Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, mengatakan bahwa langkah taktis ini diambil berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Lonjakan volume kendaraan, terutama menjelang waktu berbuka puasa, dinilai telah melampaui kapasitas normal jalan, sehingga intervensi manajemen lalu lintas menjadi krusial.

“Selama Bulan Ramadan, arus lalu lintas di wilayah kampus terpantau mengalami kepadatan yang signifikan. Berdasarkan analisis kami, penempatan personel di titik-titik rawan tidak lagi mencukupi untuk mengurai kemacetan jika tidak disertai rekayasa sistematis. Oleh karena itu, pemberlakuan SSA diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran arus,” kata Gatot, dalam keterangannya di lokasi pemantauan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Operasional SSA ini, lanjutnya, diterapkan secara spesifik pada sore hari, yakni pukul 15.30 hingga 18.00, atau menyesuaikan dengan jam puncak aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dishub Jember mengerahkan 36 personel gabungan yang terdiri dari 24 anggota Dishub dan 12 personel Satlantas Polres Jember guna memastikan ketertiban di setiap simpul jalan.

Terkait aspek sosiologis, pihak Dishub mengeklaim telah menempuh prosedur sosialisasi sejak Kamis malam. Upaya diseminasi informasi dilakukan secara masif melalui platform media sosial resmi, serta koordinasi vertikal melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, hingga perangkat RT/RW setempat.

Paralel dengan kebijakan SSA, tim gabungan juga mengintensifkan operasi penertiban parkir di kawasan Segitiga Emas. Fokus operasi meliputi penindakan kendaraan yang parkir di area terlarang serta pengawasan terhadap juru parkir ilegal. “Upaya komprehensif ini diharapkan mampu memberikan akses jalan yang lebih representatif bagi masyarakat selama periode menjelang Idul Fitri,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan prediksi penurunan juga terjadi di Kota Malang dengan estimasi rata-rata 1,75 persen untuk arus keluar-masuk kendaraan. “Secara nasional diprediksi 143,6 juta pergerakan. Di Kota Malang kami perkirakan juga ada penurunan sekitar 1,75 persen. Penurunan itu juga dikarenakan beberapa faktor, salah satunya cuaca,” ujar Jaya-sapaannya, usai melakukan Rakor bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selasa (03/03/2026) tadi.

Jaya juga menjelaskan, bahwa persiapan pengamanan arus mudik merujuk pada hasil rapat koordinasi lintas sektoral nasional yang dipimpin Kapolri, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perhubungan dan Kapolri terkait pembatasan angkutan berat.

Pembatasan tersebut diberlakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik, terutama kendaraan logistik bertonase besar yang melintas di jalur-jalur utama.

Dishub Kota Malang memprediksi puncak arus mudik terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan pada 13–15 Maret 2026, sedangkan gelombang kedua pada 18–19 Maret 2026.

Baca juga :

“Prediksinya karena berkaitan dengan momen Hari Nyepi yang berada di tengah periode mudik, sehingga ada dua tahap tingkat kenaikan arus mudiknya. Sementara untuk arus balik, masih akan memantau perkembangan timeline dan dinamika di lapangan,” katanya.

Bersama Polresta Malang Kota, Dishub Kota Malang telah menyiapkan tujuh pos yang terdiri dari Pos Pantau, Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat situasional dan insidentil, menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Tidak harus penutupan jalan atau contraflow. Semua melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Sebagai kota tujuan wisata sekaligus kota lintasan menuju Kota Batu, Kabupaten Malang dan Blitar, sejumlah titik diprediksi menjadi lokasi rawan kepadatan. Untuk kawasan perdagangan dan jasa, potensi kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa Mal yang ada di Kota Malang, Pasar Besar Malang, hingga Pusat oleh-oleh.

“Sementara untuk jalur utama, titik rawan berada di ruas jalan nasional dan provinsi, di antaranya Jalan Raden Intan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur hingga Simpang Dinoyo dan Arah Sengkaling,” tambahnya.

Jaya menambahkan, berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, lonjakan kunjungan wisata ke Kota Malang justru diperkirakan terjadi setelah Lebaran, seiring meningkatnya mobilitas wisatawan pasca-Hari Raya.

“Biasanya setelah Lebaran justru ada peningkatan kunjungan wisata,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, membenarkan adanya penghentian sementara akses tersebut. Menurutnya, langkah itu diambil untuk mendukung kelancaran pembangunan jembatan permanen yang kini memasuki tahap krusial.

“Iya, ditutup mulai 14 Februari sampai tiga atau empat hari ke depan, sampai 17 Februari 2026,” ujar Jaya, sapaan akrabnya, Kamis (12/02/2025) tadi.

Jaya menegaskan, penutupan bukan disebabkan kerusakan, melainkan adanya pergeseran Jembatan Bailey yang selama ini difungsikan sebagai akses sementara. Pergeseran dilakukan karena lokasi tersebut digunakan untuk pemasangan pondasi jembatan permanen.

“Jadi ada pemasangan pondasi yang memakan tempat Jembatan Bailey. Maka dari itu dipindah,” katanya.

Baca juga :

Selama proses berlangsung, arus kendaraan akan dialihkan. Dishub telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas guna meminimalkan dampak kemacetan. Apabila pengendara dari arah Jalan Sulfat Simpang Utara menuju Jalan LA Sucipto dapat melalui Jalan Kapiworo, kemudian ke Jalan Industri Wendit Barat.

“Alternatif lain dapat memanfaatkan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Mungkin di Jalan Sulfat nantinya akan terjadi kepadatan. Kami sudah mengatur lalu lintas seperti sebelumnya,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menambahkan bahwa pergeseran Jembatan Bailey merupakan bagian dari skenario teknis pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar mobilisasi alat berat lebih leluasa dan pekerjaan konstruksi berjalan optimal.

“Langkah ini diperlukan untuk mobilisasi alat berat agar lebih leluasa sehingga pengerjaan konstruksi berjalan lancar,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei lapangan bersama dengan Polresta Malang Kota dan Polda Jawa Timur, terkait titik drop zone dan titik parkir. Walaupun, sebelumnya survei dan pembahasan juga telah dilakukan bersama tim dari PWNU Provinsi Jawa Timur.

“Namun ini masih bagian dari rencana. Dengan waktu yang cukup terbatas, kami akan segera memfinalkan titik-titik mana saja yang benar-benar akan ditetapkan,” ujar Jaya, sapaannya, Selasa (27/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa skala kegiatan Mujahadah Kubro diperkirakan sangat besar. Berdasarkan estimasi sementara, jumlah kendaraan bus yang masuk ke Kota Malang dapat mendekati 1.000 unit, belum termasuk kendaraan pribadi para jamaah.

Baca juga :

“Antusiasme sangat tinggi, apalagi ketika mendengar Kota Malang. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dengan keterbatasan infrastruktur jalan, kami harus mengoptimalkan lokasi-lokasi yang memungkinkan digunakan sebagai drop zone, parkir, sekaligus tempat istirahat atau maktab bagi para tamu,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Dishub melibatkan berbagai unsur, mulai dari Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), hingga pihak kecamatan dan kelurahan. “Kita semua adalah tuan rumah. Jadi bukan hanya Dishub atau Polresta saja, tetapi semua pihak harus terlibat agar kegiatan ini berjalan lancar,” tegasnya.

Terkait lokasi drop zone, Jaya menyebutkan beberapa titik yang disiapkan berada di kawasan Jalan Ijen dan Jalan Semeru. Sementara untuk kantong parkir, Dishub menyiapkan sejumlah lokasi alternatif, di antaranya Lapangan Rampal, Islamic Center, Ratawu, Wilis, Jalan Veteran, serta beberapa aset milik pemerintah daerah lainnya.

“Penempatannya bersifat sementara dan menyesuaikan kondisi di lapangan, dengan mempertimbangkan jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan,” tambahnya.

Mengenai kemungkinan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas, Jaya menegaskan bahwa hal tersebut masih bersifat insidentil. “Kami akan melihat kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Polresta apakah saat itu diperlukan pengalihan atau bahkan penutupan jalan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dibahas secara matang melalui koordinasi bersama panitia dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Apalagi, dirinya juga sebagai Ketua Pelaksana Lokal dalam kegiatan tersebut.

“Sudah kita hitung, kita cek, kebetulan saya sebagai ketua pelaksana lokal untuk Harlah 1 Abad NU. Wakil nya itu Wali Kota Batu dan kita sudah berdiskusi rapat,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (21/01/2026) tadi.

Untuk saat ini, menurutnya juga tengah dipersiapkan skema kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto. Termasuk, juga pengaturan maktab atau tempat transit bagi jemaah yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Baca juga :

“Dari PWNU sudah mengajukan rencana bahwa pembukaan Mujahadah Kubro ini akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Ini masih kita lihat dan sesuaikan. Jam kedatangan dan kepulangan sudah kita atur supaya tidak saling berbenturan. Drop zone juga kita pisahkan, tidak disatukan, termasuk pengaturan maktab-maktabnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemkot Malang juga akan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Mulai dari sekolah-sekolah di sekitar lokasi kegiatan, fasilitas milik TNI, barak, hingga asrama perguruan tinggi.

“Kita manfaatkan semua fasilitas yang ada, termasuk dari perguruan tinggi,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro, menurutnya akan berdampak pada aktivitas masyarakat Kota Malang. Karena itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan permohonan maaf kepada para warga Kota Malang.

“Saya pastikan tanggal 7 dan 8 Februari ini pasti akan berdampak pada kegiatan masyarakat di Kota Malang. Maka dari itu saya mohon maaf kepada masyarakat, karena kita akan kedatangan kurang lebih 100.000 jemaah,” ungkap Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa rekayasa dilakukan karena akses jalan yang melewati jembatan tersebut hanya mampu menampung satu mobil pada satu waktu. “Pengaturan lalu lintas ini sifatnya rekayasa, maka bersifat kondisional. Karena volume kendaraan hanya cukup untuk satu mobil, maka yang bisa dilakukan adalah bergantian untuk roda empat, sementara roda bisa tetap mengalir,” ucap Jaya-sapannya, Sabtu (22/11/2025) tadi.

Jaya menegaskan, bahwa jembatan tersebut memiliki batasan kapasitas beban, sehingga Dishub memasang sejumlah rambu peringatan sejak awal. Jembatan itu, dikategorikan sebagai jalan kelas III lingkungan, sehingga bus dan truk dilarang melintas.

Baca juga :

“Ini bukan soal jembatannya saja, tapi memang ada ketentuan tonase. Harapannya, jalan tetap awet. Kami sudah pasang rambu baik dari arah utara maupun selatan, berupa rambu larangan dan rambu pengarah. Termasuk batas kecepatan maksimal 10 km/jam,” ujarnya.

Karena masa penerapan masih baru, Dishub menempatkan personel di pagi hari untuk membantu pengaturan arus. Jaya juga menyampaikan apresiasi kepada warga setempat yang turut membantu pengaturan lalu lintas.

“Kami dari Pemda sangat berterima kasih kepada masyarakat, terutama karang taruna dan warga RW 4 dan 5 yang membantu pengaturan arus lalin. Ini sangat meringankan kami karena personel kami terbatas,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu menyampaikan, bahwa penataan lalu lintas tersebut juga bagian dari merespon banyaknya keluhan masyarakat. Wali Kota Wahyu mengaku, telah menerima banyak pesan langsung dari media sosial terkait kondisi lalu lintas di kawasan itu.

“Banyak yang mengirimkan Direct Message (DM) pada saya, yaitu mengeluhkan terkait dengan pengaturan lalu lintas di Pasar Oro-oro Dowo. Mulai dari parkir yang semrawut, kendaraan dari dua arah hingga waktu tempuh yang makin lama,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kondisi parkir yang tidak beraturan menjadi sumber utama kemacetan di kawasan tersebut. Sejak 1 Agustus diberlakukan uji coba rekayasa Lalin, hasilnya dalam sehari sudah terlihat perubahan signifikan.

“Alhamdulillah, dalam satu hari saja, sudah banyak masukan. Banyak yang bilang lalu lintas lebih lancar. Parkir juga mulai tertata. Warga sekitar juga senang karena akses keluar-masuk tidak lagi terganggu,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa penataan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari skenario pengembangan kawasan pendukung Car Free Day (CFD), yang digelar rutin setiap hari Minggu, di Kawasan Jalan Ijen.

“CFD di Ijen tidak memperbolehkan PKL jualan sembarangan. Maka, kita arahkan pengunjung ke tempat-tempat kuliner seperti yang ada di sekitar Pasar Oro-Oro Dowo ini. Bahkan nanti akan kita kembangkan juga ke Pasar Bareng dan Stadion Gajayana. Jadi satu kesatuan kawasan,” ujarnya.

Terkait status permanen rekayasa tersebut, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa saat ini masih tahap uji coba selama satu bulan. Nantinya akan dievaluasi setiap minggunya.

“Belum permanen. Ini masih uji coba selama satu bulan. Minggu pertama ini akan kita evaluasi. Hasilnya nanti akan kita bawa kembali ke Forum LLAJ. Tapi sejauh ini, responnya positif,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, dalam rekayasa lalu lintas yang diterapkan tersebut, yakni kendaraan dari Pasar Oro-Oro Dowo tidak bisa lagi langsung ke arah Jalan Ijen. Kemudian, akses belok dari Jalan B S Riadi ke arah Pasar Oro-Oro Dowo akan ditutup dan kendaraan dari Jalan Guntur arah Ijen dilarang belok kanan ke Jalan Merbabu. (pro/rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Malang. “Jalan Merbabu menuju Hutan Malabar itu sebenarnya dua arah, tapi masyarakat mengira satu arah. Dengan semakin tingginya arus kendaraan, terutama ke arah barat, kondisi ini menjadi berbahaya. Karena itu, kami ubah menjadi satu arah,” kata Jaya-sapaannya, Kamis (31/07/2025) tadi.

Tidak hanya itu, aktivitas Pasar Oro-Oro Dowo yang semakin ramai, juga kerap memicu kemacetan dan bahkan hingga ke area Hutan Malabar. Hal itu, dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama saat terjadi parkir liar kendaraan berukuran besar.

Baca juga :

“Pengaturan lalu lintas baru yang akan diterapkan nantinya kendaraan dari Pasar Oro-Oro Dowo tidak bisa lagi langsung ke arah Jalan Ijen. Kemudian, akses belok dari Jalan B.S. Riadi ke arah Pasar Oro-Oro Dowo akan ditutup dan kendaraan dari Jalan Guntur arah Ijen dilarang belok kanan ke Jalan Merbabu,” jelasnya.

Dalam penerapan ini, Dishub Kota Malang, telah memasang banner dan rambu sosialisasi sejak Rabu (30/07/2025) kemarin, agar masyarakat dapat menyesuaikan rute. Nantinya uji coba tersebut akan berlangsung selama satu bulan, sebelum dievaluasi lebih lanjut.

“Tujuannya agar masyarakat bisa berkendara lebih nyaman dan aman. Kami akan lihat perkembangannya selama uji coba ini,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Muhammad Anis Januar, menyampaikan jika peningkatan kinerja ruas jalan itu terjadi di Jalan Bromo, Jalan BS Riadi Timur, Jalan Basuki Rahmat Utara, Simpang Rajabali dan Simpang Bromo Semeru, sebesar tiga persen. “Artinya, jalan yang awalnya lumayan padat antara kapasitas dan volume, itu sekarang kapasitasnya tetap. Tetapi, untuk volumenya atau jumlah kendaraannya menurun. Karena kendaraan yang mau ke Jalan Ijen di sisi sebelah Barat, sudah tidak perlu memenuhi atau lewat Jalan Basuki Rahmat, Semeru,” jelas Anis, seusai rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Senin (30/09/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya jika penerapan tersebut juga berpengaruh karena yang sebelumnya sempat menyebabkan kemacetan kini mulai stabil. Itu juga karena terjadi penerapan dua arah.

Baca juga :

“Awalnya itu satu arah, menjadi dua arah. Sehingga kalau awal-awal kelihatan macet. Sekarang sudah tidak. Penurunannya itu diidentikan dengan penggunaan jalan lebih banyak. Jadi dari yang satu arah menjadi dua arah,” tambahnya.

Rekayasa ini, lanjutnya, nantinya akan segera ditetapkan, jika evaluasi kedua tidak ada perubahan yang signifikan. Selain itu, barrier yang menjadi pengendalian sementara, nantinya akan diganti menjadi pembatas dari beton.

“Segera akan kami patenkan, tetapi untuk kapannya tentu itu tergantung dari hasil Forum LLAJ,” imbuh Anis. (rsy/sit)