Forum tersebut, menjadi wadah pembelajaran bersama bagi pemerintah kota dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus berbagi praktik baik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era otonomi daerah. Mewakili Wali Kota Malang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sekaligus Plh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, M Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APEKSI yang menunjuk Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi indikator penting kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, tapi proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu menggerakkan ekonominya sendiri tanpa membebani masyarakat,” ujar Sailendra.

Dikatakannya, bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut daerah untuk semakin kreatif dalam menggali potensi PAD, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun penguatan BUMD. Sailendra juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan Rembug Fiskal sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antar daerah.

“Melalui sinergi, inovasi dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal dan maju secara berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga :

Terpisah, Wali Kota Malang sekaligus Ketua Komisariat Wilayah IV Apeksi, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa PAD tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri. “PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian dan kreativitas daerah. Ini menjadi cermin sejauh mana daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tegas Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa penyelenggaraan Rembug Fiskal ini menjadi momentum berbagi praktik, baik antarkota di Indonesia. Kota Malang sendiri dinilai berhasil memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penyehatan BUMD, dan inovasi kebijakan berbasis digital.

Dalam forum tersebut, juga diluncurkan buku seri praktik baik berjudul “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka”. Buku tersebut memuat berbagai strategi pengelolaan PAD di kota anggota Apeksi, mulai dari inovasi digital, reformasi kelembagaan, pengelolaan aset, hingga klaster ‘Kota dengan lompatan besar’ yang memiliki fiskal kecil namun progresif.

Tidaak hanya diskusi, peserta Rembug Fiskal juga diajak meninjau langsung sejumlah lokasi di Kota Malang. Mulai dari Command Center Bapenda sebagai pusat kendali digital layanan pajak, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset produktif, hingga Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem pelaku ekonomi kreatif.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana inovasi dan kolaborasi antar sektor dapat mendukung penguatan fiskal daerah. Sekaligus memperkenalkan Kota Malang sebagai salah satu dari 58 kota dunia yang tergabung dalam Unesco Creative Cities Network (UCCN) 2025, serta menjadi kota pertama di Jawa Timur yang mendapat pengakuan dunia di bidang media arts. (kom/rsy/sit)

Dukungan sendiri, mengalir atau disampaikan saat Paslon Abadi (Abah Anton-Dimyati) menghadiri acara Rembug Warga RT08 RW01, Kelurahan Bakalan Krajan, Senin (14/10/2024) tadi. Dalam rembug warga itu, warga menyatakan dukungan penuh untuk Paslon yang memiliki jargon Agamis, Bermartabat, Amanah, Dinamis dan Inovatif (ABADI) tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran pasangan Abadi di acara rembug warga ini. Kehadiran Abah Anton dan Dimyati, menunjukkan perhatian yang besar terhadap warga Bakalan Krajan,” ujar seorang warga, Karnadi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, mengungkapkan optimismenya terhadap kemenangan total pasangan ini di wilayah Bakalan Krajan. “Di Bakalan Krajan, dahulu suara saya saja 1000. Itu hanya di RW 1 saja. Karenanya, kami optimis untuk Abah Anton akan menang total di sini. Insyaallah, kita akan antarkan Abah Anton menjadi Wali Kota Malang,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu warga Bakalan Krajan, Sugiono, mengungkapkan alasan dukungannya diberikan kepada Abah Anton. Salah satunya, adalah karena Abah Anton dikenal sebagai sosok pribadi orang yang baik. Contohnya, seperti gajinya yang justru diberikan kepada warga yang membutuhkan, padahal itu adalah haknya selama menjabat.

Baca juga :

“Saya lebih sreg dan pasti memilih Abah Anton. Pengalaman beliau jauh di atas calon lain. Terutama, bagaimana perhatiannya kepada warga,” ungkap Sugiono.

Senada dengan Sugiono, warga lainnya, Diah Sugiarti, mengatakan juga mengenai kesan positifnya terhadap Abah Anton. “Kesan pertama sangat baik, terutama soal program pro rakyat. Saya pesan jika sudah jadi nanti, jangan lupa penerangan jalan. Soal kepedulian terhadap wong cilik, Abah Anton tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya

Sementara itu, dalam rembug warga tersebut, Abah Anton kembali menegaskan komitmennya untuk selalu dekat dengan masyarakat. Termasuk, agenda blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, akan terus dilakukan.

“Blusukan ke kampung-kampung demi kepentingan masyarakat, bagi saya itu perlu terus dilakukan. Sehingga, apa yang menjadi keinginan warga, bisa disampaikan secara langsung. Dengan begitu, apa yang menjadi keinginan warga bisa diteruskan untuk segera mendapat tindak lanjut,” ujarnya.

Sementara calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa dirinya siap membantu dalam menampung dan meneruskan urusan-urusan penting dari masyarakat untuk Kota Malang. Salah satunya, mengenai pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.

“Yang pasti, jika saya terpilih nanti, maka saya sudah siap mengurus sepenuh hati untuk menampung semua apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat,” tambahnya. (gie)

Hadir dalam Rembug Disabilitas kali ini, diantaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonessia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat. Termasuk, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcyle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa aspirasi dari difabel sangat penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif. “Kami ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas. Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan,” kata Bupati Ipuk.

Beberapa masukan tersampaikan dalam forum tersebut. Seperti, usulan perlu dibangunnya fasilitas olah raga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra dan fasilitas Juru Bicara Isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah.

Baca juga :

Di bidang kesehatan ada usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa insyarat bagi Nakes dan pelatihan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk kader Posyandu. Pada bidang ekonomi, usulan yang datang mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.

Seperti yang disampaikan oleh Wasis, penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan. Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.

“Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen,” kata Wasis.

Pada kesempatan itu, Bupati Ipuk langsung memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas Produk Wasih. Dirinya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti  semua usulan yang ada.

“Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk ditindakanjuti,” kata Ipuk. (kom/bwi/gie)

Hal ini sengaja disampaikan Mas Dhito-sapaan akrabnya, karena pihaknya menilai masih banyak PMT yang justru dikonsumsi orang tua anak. Sehingga, membuat PMT yang selama ini diberikan tidak efektif. Untuk itu, instruksi ini diberikan agar kepala desa dan camat agar memonitor penyaluran PMT.

“Pastikan pemberian PMT dikonsumsi anak-anak dan bukan orang tuanya. Karena, hal ini sering terjadi,” pinta Mas Dhito.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan camat dan kepala desa mengetahui kondisi real dan jumlah anak stunting di masing-masing wilayah. Dengan mengetahuinya, maka pendekatan dan intervensi akan bisa dilakukan secara efektif.

Baca juga :

Kemudian, tambah Mas Dhito, pihaknya juga menginstruksikan agar camat dan kepala desa bisa membuat target penurunan angka stunting. “Camat harus punya target stuntingnya turun menjadi berapa persen di wilayahnya di tahun depan,” imbuh Mas Dhito.

Sedangkan angka stunting di Kabupaten Kediri, lanjutnya, terus mengalami trend yang positif karena terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Menurut bulan timbang, pada 2021 angka stunting di Kabupaten Kediri adalah 14,1 persen.

Kemudian menurun secara signifikan menjadi 7,9 persen, pada Februari 2024 lalu. Dengan demikian, target one digit stunting dapat tercapai di tahun ini. Untuk itu, bupati berkacamata tersebut berharap tahun selanjutnya bisa menekan angk stunting hingga zero digit.

“Target saya bisa di 2025 atau 2026 bisa zero digit stunting,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sekaligus Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, mengatakan PMT sangat diperlukan dalam penanganan stunting dan wasting. Selama 2023, angka wasting di Kabupaten Kediri juga mengalami penurunan dengan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah desa.

“Wasting turun dari 5936 anak menjadi 5702 anak,” katanya. (kom/pan/sit)