Dengan hasil tersebut, Saksi Paslon Capres 02 pun menolak tanda tangan pada hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019. “Alasan kami menolak tanda tangan karena kita punya intelijen dalam jumlah yang banyak. Mereka bergerak karena memang ada kecurangan disitu,” tegas Koordinator Saksi Paslon 02, Salim Barahwan, Rabu (8/5/2019) sore tadi.

Salim Barakwan yang juga Pimpinan Front Pembela Islam Kabupaten Malang itu melanjutkan, dari data dan laporan yang ia terima, kecurangan masif dan terstruktur sudah terasa selama di TPS dan Kecamatan.

“Ada struktur kecurangan dimana-mana. Tidak hanya Kabupaten Malang, bahkan mungkin di Jawa Timur seperti itu. Model kecurangan salah satunya, saat kita mengajukan saksi-saksi ditolak di TPS. Sehingga kita nggak punya saksi di TPS,” beber Habib Salim.

Menurutnya, hampir di seluruh TPS di Kabupaten Malang. “Kami ada saksi di Singosari. Itupun setelah saksi kita ngotot, kita memaksa. Selebihnya ditolak semua. Kecuali di Kota Malang ada saksinya,” tutur Habib Salim.

Ia melanjutkan, hal yang paling parah, C.1 yang seharusnya tertempal di Balai Desa dan bisa terlihat untuk umum, justru tidak ada. “Form C.1 tidak ditempel di desa. Melainkan dibawa ke kantor Kecamatan,” urai Habib Salim.

Ia menambahkan, pihaknya juga menduga gelagat orang-orang Partai Gerindra di Kabupaten Malang, yang justru berkhianat terhadap Pak Prabowo.

“Ada saksi dari Partai Gerindra yang kita duga sudah dibeli, berkhianat ke Pak Prabowo. Kami masih telusuri dan laporkan nanti,” ujarnya.

Masih kata Habib Salim, dengan kondisi kecurangan yang masif di Kabupaten Malang, pihaknya dalam waktu dekat segera mengumpulkan data dan laporan untuk dibawa ke Bawaslu daerah dan pusat. (Sur/oso)

Santoko, Ketua KPUD Kabupaten Malang, menyampaikan, proses rekapitulasi suara memang belum bisa dibacakan. Selain adanya perubahan jadwal penyelesaian rekapitulasi pemilu 2019. Yakni dari hari Sabtu (04/05/2019) menjadi Minggu (05/05/2019).

“Ada perubahan dikarenakan Bawaslu menginstruksikan perbaikan administrasi di PPK Pagak,” kata Santoko kepada wartawan, Minggu (5/5/2019) siang tadi.

Namun dari data internal partai yang berkompetisi di Pemilu 2019,ada beberapa Caleg yang diduga kuat bakal melenggang ke Gedung DPRD Kabupaten Malang untuk masa bakti periode 2019-2024 mendatang.Seperti untuk Dapil 1 (Bululawang, Kepanjen, Gondanglegi dan Pagelaran) adalah : Masfufah dan M Ukhrowi (2 kursi) dari PKB.

Sementara, Parpol lain hanya mengumpulkan 1 kursi, yaitu PDIP (Hari Sasongko), Golkar (Ahmad Fauzan), PPP (Ahmad Daniyal), Gerindra (Muhammad Risqi) dan Nasdem (Ninik Nurmiati).

Selanjutnya untuk wilayah Dapil 2 (Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Turen).Untuk sementara,PDI-Perjuangan kantongi 2 kursi atas nama Venny Ayu Soraya dan Tutik Yunarni.Ada juga PKB,berhasil merebut 2 kursi atas nama Kuncoro dan Nofan Eko.Sedangkan partai Golkar meraih 1 kursi atas nama Dias Widy, diikuti Gerindra (Rahmat Kartolo) dan Nasdem (Sa’roni).

” Sambil menunggu hasil hasil perhitungan selesai, kami imbau untuk mensikapi semuanya dengan baik dan jangan mudah terprovokasi yang bisa menimbukan permasalahan bangsa,” ujar AKBP Asfuri saat silaturahmi Forkopimda bersama elemen masyarakat Kota Malang, Kamis (2/5/2019) pukul 16.00 di Aula Sanika Satyawada Mapolres Malang Kota.

Hadir dalam acara ini Walikota Malang Drs Sutiaji, Perwakilan Kodim Kota Malang, DPRD, KPU Kota Malang, Kejaksaan, juga partai politik serta elemen masyarakat. ” Kita jalin persatuan dan kesatuan karena masyarakat Kota Malang sudah dewasa dalam berpolitik. Kita harus dinginkan suasana untuk selalu menjaga kerukunan,” ujar AKBP Asfuri.

Untuk Pleno KPUD di Hotel Haris Kota Malang, pada Jumat (3/5/2019) siang, petugas Polres Malang Kota dan TNI akan disiagakan agar rekapitulasi di tingkat daerah berjalan aman.

“Alhandulillah Kota Malang tetap kondusif, tentunya berkat peran serta seluruh masyarakat, Penyelengara Pemilu , Pemkot, TNI- Polri, bersama sama menjaga pelaksanaan Pemilu. Besok akan ada pengamanan khusus saat Pleno di KPUD di Hotel Haris, pengamanan melibatkan unsur TNI dan Polri, semoga berjalan lancar,” ujar AKBP Asfuri.

Sementara itu, Drs Sutiaji mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepasa seluruh elemen masyarakat yang selalu menjaga keamanan dalam Pemilu 2019 hingga Kota Malang tetap kondusif.

” Pemerintah Daerah, TNI -Polri dan seluruh komponen masyarakat bahu membahu sehingga tidak ada ida insiden yang tidak kami inginkan. Partisipasi masuarakat sangat baik dalam Pesta demokrasi,” ujar Drs Sutiaji.

Dalam kesempatan ini seluruh yang hadir dalam.silaturahmi ini mengucapkan deklarasi damai Pasca Pemilu 2019. Berisikan

” Kami elemen masyarakat Kota Malang menyatakan terimakasih kepada seluruh warga masyarakat pelaksana Pemilu 2019 dan aparat keamanan atas pelaksanaan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Menolak cara-cara inkonstituasional , kekerasan dan anarkis serta politisasi agama pada tahapan Pemilu 2019. Mari kita bersatu kembali dan menjaga kerukunan untuk bangsa dan negara,” . (gie/yan)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., pada teks tertulisnya memberikan apresiasi kepada semua jajaran penyelenggara Pemilu dan Petugas atas pengorbanannya. Begitu juga kepada Petugas penyelenggara yang gugur saat melaksanaan tugas.

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya petugas,” ujarnya.

Diungkapkan, bahwa, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan telah berakhir pada tanggal 24 april 2019 yang berjalan sesuai dengan harapan. Saat ini KPU akan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu serentak 2019 di tingkat Kabupaten.

Di tengah-tengah kehebohan mengenai hasil quick count Pemilu 2019, diharapkan seluruh warga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan menghindari berita hoaks, dan agar mempercayakan hasil Pemilu kepada KPU sampai tuntas.

“Semoga seluruh pihak bisa menerima hasil keputusan KPU dan senantiasa menjaga persatuan NKRI,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Siti Mudawiyah, SE., bangga kepada seluruh peserta pemilu dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu yang terus memantau, mengikuti dan mengawal kesuksesan demokrasi di Kabupaten Lumajang.

“Diharapkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dapat diselenggarakan tanpa kecurangan, aman, damai dan prosedural,” harapnya.

“Saya selaku ketua KPU Kabupaten Lumajang, mengucapkan bela sungkawa kepada 2 anggota Linmas dan 1 orang anggota kesekretariatan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Damai Rekaputulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Ditandatangani oleh, Forkopimda, Saksi Capres dan Cawapres, serta Saksi DPD Ketua Parpol (adi/yan)

Mesti Perhitungan suara masih berlangsung Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) Jokowi – Makruf Amin Kabupaten Lumajang, mengklaim Jokowi menang atas Prabowo.Tidak tanggung tanggung, menurut JKSN Lumajang, kemenangan Jokowi – Makruf Amin mencapai 70 persen. Seluruh dapil dari 5 dapil yang ada di Lumajang, menang telak. Prabowo – Sandi hanya unggul di dapil 5 yang meliputi Klakah, Ranuyoso, Randuagung, Kedungjajang.

Muhammad Syukrillah, SH, MH, Ketua JKSN Kabupaten Lumajang, dalam konferensi pers, Minggu (28/4/2019) siang, memaparkan, data kemenangan Jokowi – KH Makruf Amin diinput dari saksi-saksi JKSN.

“Ini data valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi, saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kami tidak mendahului ketetapan KPU. Secara persis dan praktis tetap menunggu bagaimana pleno KPU”, Katanya.

Pihaknya, ungkap Syukrillah, berani menggumumkan hari ini karena data perolehan Jokowi valid karena berdasarkan DA1 asli di PPK se Kabupaten Lumajang.

“Kalau tidak valid, kita tidak berani mempublis”, ujarnya. Saat ditanya apakah kemenangan Jokowi – Makruf Amin atas rivalnya Prabowo – Sandi di Lumajang versi JKSN tidak akan mengalami perubahan saat penghitungan di KPU, dia kembali menegaskan, data JKSN berdasarkan hasil rekap DA1.

“Di Kabupaten Lumajang, berdasarkan DA1, Jokowi menang. Tapi kita tetap mengikuti dan menunggu ketetapan yang direkap oleh KPU Lumajang”, terangnya didampingi Sekretaris JKSN Lumajang, Sholehudin Nafis dan penasehatnya, Gus Samsul. Perlu diketahui, Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan (5 dapil). Dari 21 kecamatan ini Jokowi “sapu bersih” 17 kecamatan ( 4 dapil). Sedangkan di empat Kecamatan yakni Kedungjajang, Ranuyoso, Klakah, Randuagung (1 dapil) Prabowo menang.

“Semua dapil 1, 2, 3, dan 4 Jokowi menang. Dapil 5 Prabowo yang menang”, imbuh Nafis, panggilan karib Sholehudin Nafis. Untuk mengantisipasi adanya perubahan jumlah perolehan suara Jokowi, pihaknya kata Nafis, sudah menyiapkan saksi-saksi dari JKSN Lumajang yang ditunjuk oleh JKSN Daerah Jawa Timur.

“Sebagai antisipasi kami punya DA1 asli. Bila ada data tak sama di penghitungan KPU bisa diadu. Kita kroscek bersama-sama. Kalau ada perubahan yang sangat signifikan, maka kami saksi-saksi JKSN siap untuk menyampaikan data akurat”, tegasnya.

Syukrilah berharap pihak KPU bisa melaksanakan penghitungan ini dengan baik dan benar. Jangan sampai waktunya molor seperti di beberapa PPK.

“Yang kedua KPU menghitung berdasarkan DA1 yang dari kecamatan-kecamatan dan dilakukan secara terbuka. Kalau ada kesalahan itu manusiawi dan wajar. Tetapi, secara bersama-sama kita cari salahnya dimana dan kita benarkan secara bersama-sama pula”, imbuhnya. (adi/yan)

Untuk memenangkan salah satu Parpol.Kabar burung itupun ternyata tidak benar.
Wasis Susanto, Divisi Hukum PPK Pagak mengakui, prosesi perhitungan suara Pemilu serentak 2019 di wilayah yang terdiri dari 8 desa ini memang sempat tertunda beberapa saat saja.

Tertundanya penghitungan suara di wilayah tersebut, karena Habibi,Ketua PPK setempat tiba-tiba saja sakit, akibat kelelahan.

“Tertundanya penghitungan suara di PPK Pagak ini, karena Ketua PPK nya tiba-tiba sakit akibat kelelahan.Toh akhirnya dapat dilanjutkan dan berjalan sukses lancar, aman dan terkendali, ” terang Wasis Senin (29/4/2019) siang tadi.

Ungkapan senada juga disampaikan AKP Aahraku SH Kapolsek Pagak. Dikatakan,untuk penghitungan suara di Kecamatan Pagak,mulai dari awal hingga proses evakuasi kotak suara ke KPU berjalan sukses,aman dan lancar.”Disini tidak ada penghitungan suara ulang”,tandas Sahraku kepada Memontum.com Senin (29/4/2019) siang.

Ditempat yang sama, Habibi Ketua PPK Pagak menjelaskan, ekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 ini dimulai sejak Sabtu (20/4/2019) lalu dan berakhir hingga hari Minggu (28/4/2019) pukul 15.30 kemarin.

“Semua rekap, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sudah selesai. Saat ini kami sedang menyelesaikan pemenuhan salinan saksi. Jika selesai hari ini, kami langsung kirim kotak suara ke kantor KPU Kabupaten Malang di Kepanjen, ” papar Habibi.

Sesuai data yang didapat Memontum.com di PPK Pagak, Kecamatan Pagak terdiri dari 8 desa dengan 125 TPS,42456 DPT dan 29.194 hak pilih. (Sur/oso)

Tampak hadir lima Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Ketua Achmad Anis, Ahmad Hanafi, Habib Rohan, Rima Diana Puspita, dan M.Sya’in, dan juga dihadiri oleh Forkompimda, Ketua Parpol, Bawaslu, Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan 02 serta Saksi Parpol, maupun saksi DPD, Panitia Penyenggara Kecamatan (PPK) se Kabupaten Jember.

suasana saat perhitungan. (yud)

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember Ahmad Hanafi, pelaksanaan tahapan rekapitulasi yang dimulai pada hari Minggu 28 hingga 30 April 2019.

“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019, direncanakan selama tiga hari mulai hari ini Minggu 28-30 April 2019,” kata Ahmad Hanafi.

Hanafi mengatakan, pembacaan sesuai dengan permintan Bawaslu dan disepakati oleh saksi mekanisme pembacan pertingkatan masing-masing.

“Untuk kali pertama pada hari ini pembacaan oleh PPK di mulai dari rekapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden untuk dituntaskan seluruh Kecamatan, dan tahapan berikutnya DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan untuk pembacaan DPRD Kabupaten,” urai Hanafi.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto mengatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi suara ini menentukan jumlah suara di tingkat kabupaten. “Hari ini KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Rekapitulasi selesai dilakukan pada pukul 14.30 WIB,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (04/7/2019).

Dijelaskan Suripto, untuk pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan jumlah 266.008 suara. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan jumlah 120.118 suara. Sehingga total keseluruhan suara sah di Kabupaten Trenggalek ada 386.126.

Perlu diketahui bahwa nomor urut 1 yang diduduki oleh paslon Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak, memperoleh suara lebih unggul dalam perhitungan cepat yang dilakukan beberapa waktu lalu

“Setelah register, kita ada waktu lima hari untuk melakukan klarifikasi. Semua penyelenggara, saksi ataupun orang lain disekitar situ ( TPS ) yang kemungkinan besar harus kita klarifikasi, akan kita undang untuk diklarifikasi dan semoga mereka koperatif,” ujar ketua Panwaslu Jombang Khasanuri kepada Memontum.com disela istrahat rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pilkada kabupaten Jombang.

Lebih lanjut, dia mengatakan walaupun penetapn proses hasil tidak menghentikan proses dugaan penetapan pelanggaran,pihaknya akan lebih mendalami lagi kasus tersebut, jika terbukti ada pelanggaran pidana akan dilanjutkan ke gakkumdu, namun jika itu pelanggaran kode etik akan kita teruskan ke Badan pengawas pemilu.

“Mohon doanya,karena kami masih berproses jika terbukti ada pelanggaran pidana akan dilanjutkan ke gakkumdu, namun jika itu pelanggaran kode etik akan kita teruskan ke Badan pengawas pemilu,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dugaan Kecurangan Pilbup Jombang 2018 terjadi di TPS 5 Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Jombang. Sebanyak 23 surat suara tak terpakai di TPS ini hilang usai penghitungan suara dilangsungkan. Hilangnya 23 surat suara di TPS 5 Desa Kabuh, terjadi pada Rabu (27/6/2018) usai penghitungan suara.

Berbeda, di TPS 001 Jogoroto, sebanyak 994 suarat suara yang terdiri dari 497 surat suara untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) dan 497 surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub).Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang hadir memberikan hak suaranya sebanyak 308 pemilih. Dan 189 surat suara tak terpakai.

Namun saat dilakukan penghitungan surat suara pada Pemilihan Bupati, terdapat 333 surat suara yang tercoblos melebihi jumlah DPT dan kehadiran pemilih tercatat hanya sebanyak 308 warga artinya ada penggelembungan sebanyak 25 suara. (ham/yan)