“Tidak sesuai dengan penghasilan. Kami ini pedagang-pedagang kecil,” ujarnya. Kata dia, perubahan tarif retribusi ini berlangsung sudah lama. Persisnya, sejak pengalihan pengelola pasar dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo.

Jumlah penarikan saat ini berbeda jauh dengan sebelumnya. Sebelum peralihan pengelola, retrebusi lapak tidak sampai angka Rp 100 ribu. “Dulu saya punya empat stand, dan saya cuma bayar Rp 40 ribu per bulan,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan, kondisi ini diperparah dengan pasar yang sepi. Hingga saat ini, dia menilai, pemerintah belum melakukan upaya untuk membuat pasar terbesar di Situbondo itu lebih ramai.

“Omset kamis semakin lama semakin turun,” imbuhnya. Atas dasar itu, dia berharap agar ada langkah-langkah terobosan dari pemerintah untuk menghidupkan geliat perekonomian di pasar Mimbaan.

“Jangan cuma uangnya tok yang dipungut, tapi pasar diupayakan ramai. Sekarang ini, pukul 20.00 Wib sudah gelap. Lampu sudah mati,” katanya.

Kepala Disperdagin Situbondo, Hj Tutik Margiyanti, saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin (24/6/2018) tidak diangkat. Wartawan Memontum.com, hanya memperoleh keterangan dari pengelola pasar Mimbaan.

Kepala Pasar Mimbaan, Junaidi, membenarkan kalau retribusi lapak Rp 6.000 per hari untuk satu lapak. Kata dia, nominal keuangan tiap-tiap pedagang berbeda. Tergantung jumlah lapaknya.

“Ada yang Rp 300 ribu-Rp 450 ribu,” katanya. Junaidi tidak mau berkomentar lebih jauh terkait keluhan pedagang tersebut. Dia hanya mengatakan, itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam perda retrebusi. “Kalau kami hanya menjalankan tugas. Itukan sudah ada peraturannya mas…,” katanya. (im/yan)

Menurutnya,selama ini Pemkab Malang belum pernah menerima bagi hasil dari penarikan bea yang dikenakan kepada kendaraan bermotor yang melintasi di Bendungan Lahor Karangkates. “Setahu saya selama ini Pemkab Malang belum pernah menerima bagi hasil penarikan retsribusi yang dilakukan Perum Jasa Tirta 1 tersebut. Kalau dari pajak atau jumlah pengunjung yang masuk ke area wisata tersebut, kita memang menerima. Kalau untuk restribusi kendaraan yang lewat, kami belum menerima, namun untuk pastinya kami akan memeriksa lagi,” terang mantan Kadispenduk Capil Kabupaten Malang ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Sutrisno Murdi, menjelaskan secara wilayah dan kepemilikan, daerah yang dikenai portal masuk tersebut memang milik Perum Jasa Tirta.

“Kebetulan kami dari Komisi III baru saja melakukan sidak ke Perum Jasa Tirta 1 Karangkates, terkait dengan masalah tersebut itu memang kewenangan Jasa Tirta untuk mengelola wilayahnya,” jelasnya.

Namun jika dilihat dari pembagian hasil pembagian, Sutrisno mengakui, dari data yang dipunyai, Pemkab Malang baru mendapat bagi hasil dari Perum Jasa Tirta 1 sejak tahun 2015.

“Sebelum tahun 2015 tidak ada bagi hasil, sejak 2015 baru ada bagi hasil ke Pemkab Malang, mungkin karena ada aturan hukum yangb berubah,” terang Sutrisno.

Namun pihaknya mengakui jika bagi hasil yang diterima oleh Pemkab Malang adalah bersifat global.

“Jadi merupakan angka total semuanya, disini terkait dengan restribusi kendaraan bermotor yang dilakukan Perum Jasa Tirta, di ikutkan atau tidak, kami sendiri tidak mengerti,” ungkapnya.

Disamping tidak jelasnya kemana aliran dana retribusi yang ditarik Perum Jasa Tirta 1, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab Malang ini juga menyoroti kenaikan dari bea yang dikenakan.

“Dulu kan satu kali lewat hanya Rp 1000,- kemudian naik menjadi dua ribu dan sekarang tiga ribu, kenaikan ini kami nilai secara sepihak, karena dilakukan sendiri oleh Jasa Tirta tanpa berkoordinasi dengan Pemkab Malang yang mempunyai wilayah,” beber Sutrisno.

Besarnya tarif retribusi di portal Bendungan Lahor Karangkates memang terbagi dua jenis, untuk kendaraan bermotor dikenakan bea Rp 1.000,- sedangkan untuk kendaraan roda empat Rp. 3.000,- untuk satu kali lewat.Tarif yang Rp 3.000,- untuk sekali lewat oleh sebagianb penguna jalan yang bernama Toski Derma Leksana (40)
warga Kedung Kandang , Kota Malang mengaku keberatan untuk retribusi yang dibayarnya.

“Jumlah itu terlalu besar meski untuk kendaraan roda empat, ditempat lain saja tidak segitu,”ujarnya sambil menujukan karcis retribusi bendungan Lahor. Dalam karcis tersebut tertera tulisan Karcis Masuk Kawasan Wisata ‘ Bendungan Lahor’ dan sudah di porporasi, artinya dari sejumlah uang karcis tersebut sebagian harus masuk ke kas Pemkab Malang.

Selain itu dalam karcis berwarna putih berlogo Perum Jasa Tirta 1 juga disebutkan dasar hukum penarikan retribusi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2010 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Dari pantuan dilapangan, diperkirakan untuk setiap harinya tidak kurang dari 500 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat melintasi portal retribusi Bendungan Lahor Karangkates.(Sur)