Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan bahwa RT Berkelas menjadi instrumen pemerataan pembangunan manusia hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, intervensi kesehatan menjadi bagian penting karena tujuan utama program tersebut adalah mewujudkan capaian Dasa Bakti melalui pembangunan berbasis wilayah.

“RT Berkelas bukan hanya pembangunan fisik. Arah pembangunan sekarang adalah pembangunan manusia, terutama kesehatan masyarakat,” ujar Wawali Ali, Selasa (05/05/2026) tadi.

Baca juga :

Saat ini, pembiayaan penanganan kesehatan ibu dan anak masih berada pada anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, jika target penurunan stunting dan kematian ibu serta bayi membutuhkan penguatan tambahan, maka intervensi melalui RT Berkelas akan didorong.

Melalui skema tersebut, kepedulian kesehatan diharapkan turun langsung dari lurah hingga RT dan RW, termasuk dalam pendataan ibu hamil, pencegahan stunting, serta pendampingan keluarga berisiko. “Dengan 57 kelurahan, seharusnya mampu mencapai nol kasus kematian ibu, bayi, maupun stunting jika seluruh elemen wilayah bergerak bersama,” katanya.

Melalui integrasi RT Berkelas, Wawali Ali berharap deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga, pendampingan kesehatan maupun bantuan sosial dapat segera diberikan kepada keluarga berisiko. Saat ini, prevalensi stunting di Kota Malang masih berada di kisaran 8 persen atau sekitar 38.000 anak.

“Targetnya penurunan bertahap sekitar 3–5 persen setiap tahun. Kalau dilihat persentasenya kecil, tapi dalam hitungan kemanusiaan jumlahnya masih besar. Karena itu semua elemen harus bergerak,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, menyampaikan bahwa selain sampah rumah tangga, saat ini terdapat pula sampah dari dapur MBG yang terus bertambah. Apalagi, jumlah titik pelaksanaan program tersebut saat ini terus bertambah.

“Dengan bertambahnya program MBG tentu menambah volume sampah. Karena itu kami sedang menyiapkan pola penanganannya supaya tidak menambah beban DLH,” ujar Raymond, Sabtu (02/04/2026) tadi.

Menurutnya, dalam pengelolaan sampah MBG ini bisa dengan mendorong keterlibatan transporter atau pengelola sampah swasta. Dengan menangani sampah sejak dari sumbernya. “Ke depan kami arahkan kerja sama dengan transporter swasta. Jadi sampah dari MBG bisa langsung diambil pengelola swasta sehingga tidak semuanya masuk ke sistem sampah kota,” katanya.

Baca juga :

Untuk saat ini DLH Kota Malang masih melakukan pendataan terkait volume sampah yang dihasilkan program MBG. Pasalnya, jumlah lokasi MBG di Kota Malang terus bertambah.

“Secara tonase belum bisa kami hitung karena jumlah MBG masih berkembang. Saat ini kurang lebih ada sekitar 50 lokasi MBG,” tuturnya.

Dalam hal ini, menurutnya DLH Kota Malang berencana menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi khusus bagi pengelola MBG guna memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih tertata.

Terlebih, berbagai inovasi pengelolaan sampah terus disiapkan, termasuk rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), fasilitas pengolahan LSDP, serta inovasi pengurangan sampah lainnya. Langkah tersebut sejalan dengan target nasional menuju konsep zero waste sebagaimana arahan pemerintah pusat.

“Dengan berbagai inovasi ini, harapannya pengelolaan sampah Kota Malang bisa menuju zero waste,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wiwid, itu mengatakan bahwa gelaran tersebut menjadi agenda pembuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai kembali masuk kerja. “Untuk mengawali hari kerja ini, besok ada Halal Bihalal. Ini untuk silaturahmi bersama seluruh pegawai di momen Lebaran,” ujarnya, Selasa (24/03/2026) tadi.

Baca juga :

Wiwid menyebut, kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai sekitar pukul 07.30 WIB dan dipusatkan di kawasan Balai Kota Malang. Sebagai persiapan, sejumlah tenda telah terpasang di halaman Balai Kota, bahkan memanjang hingga ke Jalan Gajahmada sebagai persiapan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa peserta Halal Bihalal tidak hanya berasal dari kalangan ASN di lingkungan Balai Kota saja, namun juga melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mitra kerja Pemkot Malang. “Pesertanya tentu ASN di Balai Kota, lalu dari OPD akan mengirimkan perwakilan, serta mitra kerja Pemkot Malang juga akan hadir,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, Wiwid berharap dapat memperkuat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak. “Harapannya ini bisa menguatkan silaturahmi antara Pemkot Malang dengan berbagai pihak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa skywalk tersebut nantinya akan menghubungkan sejumlah ikon kota dalam satu kawasan koridor terpadu. Mulai dari Kayutangan Heritage, Alun-Alun Merdeka Malang, kawasan Splendid, Balai Kota, hingga Stasiun Malang Kota Baru dan Kampung Warna Warni Jodipan.

“Sehingga kawasan-kawasan tersebut menjadi satu kesatuan ruang wisata yang nyaman, tertib dan ramah pejalan kaki. Kita usulkan menjadi satu kawasan terintegrasi. Di dalamnya nanti jelas mana area PKL, mana parkir, mana hunian wisata, sehingga semuanya tertata dan tidak saling mengganggu,” ucap Wali Kota Wahyu, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Baca juga :

Selain meningkatkan konektivitas, skywalk juga diharapkan menjadi solusi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir, yang selama ini kerap menimbulkan kepadatan di pusat kota. Dengan konsep tersebut, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan ruang publik.

Kemudian, ditambahkannya bahwa konsep penataan kawasan berbasis heritage menjadi alasan Bank Dunia menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut. “Sudah kami sampaikan ke Bank Dunia. Bahkan, mereka tertarik dengan konsep seperti ini. Karena tata kelola kawasan di Kayutangan itu nantinta mengusung nuansa heritage dan kolonial,” tambahnya.

Sementara itu, rencana skywalk di Jalan Soekarno-Hatta Malang (Suhat) akan mengusung konsep berbeda. Yakni dirancang dengan mengedepankan konsep modern atau milenial.

“Karena kan kawasannya berbeda, mungkin skywalknya berbeda, satunya heritage dan kolonial, satunya milenial,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan skema tersebut menjadi opsi paling realistis mengingat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Dishub. “Tidak mungkin dikelola pemerintah sendiri. Ke depan harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ujar Jaya-sapaannya, Kamis (19/02/2026) tadi.

Langkah itu, sekaligus menjadi bagian dari strategi besar penataan parkir di koridor wisata Kayutangan yang selama puluhan tahun dipenuhi parkir tepi jalan. Meski nantinya dikelola swasta, Dishub memastikan tarif parkir tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan tidak serta-merta melonjak.

“Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Tarifnya tetap,” tegasnya.

Baca juga :

Namun, rencana kerja sama tersebut belum bisa langsung direalisasikan. Saat ini, masih harus menuntaskan sejumlah tahapan administratif, termasuk appraisal aset dan penetapan skema kerja sama.

“Menuju ke sana ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk appraisal gedung sebelum dikerjasamakan,” katanya.

Skema pihak ketiga justru membuka peluang bagi juru parkir lama yang terdampak penertiban parkir di sisi jalan Kayutangan. Jika kerja sama berjalan, mereka berpotensi direkrut sebagai petugas resmi di gedung parkir.

“Yang terpenting adalah bisa mengurangi permasalahan parkir di sana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa euforia pasca dilakukan renovasi membuat area tersebut dipadati pengunjung, terutama anak-anak yang bermain saat air mancur menyala. Namun, di balik tingginya minat masyarakat, muncul persoalan kedisiplinan yang berdampak pada kualitas fasilitas.

“Bagaimanapun ini euforia, mereka senang, iya. Maka akan kita tata lagi, akan terus kami evaluasi,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (11/02/2026) tadi.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan, lanjutnya, adalah pemasangan pagar di sekitar dry fountain. Pagar tersebut, dirancang fleksibel dan bisa dibuka serta ditutup sesuai kebutuhan. Terlebih, itu dilakukan menyusul adanya keluhan bahwa air dry fountain berbau tidak sedap.

Baca juga :

“Hasil evaluasi sementara, bau tersebut diduga akibat penyalahgunaan fungsi fasilitas oleh sejumlah oknum pengunjung. Dry fountain memang dibuat untuk ditonton, bukan untuk mandi. Mungkin ada anak kecil main air lalu mandi di situ dan (diduga) buang air kecil di sana,” jelasnya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, nantinya saat air mancur menyala, pagar akan ditutup agar tidak ada lagi pengunjung yang masuk dan bermain air. Namun, rencana ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup serta pihak terkait, termasuk Bank Jatim.

“Pada saat air mancur nyala, pagar ditutup. Jadi saat dry fountain menyala, tidak ada pemandangan orang mandi di sana,” ucapnya.

Sebelumnya, dry fountain memang menjadi daya tarik baru di Alun-Alun Merdeka. Banyak pengunjung memadati area tersebut untuk menonton pertunjukan air mancur, bahkan menjadikannya ruang bermain.

Namun, viralnya keluhan bau di media sosial, menjadi alarm bagi Pemkot untuk segera melakukan penataan ulang, agar fasilitas publik tetap nyaman dan terjaga kebersihannya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini banyak gedung pemerintahan di Kota Malang yang belum memiliki nama khusus. Bahkan beberapa diantaranya, seperti nama Gedung Mini Block Office Balai Kota Malang dan Block Office. Karena itu, Pemkot akan melakukan inventarisasi untuk menentukan gedung mana saja yang layak diberi penamaan.

“Nanti akan kita lihat dahulu. Kita inventarisir gedung-gedung mana yang layak diberi nama. Yang kecil-kecil tentu tidak,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (21/01/2026) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, bahwa untuk penamaan gedung akan disesuaikan dengan jasa para mantan wali kota yang pernah memimpin Kota Malang. Selain sebagai bentuk penghargaan, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat pengenalan sejarah kepemimpinan daerah, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) yang baru bertugas.

“Kadang-kadang ASN yang baru kita tanya, nama wali kota terdahulu saja masih ada yang tidak tahu. Dengan penamaan ini, kita ingin mereka lebih mengenal sejarah dan para tokoh yang berjasa di Kota Malang,” jelasnya.

Masih menurut wali kota, bahwa dalam rencana nama yang akan digunakan untuk gedung adalah nama mantan wali kota yang telah wafat. Melalui penamaan tersebut, diharapkan dapat menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat atas kontribusi para pemimpin terdahulu dalam membangun Kota Malang.

“Ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Nanti nama gedung akan menggunakan nama mantan wali kota yang sudah meninggal dunia,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Husnul, itu menjelaskan bahwa penetapan lokasi tersebut telah melalui rapat koordinasi bersama dengan lintas perangkat daerah terkait. Bahkan, luasan lahannya pun telah disiapkan sekitar 3.142 meter persegi.

“Beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Kota Malang. Penetapan lokasinya sudah ada di Wali Kota, tinggal ditandatangani,” ujar Husnul, Senin (19/01/2026) tadi.

Untuk saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED) yang telah diajukan ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Setelah jasa konsultan selesai, nantinya akan dilanjutkan ke jasa konstruksi.

“Pengerjaan konstruksi Puskesmas Bareng direncanakan mulai Juli 2026, dengan target penyelesaian maksimal pada awal Desember 2026,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam pembangunan Puskesmas Bareng tersebut, nantinya akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang sebesar Rp 7,1 miliar. Anggaran tersebut, mengalami penyesuaian dari rencana awal.

“Awalnya sekitar Rp 10 miliar, lalu turun menjadi Rp 8 miliar sekian dan setelah dilakukan perhitungan kembali menjadi Rp7,1 miliar. Itu sudah mencakup DED dan konstruksi,” ucapnya. 

Terkait fasilitas, Husnul menegaskan Puskesmas Bareng akan dibangun sesuai standar puskesmas pada umumnya dan tidak dilengkapi ruang rawat inap. Sementara untuk penambahan tenaga kesehatan, hal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak puskesmas karena berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Rekrutmen tenaga kesehatan menjadi kewenangan BLUD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, membenarkan bahwa sebagian lahan yang akan digunakan untuk Puskesmas Bareng tersebut, saat ini masih dimanfaatkan sebagai rumah kos. Namun, proses penyelesaian aset masih berjalan.

“Kami berencana memanggil pemilik dalam waktu dekat. Saat ini masih ada tahapan yang harus diselesaikan. Setelah itu, baru dilakukan penetapan lokasi dan lahan bisa digunakan oleh Dinkes Kota Malang,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa dalam penerapan E-parking di gedung parkir Kayutangan membutuhkan pemasangan di tiga titik. Masing-masing, satu titik di pintu masuk dan dua titik di pintu keluar.

“E-parking di sini dibutuhkan di tiga titik. Satu pintu masuk dan dua pintu keluar di kawasan Jalan Majapahit. Pintu keluar bawah untuk kendaraan roda dua dan roda empat, sementara pintu keluar atas khusus roda dua,” jelas Rahmat, Sabtu (10/01/2026) tadi.

Untuk pengadaan satu paket E-parking, ujarnya, diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp 500 juta. Namun, hingga saat ini Dishub masih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Estimasi anggarannya sekitar Rp 500 juta untuk satu paket tiga titik. Rencananya akan kami ajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi,” tambahnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa pengadaan E-parking tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2025. Namun karena keterbatasan waktu dan anggaran, realisasinya belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Malang, Slamet Santoso, mengatakan bahwa untuk tahun ini, fokus Dishub masih pada pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya E-parking. Sehingga, masih belum melanjutkan pembangunan lanjutan Gedung Parkir Kayutangan yang sebelumnya direncanakan hingga enam lantai.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, tahun ini belum ada penambahan lantai. Fokus kami masih di E-parking,” kata Slamet.

Menurutnya, penerapan e-parking di Gedung Parkir Kayutangan diharapkan dapat mempermudah pelayanan parkir, seperti yang telah diterapkan di sejumlah lokasi lain, antara lain Pasar Madyopuro, Gedung Kartini, Jalan Tenes, Malang Creative Center (MCC), serta area MBO RSUD Kota Malang.

“Kalau e-parking di Kayutangan terealisasi, maka total lokasi e-parking di Kota Malang akan bertambah. Saat ini sudah ada lima titik dan dengan Kayutangan bisa menjadi tujuh titik,” imbuh Slamet. (rsy/sit)