Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa kurikulum yang diterapkan di SRMP tetap mengacu pada kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada umumnya. Hanya saja, karena konsep sekolah tersebut berbasis asrama, terdapat sejumlah penyesuaian.

“Kurikulum kurang lebih sama dengan sekolah reguler. Tapi karena ini boarding school, tentu ada penyesuaian. Misalnya terkait aturan asrama, kegiatan keimanan dan ketakwaan (imtaq), serta pendampingan melalui wali asuh,” jelas Suwarjana.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa peran wali asuh sangat penting dalam sistem asrama, karena para siswa tinggal penuh di lingkungan sekolah. Terlebih, wali asuh sendiri telah dipilih melalui proses seleksi oleh pemerintah pusat.

“Kalau di rumah, anak-anak diasuh orang tua. Tapi di sini, semua siswa harus berasrama, meskipun rumahnya dekat. Maka, wali asuh dibutuhkan untuk mendampingi kehidupan mereka sehari-hari di asrama. Beda dengan wali kelas,” tambahnya.

Selain itu, para guru yang bertugas di SRMP merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal itu dilakukan untuk memastikan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter siswa berjalan optimal.

Sementara itu, Kepala SRMP 16 Kota Malang, Rida Afrilyasanti, menyampaikan bahwa pembiasaan hidup mandiri menjadi bagian penting dalam pendidikan di SRMP. “MPLS hampir sama dengan sekolah reguler, tetapi ada tambahan pembiasaan kehidupan berasrama. Anak-anak belajar mandiri dan mengatur waktu belajar secara disiplin,” ucap Rida. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan jika hal tersebut selain merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dari arahan DPR RI. Terutama, terkait untuk Bansos yang bersifat reguler.

“Sementara ini, Bansos yang tidak terkait dengan kebutuhan prioritas, seperti bantuan korban bencana, memang sebaiknya ditunda dahulu hingga Pilkada selesai. Itu juga menjadi salah satu arahan dari Kemendagri dan DPR RI saat ke Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (15/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kebijakan pemberian Bansos tersebut, tambahnya, bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, dibatasi untuk yang bersifat mendesak atau yang prioritas. Seperti, korban bencana alam dan yang memang sangat membutuhkan.

“Bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama korban bencana, tetap diperbolehkan. Namun, yang reguler akan dihindari dulu untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut nantinya akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Kemendagri yang mengatur lebih detail tentang kriteria dan batasan Bansos selama periode Pilkada. Di dalam edaran tersebut juga akan dijelaskan poin-poin mengenai prioritas yang tetap dapat diberikan dan bantuan yang harus ditunda.

“Nanti di SE akan ada kriteria yang jelas, mana yang boleh disalurkan dan mana yang tidak. Tujuannya untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terkait pemberian bansos saat Pilkada,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dalam sosialisasi itu, juga hadir sebagai nara sumber, Sekjen FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) Jatim, Catur Sudarmanto. Disampaikannya, bahwa kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas relawan forum pengurangan resiko bencana dalam rangka program TMMD ke-122 Kodim 0809/Kediri tahun 2024, untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya bencana alam. Sehingga, melalui sosialisasi ini diharapkan bisa berguna. Bahkan, apabila terjadi maka dapat mengatasi, mencegah dan meminimalisir kerugian materiil maupun dampak yang lain.

Baca juga :

“Materi yang kita sampaikan mulai dari tindakan mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana. Termasuk, langkah-langkah darurat yang harus diambil ketika menghadapi situasi bencana,” katanya.

Dengan pemahaman itu, ujarnya, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih siap lagi dan tanggap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Khususnya, seperti tanah bergerak, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

Pihaknya berharap, melalui sosialisasi di kegiatan non fisik TMMD Reguler Desa Pagung, ini masyarakat akan semakin teredukasi dan mampu berperan aktif dalam memitigasi dan mengatasi berbagai risiko bencana di wilayahnya. “Semoga sinergi antara TNI, BPBD dan masyarakat bisa terus berjalan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bencana,” imbuhnya. (pan/sit)

Tujuan dari acara ini, adalah untuk memberikan pemahaman tentang ilmu menunaikan ibadah haji. Sehingga, diharapkan jamaah haji Kabupaten Jember menjadi jamaah haji yang mabrur. Untuk peserta jamaah haji Kabupaten Jember tahun ini, ada sebanyak 2.688 orang.

Kepala Kemenag Kabupaten Jember, Akhmad Sruji Bahtiar, dalam kesempatan itu mengingatkan untuk jamaah haji agar menjaga fisik, mental dan juga mengikuti manasik haji dengan sebaik mungkin. “Mari kita siapkan fisiknya, mentalnya dan siapkan manasik haji dengan baik,” kata Kepala Kemenag.

Baca juga :

Senada dengan Kepala Kemenag Jember, Bupati Hendy meminta para jamaah untuk selalu menjaga kesehatan. “Semangat bukan semangat saja, tetapi harus ada ikhtiar. Dari sekarang harus menjaga kesehatan,” kata Bupati Hendy.

Ditambahkannya, bila dibandingkan tahun 2023, ada tambahan jumlah peserta yang mengikuti haji. Dari jumlah jamaah 2400 di tahun 2023 lalu, kini melonjak menjadi 2.688 jamaah yang akan diberangkatkan pada 20 Mei mendatang.

Diharapkan melalui manasik haji ini, para jamaah bisa lebih mantap dalam menjalani ibadah di Tanah Suci. “Mari ikuti manasik haji ini dengan tekun. Tak lupa juga rutinkan salat berjamaah dan tepat waktu. Mudah-mudahan semua menjadi haji yang mambrur. Dengan mengucap bismillah, dengan ini kegiatan manasik haji reguler Kabupaten Jember tahun 1445 H / 2024 M kami nyatatakan dimulai,” tambahnya. (kom/rio/gie)