Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa revitalisasi GOW menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Khususnya, di bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“Melalui pengukuhan Pengurus GOW Kecamatan, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar organisasi wanita. Dengan kepengurusan yang baru, GOW diharapkan mampu lebih aktif, inovatif dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat,” kata Wabup Ulfiyah.

Baca juga :

Dirinya berharap, Pengurus GOW Kecamatan yang baru dikukuhkan agar komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama meningkatkan peran aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga menuju Situbondo naik kelas,” ujarnya.

Melalui revitalisasi ini, sambung Wabup, GOW Kecamatan diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai organisasi wanita, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Semoga seluruh Pengurus GOW Kabupaten dan Kecamatan ini terinspirasi dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini,” imbuh Wabup Situbondo. (her/gie)

“Tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini semakin tinggi. Ditambah lagi perubahan zaman yang begitu cepat. Sebagai abdi negara, kita harus lebih adaptif dan responsif, sehingga kebijakan yang kita buat betul-betul bisa menjawab kebutuhan mereka,” kata Wabup Mujiono.

Upacara HKN sendiri, dilaksanakan secara hybrid dengan diikuti sebanyak 900 peserta, baik yang hadir secara luring di Halaman Kantor Bupati Banyuwangi, maupun yang mengikuti secara daring di masing-masing OPD. Kepada peserta, Mujiono meminta agar terus menguatkan semangat profesionalisme.

Baca juga :

Wabup juga mengatakan, tantangan daerah ke depan semakin kompleks. Selain tantangan global, Pemkab Banyuwangi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp 665 miliar.

“Di tengah berbagai tantangan, Banyuwangi harus terus melangkah maju. Mari bergerak bersama, bekerja bersama dan menyelesaikan setiap persoalan secara bersama-sama,” ujarnya.

Wabup Mujiono juga memotivasi para ASN, agar semakin kreatif dan inovatif. “Inovasi adalah kunci. Di tengah keterbatasan, kita harus mampu mencari perubahan, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan potensi daerah agar tetap mampu tumbuh dan berkembang,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Mengusung tema ‘Polri Untuk Masyarakat’, upacara berlangsung khidmat dengan semangat nasionalisme yang membara. Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, memimpin jalannya upacara sekaligus membacakan amanat dari Kapolda Jatim, yang menyoroti keberhasilan kolaboratif menjaga kondusivitas wilayah, termasuk suksesnya Pilkada serentak 2024 dan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Polri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Indah menegaskan bahwa keamanan yang kuat hanya bisa terwujud jika masyarakat dilibatkan secara aktif. Dirinya pun mengapresiasi, transformasi Polri yang semakin inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kami mendukung penuh arah baru Polri yang lebih mendengar, lebih melindungi dan lebih dekat dengan rakyat. Karena Polri yang kuat bukan hanya karena seragamnya, tapi karena cintanya kepada masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah daerah dalam penguatan budaya hukum dan ketertiban sejak dini, Bunda Indah juga menyerahkan langsung trofi Juara 1 Gebyar Polisi Cilik (Pocil) tingkat Polda Jawa Timur kepada Tim Pocil Lumajang, sekaligus memberikan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta. “Prestasi anak-anak kita dalam Pocil membuktikan bahwa karakter tangguh dan cinta tanah air bisa ditanamkan sejak dini. Mereka adalah penjaga masa depan bangsa,” tambahnya.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba Siskamling se-Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini, menurut Bunda Indah, bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

“Kami ingin warga menjadi pelaku utama keamanan, bukan sekadar penonton. Keamanan berbasis partisipasi seperti ini adalah wujud nyata cinta kampung halaman,” tegasnya.

Melalui momen Hari Bhayangkara, Bupati Lumajang mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi Polri, TNI dan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup yang aman, inklusif dan berkarakter. Dirinya menyebut sinergi adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045, dimulai dari kabupaten seperti Lumajang. (kom/adi/gie)

Dengan berakhirnya pelatihan, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, good and clean government dan percepatan reformasi birokrasi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam arahannya mendorong para peserta untuk terus menguatkan solidaritas dan sinergisitas, serta membangun kolaborasi nyata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dirinya menekankan, bahwa hanya dengan kerja kolaboratif, Pemkot Malang akan dapat menyukseskan program prioritas nasional dan provinsi hingga visi Kota Malang yang muaranya adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Wahyu berharap, seusai mengikuti penggemblengan ini para peserta dapat menerapkan segala ilmu yang didapatkan. Baik dalam keseharian kerjanya, dalam memimpin tim maupun dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

“Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan, kepekaan dan kemampuan menggerakkan potensi. Juga bagaimana membangun teamwork, ayo membentuk diri sebagai ASN yang kolaboratif, bukan kompetitif. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi pengaruh positif di lingkungan kerja. Ajak rekan lainnya untuk bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dinamis dan responsif,” tambahnya.

Pasca retreat ini, Wali Kota Wahyu menyebutkan pihaknya akan melakukan monitoring ke semua unit kerja dan pelayanan di lingkungan Pemkot Malang. Harapannya, akan ada peningkatan kualitas antara kinerja dan pelayanan saat pra retret dan pasca retret.

Baca juga :

“Saya akan melihat langsung bagaimana langkah implementasi dari apa yang didapat selama mengikuti retreat, baik dampaknya bagi rekan-rekan lainnya maupun masyarakat. Mari perlihatkan pada masyarakat bahwa pelayanan publik kita semakin baik. Kita harus lebih mbois lagi,” ujarnya.

Ditemui di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengungkapkan bahwa retret ini adalah satu upaya Pemkot Malang untuk mempercepat capaian visi misi kepala daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD melalui penguatan kolaborasi. “Terasa sekali dalam retret ini, semua sekat, border, cangkang-cangkang yang selama ini ada bisa terkikis. Jadi lebih mempererat persatuan dan menipiskan keberagaman. Perbedaan pola pikir juga diselaraskan dalam retret ini. Harapannya RPJMD kita dapat tercapai, bahkan lebih cepat,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas dari setiap peserta dalam hal gaya kepemimpinan dan berkoordinasi, juga menjadi poin utama dalam kegiatan ini. “Bagaimana kita bisa mengelaborasi semua stakeholder dalam percepatan tercapainya RPJMD. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan utamanya dalam layanan publik. Kita harapkan ada akselerasi, peningkatan kualitas,” tambahnya.

Apresiasi dan penilaian positif dari kegiatan retret ini diutarakan salah satu peserta, yakni Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Malang, Alie Mulyanto. Dirinya mengungkapkan bahwa banyak hal dan pengalaman yang didapat dari kegiatan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Banyak ilmu, semangat, juga skill yang kita peroleh dalam bekerja dan memimpin tim. Pada dasarnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengenali potensi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kuatkan, sekaligus bagaimana membangun relasi agar pelayanan makin prima,” jelasnya.

Sementara itu, Laode Muhammad Arif Mahendra, yang juga mengikuti kegiatan retret mengungkapkan penyelenggaraan retret ini mendorong semua lini di Pemkot Malang untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat. “Ini memotivasi kami di wilayah untuk bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, sinergisitas, maupun komunikasi kami terjalin lebih baik. Ini akan menunjang kinerja kami dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ungkap Lurah Kedungkandang ini. (kom/mlg/gie)

Pelaksanaan kegiatan ini, dibuka langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Malang, Kamis (15/05/2025) malam.

Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi wahana yang dapat memberikan satu output positif dalam mempercepat pelaksanaan transformasi birokrasi, terutama transformasi ASN sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah. Sementara kegiatan sendiri, digelar selama 3 hari di Poltekad Malang, mulai 15 hingga 17 Mei 2025, dengan menyasar seluruh jajaran perangkat daerah, dari sekretariat daerah hingga para lurah. Sedangkan tujuan pelaksanaan, untuk memperkuat solidaritas dan sinergisitas internal birokrasi agar terwujud revolusi dalam pelayanan publik yang lebih baik.

“Pelatihan seperti ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya melatih kepemimpinan namun juga memperkuat fondasi budaya kerja menuju ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel dalam kinerja, kompeten, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif yang juga kita kenal sebagai core values ASN berakhlak,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu pun berpesan, agar pelatihan ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial. Namun, juga sebagai ruang reflektif dan transformasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya saing. Sehingga, masyarakat diharapkan akan langsung merasakan dampaknya melalui pelayanan yang lebih cepat, efisien dan proaktif.

“Kami menghadirkan nara sumber-nara sumber yang berkualitas agar ASN semakin memahami regulasi dan tanggung jawabnya. Harapannya, pelatihan ini menjadi titik tolak terciptanya koordinasi, kolaborasi dan solidaritas yang semakin kuat,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang hadir sebagai nara sumber utama menyampaikan bahwa penyamaan frekuensi antara pimpinan dan seluruh ASN adalah kunci mewujudkan visi ‘Menuju Malang Mbois Berkelas’ melalui Dasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. “ASN harus bergerak dengan pola plan, do, check, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang jelas. Di sinilah revolusi pelayanan publik dimulai. ASN harus bergeser dari sekadar mengejar kinerja ke arah produktivitas yang konkret. Jadi, harus berani keluar dari zona nyaman, berinovasi dan memberikan pelayanan yang jemput bola,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya juga menekankan bahwa pertemuan langsung antara para pemimpin daerah, mulai dari Sekda hingga lurah, akan mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih solutif dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Malang ingin memastikan bahwa setiap ASN mampu menjadi pemimpin dalam lingkup tugasnya, mengambil inisiatif dan bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang adaptif dan progresif diharapkan menjadi standar baru birokrasi Kota Malang.

Dengan pelatihan ini, ujarnya, masyarakat Kota Malang akan mendapat pelayanan yang tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih humanis dan berdampak nyata. Mulai dari urusan administratif yang semakin mudah, respons cepat terhadap aduan warga, hingga inovasi pelayanan yang menjangkau langsung ke masyarakat. (kom/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. “Dapat kami laporkan pula, bahwa angka perkawinan anak di Jember mengalami penurunan pada 2023 sebanyak 1.362 kasus, sedangkan pada tahun 2024 ada sebanyak 512 kasus,” katanya.

Baca juga :

Namun demikian, ujarnya, Pemkab Jember masih memiliki beberapa tantangan pembangunan dalam hal pengarusutamaan gender. “Melalui kegiatan bimbingan teknis hari ini, kami harapkan para peserta dapat menyusun anggaran yang responsif gender, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara inklusif. Serta mengelola program-program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan kesiapsiagaan bencana,” lanjutnya.

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, ungkap Wabup Jember, pihaknya optimis mewujudkan kebajakan yang responsif. “Insnyaallah kita dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini,” tambahnya. (kom/rio/gie)