Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa Forum rembuk bersama PKL digelar untuk meningkatkan komunikasi antara Pemda dengan para PKL serta untuk meningkatkan kesejahteraan PKL yang ada di sentra PKL Ahmad Dahlan. “Saat ini kami melihat, masih banyak pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Dahlan dan di Alun-alun. Karenanya, kami meminta agar seluruh OPD bisa berkolaborasi dalam penertiban serta mengajak pedagang untuk masuk ke dalam sentra PKL Ahmad Dahlan,” kata Bupati Jombang.

Dijelaskannya, bahwa PKL harus masuk semua ke dalam sentra PKL. Termasuk parkir, harus di dalam sentra PKL, agar tidak mengganggu para pengguna jalan yang ingin masuk ke dalam sentra PKL.

“Kami berharap, jika semua bisa mentaati peraturan dengan tertib, maka pedagang bisa berjualan dengan aman, nyaman dan tertib. Sehingga, pembeli juga merasa senang,” tambahnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Suwigyo, menambahkan bahwa melalui forum rembuk bersama PKL, maka akan lebih membuat PKL merasa terlindungi dengan adanya peraturan Bupati Jombang. “Adanya peraturan bupati terkait zona merah dan zona kuning, adalah bertujuan untuk penertiban para pedagang. Termasuk, di area Jalan Ahmad Dahlan menjadi bersih dari pedagan. Sehingga, pedagang yang ada berada di Sentral PKL,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Serikat PKL Kabupaten Jombang, Joko Fattah Rochim, mengapresiasi pelaksanaan itu. Disampaikan, gelaran yang dilakukan merupakan langkah yang strategis guna memajukan UMKM di Kabupaten Jombang.

“Dalam forum ini kita merasa terbantu, karena semua keluhan dan masukan dari PKL dapat didengar serta segera ditindaklanjuti oleh Abah Warsubi (bupati, red) beserta jajaran,” ungkapnya.

Fattah juga menambahkan, bahwa instansi terkait kurang tegas dalam mensterilkan zona-zona yang sudah ditetapkan. “Pada zona Alun-alun, Satpol-PP tidak bertindak tegas bila ada PKL yang berjualan di pinggir jalan. Sehingga, pedagang yang di dalam sentra PKL Ahmad Dahlan merasa gelisah karena pembeli lebih memilih di luar daripada di dalam sentra PKL,” tambahnya.

Dirinya juga meminta ketegasan instansi terkait, untuk segera menindak bilamana ada PKL yang berdagang di zona merah. Terlebih, pedagang sudah diberikan tempat berdagang di dalam sentra PKL Ahmad Dahlan.

“Kami berharap dengan ketegasan tersebut. Sehingga, para pedagang di dalam area yang sudah ditentukan bisa berjualan dengan aman, nyaman, tertib dan lebih lancar lagi,” paparnya. (azl/sit)

Bupati menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk menurunkan jumlah kasus stunting di Kabupaten Malang. Karenanya, penurunan angka stunting menjadi salah satu program prioritas Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Prevalensi kasus stunting tahun 2023, secara Nasional berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) berada pada angka 21,5 persen, sementara prevalensi kasus stunting di Provinsi Jawa Timur sebesar 17,7 persen.

“Semoga pertemuan dan dialog ini nantinya mampu memberikan dampak terhadap peningkatan indeks kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang. Utamanya, dalam hal menekan jumlah kasus Balita dengan gangguan tumbuh kembang atau stunting,” kata Bupati Malang.

Pihaknya juga mengapresiasi pihak-pihak terkait, yang telah berperan aktif dalam penurunan angka stunting. “Melihat dari Bulan Timbang dalam kurun 5 tahun ke belakang, prevalensi stunting di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan,” terangnya.

Baca juga :

Bupati juga menyampaikan, bahwa kasus-kasus stunting masih perlu menjadi perhatian dan kolaborasi bersama. Sebab, berdasarkan data jumlah kasus stunting yang dihitung melalui metode sampling lewat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 lalu, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Malang masih berada pada angka 19,5 persen.

“Pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang, kecamatan dan desa dalam menangani masalah stunting. Sebagaimana eksistensi Tim Percepatan Penurunan Stunting dari level kabupaten, kecamatan dan desa yang berperan penting menjadi garda terdepan dalam mengoptimalkan percepatan penurunan stunting hingga level paling dasar,” harapnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Malang, untuk terus meningkatkan kepedulian dan komitmennya dalam mendukung TPPS. Ditekankannya, bahwa peran lintas sektor Pemerintah Daerah dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program percepatan penurunan stunting dapat dilakukan melalui 5 pilar strategis.

“Kabupaten Malang masih perlu untuk mengoptimalkan konvergensi program percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga tingkat keluarga, baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif. Dimana kegiatan tersebut nantinya dapat dievaluasi melalui Mini Lokakarya Kecamatan yang langsung dipimpin oleh Camat, sehingga program dapat berjalan secara optimal,” urainya.

Bupati Malang juga mengajak agar manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari solusi-solusi strategis guna mengatasi permasalahan stunting di wilayah masing-masing. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah daerah untuk turut menyukseskan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Turut hadir dalam Rakor TPPS ini, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Forkopimda Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan, Ketua dan Ketua 1 TP PKK Kabupaten Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan camat se-Kabupaten Malang. (sem/gie)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang turut hadir menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, menekankan jika dalam upaya penurunan angka stunting dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak. Termasuk, beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

“Melalui kegiatan tadi, itu sudah bagus. Kita sepakati dalam penandatangan komitmen bersama di berita acara dan ini mengikat kita dalam arti perangkat daerah untuk dapat menjalankan program sebaik-baiknya. Saya juga menggaris bawahi, ada institusi yang juga kerja sama antara pemerintah daerah dengan berkaitan pada anak remaja yang akan menikah. Sehingga, semua taat pada kerja sama dan supaya mengikat,” jelas Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Pria yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, itu juga menyampaikan jika anggaran penurunan angka stunting tersebut yakni sebanyak Rp 300 miliar lebih dan itu telah tersebar di OPD terkait. Seperti pada Dinas Kesehatan, Dinsos P3AP2KB, Dispendukcapil, DPUPRPKP, Dispangtan serta Diskominfo.

Baca juga:

“Salah satu contohnya seperti kegiatan yang ada di Dispangtan, yaitu gemar makan ikan dan urban farming. Seperti yang waktu itu telah kita lakukan bersama dengan masak olahan ikan. Kalau itu dilakukan di wilayah-wilayah dan indikasi anaknya di situ, kan kena betul. Bukan formalitas atau seremonial tapi langsung action,” paparnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika target dari penurunan angka stunting di tahun 2023 berdasarkan data SSGI yaitu diangka 16 persen, dari angka 18 persen di tahun 2022 lalu. Namun, berdasarkan bulan timbang di tahun 2022 angka stunting tersebut yaitu 9,09 persen, sedangkan di tahun 2021 yaitu 9,41 persen, di tahun 2020 yaitu 14,53 persen.

“Harapannya supaya target bisa tercapai, yaitu diangka 16 persen pada tahun 2024. Tapi semoga di tahun 2023 ini kita sudah bisa 14 persen dan itu start pertama. Berikut di tahun 2024 sampai tahun 2030 sudah bisa tuntas,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai kelurahan yang menjadi perhatian, pihaknya menyampaikan jika hal tersebut dinamis. Sebab, angka kelahiran akan terus ada begitupun juga dengan angka kematian yang terus bertambah.

“Seluruh kelurahan itu sebenarnya jadi atensi kita. Oleh karena itu tim percepatan tiap kelurahan harus betul-betul memahami wilayahnya. Hari ini ada berapa bayi yang lahir, ibu hamil berapa. Termasuk angka kematian ibu, kelahiran anak, itu supaya update terus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika dalam upaya penurunan angka stunting tersebut, pihaknya menyiapkan upaya pencegahan preventif dalam mencegah risiko stunting. “Jadi yang kami lakukan pertama, itu sosialisasi kepada calon pengantin (catin) baik yang sudah mempunyai rencana untuk menikah maupun yang belum. Kemudian kami juga bekerjasama dengan KUA. Jadi ada yang pra nikah 3 bulan itu untuk mendapatkan sosialisasi,” ucap Donny.

Pihaknya juga menyampaikan, jika anggaran untuk penurunan angka stunting pada Dinsos P3AP2KB yaitu sekitar Rp 1 miliar lebih. Itu lebih dipergunakan untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos), kemudian untuk petugas pendamping keluarga dan untuk dapur sehat. (rsy/sit)