Tercatat, bahwa jumlah dokumen informasi publik yang tersedia untuk masyarakat Kabupaten Lumajang, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2024, total dokumen informasi publik yang tersedia di Website PPID Kabupaten Lumajang mencapai 1.360 dokumen informasi, yang terdiri dari 1.221 informasi berkala, 45 informasi serta merta dan 104 informasi setiap saat.

Jumlah permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat, juga menunjukkan tren positif. Tercatat, sebanyak 34 permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat dan 100 persen telah terselesaikan. Angka ini, menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Beberapa penghargaan atas capaian keterbukaan informasi, juga diterima di tahun 2024. Salah satunya adalah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Kabupaten Informatif Peringkat ke-4 yang diterima pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Baca juga :

Penghargaan ini, diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Di ajang yang sama, Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung mendapatkan penghargaan Kategori Desa Informatif Peringkat ke-2 se Jawa Timur.

Selain itu, prestasi gemilang juga diraih Pemerintah Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, yang berhasil mendapatkan penghargaan Desa Informatif Peringkat I dalam ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa yang turut mendukung penyediaan informasi publik. “Semua keberhasilan dan capaian di tahun 2024 ini merupakan hasil dari upaya peningkatan pelayanan informasi publik. Tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu,” ungkapnya, Kamis (16/01/2025) tadi.

Sebagai langkah selanjutnya, Dinas Kominfo akan memperluas jaringan distribusi informasi melalui platform digital dan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pelayanan informasi publik untuk memastikan transparansi yang lebih baik di masa depan. Dengan capaian ini, Kabupaten Lumajang semakin memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. (kom/adi/gie)

Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa sesuai dengan tahapan pelaksanaan, KPU Situbondo melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2024. Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini, digelar setelah sebelumnya melakukan rekapitulasi di tingkat TPS dan tingkat kecamatan selesai.

Baca juga :

“Hari ini kita melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten. Dengan dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kabupaten ini, dirinya berharap pelaksanaan penghitungan suara bisa berlangsung aman dan lancar hingga penetapan calon terpilih,” jelas Hadi.

Dalam rekapitulasi itu, KPU mengumumkan bahwa pasangan calon (Paslon) nomor 1, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah sebagai pemenang Pilkada Situbondo 2024. Rio Wahyu dan Ulfi memperoleh 202.479 suara atau 51,75 persen, dari hasil rekapitulasi penghitungan suara. Rio Wahyu dan Ulfi unggul 13.697 suara atau 3,5 persen dari Paslon nomor 2, Karna Suswandi dan Khoirani atau Paslon petahana, yang mampu meraih 188.782 suara atau 48,25 persen.

“Rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Situbondo 2024, ini sudah sesuai regulasi. Kami berharap semua menghormatinya, karena sudah dilakukan terbuka dan berjenjang,” imbuhnya. (her/sit)

Dari rapat pleno rekapitulasi itu, pasang calon (Paslon) nomor urut 1 Pilkada Lumajang, Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika, memperoleh suara sebanyak 306.738. Sementara untuk Paslon nomor urut 2 Pilkadaumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) dan Yudha Adji Kusuma, memperoleh sebanyak 320.942. Sejumlah peroleh suara itu, adalah dari rekapitulasi di 21 kecamatan di Lumajang.

Baca juga :

Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriamadja, mengatakan dengan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi itu, maka perhitungan di tingkat kabupaten, dinyatakan telah rampung. Sehingga, KPU Lumajang akan melangkah pada tahapan berikutnya.

“Dengan hasil ini, maka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, resmi ditutup,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk persaingan antar kedua Paslon, memiliki selisih suara perolehan yakni sekitar 14.204 suara. (adi/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan untuk menetapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya. Sementara, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikirim ke KPU Jawa Timur untuk ditetapkan di tingkat provinsi.

“Insyaallah rekapitulasinya nanti satu hari ini sudah selesai. Setelah ini terhimpun, insyaallah juga akan ada penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya dan untuk Gubernur – Wakil Gubernur, kami masih akan setor ke KPU Jatim. Insyaallah kalau lancar hari ini bisa langsung setor,” kata Toyyib.

Proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi masing-masing calon, Bawaslu Kota Malang, Forkopimda, serta masyarakat melalui siaran langsung. Dalam prosesnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

“Rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga kota tidak menyisakan masalah yang signifikan. Masalah yang ada sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan rekapitulasi di lima kecamatan, yakni Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin unggul dengan perolehan 203.257 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 74.147 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 119.259 suara.

Baca juga :

Dengan rincian di Kecamatan Blimbing, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 42.932 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 16.328 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 28.132 suara.

Kemudian untuk di Kecamatan Kedungkandang, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 53.681 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 19.295 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 26.318 suara.

Lebih lanjut, untuk di Kecamatan Klojen Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 24.233 suara, paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 8.142 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 15.722 suara. Di Kecamatan Lowokwaru, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 35.475 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 12.629 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 31.334 suara.

Untuk di Kecamatan Sukun, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 46.936 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 17.753 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 30.752 suara.

Sementara itu, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Malang, suara pasangan calon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, unggul di lima kecamatan dengan perolehan 205.529 suara.

Apabila tidak ada hambatan, usai pembacaan hasil rekapitulasi, proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pencermatan model D hasil kota. Kemudian penetapan hasil rekapitulasi dan penandatanganan hasil model D tingkat Kota Malang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk pelantikan pasangan kepala daerah terpilih akan mengikuti jadwal nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Kepala daerah tingkat provinsi akan dilantik pada 7 Februari 2025 oleh Presiden RI, sementara pelantikan Wali Kota/Bupati dijadwalkan pada 10 Februari 2025 oleh Gubernur. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Toyyib, itu menyampaikan jika rekapitulasi tersebut maksimal selesai di Selasa (03/12/2024) mendatang. Sebelum dilakukan oleh PPK, logistik Pilkada yang telah dicoblos dilakukan perhitungan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang kemudian direkap di tingkat PPK.

“Proses ini harus selesai maksimal pada 3 Desember 2024. Rekapitulasi perhitungan suara berlangsung dari 27 November hingga 16 Desember,” kata Toyyib, Sabtu (30/11/2024) tadi.

Setelah rekapitulasi di tingkat PPK selesai, hasilnya akan diteruskan ke tingkat kota. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan setelah seluruh proses rampung, dengan catatan tidak ada sengketa atau pengaduan.

Baca juga :

“Setelah pleno rekapitulasi tingkat PPK sudah selesai, habis itu naik lagi ke tingkat kota. Kalau tidak ada sengketa atau aduan, ya tinggal menunggu sampai penetapan,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan adanya gugatan, Toyyib menjelaskan mekanisme yang berlaku. Gugatan terhadap hasil Pilkada akan diajukan setelah penetapan hasil oleh KPU pada Desember 2024.

“Penyelesaian sengketa paling lama lima hari setelah tahapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diterima KPU,” terangnya.

Namun, untuk saat ini menurutnya KPU Kota Malang belum menerima informasi terkait kemungkinan adanya pasangan calon (paslon) yang akan menggugat hasil Pilkada. Apabila nantinya ada gugatan, maka mekanismenya sudah jelas sesuai dengan aturan.

“Jika tidak ada gugatan, tahapan berikutnya adalah pengusulan pelantikan calon terpilih. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada Februari 2025. Harapan kami seluruh proses berjalan lancar, tanpa sengketa, sehingga bisa segera memasuki tahap pelantikan sesuai jadwal,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Disampaikan Ketua KPU Jombang, bahwa pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan rangkaian panjang yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia melalui Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024. “Kami melakukan sinkronisasi terhadap daftar pemilih. Hasil sinkronisasi tersebut sebagai pijakan kami melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit),” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, setelah proses Coklit, anggota Pantarlih akan melakukan sinkronisasi kembali dan hasilnya menjadi dasar menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) di tingkat desa serta dilanjutkan dengan rekapitulasi ditingkat kecamatan.

Baca juga :

Di tempat sama, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jombang, Danang Subandono, menambahkan bahwa hasil rekapitulasi DPS Kabupaten Jombang telah ditetapkan pada rapat pleno dengan jumlah 21 kecamatan, 306 desa atau kelurahan di Kabupaten Jombang, dengan total keseluruhan sebanyak 1.942 TPS dan 1.014.419 DPS. “Total 1.942 TPS terdapat 1.933 reguler serta 9 TPS lokasi khusus yang bertempat di Pondok PA, Pondok Tebuireng, Pondok MQ, Pondok Hamalatul Quran, Lapas 2 TPS, Tambakberas Pondok Induk, Pondok Al-Mardliyah serta Pondok Babussalam. Rincian DPS di Kabupaten Jombang yaitu laki-laki sebanyak 508.838 jiwa dan perempuan sebanyak 505.581 jiwa, dengan total 1.014.419 jiwa,” ungkapnya.

Hasil data sinkronisasi DPS yang diperoleh dan proses Coklit pada Pemilu 2024 sebelumnya, ujarnya, sebanyak 1.021.228 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan untuk DPS yang ditetapkan pada hari ini, terdapat sebanyak 1.014.419. Data sinkronisasi daftar pemilih di Kabupaten Jombang mengalami penurunan.

“Karena DPS masih bersifat sementara dan dinamis, kami berharap dengan waktu yang masih ada sampai ditetapkannya DPT pada September 2024. Semoga daftar pemilih di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Bagi pemilih usia 17 tahun yang belum memiliki KTP dan belum rekam KTP, disarankan untuk segera melakukan rekaman sebelum tanggal 27 September 2024, demi mensukseskan Pilkada di tahun 2024 mendatang,” tambahnya. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Ketua KPU Nanang Qosim menyampaikan bahwa rapat pleno ini digelar bertujuan untuk menetapkan DPS hasil rekapitulasi data dari perbaikan yang dilakukan di tingkat desa dan kecamatan. “Hari ini kita akan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kediri di tingkat Kabupaten Kediri,” katanya.

Nanang menjelaskan, jumlah DPS yang ditetapkan sebanyak 1.257.231 pemilih dengan total 2.348 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, 2.344 TPS merupakan TPS reguler, sementara 4 TPS lainnya merupakan TPS lokasi khusus yang berlokasi di Pondok Pesantren Ploso Mojo, Kabupaten Kediri.

Baca juga :

“Pondok Pesantren Ploso memenuhi standar untuk penetapan TPS lokasi khusus dengan jumlah pemilih minimal 300 orang. Sementara pondok-pondok lain dengan jumlah pemilih di bawah 300 orang, akan difasilitasi untuk melakukan pemilihan di TPS-TPS tingkat desa dan kecamatan,” jelas Nanang.

Nanang juga mengungkapkan, bahwa jumlah TPS lokasi khusus pada Pilkada ini menurun dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini, disebabkan karena Pilkada hanya diikuti oleh warga Jawa Timur dan Kabupaten Kediri. Di mana dari 1.600 pemilih di lokasi khusus, hanya 200 orang yang merupakan warga Kabupaten Kediri, sementara sisanya berasal dari luar Kabupaten Kediri.

Setelah penetapan DPS, ujarnya, KPU akan melanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan secara berkelanjutan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada September 2024. “Proses pemutakhiran data ini dimulai dari Coklit, DP4, perbaikan data setelah DPS dan terakhir penetapan DPT yang akan menjadi data final untuk Pilkada serentak 2024,” papar Nanang. (pan/gie)

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Supriyanto, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan rekapitulasi ini tentu sudah melalui tahapan di tingkat desa, kecamatan hingga sampai di tingkat kabupaten. “Rekapitulasi penghitungan suara ini sudah melalui tahapan dari bawah, mulai dari TPS, desa, kecamatan hingga sampai di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, semua sudah berjalan sesuai asas yang ada yakni jujur dan adil,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (28/02/2024) siang.

Dirinya juga mengapresiasi pihak penyelenggara yang telah bekerja keras demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang aman, lancar dan damai sejak awal hingga semua tahapannya selesai. “Ini adalah kerja sama dan sinergi yang baik dari penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga TNI dan Polri. Sehingga, semua bisa mendampingi juga membersamai setiap tahapan dengan baik,” kata Edy.

Ditambahkannya, pemerintah daerah dalam kapasitasnya senantiasa mendukung tahapan proses pesta demokrasi ini berjalan dengan sukses. Termasuk, rapat pleno terbuka bisa berjalan lancar dan dapat mempercepat proses rekapitulasi hingga ke KPU pusat.

Sekda Trenggalek meyakini, bahwa semua tahapan Pemilu yang sudah berjalan telah sesuai dengan dasar, aturan dan asas yang ada. Meski demikian, perlu digarisbawahi jika manusia tidak lepas akan kesalahan. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu ini agar dimaklumi.

“Ibaratnya, pasti akan ada kekurangan dalam kelebihan. Juga sebaliknya, akan ada kelebihan dalam kekurangan kita. Dan ini manusiawi,” imbuhnya.

Masih kata Edy, tahapan ini diharapkan bisa berjalan lebih cepat dengan pencermatan yang baik. Dirinya juga berharap, Pemilu sudah berjalan baik dan pasca Pemilu pun juga harus lebih baik.

“Artinya, masyarakat bisa kembali hidup berdampingan, rukun dan tentram pasca Pemilu 14 Februari 2024 kemarin. Tentunya, hasil pemilu ini nantinya dapat mensejahterakan masyarakat,” kata Edy.

Baca juga :

Soal catatan selama pelaksanaan Pemilu, Edy menyebut secara keseluruhan semua berjalan tanpa halangan yang berarti. Jikapun ada hal-hal kecil yang terjadi, itu dinilai lazim dan wajar-wajar saja. Yang jelas, masalah yang terjadi itu semua bisa diatasi dengan cara ataupun mekanisme yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi, menuturkan rekapitulasi tingkat kabupaten ini adalah proses penghitungan atau penjumlahan hasil dari rekapitulasi masing-masing PPK. Rekapitulasi di tingkat kabupaten ini nantinya akan menjumlahkan hasil perolehan suara baik caleg parpol, calon DPD maupun calon presiden dan wakil presiden.

“Sebelumnya kita sudah melakukan simulasi membacakan D-hasil per kecamatan, dan di Kabupaten Trenggalek ada 14 kecamatan. Dari simulasi ini, diketahui jika setiap kecamatan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sesuai jadwal pun, rekapitulasi ini akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan,” jelasnya.

Meski begitu, dirinya berharap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten ini bisa selesai maksimal dua hari. Mengingat, saksi-saksi partai politik sudah menandatangani penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi, rekapitulasi di tingkat kabupaten ini dinilai tidak akan ada masalah.

Tahapan pleno kabupaten, dimulai setelah menerima kotak suara tersegel hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Di tingkat PPK, itu sudah dihitung dari tingkat PPS dan selesai di tingkat TPS. Karena semua sudah menghitung, tetapi mungkin karena tahapan ini memang harus sampai tingkat nasional.

“Rapat pleno ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang transparan dan terbuka. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum ini. Rekapitulasi ini dilakukan secara transparan dam terbuka, hingga dapat diketahui langsung oleh masyarakat,” tutur Gembong.

Dirinya menyampaikan, hasil rekapitulasi tersebut kemudian akan disampaikan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat nasional. Gembong juga mengaku bersyukur atas partisipasi dan support yang luar biasa dari semua pihak, terutama dari peserta Pemilu tahun 2024.

Tidak lupa, dari semua pelaksanaan tahapan Pemilu, Gembong turut mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat yang telah ikut berkontribusi memelihara Kamtibmas dan menyukseskan pesta demokrasi ini.

“Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Begitu juga dengan aparat keamanan, sehingga semua berjalan dengan baik dan aman,” paparnya. (mil/sit)

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, mengatakan sangat berbahagia atas partisipasi dan support yang luar biasa dari semua pihak, terutama dari peserta Pemilu tahun 2024. “Sejauh ini, semuanya sangat mensupport bagaimana penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Tahapan demi tahapan mulai dari sosialisasi, kampanye dan pencoblosan di Kabupaten Probolinggo, bisa bwrlangsung aman, tertib, lancar dan terkendali,” katanya.

Baca juga :

Lukman juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada jajaran pihak keamanan baik TNI maupun Polri, yang selalu mendampingi KPU mengikuti alur tahapan Pemilu 2024. Tanpa pengamanan yang baik, maka jalannya Pemilu tidak akan aman dan kondusif.

“Mohon doanya agar jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Probolinggo, berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Mari junjung tinggi sportifitas. Kami menyiapkan ruang-ruang khusus untuk menyampaikan saran dan masukan serta ada tata tertibnya,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo Ugas menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pelaku politik yang terlibat langsung baik penyelenggara, pengawas maupun peserta Pemilu 2024. “Saya mengucapkan terima kasih karena situasi yang terjadi sampai saat ini di Kabupaten Probolinggo, cukup kondusif. Semua ini tercipta berkat adanya kebersamaan dan pemahaman yang sama serta sinergitas baik Forkopimda dan tokoh agama di Kabupaten Probolinggo,” kata Pj Bupati Probolinggo. (kom/nun/sit)