Bantuan Atensi sendiri, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terutama, bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia) yang membutuhkan dukungan guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian.

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Program Atensi sendiri, menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memuliakan harkat dan martabat sesama manusia.

“Bantuan yang disalurkan hari ini, baik berupa alat bantu disabilitas, dukungan nutrisi, maupun bantuan modal usaha, tentunya memiliki makna yang sangat besar. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, alat bantu bukan hanya sarana penunjang aktivitas, tetapi juga jembatan untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Wabup Lathifah juga menambahkan, bahwa bantuan nutrisi merupakan bentuk perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat. Sedangkan bantuan modal usaha, diharapkan mampu menjadi penguat semangat bagi penerima manfaat untuk bangkit, berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Malang meyakini kesejahteraan sosial harus dibangun melalui kolaborasi dan semangat gotong royong. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas sosial dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat beserta keluarganya. Kepada para pendamping sosial dan seluruh pihak terkait, saya berpesan agar terus memberikan pendampingan dan motivasi sehingga program ini benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” imbuh Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan memastikan tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi keterbatasan hidupnya. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk saling menguatkan dan memanusiakan sesama. Karena sejatinya, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta,pendamping sosial, relawan hinhga PPKS Kabupaten Malang. (pro/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan rehabilitasi jalan bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi upaya strategis meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. “Jalan yang layak, memudahkan warga dalam mobilitas sehari-hari, memperlancar distribusi hasil pertanian, mendukung perdagangan lokal, serta memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan,” tegas Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Program rehabilitasi Jalan Desa Krasak, merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur yang digulirkan Pemkab Lumajang tahun 2025. Di Kecamatan Kedungjajang, selain Jalan Krasak, sebanyak 3 ruas jalan kabupaten juga direhabilitasi. Hingga tahun ini, total 18 ruas jalan di berbagai wilayah telah dibangun atau diperbaiki, memberi manfaat langsung bagi ribuan warga.

Bunda Indah juga menjelaskan, kondisi jalan yang rusak selama puluhan tahun berdampak luas. Warga harus berjalan menembus lumpur, mengangkut hasil pertanian dengan susah payah dan menghadapi kesulitan transportasi terutama saat musim hujan.

“Jalan itu kira-kira sudah 20 tahunan lebih tidak tersentuh. Warganya sampai boken-coken kalau lewat situ. Sekarang dengan jalan baru ini, maka aktivitas mereka jauh lebih mudah dan aman,” ujarnya.

Baca juga :

Selain Desa Krasak, pembangunan jalan juga menyasar Jalan Curah Petung–Grobokan (2.425 meter) dan jalan Desa Kebonan beserta ruas tembusannya. Rehabilitasi ini memperkuat konektivitas antar wilayah, membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa. Secara keseluruhan, total panjang jalan yang dibangun mencapai sekitar 2.300 meter.

Manfaat sosial pun terlihat nyata. Dengan akses yang lebih baik, anak-anak dapat lebih mudah bersekolah, pasien lebih cepat mendapatkan layanan kesehatan dan warga tidak lagi menghadapi risiko kecelakaan saat musim hujan. Pembangunan jalan juga mendorong interaksi sosial yang lebih lancar, memperkuat solidaritas warga dan meningkatkan rasa aman di lingkungan desa.

Bunda Indah menambahkan, rehabilitasi jalan memunculkan fenomena budaya unik. Warga menggelar selamatan sebagai ungkapan syukur, banyak diunggah di media sosial. “Melihat kebahagiaan warga itu, saya merasa puas. Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal perubahan nyata dalam kehidupan mereka,” katanya.

Meski pencapaian ini signifikan, tantangan ke depan tetap ada. Pemangkasan anggaran pusat sebesar Rp 266 miliar pada tahun mendatang memaksa pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan secara bertahap. “Kita harus bekerja pelan-pelan, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Bunda Indah.

Rehabilitasi jalan Desa Krasak menjadi bukti nyata, bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi sarana pemberdayaan masyarakat. Jalan yang layak kini membuka peluang ekonomi baru, memperkuat mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga Lumajang secara menyeluruh. (kom/adi/gie)

“Karena lokasi proyek berada di atas sungai yang rawan banjir kiriman. Jadi cuaca ini harus jadi atensi tersendiri agar jangan sampai tiba-tiba sungai meluap dan proyek masih belum selesai,” kata Bupati Pasuruan, saat melakukan inspeksi mendadak ke Jembatan Karangjati Anyar, atau Sabtu (04/10/2025) tadi.

Diketahui, bahwa jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam, beberapa bulan lalu. Saat ini, secara perlahan sudah mulai dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2025.

Baca juga :

Pelaksanaan pengerjaan sendiri, dilakukan oleh CV SBC Marta Group dengan nilai kontrak Rp 2,687 miliar. Sedangkan pelaksanan pekerjaan fisiknya, sudah dimulai pada 2 September 2025 dan ditargetkan selesai tepat waktu, yakni 110 hari kalender.

Hingga berita ini ditulis, proyek rehabilitasi jembatan Karangjati sudah mencapai 8 persen dengan pekerjaan pembersihan beton bertulang (pile cap).

Bupati Rusdi menjelaskan, keberadaan jembatan ini sangat vital, karena menjadi jalur penghubung antar wilayah. Jika selesai sesuai rencana, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.

“Proyek rehabilitasi Jembatan Karangjati Anyar ini diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga. Dan bisa mendukung aktivitas perekonomian di Kecamatan Wonorejo serta sekitarnya,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Hertutik menegaskan, bahwa setiap tahapan dirancang dengan prinsip kehati-hatian. “Kami pastikan semua proses berjalan sesuai standar teknis. Pemeriksaan saluran air, pengurugan tanah, hingga pembersihan area dilakukan agar tahap konstruksi berikutnya dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien,” jelasnya, Rabu (01/10/2025) tadi.

Saat ini, tim pelaksana tengah melakukan pemasangan pagar proyek di sekeliling area kerja. Langkah ini, diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas konstruksi.

Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keberadaan cross drain existing. Pemeriksaan ini, penting untuk memastikan sistem saluran air berfungsi baik. Sehingga, potensi genangan atau kerusakan saat konstruksi dapat diantisipasi sejak dini.

Baca juga :

Tidak hanya itu, pengurugan kembali bekas galian akar pohon juga tengah dilakukan untuk menstabilkan permukaan tanah. Setelah tanah kembali padat, petugas melanjutkan dengan pembersihan dan perapian area. Dengan begitu, lahan menjadi lebih rapi, aman dan siap digunakan untuk tahapan lanjutan.

Tahap awal rehabilitasi ini dipandang sebagai pondasi penting sebelum dimulainya pembangunan struktur utama dan penataan lanskap Alun-Alun. Dengan perencanaan yang matang, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembaruan fisik, tetapi juga pada aspek fungsionalitas dan keberlanjutan lingkungan.

“Rehabilitasi Alun-Alun Lumajang diharapkan dapat menghadirkan ruang publik yang lebih representatif, nyaman dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat. Kehadiran alun-alun baru, nantinya bukan sekadar ikon kota, tetapi juga pusat aktivitas sosial, budaya dan ekonomi warga Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dokter spesialis rehabilitasi medik, dr Agustina Mufidah Sp KFR M Ked Klin, menyampaikan bahwa ada dua jenis alat laser yang biasa digunakan di bidang rehabilitasi medik, HILT dan LLLT ( Low Level Laser Therapy (LLLT). “HILT memiliki kelebihan dibandingkan dengan LLLT, yaitu dapat mengobati area yang lebih luas dan jaringan yang lebih dalam,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, penggunaan HILT terbukti mengurangi nyeri karena memiliki efek anti inflamasi, anti edema dan efek analgesia. “Alat laser HILT yang ada saat ini diindikasikan pada berbagai kondisi, seperti nyeri bahu (frozen shoulder, rotator cuff syndrome), epicondilitis, plantar fasciitis, nyeri punggung bawah, arthrosis (OA genu, cervical spondilartrosis), trauma (ankle sprain, muscle strain/tear), entrapment syndromes (CTS), masalah kulit (herpes simplex, ulkus, penyembuhan luka), bells palsy dan masih banyak yang lainnya,” ungkapnya. (azl/gie)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa rehabilitasi dasar yang diberikan tersebut mulai dari pendampingan psikologis, hingga koordinasi dengan pihak keluarga. Itu dilakukan, sejak mereka terjaring hingga saat ini.

“Dari hasil asesmen awal itu, diketahui mereka baru sekali ini melakukan praktik prostitusi online. Jadi misalnya kalau mereka sudah lebih dari tiga kali, kami hubungkan dengan UPT Pemprov Jatim yang ada di Kediri, itu UPT untuk UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (RSTS). Cuma ini kan baru sekali dan keluarganya semua sudah bisa dihubungi. Jadi saat ini masih dilakukan asesmen dan rehabilitasi dasar di Tlogowaru,” jelas Donny, Senin (03/03/2025) tadi.

Donny juga menegaskan, bahwa asesmen terus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan eksploitasi atau pemaksaan. Jika ada indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang.

Baca juga :

“Tetapi sejauh ini belum ditemukan unsur pemaksaan, tetapi kami masih terus menghubungi keluarga mereka,” katanya.

Dari hasil asesmen awal, beberapa faktor yang mendorong kelima perempuan terlibat dalam praktik itu antara lain karena masalah ekonomi, ajakan teman dan anggapan bahwa dengan cara tersebut dapat dengan mudah untuk mendapatkan uang. “Mereka melihat teman-temannya melakukannya tanpa masalah, sehingga tertarik mencoba,” tambahnya.

Untuk mencegah kasus serupa, Dinsos P3AP2KB terus mengedukasi masyarakat agar berani melaporkan dugaan eksploitasi perempuan dan anak. Selain itu, Donny juga menekankan pentingnya keterlibatan Ketua RT dalam mendata dan mengawasi warga baru.

“Kami memiliki berbagai program seperti Puspaga, PATBM dan Kelurahan Layak Anak. Peran keluarga juga sangat penting. Orang tua harus mengawasi anak-anak mereka, mengetahui aktivitas dan lingkungannya. Masyarakat pun juga wajib melapor agar lingkungan bisa lebih terjaga dan praktik semacam ini dapat dicegah sejak dini,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Iwan, itu menyampaikan bahwa perbaikan itu menjadi salah satu contoh nyata adanya sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan pelaku usaha di Kota Malang. Sehingga, dapat mempercepat pembangunan tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

“Kita datang dua atau tiga bulan lalu melihat kondisi sekolah yang rusak. Kemudian satu bulan setelahnya, pembangunan mulai dilakukan dan dalam dua bulan pembangunan selesai, serta sudah dimanfaatkan pembelajaran oleh para siswa,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dalam perbaikan pembangunan tersebut, menurutnya bukan hanya sekedar perbaikan ringan saja. Namun, pembangunan ulang dengan struktur yang lebih tahan lama.

Baca juga :

“Ini bukan hanya mengecat atau mengganti plafon. Kami membangun ulang dengan kerangka baja ringan agar lebih kokoh dan bisa bertahan 10 hingga 20 tahun ke depan,” tambahnya.

Menurutnya, keberhasilan ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mencari solusi cepat dan efektif untuk pembangunan, termasuk dengan melibatkan dunia usaha. “Kalau ada yang darurat, pembiayaan bisa didukung oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa di tahun 2025 ini akan ada 30 dari 51 sekolah yang akan diperbaiki, dengan anggaran Rp 5 miliar. Dengan kerusakan ringan, sedang sampai berat.

“Ini yang kami prioritaskan adalah sekolah dengan atap-atap yang rusak. Karena kalau sudah berbicara keamanan, itu kan atap. Ada 30 sekolah itu tersebar di 5 kecamatan, ada SD dan SMP,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Rencana rehabilitasi sendiri, akan dimulai pada semester pertama tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 miliar. Pasar yang menjadi prioritas dalam program rehabilitasi tahun ini, antara lain Pasar Baru Lumajang, Pasar Krai, Pasar Senduro, Pasar Higenis, Pasar Klojen, Pasar Randuagung, Pasar Ranuyoso, Pasar Serangin, Pasar Tempeh, Pasar Yosowilangun, Pasar Pasirian, dan Pasar Sukodono.

Sementara perbaikan sendiri, akan difokuskan pada infrastruktur yang langsung berdampak pada kenyamanan pedagang dan pengunjung. Seperti drainase, talang air hingga pavingisasi.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Hisbulloh Hadi Kurniawan, menjelaskan bahwa program ini bukan revitalisasi penuh, melainkan pemeliharaan yang bertujuan memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah. “Kami memastikan rehabilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan pedagang dan pembeli. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat keparahan kerusakan, agar aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar,” katanya.

Baca juga :

Sebagai contoh, Pasar Baru Lumajang kerap mengalami kebocoran atap saat hujan deras, yang menyebabkan dagangan pedagang terkena percikan air. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas dalam perbaikan, sehingga pedagang dapat berjualan dengan lebih nyaman tanpa khawatir terkena hujan.

Proses rehabilitasi ini, akan berlangsung beberapa bulan dan dilakukan dengan memperhatikan aktivitas jual beli agar tidak mengganggu kelancaran ekonomi pasar. Pemkab Lumajang berharap, dengan adanya program ini, pasar tradisional tetap menjadi pusat ekonomi yang nyaman, aman, dan representatif bagi masyarakat.

“Kami ingin menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik bagi semua. Diharapkan, perbaikan ini akan meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis,” tambah Hisbulloh.

Pemkab Lumajang juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat fasilitas pasar, setelah proses rehabilitasi selesai. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pasar tradisional di Lumajang dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi rakyat yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Rencana pembangunan TPS tersebut dilakukan, untuk meningkatkan estetika kota dan kenyamanan warga dengan mengurangi tampilan sampah yang selama ini masih terbuka di jalan. Dari 57 TPS di Kota Malang, sebanyak enam TPS akan menjadi pilot project. Dalam pendanaannya sendiri, pun juga berbeda-beda dan itu tergantung dari standarisasi luasan TPS dan kondisi di lapangan.

“Kita intervensi untuk di bangun TPS yang lebih layak yaitu TPS tidak terbuka tapi tertutup bangunannya. Supaya lalu lalang kendaraan yang melewati TPS tidak melihat sampah yang berceceran. Ini diawali mulai dari 6 TPS, yakni di Jalan Kartini, Jalan Wilis, Jalan Purwantoro, Sulfat, Jalan Merjosari, Kedungkandang dan yang berada di Jalan Ikan Tombro ini,” jelas Pj Wali Kota Iwan.

Program tersebut, juga merupakan salah satu dari 11 prioritas yang sedang diupayakan oleh Pemkot Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Iwan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada para pelaku usaha yang telah berkolaborasi dengan pemerintah melalui CSR.

“Ini menjadi model kolaborasi positif untuk pembangunan Kota Malang dan harapannya ke depan para pelaku usaha yang belum mengeluarkan CSR nya bisa mengeluarkan. Tentu juga harus bisa berkolaborasi untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik lagi,” ujar Pj Wali Kota Iwan.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang juga akan terus menuntaskan persoalan sampah melalui sekuler ekonomi yang harus ditingkatkan. Dirinya menilai, jika pengelolaan sampah di Kota Malang sudah baik dan bagus, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi.

Baca juga :

“Proses sekuler ekonomi harus ditingkatkan. Mari kita sama-sama mengerjakan itu agar Kota Malang bisa menjadi pilot, sehingga kedatangan tamu yang ingin melihat pengelolaan sampah di Kota Malang yang baik sehingga dapat mendatangkan PAD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa pembangunan TPS tertutup ini akan melibatkan konsep infrastruktur yang sesuai dengan standar pengelolaan sampah. Seperti memiliki sumur resapan dan tempat penampungan air lindi.

“Sehingga limbah cair dari sampah ini dapat tertampung dengan baik. Karena air lindi ini membuat bau. Harapannya ini dapat menjadi percontohan bagi TPS lainnya,” ungkap Rahman.

Selain itu, beberapa TPS di ruas jalan utama akan menggunakan sistem pengaturan waktu (timer) untuk jadwal pengangkutan sampah, guna mengurangi kemacetan di pagi hari. TPS juga akan dilengkapi pagar penutup agar sampah tidak terlihat langsung dari luar.

“Langkah ini diharapkan dapat mengubah citra TPS yang selama ini identik kotor, supaya secara visualisasi dan rehabilitasnya lebih indah. Sehingga di beberapa ruas jalan TPS ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya,” tambah Rahman.

Sebagai informasi, untuk anggaran yang digunakan dalam rencana rehabilitasi 6 TPS melalui forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), kurang lebih senilai Rp 2 miliar. Untuk di TPS Jalan Ikan Tombro sendiri senilai Rp 463 juta, TPS Merjosari senilai Rp 302 juta, TPS Purwantoro Rp 372 juta, TPS Kartini dan TPS Wilis Rp 545 juta, serta TPS Kedungkandang Rp 282 juta. (pro/rsy/sit)