Salah satu wujud untuk mengcover kebutuhan masyarakat yang dinamis, DPRD Sumenep direncanakan menyelenggarakan serap aspirasi sebanyak 4 kali dalam setahun. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), menetapkan Reses III tahun 2021 ini dimulai tanggal 17 – 24 Mei atau akan berlangsung selama 6 hari kerja.

Baca juga:

• Ajang Top BUMD Award 2021, Bupati Trenggalek Dinobatkan jadi Top Pembina
• Perumda Tirta Kanjuruhan Buat Bupati Malang Terima Empat Penghargaan di TOP BUMD Award 2021
• Tinjau PTMT Kota Malang, Wali Kota Sutiaji Imbau Sekolah Sediakan Tabung Oksigen dan Oksimeter

Sebagaimana dipaparkan, Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumenep, Siswahyudi Bintoro, semua dewan sedang melaksanakan Reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing termasuk yang kepulauan.

“Anggaran memang mencapai ratusan juta. Tapi itu dana total atau keseluruhan dari alokasi dana Reses masing-masing anggota dewan sebanyak 50 orang. Jadi bukan per orang karena dana Reses per anggota itu dikisaran Rp 14 – 16 Juta saja,” terang Bintoro.

Sebenarnya, lanjut Bintoro, dana Reses itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Pasalnya, anggota dewan akan bertemu dengan para konstituennya di dapil masing-masing. Sedangkan Reses per dewan harus melaksanakan di tiga titik/lokasi berbeda. Per titik lokasi sebanyak 75 orang konstituen yang harus ditemui.

“Tapi di masa pandemi ini karena kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dibatasi target 75 orang itu dibagi menjadi 3 sesi, masing-masing sesi 25 orang. Sehingga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, per titik dibagi 3 sesi.

Tentunya, kata dia, Reses ini sebagai salah satu sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dibangun dalam rangka usulan rencana pembangunan, bisa melalui Musrenbang dan juga melalui Reses dewan. Kalau Musrenbang itu serap aspirasi kebutuhan oleh pihak eksekutif (pemda).

“Jadi melalui hasil Reses ini nantinya akan dituangkan didalam Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dituangkan didalam Pokir. Hasilnya nanti diparipurnakan yakni paripurna hasil Reses dewan,” ujar mantan camat ini.

Soal realisasi dana Reses, Bintoro menambahkan memang sudah dicairkan sebelum lebaran Idul Fitri. Sehingga estimasi waktu 6 hari kerja Reses itu cukup. Sebab dewan yang dari kepulauan sudah pulang duluan sebelum lebaran.

Dijelaskan, anggaran Reses ini dihibahkan secara non tunai. Seperti kegiatan catering untuk buktinya non tunai semua, langsung masuk ke rekening penyelenggara. Jadi untuk anggaran mamin para konstituen yang mengikuti Reses para wakil rakyat, akan dibayarkan secara non tunai ke rekening pemilik catering.

“Anggaran maminnya (Makan & Minum), kita bayar non tunai ke rekening pemilik catering tempat anggota dewan memesan mamin. Biar dokumennya jelas,” jelasnya.

Realisasi anggaran itu masuk ke rekening anggota dewan sebelum kegiatan Reses itu digelar atau di Surat Pertanggungjawaban (SPj)kan. Jadi untuk kegiatan dimasing-masing Reses itu memang harus dilaksanakan di tiga titik. Masing-masing anggota melaksanakan pada 3 titik, 1 titik itu sebanyak 75 konstituen atau 75 orang. (dan/edo/ed2)

“Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini, untuk mencegah gerakan (radikal dan teroris) itu. Empat pilar mengajak masyarakat bersatu dan guyub rukun dalam berbangsa dan bernegara,” terang Ir Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Sabtu (02/06/2018) malam di Balai Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Oleh karena itu, lanjut anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra DPR RI ini, sosialisasi 4 Pilar kebangsaan berisi penjabaran dan praktek Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika merupakan keharusan dalam menata

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai penting 4 pilar ini untuk terus mengurangi paham radikalisme dan terorisme yang berkembang di masyarakat dan ramai dalam beberapa pekan terakhir.

“Apalagi sekarang radikalisme tak memandang agama. Korbannya paling banyak muslim. Jadi jangan dikait-kaitkan radikalisme dengan umat muslim. Karena radikalisme dan terorisme tidak memandang bulu agama,” imbuhnya.

Dalam sosialisasi 4 pilar yang diikuti sekitar 150 orang mulai sore hingga malam hari itu, kata Bambang sebagai bukti masyarakat sangat peduli terhadap 4 pilar. Oleh karenanya, tugas MPR RI harus mensosialisasikan 4 pilar itu meski sebagai tugas kecil dari berbagai tugas yang melekat sebagai anggota MPR RI sekaligus DPR RI.

“Selama periode ini, kami sudah 25 kali turun. Alhamdulillah disambut warga luar biasa. Sambutan baik ini karena

warga ingin hidup berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan persatuan. Untuk itu dibutuhkan 4 pilar ini. Makanya meski waktu diperpanjang warga tetap antusias dan peduli. Target kami seluruh komponen desa di Sidoarjo menyebarkan pentingnya 4 pilar ke komunitas, teman, keluarga dan warga di sekitarnya,” tegasnya.

Sementara Kades Junwangi, Syatra Ikhsandra menegaskan sosialisasi 4 pilar ke masyarakat sangat penting. Tujuannya agar masyarakat mengerti isi dan implementasi 4 pilar dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami yakin dengan antusiasme warga bisa menjadi wacana masyarakat ke depan menguatkan ideologi kebangsaan masyarakat,” pungkasnya. (wan/yan)

Memontum Blitar – Reses masa persidangan kedua tahun 2018 DPRD Kabuparen Blitar sudah dulakukan. Semua perwakilan anggota Dewan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) telah menyampaikan hasilnya pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Blitar, Senin (30/04/2018) kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, pihaknya sudah menggelar paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan kedua. Menurut Suwito, dalam reses tersebut, Badan Musyawarah (Banmus) telah mengalokasikan waktu untuk jadwal reses, yaitu mulai 26 – 29 April 2018.

“Tentunya empat hari itu waktu yang teralokasi bagi masing-masing anggota dewan perorangan maupun kelompok untuk bertemu konstituen. Dimana mereka menyerap aspirasi dan menyampaikan program dari Pemerintah Daerah. Sehingga hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna,” kata Suwito, Senin (30/04/2018).

Dijelaskan Suwito, hasil resea masa persidangan kedua yang telah disampaikan perwakilan anggota DPRD dari tiap dapil, rata-rata di masing-masing daerah memberikan aspirasi yang relatif sama, yaitu terkait infrastruktur pembangunan, serta bidang pertanian dan sarana prasarana pendidikan.

“Jadi aspirasi dari masyarakat ditiap daerah masih relatif sama, yaitu tentang pembangunan. Tetapi, pada reses dewan kan juga menyampaikan program-program dari Pemerintah Daerah, agar masyarakat ikut mengetahuinya”, jelas Suwito.

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, tinfak lanjut dari hasil reses yang disampaikan pada Rapat Paripurna Khusus ini, pimpinan DPRD akan segera menyusunnya menjadi sebuah lampiran untuk disampaikan kepada Bupati Blitar.

Pada Rapat Paripurna Khusus penyampaian hasil reses masa persidangan kedua ini, penyampaian hasil hanya dibacakan oleh perwakilan dari dapil 1. Karena semua anggota DPRD yang hadir, sepakat untuk langsung menyerahkannya kepada pimpinan. Sebab rata-rata hasilnya sama. (jar/yan)

“Sudah ada 7 desa yang menerima bantuan handtracktor dan mesin pompa air di Sidoarjo. Seperti petani Desa Kebonsari (Candi) dan Desa Semambung (Jabon) yang kami kunjungi sekarang,” terang Ir Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X (Grup Memontum.com) Jumat (2/3/2018) petang.

Lebih jauh, politisi Gerindra Dapil Jatim I Surabaya dan Sidoarjo ini meminta kedua mesin bantuan itu bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksi panen padi dan tanaman lainnya guna mendukung program swasembada pangan. Hal ini dengan memanfaatkan mesin pompa air untuk pengairan saat musim kemarau.

“Agar air terus bisa mengalir ke lahan pertanian. Kasihan petani Kebonsari ini. Kalau hujan sering banjir tapi kalau musim kemarau lahan pertanian tak bisa ditanami karena kekurangan air. Saya harap dengan bantuan mesin pompa bisa panen 2 kali,” imbuhnya.

Khusus untuk keluhan gorong-gorong dari Desa Gelam menuju Desa Kebonsari yang tertutup jalur utama propinsi Sidoarjo – Malang, pihaknya kata Bambang sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Propinsi Jatim. Harapannya perbaikan gorong-gorong yang tertutup jalur propinsi itu bisa segera direalisasikan Tahun 2018 ini.

“Kami mendesak Dinas PU Propinsi musim kemarau ini bisa diperbaiki agar saat kemarau petani bisa menanam padi,” tegasnya.

Sementara Kades Kebonsari, Imam Saruji mengaku senang petani di desanya diberi bantuan handtracktor dan mesin pompa air. Hal itu agar petani bisa panen 2 kali setahun.

“Sekarang tinggal perbaikan gorong-gorong dari Desa Gelam yang melintas di jalur propinsi itu kami harap perbaikannya segera direalisasikan. Karena kami sudah berkali-kali berkoordinasi dan dimasukkan dalam Musrenbang tidak berhasil. Kata Pemkab Sidoarjo terganjal kewenangan di propinsi. Mudah-mudahan kedatangan dan bantuan Pak Bambang bisa diperbaiki tahun ini agar air mengalir menuju Kebonsari,” pungkasnya. (wan/yan)

Dalam reses MP III Periode Tahun 2017-2018,dipendopo kantor balai desa setempat legislator Partai Derindra secara langsung bertatap muka dengan para petani.Tidak sungkan-sungkan para petani menyampaikan beberapa pertanyaan dan keluhan terkait persoalan banjir yang menggenangi rumah dan sawah hingga tidak bisa bercocok tanam padi pada musim tanam.

Kondisi rumah tergenang air,di Dusun Penumpakan,Desa Semambung,Jabon (Agus HP)

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Jatim I Surabaya -Sidoarjo,Ir.H.Bambang Haryo Soekartono menjelaskan persoalan banjir di Desa Pertanian,yakni Desa Semambung menghambat proses panen.Padahal, biasanya petani dapat memproduksi dua kali dalam 1 tahun,namun kali ini di tahun 2018 hanya 1kali panen.Pihaknya sudah mengusahakan Dinas PU PR,Dinas PU untuk dilakukan sudetan air yang berlebihan menuju sungai.Namun anggaran biaya mahal dan besar,nantinya akan dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya.

” Selanjutnya, dari BNTB melalui desakan perwakilan rakyat di pusat,termasuk saya langsung mengirimkan mesin pompa berukuran 8 dim.Saat ini dioperasikan untuk melakukan pemompaan diarea terdampak banjir, minimal dapat mengurangi debet volume air yang berlebihan.Tidak hanya itu,kami juga memberikan 1 unit mesin pompa. Alhamdulillah penambahan mesin, mempercepat pengurangan air, ” ungkap Bambang Haryo Soekartono

Menururnya , Pemerintah sudah merealisasikan mesin pompa,tetapi berupa busem yang dipergunakan pada saat terjadinya banjir.Maksudnya mereka petani itu secara otomatis,tanpa pompa ini tetap bekerja terus menerus dioperasikan.Karena keberadaan listrik di desa Semambung sering padam ,sehingga perlu penanggulangan tanpa harus ketergantungan kepada tenaga listrik.

“Kondisi saat ini sudah baik dan bagus, dalam kata arti pemerintah daerah, propinsi yang kita harapkan turut aktif menanggulangi persoalan warga maupun petani.Kedepannya saya akan mendesak,Bupati Sidoarjo, H Saiful Illah untuk juga bisa membantu permasalahan yang ada di Desa Semambung,” tandasnya. (gus/yan)

 
Memontum Sidoarjo – Masalah pertanian menjadi perhatian serius Ir Bambang Haryo Sukartono, anggota Komisi VI DPR RI. Itu dibuktikan dalam setiap reses selalu menemui petani guna mendengar keluhan untuk selanjutnya diperjuangkan melalui lembaga wakil rakyat pusat.

Seperti dalam reses DPR RI , masa persidangan ke 3 tahun 2017 / 2018, politisi Partai Gerindra yang berangkat dari Dapil Jatim I ( Kota Surabaya-Sidoarjo ) ini melakukan kunjungan kerja untuk bertemu dengan petani Desa Bakung Pringgondani Kecamatan Balongbendo.

Di sela sela kunjungannya, petani setempat mengajak Bambang Haryo melihat kondisi pompa air. Pompa air itu sedianya dipergunakan memompa air untuk mengairi sawah sekaligus untuk menetralisir air di saluran tersebut yang banyak mengadung limbah dari PT. Tjiwi Kimia. Dengan lebih banyak air bersih dari pompa diharapkan konsentrasi air limbah akan berkurang.

Sementara itu, Kepala Desa Bakung Pringgondani, Eko Hadi Susilo menyampaikan, pompa air itu rusak, sementara di saluran ini banyak mengandung limbah, yang sedianya dinetralisir oleh air dari pompa. “Pompa tersebut adalah bantuan dari PT. Tjiwi Kimia, disamping rusak, debit air yang dikeluarkan juga kecil tak mencukupi kebutuhan,” terang Kades.

Limbah kertas dari PT. Tjiwi Kimia yang dibawa air dan masuk ke lahan pertanian warga Bakung Pringgondani sudah menjadi permasalahan bertahun tahun. “Potongan kertas yang kecil dan halus bila masuk sawah akan menutupi permukaan dan pori pori tanah, itu sangat mengganggu kesuburan tanah, sehingga tanaman padi pertumbuhannya tidak baik. Kondisi demikian sudah lama sejak saya belum menjabat,” jelas Kades yang sudah dua kali menjabat itu.

Atas permasalahan yang dihadapi petani, keberadaan Bambang di lokasi, ingin memastikan realisasi janji kementerian pertanian beberapa waktu lalu melalui Dirjen untuk menyelesaikan saluran atau membuat saluran pertanian agar sawah tidak lagi tertutup oleh limbah dari Tjiwi Kimia. Atau bahkan mendorong agar limbah dapat diolah dan tidak lagi dibuang melalui saluran pertanian ini .

Dan melihat kondisi pompa air yang rusak, dia, akan memperbaikinya. “Pompa air yang rusak itu akan saya perbaiki dengan debit air yang lebih besar dari anggaran saya sendiri, walaupun sebenarnya adalah tanggung jawab Tjiwi Kimia,” kata Bambang.

Selanjutnya Dinas Pertanian dan Perdagangan Provinsi juga didorong agar menekan perusahaan kertas itu untuk menambah 2 atau 3 unit pompa lagi agar proses netralisir limbah bisa sempurna.

“Saya cukup prihatin dengan kondisi petani yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, lebih –lebih harga beras produksi petani cenderung murah karena banyaknya import beras, padahal stock beras nasional cukup, ” ungkapnya. (par/ono)

Dihadapan masyarakat, Taufik menjelaskan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) anggota DPRD ada Tiga, yakni Pengadaan atau Mengadakan dana APBD, 2 Sebagai legislator, yakni membuat Undang-undang atau Peraturan Daerah ( Perda). 3 Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dalam hal pelayanan masyarakat dari segi apapun.

“Tupoksi anggota dewan yaitu, membuat Perda, mengawasi pelaksanaan pelayanaan masyarakat dan yang paling utama mengadakan dana APBD,”papar Ahmad Taufik, dari Fraksi PKB ini. Taufik menjelaskan, sebagai anggota DPRD dari Komisi 4, yang membidangi, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Perempuan, dan Komisi 4 yang dipimpinnya ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka, jika ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan sesuai dengan bidangnya, akan dibantu.

“Kami siap membantu, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara datang kerumah saya, atau kekantor, pasti akan saya bantu,”kata Taufik. Kesulitan-keluslitan yang dihadapi oleh masyarakat, hendaknya dilaporkan. Sehingga dirinyabtahu, apa kesululitan masyarakat ini. Kepada masyarakat, Taufik menegaskan, bantuan ini cuma-cuma, tidak ada biayanya. Karena dirinya sudah digaji oleh masyarakat.

“Anggota dewan itu digaji oleh masyarakat, makanya harus melayani masyarakat dengan baik, maka dari itu, jika ada keluhan pelayanan masyarakat, sampaikan kepada saya, dan saya siap membantunya,”tegas anggota DPRD dari fraksi PKB ini.

Bahkan Taufik berjanji akan mendatangi Kepala Desa (Kades) yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) nya. Dirinya akan mengecek secara langsung pelayanan masyarakatnya.

“Karena sekarang ini banyak Kades yang baru, saya akan berkunjung di kantor desa yang ada di Dapil 1 ini. Saya banyak yang tidak kenal, banyak wajah baru. Selain berkunjung, saya akan memantau pelayanan masyarakatnya,”paparnya.

Kegiatan Reses yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, mulai petani, buruh, karyawan pabrik, tokoh muda, tokoh masyarakat dan tokoh ulama, berjalan dengan cukup gayeng.

Di sela-sela acara ramah tamah tersebut, Tokoh Ulama setempat mengungkapkan karena subangsih dan baktinya terhadap masyarakat, pada Pemilihan Legislatif mendatang, hendaknya Ahmad Taufik didukung kembali.

“Kita tahu, sumbangsih Pak Taufik di Kecamatan ini, maka dari itu, mari kita dukung kembali, agar bisa membawa aspirasi masyarakat kembali,”pintanya.
Sementara, Ketua MWC NU Kecamatan Wongsorejo, Suroto Ali mengatakan, perjuangan Ahmad Taufik di Kecamatan Wongsorejo sangat baik dan sebagai bukti, gedung yang ditempati MWC NU ini juga pemberiannya.

“Kalau tidak ada Pak Taufik, mungkin MWC NU tidak punya gedung. NU Wongsorejo tinggal nempati saja, mulai tanah hingga gedung ini pemberian beliau, makanya mari kita dukung agar periode mendatang, Kecamatan Wongsorejo mendudukan kembali wakil dari NU, dan mengawal aspirasi masyarakat Wongsorejo juga,” harap ketua MWC NU Kecamatan Wongsorejo. (ras/yan)

Tingginya tingkat kehadiran peserta, karena mayarakat Desa Bribik sangat besar animonya dengan kegiatan sosialisasi empat pilar. Adapun yang hadir pada kesempatan tersebut adalah dari unsur kelompok tani, tokoh masyarakat dan perangkat desa dan Muspika di lingkup Kecamatan Jiwan.

Dalam sambutanya, Camat Jiwan Widada SH.Msi, mengucapkan terima kasih kepada Drs H Guntur Sasono M.Si, yang pada waktu ini bisa hadir dan juga sebagai pembicara utama dalam kegiatan Sosilisasi Empat Pilar, diharapkan kegiatan ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat Desa Bribik dan sekitarnya dalam menjalankan kehidupan di masyarakat.

Sebelum acara utama di laksanakan yaitu penyampaian materi yang dilakukan oleh Drs. H.Guntur Sasono Msi, sebagai nara sumber utama, terlebih dulu dilaksanakan kegiatan pemberian secara simbolis buku materi 4 pilar MPR RI yang di dalamnya berisi Pancasila, UUD`45. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kepada perwakilan Muspika, Muspida dan tokoh masyarakat yang hadir.

Drs H Guntur Sasono M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas dan kewajiban anggota MPR RI saat turun ke daerah pemilihan, harus melakukan dan melaksanakan serap aspirasi masyarakat, menyampaikan sosialisasi empat pilar, menyampaikan masalah masalah aktual yang di hadapi oleh bangsa ini.

Masalah aktual yang muncul pada saat ini adalah pemerintah dan masyarakat mengharapkan adanya reformulasi GBHN , hal ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang mana pembangunan dari tingkat atas sampai bawah tidak tuntas, ini yang ingin di rubah kembali. Padahal kata Guntur, merubah hal ini tidak semudah membalikan telapak tangan. ” Ini menyangkut fundamental kembali ke UUD`45 “, terangnya kepada para peserta.

Masalah lainnya lanjut Guntur, adalah pengaruh dari perkembangan tehnologi ,yang sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat, hidup tanpa batas di dunia, dunia tanpa batas atas perkembangan tehnologi, sumber alam habis, sumberdaya manusia bertambah terus, ini yang terjadi di dunia.

“Dengan kondisi seperti ini, saya berharap masing masing warga mempunyai kemantapan akan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD`45.dan NKRI , karena dengan empat pilar, masyarakat akan mempunyai pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari hari”, imbuhnya.

Atas dasar itu, sosialisasi ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk menanamkan kembali nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat , sehingga nantinya nilai-nilai Pancasila ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, way of life, sebagai ideologi bangsa, UUD`45 sebagai kontitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, NKRI bentuk negara yang berarti harga mati bagi setiap warga negara, harus kita pertahankan dan dibela,” tegasnya. (zul/yan)

Sabtu (8/12/2017) pagi kemarin, Hardi Susilo mengadakan pertemuan dengan sejumlah warga yang dikemas dengan sosialisasi 4 pilar MPR RI di pendopo kantor Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya, ia juga melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kecamatan Pujer, Bondowoso. Seusai itu, pria tersebut bergerak ke Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dalam agenda yang sama.

Di depan seluruh peserta yang hadir saat itu, Hardi Susilo menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan orang orang yang hendak mengganggu keutuhan NKRI.

“Jika dahulu negeri ini dijajah oleh Jepang dan Belanja melalui serangan fisik dan intimidasi, namun saat ini, negeri kita sedang dijajah melalui berbagai serangan yang diantaranya melalui saluran telekomunikasi. Mereka juga mempengaruhi idiologi generasi penerus bangsa. Serangan melalui media telekomunikasi dan media sosial lainnya itu menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perlu ditanamkan semangat cinta tanah air sehingga serangan apapun yang masuk akan mampu dihindari,” ujarnya.

Hardi Susilo juga membuka lembaran lembaran sejarah masa silam mulai dari lengsernya presiden Soeharto, pemberhentian Gus Dur oleh MPR hingga masa kepemimpinan SBY dan Jokowi. Sejarah bangsa itu menurut Hardi harus diperkenalkan secara utuh kepada penerus bangsa.

“Belanda telah menjajah bangsa ini lebih dari 300 tahun yang kemudian diganti oleh penjajahan Jepang. Meski Jepang hanya sebentar menjajah bangsa Indonesia, namun penjajahan Jepang itu jauh lebih kejam daripada bangsa Belanda. Belanda itu membawa kekayaan negeri ini ke Belanda hingga negeri Belanda yang luasnya hanya separuh pulau Jawa itu kemudian menjadi negeri yang kaya hingga saat ini,” tukasnya.

Sosialisasi 4 pilar menurut Hardisoesilo penting untuk terus ditanamkan agar masyarakat benar benar memahami dan merefleksikan ke dalam bentuk nyata. Nantinya, setelah peserta yang ikut dalam kegiatan itu diharapkan bisa menelorkan pengetahuannya tentang 4 pilar MPR RI kepada orang orang terdekat.

“Kami harap nanti ilmu ini disosialisasikan juga kepada masyarakat,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, hadir pula Camat Tlogosari, serta perwakilan dari aparat TNI dan Polri. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara itu. Bahkan hingga sisi tanya jawab, sejumlah peserta juga ikut aktif bertanya tentang materi yang disampaikan. Acara tersebut berjalan dengan tertib tanpa adanya gangguan.

Salah satu peserta sosialisasi 4 pilar mengemukakan bahwa Hardisoesilo memang sangat aktif dalam memberikan pemahaman tentang sebuah nasionalisme. Ia juga sering menemui konstituennya. Tak ayal jika pria ini sudah 5 periode menjadi anggota DPR berturut-turut. (cw-1/yan)