Kota.

Lebih lanjut disampaikan, menurutnya Pemkot Malang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Malang. Meskipun, terkadang masih ada perbandingan-perbandingan dengan daerah lain.

“Mindset masyarakat kan sekarang ekspetasinya luar biasa, jadi layanan baik disini mungkin sudah bagus. Tetapi kadang dibandingkan ke daerah yang notabene sudah bagus. Mohon maaf, ketika dibandingkan mungkin di lihat dulu dari segi operasional dan pendapatan, karena itu tidak sama, tapi masyarakat kita nuntunya sama,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)