Beberapa Puskesmas yang diberi alokasi untuk rehab itu, diantaranya seperti Puskesmas Jabung, Puskesmas Pamotan-Dampit, Puskesmas Singosari, Puskesmas Sumbermanjing Kulon-Pagak, Puskesmas Turen dan Puskesmas Wonokerto-Bantur. Sementara untuk Pustu, diantaranya seperti Pustu Banjarejo-Pagelaran, Pustu Permanu-Pakisaji, Pustu Tegalgondo-Karangploso, Pustu Kalirejo-Kalipare, Pustu Pajaran-Poncokusumo, Pustu Pujiharjo-Turtiyudi dan Pustu Klampok-Singosari.

Mengenai besaran anggaran rehab, diketahui sangat bervariasi. Seperti rehab Puskesmas, nilai yang diberikan rata-rata di angka Rp 100 juta. Khusus Puskesmas Pamotan di angka Rp 194 juta, sementara Puskesmas Singosari Rp 200 juta, Puskesmas Turen Rp 154 juta dan Puskesmas Wonokerto Rp 150 juta.

Sementara untuk rehab Pustu, berada di angka rata-rata tidak jauh berbeda, yaitu Rp 100 juta. Meskipun, ada beberapa juga memiliki nilai anggaran tinggi. Seperti Pustu Pajaran dan Pustu Pujiharjo, di angka Rp 150 juta.

Baca juga :

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Puji Hadi Prasetyo, mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan itu sekarang masih berlangsung. Karenanya, diharapkan pada Desember nanti, sejumlah rehabilitasi itu sudah selesai.

“Targetnya, awal Desember nanti semua rehab akan selesai. Sehingga, layanan maksimal untuk masyarakat di penghujung tahun, pun tetap maksimal. Setidaknya, Januari sudah tidak ada kendala,” katanya, Senin (14/10/2024) tadi.

Disinggung mengenai besaran anggaran, Puji menjelaskan, bahwa semua tergantung dari kebutuhan di lokasi. Karenanya, nilai penerima anggaran rehab memiliki variasi. Tergantung, bagaimana tingkat kerusakan yang terjadi.

“Biasanya dengan anggaran senilai itu, Puskesmas atau Pustu akan mengalokasikan untuk atap hingga dinding. Namun, semua tergantung dari pengajuan awal. Mengingat, kerusakan yang terjadi sangat bervariasi,” ujarnya. (sit)

Dikatakan Baihaqi, bahwa dalam proses rehabilitasi tersebut nantinya akan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena, dalam hal pembiayaan, anggaran yang nantinya dibutuhkan sekitar Rp 200 miliar.

“Anggaran tersebut sangat berat jika harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Maka, seiring dengan pemerintah pusat saat ini yang sedang menggalakkan olah raga prestasi, maka kami mencoba untuk mengajukan pembiayaan melalui bantuan program hibah dari pemerintah pusat,” jelas Baihaqi.

Ditambahkannya, jika proses rehabilitasi yang dilakukan yakni menjadikan Stadion Gajayana, menjadi bertaraf nasional, bahkan internasional. Seperti tempat duduk, yang full menggunakan single seat. Kemudian penerangan, lintasan lari, penggantian rumput dan penunjang pertandingan lainnya.

Baca juga :

“Tapi tahapannya masih penyusunan proposal yang secepatnya akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Harapannya, bisa dilakukan peninjauan lapangan oleh Kementerian Kepemudaan dan Olah Raga (Kemenpora), yang kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk melaksanakan rehabilitasi stadion Gajayana Malang melalui mekanisme APBN,” tuturnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai waktu pelaksanaan rehabilitasi, Baihaqi mengaku jika saat ini masih belum bisa memastikan hal tersebut. Karena, saat ini Disporapar tengah fokus pada penyelesaian proposal.

“Karena mekanisme itu nanti, sekarang kami dari pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan proposal. Insyaallah, nanti di awal Agustus akan kita kirimkan proposal,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, juga menyampaikan bahwa Stadion Gajayana akan dilakukan rehabilitasi dengan penambahan-penambahan fasilitas dan tidak dibongkar total. “Sekarang lagi kita susun penambahannya apa. Sehingga, harapannya nanti kalau di renovasi tidak tumpang tindih. Malah sekarang arema mengajukan itu dan home base nya ditaruh disini,” kata Sutiaji. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Dr Edy Budi Susilo MSi menjelaskan, bangunan ruang yang akan direhab itu telah masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kabupaten Jember.

“Data itu ada di Dapodik yang dilaporkan pada tahun 2019, dan direncanakan eksekusinya pada tahun 2020 ini,” ungkap Edy melalui sambungan telepon.

Jika tidak ada halangan yang berarti, eksekusi anggaran DAK itu dilakukan pada bulan depan.

Rehab bangunan ruang melalui DAK itu, kata Edy, diharapkan bisa mengurangi jumlah ruang yang rusak berat maupun sedang. Serta bisa mengganti bangunan yang usianya sudah lama.

Salah satu lembaga yang mendapatkan program rehabilitasi bangunan ruang adalah SDN Klompangan 02 Ajung, yang oleh warga dilaporkan salah satu ruangnya telah roboh.

Sekolahan dengan bangunan lama ini melaporkan melalui Dapodik adanya satu ruang yang rusak berat dan sebelas ruang mengalami rusak sedang.

Data di Dapodik, kata Edy, akan dikroscek dengan kondisi di lapangan. Sebab, di DAK menyebutkan SDN Klompangan 02 Ajung ini mendapatkan kuota tiga ruang yang akan direhab berat.

Sementara laporan warga menyebut bangunan yang roboh adalah satu ruang guru, yang tidak dilaporkan mengalami rusak berat.

Karena itu, Edy memastikan akan merobohkan satu bangunan yang dilaporkan dalam Dapodik rusak berat apabila membahayakan. “Agar saat kegiatan berlajar mengajar ke depan, anak-anak sudah aman,” ungkapnya.

Terkait peristiwa bangunan ruang guru yang roboh, Edy menyayangkan tidak segera mendapatkan laporan dari kepala sekolah.

Bukan hanya pihaknya yang berada di pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan yang tidak mendapatkan laporan.

Pengawas SD di sekolah itu juga tidak segera mendapat laporan peristiwa yang terjadi pada Rabu, 20 Mei 2020, pukul 08.30 itu.

“Kepala sekolah memang tidak melaporkan ke pengawas, camat, maupun ke Diknas,” ungkapnya Edy mengaku baru mendapatkan laporan dari warga pada Kamis, 28 Mei 2020, sekira pukul 19.00.

Begitu mendapatkan laporan, segera ia menghubungi pengawas sekolah untuk mengecek laporan itu. “Ini murni kepala sekolah yang tidak melapor,” tandasnya.

Karena itu, kepala sekolah bersangkutan akan dimintai keterangan. Pemanggilan itu juga terkait dengan rencana rehab tiga ruang melalui DAK.

“Kita bisa mendesain ulang rencana rehab. Kami upayakan bagaimana juga bisa untuk membangun bangunan ruang yang roboh itu. Apalagi anggaran DAK sangat memungkinkan untuk itu,” pungkasnya. (tog/yud/oso)

Menurut Mahrus, Camat Arosbaya mengatakan pihaknya telah mengajukan dua kali rehab namun belum mendapatkan hasil. Ia berharap, kantornya segera mendapatkan dana untuk rehab tersebut.

“Sudah dua tahun kami ajukan namun belum dapat, sekarang bisa dilihat bersama atap kantor kami hanya menunggu ambruk saja. Beberapa sudah bolong dan lainnya retak,” ucapnya.

Sementara itu, Komisi A yang saat itu melakukan sidak ke kantor kecamatan mengaku kantor kecamatan tersebut memang perlu perbaikan. Hal tersebut diperlukan agar pelayanan di kantor tersebut tidak terganggu.

“Ya sudah kita lihat, memang perlu perbaikan supaya para petugas juga nyaman untuk bekerja dan pelayanan tidak terganggu,” ungkap Agus Suwito salah satu anggota komisi A DPRD Bangkalan.

Pihaknya pun mengaku akan berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut di rapat RAPBD. Meski begitu, ia tak bisa menjanjikan apakah nantinya akan mendapat rehab atau tidak.

“Kita akan coba usulkan di rapat anggaran. Semoga saja masih bisa, kita usahakan namun tidak bisa memastikan dapat atau tidak,” tambahnya. (Ist/nhs/yan)