Dalam kegiatan itu, terungkap sebuah pergeseran terminologi yang signifikan terkait status kerawanan wilayah. Kabupaten Jember, diketahui kini didefinisikan sebagai ‘supermarket bencana’, sebuah istilah teknis yang merujuk pada tingginya diversitas dan intensitas kejadian bencana yang terjadi secara simultan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan dalam laporannya bahwa integritas data penanganan menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Sejak periode 2 Januari hingga penutupan Maret 2026, tercatat sebanyak 276 insiden kedaruratan yang berhasil dimitigasi.

“Secara proporsional, 243 diantaranya merupakan murni fenomena alam yang dipicu oleh anomali cuaca ekstrem. Secara formal, kami BPBD mengategorikan dominasi kejadian ini pada sektor hidrometeorologi, yang meliputi banjir luapan, tanah longsor di kawasan lereng, serta terjangan angin kencang yang bersifat destruktif,” katanya.

Baca juga :

Secara teknis-administratif, tambahnya, lonjakan kejadian ini merupakan implikasi langsung dari puncak musim penghujan yang disertai petir dan tekanan angin tinggi. Analisis dampak, menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur publik dan sektor ekonomi warga, seperti gudang tembakau di Kecamatan Wuluhan, menjadi bukti nyata besarnya risiko yang dihadapi.

Pemerintah daerah menekankan, bahwa penanganan masif 51 pohon tumbang dalam waktu singkat di Desa Kesilir dan Tanjungrejo, yang merupakan hasil dari standardisasi prosedur Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah teruji.

Menanggapi dinamika ini, pemerintah daerah menekankan urgensi penguatan kebijakan mitigasi mandiri. Transformasi dari pola responsif menuju preventif menjadi pilar utama dalam mengurangi beban anggaran daerah akibat bencana.

Edy Budi Susilo menggarisbawahi, bahwa ketangguhan daerah hanya dapat dicapai, apabila masyarakat mampu mengenali potensi risiko di level mikrokosmos. Termasuk, menjaga kelestarian vegetasi sebagai sabuk pengaman alami, serta menjaga jalur komunikasi pelaporan yang valid dengan otoritas terkait.

“Sinergi formal antara birokrasi, relawan terlatih dan elemen sipil, menjadi kunci utama untuk mereduksi status supermarket bencana menuju daerah yang memiliki resiliensi tinggi di masa depan,” tambahnya. (rio/gie/adv)

“Kita patut bersyukur, karena tekanan cuaca di wilayah kita mampu dinetralisir oleh angin Gending. Ini adalah anugerah bagi Kota Probolinggo, namun bukan alasan untuk lengah. Mitigasi harus terus kita lakukan,” kata Wali Kota Aminuddin, dalam Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Jumat (05/12/2025) tadi.

Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana serta memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat, untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui forum ini.

“Pencegahan adalah kata kunci dalam mengurangi dampak terhadap kesehatan, ekonomi dan aspek lainnya. Sinergi seluruh unsur yang ada akan melahirkan kolaborasi yang harmonis, tanggap, tangkas dan tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

Wali Kota Aminuddin turut menyinggung, Program Probolinggo Bersolek, yang menjadi visi dirinya bersama Wakil Wali Kota, Ina, untuk mewujudkan Kota Probolinggo bebas banjir melalui fokus perbaikan dan optimalisasi drainase. Termasuk, meningkatkan sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi kebencanaan termasuk bagi dunia pendidikan.

Baca juga :

“Harapan saya, forum ini dapat membangun jaringan informasi mitigasi dan pencegahan agar Kota Probolinggo terhindar dari risiko bencana. Konsolidasi yang baik harus terus dilakukan, terutama karena kita adalah kota kecil yang perlu bergerak kompak,” tambahnya.

Kalaksa BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dirinya menegaskan, bahwa langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh bencana dan bebas banjir.

“Upaya pengurangan risiko bencana diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan sinergi pentahelix dan optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan FPRB, pelaksanaan pencegahan maupun penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Melalui musyawarah besar ini, Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas tiap unsur pentahelix dan menjaga kesinambungan sinergi bersama provinsi dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini, diharapkan semakin memantapkan Kota Probolinggo sebagai kota yang aman, siap dan tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Pelaksanaan acara ini, juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, Sekjen FPRB Provinsi Jawa Timur, unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli, serta kepala OPD terkait. Sebanyak 60 peserta dari unsur dunia usaha, organisasi dan relawan masyarakat, akademisi, serta media massa turut berpartisipasi. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan kuatnya sinergi pentahelix dalam upaya mewujudkan kota yang lebih siap menghadapi risiko bencana. (kom/pro/gie)

Pemeriksaan yang dilakukan sendiri, itu melibatkan berbagai pihak. Termasuk, Dishub Provinsi Jawa Timur, Polres Lumajang serta organisasi angkutan umum. Sejumlah petugas, melakukan pengecekan menyeluruh terhadap aspek teknis kendaraan, seperti kondisi mesin, rem, ban, lampu, serta sistem keselamatan lainnya. Tidak hanya itu, pemeriksaan administrasi juga dilakukan, mencakup surat izin operasional, uji KIR, hingga kelayakan pengemudi dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga :

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, menegaskan akan pentingnya kegiatan ini yaitu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan standar keselamatan transportasi, terutama di momen mudik Lebaran. Dengan adanya Ramp Chek ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh kendaraan angkutan penumpang benar-benar laik jalan,” katanya, Minggu (23/03/2025) tadi.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pemilik dan pengelola armada bus, agar selalu melakukan perawatan berkala dan tidak mengabaikan faktor keselamatan. Hal itu mengingat, tingginya lonjakan penumpang saat mudik yang dapat berdampak pada peningkatan risiko di jalan.

Dengan adanya Ramp Chek ini, tambahnya, diharapkan masyarakat yang menggunakan moda transportasi bus dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan pulang ke kampung halaman. Terlebih, pemerintah juga mengajak para pemudik untuk memilih angkutan resmi yang telah lolos uji kelayakan demi keselamatan bersama. (kom/adi/gie)

Inisiatif ini, bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana, baik dari segi kerusakan maupun korban jiwa. Fokus penguatan mencakup pemasangan instrumen terbaru, edukasi masyarakat serta peningkatan tata kelola risiko bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiad, menjelaskan bahwa langkah awal dimulai dengan rapat koordinasi di Lumajang dan survei lokasi pemasangan instrumen. “Selain identifikasi kebutuhan, kami juga membahas tata kelola dan pemeliharaan sistem untuk memastikan keberlanjutan. Kolaborasi ini, tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan teknologi, tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap bencana,” kata Patria, Rabu (22/01/2025) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya, menekankan pentingnya keberlanjutan program dan peran aktif pemerintah daerah. “Keberlanjutan dan komitmen Pemda menjadi kunci sukses program ini. Teknologi canggih tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan maksimal,” tegasnya.

Sistem ini, ujarnya, diharapkan menjadi model percontohan nasional dalam penanganan ancaman lahar dingin. Masyarakat Lumajang pun menyambut baik langkah ini, mengingat pentingnya peringatan dini untuk menghindari risiko bencana yang sering melanda kawasan tersebut.

Dengan pendekatan berbasis teknologi dan penguatan lokal, Lumajang kini berdiri di garis depan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia, memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi langkah serupa. (kom/adi/gie)

“Tiga kawasan hulu ini menjadi perhatian kami, karena saat ini sudah masuk musim penghujan. Jadi, sudah harus memitigasi risiko bencana banjir,” kata Bupati Ipuk.

Kawasan Erek-erek di Kecamatan Licin, tambahnya, berisiko sebab tempat itu menjadi area pembangunan Sutet Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal. Tebangan-tebangan kayu bekas pembangunan Sutet yang belum disingkirkan, berpotensi untuk menghambat aliran air. Material kayu juga bisa saja terbawa aliran hingga ke sungai, apabila tidak segera disingkirkan.

Bupati Ipuk juga mengatakan, pihak Perhutani dan Medco siap duduk bersama untuk menindaklanjuti hasil peninjauan itu. Pihak perusahaan rencananya akan menyingkirkan kayu tebangan agar tak menghambat aliran air. Sementara pihak Perhutani akan turut mengawasinya.

“Kami minta segera dilakukan. Tadi sudah ada evaluasi, pihak Medco siap menindaklanjuti,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara di kawasan Perkebunan Kalibendo, Bupati Ipuk sempat menegur pengelola karena adanya pembukaan lahan, yang bisa berpotensi banjir. “Kami minta dinas dan pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami juga telah memberikan teguran resmi,” lanjut Bupati Ipuk.

Sementara di kawasan Perkebunan Lidjen, lanjutnya, kondisinya relatif aman. Sebab tak ada perubahan komposisi tanaman maupun lahan.

Bupati Ipuk juga menambahkan, bahwa pihaknya ingin memastikan agar kawasan hulu aman dari risiko banjir. Sehingga, warga Banyuwangi yang berada di sekitar kawasan aliran sungai dan hilir bisa terhindar dari ancaman banjir bandang.

Kepala KPH Banyuwangi Barat, Muchlisin, mengatakan Perhutani sudah meminta agar perusahaan mengeluarkan kayu-kayu bekas tebangan di hutan produksi. Hal itu agar tidak memunculkan masalah sosial maupun lingkungan.

Dirinya menyebut, pembersihan kayu bekas tebangan di hutan produksi telah mencapai 95 persen. “Untuk di hutan lindung juga sama langkah-langkahnya. Hanya saja, bekas tebangan tidak bisa dimanfaatkan karena hutan lindung. Yang penting bagaimana agar kayu-kayu itu tidak menutup saluran air sehingga menyebabkan banjir,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang digelar Pemerintah Kabupaten Malang, untuk meningkatkan gerakan hidup sehat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Malang dan merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan adanya skrining ini, harapannya semua teman-teman ini menjadi sehat semuanya. Sehingga, bisa melaksanakan kewajiban keseharian dengan baik. Kalau nanti banyak yang sakit, ya tentunya pemerintahannya menjadi terganggu,” kata Plt Bupati Didik.

Plt Bupati Malang juga menjelaskan, bahwa salah satu upaya Pemkab Malang, adalah untuk menyukseskan aksi hidup sehat kepada para ASN dengan gencar melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Serta, berbagai upaya kesehatan lain, yakni dengan rutin pemberian obat dan pemeriksaan kesehatan.

“Hari ini secara bertahap, masing-masing dinas kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Melalui rumah sakit, kita laksanakan pemeriksaan, check up dahulu,” ujar Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan wadah apresiasi atas semua upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dirinya menyebut, tujuan dari kegiatan skrining faktor resiko PTM ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya faktor resiko PTM bagi ASN yang berisiko. Seperti, hipertensi, gula darah, penyakit jantung, obesitas, kesehatan jiwa dan PTM lain.

“Pemeriksaan yang dilakukan adalah mulai riwayat penyakit, pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan pemeriksaan kadar glukosa dalam darah. Kemudian kadar cholesterol dan kadar asam urat serta pemeriksaan rekam jantung bagi yang memiliki resiko,” kata Plt Kepala Dinkes.

Dijelaskannya, bahwa kegiatan ini digelar di tiga lokasi yakni di Pendopo Kepanjen dengan sasaran 500 ASN yang berada di sekitar lokasi. Selanjutnya, juga akan dilakukan di Pendopo Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Malang, dengan sasaran 500 ASN pada Kamis (31/10/2024) lusa. Serta, di Pendopo Agung Malang dengan sasaran 500 ASN sekitar lokasi pada Nopember 2024 mendatang.

Setelah kegiatan skrining bagi ASN yang didiagnosa beresiko PTM, tambahnya, maka dapat ditindak lanjuti dengan penanganan yang tepat, cepat dan komprehensip di fasilitas kesehatan atau Puskesmas dimana ASN berdomisili. “Ini dapat dimotivasi untuk gerakan masyarakat hidup sehat dengan pola hidup ‘Cerdik’. Yakni, Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok dan zat adiktif lainnya, Rajin berolahraga rutin, Diet seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola Stres,” tambahnya. (gie)

Melalui langkah skrining, diharapkan dapat memastikan resiko paparan Tuberkulosis (TBC). Sementara dalam skrining kesehatan itu, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Termasuk, dilakukan pemeriksaan paru-paru melalui layanan laboratorium X-Ray Mobile. Setelah itu, peserta skrining juga diambil dahak untuk selanjutnya diperiksa dalam laboratorium faskes.

Wakil Pimpinan USAID, Prima Setiawan, mengungkapkan bahwa digelarnya skrining X-Ray ini adalah untuk pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penemuan kasus TBC. “Sasarannya tentu menemukan resiko pengidap dan juga bagi yang kontak erat dengan penderita TBC. Hal ini, sesuai dengan hasil penemuan kasus yang dilakukan,” kata Prima, Senin (01/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa kegiatan yang dilakukan ini untuk menurunkan dan bahkan diharapkan bisa menekan kasus TBC di Indonesia. Dimana, angka kasusnya sangat tinggi, termasuk di Jawa Timur.

Baca juga :

“Ini sifatnya masih percontohan. Tetapi, kami gunakan pola berbeda, yaitu dengan berkolaborasi melalui multisektor. Jadi, tidak mulai dari nol. Karena, skrining ini diberikan pada sampel sasaran yang punya resiko tinggi terpapar TBC,” tambahnya.

Masih menurut Prima, bahwa melalui program USAID Bebas TBC, dirinya punya program dalam menangani pemberantasan kasus TBC hingga 2029 mendatang. “Skrining X-Ray untuk TBC ini akan kami lanjutkan ke empat wilayah kecamatan berbeda. Diantaranya, Kecamatan Kepanjen, Wagir, Pakis dan Kecamatan Kasembon. Sementara total sasarannya, yaitu untuk 7 ribu jiwa,” urainya.

Dalam program USAID Bebas TBC ini, lanjut Prima, setelah ditemukan kasus aktif pengidap TBC, maka akan dilakukan dengan pengobatan sesuai gejala penyakit. “Pola pengobatan ini juga diterapkan pada yang kontak erat. Seperti anggota keluarga atau lingkungan terdekat di tempat kerja,” ungkapnya.

Disampaikan Prima, bahwa rasio kontak erat yang harus ditangani untuk satu orang penderita TBC, jumlahnya bisa sampai delpan orang dekat. Jadi, pengobatan diberikan secepatnya untuk bisa memutus mata rantai penularan terutama pada yang kontak erat. Selain obat TBC, ada juga terapi pencegahan (TPT) yang bisa diberikan.

Dalam hal ini, ujarnya, juga diberikan edukasi tentang TBC kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya, agar punya kesadaran dan kepedulian bagaimana pencegahan penularan TBC. (sem/sit)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan jika edukasi tersebut diberikan mulai dari sebelum kejadian bencana, saat bencana dan sesudah bencana. Menurutnya, hal tersebut diberikan sebab mitigasi dinilai sangat penting.

“Karena dengan memberikan edukasi ini, tentunya menambah kesadaran masyarakat. Kurikulum kebencanaan dari tingkat SD, hingga kuliah itu tidak ada, kecuali Magister kebencanaan. Sehingga kami harus membentuk mulai dari kelurahan tangguh, kecamatan tangguh, bahkan sekolah tangguh,” jelas Prayitno, Rabu (19/07/2023) tadi.

Baca juga:

Tidak hanya itu, ditambahkannya jika BPBD Kota Malang akan membuat inovasi baru, yaitu rumah edukasi bencana. Sehingga, kelompok masyarakat, kelompok sekolah, bahkan institusi juga bisa mendapatkan edukasi bencana.

“Rencananya, rumah edukasi bencana itu nanti di Kantor BPBD dan bisa didatangi oleh siapa saja untuk mendapatkan edukasi bencana. Nantinya, kami akan share teknik dan tata cara dalam menghadapi bencana,” katanya.

Kemudian, juga akan memanfaatkan berbagai macam sosial media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi, teknologi saat ini diyakini juga semakin canggih dan mudah dikenali oleh masyarakat luas.

“Jadi nanti akan mengonsepkan edukasi bencana itu lewat sosial media terutama tiktok, itu sedang kami kembangkan, dan nantinya dapat dibuat belajar oleh anak-anak SD, SMP dan umum. Di dalamnya tentu memuat edukasi sebelum bencana, saat bencana dan sesudah bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut Prayitno juga mengatakan, jika di tahun 2024 mendatang, pihaknya akan meluncurkan mobil edukasi bencana. Dimana akan dilengkapi dengan videotron, sehingga menyampaikan kebencanaan secara visual.

“Insyaallah, mohon doanya tahun akan ada mobil edukasi bencana. Jadi dencan membawa mobil, dilengkapi videotron, sehingga bisa menyampaikan secara visual tentang kebencanaan seperti apa,” imbuhnya. (rsy/sit)