Sekedar diketahui, sebanyak 432 calon guru di Kabupaten Trenggalek yang telah memiliki sertifikat pendidik (Serdik) melalui Program Profesi Guru (PPG) Prajabatan, akan mendapat prioritas dalam proses rekrutmen guru. Terutama, untuk formasi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi peserta PPG Prajabatan dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 14 Oktober lalu. Surat tersebut, disertai data lengkap peserta PPG yang telah mengikuti program di Trenggalek.

“Surat dari Dinas Pendidikan Trenggalek sudah dikirim ke kementerian, lengkap dengan data para peserta. Ini menjadi langkah awal perjuangan kita agar pemerintah pusat benar-benar memperhatikan nasib mereka,” ujar Sukarodin.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, kabar baik bagi para peserta PPG prajabatan bahwa di Trenggalek, tidak ada formasi guru dengan status PPPK paruh waktu. Artinya, peluang bagi alumni PPG prajabatan untuk diangkat menjadi guru ASN terbuka lebar pada rekrutmen tahun 2026 mendatang.

Baca juga :

“Kalau nanti ada pembukaan rekrutmen guru pada 2026, kami berharap alumni PPG prajabatan menjadi prioritas. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab terhadap alumni yang telah mengikuti program ini,” imbuhnya.

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, kebutuhan guru di Kabupaten Trenggalek masih sangat tinggi. Mencapai sekitar 1.114 orang, belum termasuk guru yang akan memasuki masa pensiun.

Namun, keterbatasan aturan membuat banyak lulusan PPG Prajabatan belum bisa direkrut secara resmi dan hanya berstatus relawan di sekolah. “Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi lain ada aturan yang tidak membolehkan pengangkatan honorer baru. Akhirnya alumni PPG Prajabatan ini statusnya relawan,” tutur Sukarudin.

Meski seluruh guru honorer telah diangkat menjadi PPPK, di Kabupaten Trenggalek masih kekurangan sekitar 530 guru kelas di tingkat sekolah dasar. Jumlah tersebut, belum termasuk kebutuhan untuk jenjang dan mata pelajaran lain.

“Karena surat sudah kami kirim, sekarang tinggal menunggu tindak lanjut dari kementerian. Informasi yang kami terima, tahun depan akan ada rekrutmen ASN baru,” katanya.

Dirinya juga berpesan kepada para relawan dan guru non ASN, agar tetap konsisten mengabdi di sekolah tempat mereka mengajar. “Tetap semangat dan terus berkontribusi. Bisa jadi dedikasi itu menjadi catatan penting dan pertimbangan saat proses rekrutmen ASN mendatang,” papar Sukarudin. (mil/sit)

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Pamekasan, Moh Zahrie, menyampaikan bahwa rekrutmen tersebut dilakukan untuk membantu dalam promosi wisata. Sehingga, pemuda di kabupaten Pamekasan bisa kian sadar akan wisata.

“Tujuannya agar memberdayakan generasi muda untuk sadar wisata. Bersama Disporapar, akan menjadi pendukung aktif membantu urusan kepariwisataan, terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga mempromosikan potensi daerah ke publik,” katanya, Senin (29/04/2024) tadi.

Baca juga :

Moh Zahrie menambahkan, rekrutmen pendaftaran duta wisata Kacong Cebbing tersebut, akan dibuka mulai 22 April hingga 10 Mei 2024, di Kantor Disporapar, di Jalan Darma No 12 Pamekasan. “Saat ini sudah ada 25 peserta yang mendaftar ke Kantor Disporapar Pamekasan, dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Mulai domisili Pamekasan, belum menikah, tinggi badan putra 170 centimeter dan putri 165 centimeter hingga usia 16 hingga 23 tahun,” paparnya.

Moh Zahrie berharap, dengan diadakan rekrutmen duta wisata Kacong Cebbhing, maka nantinya banyak pemuda yang mendaftar dan menjadi bagian duta wisata. Sehingga, muncul pemuda-pemuda yang sadar akan wisata. (azm/sit)

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek Kordiv SDM Organisasi dan Diklat, Ahmad Rukhani, mengatakan pembentukan Pengawas TPS ini sangat penting dan merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2017. Karena menurutnya, melalui pengawas-pengawas Pemilu inilah akan tercipta Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. “Dan ini bagian dari ikhtiar Bawaslu untuk mencari para Pengawas TPS yang berkualitas, berkomitmen dan berintegritas,” katanya, Senin (25/12/2023) tadi.

Dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017, dijelaskan bahwa Pengawas TPS sendiri adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Setiap TPS, akan diawasi oleh satu orang PTPS.

Baca juga :

Pengawas TPS sendiri, dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. “Kesuksesan Pemilu ini tentunya berawal dari pengawas-pengawas Pemilu. Dan ini yang harus diberikan pembekalan bagaimana menegakkan pengawasan dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil sesuai harapan kita semua,” ungkapnya.

Adapun jumlah Pengawas TPS di Kabupaten Trenggalek, adalah sebanyak 2.321. Jumlah tersebut, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Keripik Tempe. Artinya, dalam 1 TPS akan ada 1 Pengawas TPS.

“Terkait rekrutmen Pengawas TPS ini, sudah melalui tahapan proses yang tepat dan efisien. Kita tahu bahwa Pengawas TPS memegang peran krusial sebagai garda terdepan yang mengawasi Pemilu, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai inti dari pelaksanaan Pemilu,” jelas Rukhani.

Pihaknya menjelaskan, berkaca dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, Pengawas TPS menjadi sentral pengawasan Pemilu saat penghitungan suara yang menjadi tempat bertanya dan tempat konsultasi. “Waktu yang kita miliki memang terbatas. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen untuk mencari Pengawas TPS yang mampu bekerja dengan baik untuk mencegah pelanggaran dan mengatasi persoalan,” imbuhnya. (mil/sit)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota KPPS Pemilu dipilih dari masyarakat di sekitar tempat pemungutan suara (TPS). Jumlahnya KPPS pada masing-masing TPS adalah sebanyak tujuh orang, satu orang sebagai ketua dan enam lainnya sebagai anggota.

Perlu diketahui, KPPS merupakan bagian dari badan ADHOC dan dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu. KPPS akan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara atau perhitungan suara ulang, Pemilu susulan, atau Pemilu lanjutan.

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia, Nurani, mengatakan bahwa kebutuhan anggota KPPS di Kabupaten Trenggalek yakni 16.247 orang.

“Mereka akan bertugas di 2.321 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam satu TPS, akan beranggotakan tujuh orang,” katanya, Rabu (13/12/2023) siang.

Nurani menuturkan, dari tujuh anggota KPPS akan ditambah dua petugas ketertiban (Gastib) di setiap TPS untuk menjaga serta melaksanakan tahapan Pemilu. Sementara guna memenuhi kebutuhan anggota KPPS ini, maka telah memulai membuka pendaftaran anggota KPPS pada tanggal 11 Desember, melalui PPS di masing-masing Desa.

Baca juga :

“Adapun syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi petugas KPPS, diantaranya berusia 17 hingga 55 tahun, pendidikan SMA sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tungga Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, jika calon anggota KPPS juga tidak boleh menjadi anggota partai politik dan berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS. Mereka juga harus sehat secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

“Mereka (calon anggota) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih,” tegas Nurani.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, beberapa tahapan pendaftaran anggota KPPS. Diantaranya pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS yang akan dimulai pada 11 hingga 15 Desember mendatang.

“Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 11-20 Desember sekaligus penelitian administrasi pada tanggal 11-22 Desember,” ujarnya.

Masih kata Nurani, pada tanggal 23 hingga 25 Desember, akan dilakukan pengumuman hasil penelitian. Kemudian tanggapan dan masukan masyarakat 23 hingga 28 Desember dan pengumuman hasil seleksi pada 29 hingga 30 Desember.

“Penetapan anggota KPPS Kabupaten Trenggalek pada 24 Januari 2024 dan pelantikannya 25 Januari 2024,” papar Nurani. (mil/sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa sesuai rencana pelaksanaan rekrutmen akan dilakukan di Desember. Hanya saja, untuk kepastian pelaksanaannya, masih akan diinformasikan kembali.

“Kalau koordinasi terakhir, itu rencananya akan dilakukan di awal Desember. Hanya saja untuk kapannya, ini masih terus dilakukan koordinasi lagi,” kata Kadinkes, Senin (06/11/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa koordinasi yang dilakukan, tidak hanya dalam internal dinas. Seperti RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Namun, juga Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang. Termasuk, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca juga :

“Ini masih terus dikoordinasikan. Baik itu untuk waktu pelaksanaan hingga hal lainnya,” tambah Wiyanto.

Masih menurut mantan Kepala Puskesmas Pakis ini, bahwa selain waktu pelaksanaan, hal lainnya adalah tentang jumlah tenaga yang nanti direkrut. Karena informasi terakhir, akan ada tambahan kebutuhan tenaga yang diajukan dari RSUD Lawang.

“Karena perekrutan tenaga ini berhubungan dengan keuangan masing-masing BLUD, makanya untuk jumlah terus menyesuaikan atau sesuai dengan permintaan rumah sakit atau Puskesmas. Sehingga, jika sebelumnya tenaga yang dibutuhkan adalah 103 orang, maka dipastikan nantinya akan berubah. Hanya saja, untuk berapa angkanya, ini yang masih belum tahu,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinkes Kabupaten Malang sempat membuka rencana rekrutmen tenaga BLUD di September lalu. Hanya saja, rencana itu urung atau ditunda karena belum ada persetujuan dari Gubernur Jatim. Karenanya, pelaksanaan ditunda sampai selesai pelaksanaan penerimaan PPPK. (sit)

“Dugaan pungli itu adalah tidak benar. Kalau mereka punya bukti, silakan diungkap. Siapa yang memberi uang dan kepada siapa, berapa banyak, kapan dan dimana,” tegasnya, Jumat (06/10/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa saat audensi yang dilakukan bersama Berat, pihaknya juga sudah meminta agar dugaan pembelian atau berbayar itu, diungkap datanya. Hanya saja, saat itu tidak diungkap.

“Saat audiensi antara kami dengan mereka (Berat, red) juga sudah kami minta bukti itu. Tetapi mereka tidak mengungkapkan buktinya,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Berat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan, karena merasa tranparansi perekrutan tenaga magang di RSUD Mohammad Noer, diduga tidak transparan dan berbayar Rp 60 juta. Karenanya, mereka meminta transparansi. (azm/sit)

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Miftahul, mengatakan bahwa aksi tersebut terkait tranparansi rekrutmen tenaga magang. Karena dari temuan, itu tidak ada brosur pemberitahuan terhadap masyarakat jika ada rekrutmen.

“Demo ini terkait masalah perekrutan tenaga magang yang tidak transparan di RS Mohammad Noer. Sesuai dengan yang dikatakan tadi, jumlahnya ada 41,” katanya, di Depan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan.

Lebih lanjut, Miftahul mengatakan, selain rekrutmen yang tidak transparan. Juga ada 41 tenaga magang yang direkrut rumah sakit milik Pemprov Jatim, itu juga diduga berbayar seharga Rp 60 juta perorang.

Baca juga :

“Kami juga menduga, persatu orang yang direkrut diminta uang Rp 60 juta. Dugaan ini, itu berdasarkan temuan dari kami. Sehingga, kami meminta siapapun yang bermain di RS Muhammad Noer, agar dipecat. Langkah berikutnya, kami akan unjuk rasa kembali ke Dinkes Jatim,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan RSUD Mohammad Noer, atau Bidang Kepegawaian, Iwan, membenarkan soal rekrutmen tenaga magang tidak transparan tersebut. Alasannya, karena bukan pegawai atau sudah menjadi kebijakan RS.

“Soal tidak transparan, itu karena ini sekali lagi magang dan bukan pegawai. Jadi, menurut kami tidak perlu. Intinya, ini kebijakan ya. Kami akan review kembali bagaimana prosesnya, jika dirasa harus melalui mekanisme itu,” paparnya.

Dirinya menegaskan, juga tidak ada rekrutmen berbayar seharga Rp 60 juta perorang. Jikapun terbukti ada salah satu pegawai yang menerima, maka akan diberikan hukuman sesuai dengan regulasi yang ada.

“Saya secara pribadi berterima kasih untuk evaluasinya. Dugaan yang disampaikan pihak Berat, ini sangat salah, mas. Karena kami tidak pernah menerima uang. Ada yang sampai menyebut Rp 60 juta, siapa yang menerima juga tidak tahu. Kalau terbukti pihak kami menerima, maka akan kami punishment,” tegasnya. (azm/sit)

“Terkait dengan rencana rekrutmen, itu sekarang sudah ada jawaban dari Gubernur Jatim. Karenanya, sekarang tengah tahap koordinasi dengan OPD dan rumah sakit,” kata Kadinkes Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, Kamis (05/10/2023) tadi.

Koordinasi yang dilakukan ini, salah satunya mengenai rencana pelaksanaan. Termasuk, kebutuhan jumlah perekrutan tenaga. Apakah masih tetap sama seperti rencana awal, atau ada perubahan. Apalagi, Kabupaten Malang juga sudah membuka pelaksanaan PPPK.

“Selain membahas mengenai poin-poin itu, tentunya aturan lain. Apakah masih sama ataukah ada perubahan. Sehingga, saat pelaksanaan diharapkan bisa tanpa kendala,” ujar Wiyanto.

Baca juga :

Ditambahkannya, karena proses ini sekarang sedang berjalan, maka di harapkan bulan depan (November, red) rekrutmen sudah bisa dibuka. Termasuk, persyaratan dan tenaga yang dibutuhkan.

“Target saya, bulan depan sudah bisa buka rekrutmen,” imbuhnya.

Ditanya mengenai jumlah tenaga yang dibutuhkan, Wiyanto menjelaskan, dari jumlah sebelumnya dimungkinkan akan mengalami penambahan. Karena, RSUD Lawang direncana ini sudah mengajukan penambahan tenaga.

“Karena rekrutmen ini sifatnya menyesuaikan dengan anggaran Puskesmas atau Rumah Sakit yang sudah BLUD, maka Dinkes memberikan fasilitas. Makanya, ada kemungkinan ada penambahan,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinkes Kabupaten Malang sempat merilis rencana rekrutmen. Adapun kebutuhan yang dimaksud, yakni sebanyak 89 tenaga kesehatan (Nakes) dan 14 tenaga administrasi. Hanya saja, rencana itu urung karena izin Gubernur Jatim belum turun. (sit)

Hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo. Saat dikonfirmasi, dijelaskan bahwa dari total rencana rekrutmen tersebut, diantaranya adalah untuk melengkapi kebutuhan tenaga di RSUD Ngantang. Harapannya, memang secara bertahap terus dilakukan penambahan tenaga.

“Jumlah rekrutmen yang direncanakan itu, sebenarnya bukan keseluruhan kebutuhan. Namun, untuk pemenuhan secara bertahap,” kata Wiyanto, Selasa (05/09/2023) tadi.

Maksudnya di sini, tambahnya, pengajuan kebutuhan tenaga itu disesuaikan dengan usulan masing-masing. Dimana angkanya, tentu sangat berbeda.

“Jadi, karena RSUD Ngantang dan Puskesmas sekarang sudah BLUD, maka secara keseluruhan antara kebutuhan dengan keuangan, itu disesuaikan masing-masing. Karenanya, untuk porsi kebutuhannya, antara satu Puskesmas dengan Puskesmas lain pastinya berbeda. Termasuk, mengenai jumlah kebutuhan perekrutan dan dimana rencana penempatan,” paparnya.

Baca juga :

Karenanya, ketika rekrutmen ini dilakukan penundaan, maka tidak menjadi kendala. Apalagi, dalam waktu dekat juga bakal ada PPPK. Sehingga, dinas juga akan mencoba meminta beberapa dari penerimaan ini.

“Kalau rekrutmen BLUD, itu sekarang tinggal menunggu izin provinsi. Sementara, karena melihat perkembangan terakhir PPPK Kabupaten Malang juga akan dibuka, maka dinas akan mencoba dari sini untuk penambahan. Sehingga, secara bertahap akan dilakukan,” paparnya.

Saat disinggung kapan rekrutmen akan kembali dibuka, Wiyanto mengatakan, untuk kepastiannya masih belum tahu. Karena, rencana rekrutmen hanya terkendala izin. Sementara, PPPK Kabupaten Malang juga akan berlangsung.

“Tidak menutup kemungkinan, bisa saja setelah PPPK. Karenanya, untuk peserta yang berencana mendaftar, bisa untuk sementara memanfaatkan penerimaan PPPK,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, rencana rekrutmen 103 tenaga BLUD Dinkes Kabupaten Malang, ditunda karena urusan izin. Penundaan sendiri, diumukan di hari kedua pembukaan penerimaan, yang direncanakan pada 4 sampai 10 September. (sit)