Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih berada pada kategori rendah, menuntut perencanaan pembangunan yang semakin cermat, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kebijakan, harus disusun dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah.

Selain persoalan fiskal, ungkap bupati, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian. Meski secara angka telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang masih tercatat sebagai yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi ini, menjadi tantangan serius untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya penguatan sektor-sektor potensial daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Isu lain yang tak kalah penting, adalah penanganan stunting.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting terus diupayakan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dalam forum itu, bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dirinya menekankan, akan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta kondusivitas daerah agar agenda demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

Mengakhiri sambutan, Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Lumajang tetap berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan.

Forum Konsultasi Publik RKPD sendiri, diharapkan menjadi ruang penyelarasan persepsi dan penguatan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Arif, itu menyampaikan bahwa Upah Minimun Kota (UMK) Kota Malang itu sekitar Rp 3,5 juta. Angka itu, sudah menjadi kewajiban bagi pekerja dan pengusaha untuk menaati aturan tersebut.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan LKS Tripartit, kemudian Serikat Buruh Serikat Pekerja (SBSP), sampai saat ini belum ada dinamika kegiatan yang mengarah seperti yang terjadi di Jakarta terkait tuntutan upah yang rendah,” kata Arif, Kamis (28/08/2025) tadi.

Baca juga :

Hingga saat ini, menurutnya juga belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran pembayaran upah di bawah UMK. Apabila itu ditemukan, maka akan segera ditindaklanjuti.

“Biasanya SBSP itu kan laporan ke kami, sehingga nanti ketika ada laporan segera kami tindaklanjuti. Permasalahannya akan kami lihat dulu apa saja,” tambahnya.

Selain itu, Arif mengingatkan bahwa UMK merupakan batas minimal yang wajib dipatuhi. “Kalau ada perusahaan yang memberi upah di atas Rp 5 juta, tidak boleh menurunkan ke UMK. Jadi UMK itu batas bawah, bukan patokan untuk menurunkan gaji,” jelasnya.

Meski begitu, Arif tetap mewaspadai dinamika tuntutan buruh yang berkembang di tingkat nasional, termasuk terkait isu penghapusan outsourcing. “Apapun hasil di pusat pasti akan menjadi pertimbangan kami. Namun sampai sekarang belum ada kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan,” imbuh Arif. (rsy/sit)

“Kami sangat terbuka untuk menerapkan percepatan perizinan PBG. Di Kota Tangerang, prosesnya bahkan hanya memakan waktu 10 jam, 1 jam, atau maksimal 24 jam. Kami ingin mengimplementasikan hal serupa di Kota Malang, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Sebagai langkah awal, DPUPRPKP Kota Malang telah mengirimkan tim ke Kota Tangerang untuk mempelajari sistem percepatan perizinan tersebut. Diharapkan dari hasil kunjungan tersebut nantinya dapat segera dilaporkan, agar Pemkot Malang dapat menyusun langkah konkret untuk mengadopsi inovasi tersebut.

“Saya ingin tim dari DPUPRPKP Kota Malang dapat segera melaporkan hasil kunjungannya. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengintegrasikan dan mengimplementasikannya. Ini bukan hal yang sulit, tetapi membutuhkan komitmen dan kecepatan dalam bertindak,” jelasnya.

Baca juga :

Menurutnya, dengan dilakukan percepatan perizinan PBG nantinya dapat mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, Kota Malang telah menjadi salah satu dari enam daerah di Jawa Timur yang membebaskan retribusi PBG hingga nol persen bagi masyarakat kategori tersebut.

“Kami akan memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Langkah-langkah konkret akan segera dilakukan, termasuk menyusun timeline pelaksanaan percepatan perizinan. Ini adalah bentuk perlindungan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat kecil,” tegasnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai Peraturan Wali Kota (Perwal), Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa itu tidak perlu. Karena untuk saat ini sudah ada surat edaran bersama dari Menteri PUPR dan Mendagri. Sehingga, menurutnya Pemkot Malang hanya perlu fokus pada implementasi sistem yang telah tersedia.

“Dengan sistem yang ada, tinggal kemauan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami optimis percepatan perizinan PBG ini dapat segera diterapkan,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa angka inflasi Kota Malang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Walaupun pada bulan tersebut juga terdapat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Hari Raya Idul Fitri.

“Jika dibandingkan dengan 11 daerah lainnya di Jawa Timur, angka inflasi Kota Malang pada April 2024 kemarin, termasuk terendah. Walaupun, memang ada beberapa komoditas yang menjadi andil pada kenaikan inflasi tersebut,” kata Umar, Sabtu (04/05/2024) tadi.

Kemudian, disebutkannya bahwa komoditas bahan pangan bawang merah menjadi penyumbang inflasi m-to-m sebesar 0,09 persen. Lalu, tomat sebesar 0,04 persen, jagung manis sebesar 0,03 persen dan beberapa sayur serta buah-buahan turut menjadi penyumbang inflasi.

Baca juga :

“Pepaya, daun bawang, sawi putih, labu siam, pisang, anggur, brokoli, kol putih atau kubis dan terong masing-masing sebesar 0,01 persen. Selain itu ada beberapa komoditas yang dominan memberikan deflasi m-to-m yang menghambat laju inflasi seperti telur ayam ras sebesar 0,14 persen, daging ayam ras 0,07 persen, cabai rawit sebesar 0,06 persen, cabai merah 0,04 persen, beras 0,04 persen,” jelasnya.

Selain itu, jasa transportasi pada April 2024 juga memiliki andil dalam penyumbang inflasi. Apalagi, beberapa masyarakat melakukan mudik di HBKN tersebut. Diantaranya, tarif tiket kereta api yang mengalami peningkatan harga.

“Pada April 2024 ini jasa transportasi juga memberikan andil dalam inflasi m-to-m sebesar 0,03 persen. Komoditas yang dominan, yaitu tarif kereta api dan sepeda motor masing-masing sebesar 0,01 persen,” katanya.

Tentu terkendalinya inflasi tersebut juga karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, untuk terus melalui berbagai upayanya. Seperti, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), Warung Tekan Inflasi (WTI), dan high leve meeting bersama TPID. (rsy/sit)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi, mengatakan pengerjaan di ruas jalan Desa Kedungpari hingga Desa Karanglo  itu merupakan salah satu jenis pekerjaan jalan beraspal yang dilaksanakan dengan sistem penyiraman atau Lapen. “Pekerjaan dengan sistem Lapen ini diaplikasikan di daerah-daerah yang lalu lintasnya relatif rendah serta menjadi referensi dalam spesifikasi umum Bina Marga,” katanya.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa Lapen merupakan lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal. Dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pemadatannya dilakukan lapis demi lapis.

“Apabila digunakan sebagai lapis permukaan, maka setelah agregat pengunci dipadatkan, selanjutnya diberi siraman aspal kemudian diberi agregat penutup dan dipadatkan,” tambahnya.

Dinas PUPR Kabupaten Jombang telah melaksanakan pengerjaan Lapen dibeberapa titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombang. “Adanya kegiatan Lapen ini, diharapkan masyarakat desa sekitar dapat menikmati jalan desa tanpa terganggu lobang ataupun batu-batuan,” tambahnya. (azl/gie)

“Saya berharap, ada perubahan dan peningkatan pola kinerja Kepala OPD. Sehingga, kinerja realisasi APBD meningkat. Saya melihat, cara bekerjanya masih terlalu rutin. Masih ada OPD dengan realisasi di bawah 80 persen. Tahun 2024 ini, kami akan evaluasi kinerja APBD dan realisasi setiap OPD tiga bulan sekali sesuai ketentuan,” kata Pj Wali Kota Batu, Kamis (11/01/2023) tadi.

Sementara itu, dalam laporan serapan anggaran 2023 oleh BKAD Kota Batu, diketahui sebanyak lima SKPD dari total sekitar 30 SKPD memiliki serapan anggaran belanja rendah. Lima SKPD itu, diantaranya Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Diskumdag dan Dinas Perhubungan. Dari total keseluruhan, nilai rata-rata serapan anggaran di angka 85,68 persen. Sedangkan khusus lima SKPD, serapan belanjanya masih di bawah 80 persen.

Seperti di Dinas Tenaga Kerja Kota Batu, memiliki nilai serapan paling rendah. Yaitu, dari pagu anggaran Rp 11,8 miliar, realisasinya hanya Rp7,1 miliar atau 60,57 persen. Kemudian, Sekretariat DPRD dari pagu anggaran Rp 59,2 miliar terealisasi Rp 44,3 miliar atau 74,88 persen. Lalu Dinas Sosial dari pagu anggaran Rp 27,1 miliar terealisasi Rp16,9 miliar atau 78,09 persen. Sementara Diskumdag dari pagu anggaran Rp 21,6 miliar hanya terealisasi Rp16,9 miliar atau 77,09 persen. Begitu juga Dinas Perhubungan, dari pagu anggaran Rp 27,1 miliar hanya terealisasi Rp 21,6 persen atau 79,62 persen.

Baca juga :

Selain mengenai serapan anggaran rendah, juga turut disampaikan mengenai SKPD dengan realisasi serapan tertinggi. Diantaranya, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dari pagu anggaran Rp 22,2 miliar terealisasi Rp 21,2 miliar atau 95,45 persen. Dispendukcapil dari pagu anggaran Rp 9,7 miliar terealisasi Rp 9,4 miliar atau 96,37 persen.

Kemudian untuk SKPD dengan jumlah anggaran besar, seperti Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 255 miliar serapannya mencapai Rp 222 miliar atau 87,87 persen. Lalu Dinas Kesehatan dari pagu anggaran Rp 133 miliar, serapannya mencapai Rp 115 miliar atau 86,45 persen.

Terkait lima SKPD yang serapan belanjanya rendah, Pj Wali Kota menambahkan akan dilakukan sesi asistensi yang dilakukan oleh tenaga ahli wali kota. “Kami akan melakukan review dan asistensi terhadap lima SKPD, yang serapan belanjanya rendah. Dengan harapan, dapat mengetahui sejak awal kendala dan permasalahan yang dialami SKPD,” tambahnya.

Dirinya juga menambahkan, ASN di Pemkot Batu, ini hebat-hebat. Tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih kurang. “Jadi, perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional evaluasi di setiap OPD,” tegasnya. (put/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kapolda Jatim melalui Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin kepada Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono, bersamaan dengan digelarnya acara Anev Sitkamtibmas tahun 2023, Anev Ops Lilin Semeru 2023 dan anev pelaksanaan Ops Mantab Brata Semeru 2023-2024 di ruang Rupatama Mapolda Jatim.

Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud nyata dari kerja keras dan totalitas jajaran Polres Trenggalek dalam mengelola Kamseltibcarlantas khususnya dalam pencegahan, edukasi dan penanganan kecelakaan lalu lintas. “Alhamdulillah, Polres Trenggalek kembali menerima penghargaan tingkat Polda Jatim. Ini merupakan kebanggan kita semua, tidak hanya Polri tetapi juga masyarakat Kabupaten Trenggalek secara umum,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (10/01/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya menambahkan, berdasarkan evaluasi akhir tahun 2023 yang lalu, diketahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Trenggalek yang meninggal dunia, mengalami penurunan cukup signifikan mencapai angka 22 persen dari 59 orang di tahun 2022 menjadi 46 orang di tahun 2023. “Disisi yang lain, jajaran Satlantas juga terus mengintensifkan upaya preemtif dengan menggelar berbagai program edukasi keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya menyentuh usia produktif tetapi juga komunitas dan kelompok masyarakat rentan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Satlantas Polres Trenggalek juga memasifkan edukasi melalui sarana online. Baik media sosial maupun media online, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Bahkan, Polres Trenggalek menduduki peringkat empat terbaik dalam program Mahameru yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Jatim.

Tidak ketinggalan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Trenggalek khususnya Satlantas atas dedikasi dan integritasnya sehingga Polres Trenggalek sukses meraih prestasi, bersanding dengan jajaran Polres lainnya di Jawa Timur.

“Penghargaan ini tentunya menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus berbuat, berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek,” ujar Kapolres Trenggalek. (mil/sit)