Bupati Hendy mengatakan, sebagai kepala pemerintah dirinya mendukung pengembangan lokasi-lokasi produktif. Dirinya mencontohkan, lokasi produktif adalah lokasi wisata yang memiliki konsep edukasi dan cocok untuk keluarga.

Terkait dukungannya akan pengembangan potensi lokasi-lokasi wisata dan lahan-lahan produktif, Bupati Hendy juga akan fokus untuk memperbaiki konsep dan penerapan dari Perda soal RT/RW atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

“Adanya lokasi wisata Jember Mini Zoo, sangat saya apresiasi. Saya melihatnya bukan sekedar wisata biasa. Justru, lebih bergagasan untuk kaum millenial. Ini ada ide kreatif dan edukasi terhadap anak-anak. Untuk menyukai flora dan fauna untuk menyatu dengan alam. Tentunya juga penting, untuk mencintai lingkungan,” ujar Bupati Hendy saat dikonfirmasi wartawan.

Adanya konsep lokasi wisata yang kebetulan untuk JMZ berada di tengah kota, lanjut Hendy, perlu adanya penataan tata ruang wilayah yang tepat. “Nanti juga kami akan menjaga itu, karena Perda RT/RW baru selesai tahun ini. Kemarin terkait soal Perda RT/RW kurang tepat, yang sudah lama bergeser posisinya. Sehingga yang saat ini, kami perbaiki dan merevisi di tahun 2021 kemarin. Sekarang sedang mengurus terkait fasilitas ke provinsi,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pentingnya ada Perda yang mengatur soal RDTR, kata Hendy, sekaligus juga menjaga tentang ekosistem dari alam di wilayah Jember. “Karena detail tata ruang yang akan kami lakukan itu. Menjadi kunci kita, agar kita taat dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sehingga, menjadi seimbang,” sambungnya.

Lebih jauh saat ditanya soal pengembangan wisata lokal dan pentingnya lokasi wisata untuk pergerakan ekonomi, disampaikan bahwa kedepannya, Jember Mini Zoo harus eksis terus dan menjadi contoh. “Dari konsep wisata dengan lokasi dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jember,” katanya.

Tidak lupa, soal perhatian terhadap pengembangan wisata lokal, juga perlu menjadi perhatian. “Terlebih seperti di JMZ ini, tidak hanya karyawan yang bekerja yang butuh perhatian. Tapi juga ada hewan-hewan yang perlu adanya biaya yang cukup lumayan tinggi untuk perawatannya. Jadi nanti Pemkab Support, masyarakat tentunya juga sama,” sambungnya.

Masih menurut Hendy, untuk berwisata saat ini, tidak perlu lagi ke luar kota. Cukup di Jember, kita tata lokasinya dengan tepat. “Juga kita bantu kembangkan. Sehingga, pergerakan ekonomi jadi baik dan tepat,” terangnya.(ark/rio/sit)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Subur Hutagalung, mengatakan, sebenarnya Dewan tidak tergesa-gesa untuk mengambil langkah dalam melakukan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda), khususnya perda nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Lahan yang belum mendapat izin untuk pendirian PT Lotte Grosir Indonesia. (Sur)

“Kalau saya, yang pertama, selesaikan dahulu regulasi tentang pendirian pasar modern, baru menjalan proses pendirian yang mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan gak ada masalah,” ungkapnya, saat dihubungi memontum.com, Selasa (3/12/2019) siang.

Menurut Subur, saat ini yang paling utama adalah adanya penyesuaian Perda dengan beberapa investasi yang akan dan sudah masuk di Kabupaten Malang.

“Makanya itu harus di sesuaikan, saat ini kami kan berusaha mengakomodir investasi yang akan masuk ke Kabupaten Malang,” tegasnya.

Ketika disinggung tentang beberapa pembangunan dan pendirian pasar modern yang ada saat ini menjamur dan banyak berada di depan pasar tradisional, pihaknya enggan menjawab.

“Ya ini kan kita mengakomodir Lotte, awalnya disitu, supaya Lotte bisa berinvestasi di Kabupaten Malang,” jelasnya.

Lanjut Subur, berdasarkan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kepengurusan perizinan, didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Intruksi Presiden itu benar, makanya saya sebelum bersurat pada PT Lotte, saya ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pihak BKPM,” pungkasnya.

Dengan begitu, semakin menguatkan adanya dugaan intervensi dari pihak luar tentang proses perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, agar PT Lotte Grosir Indonesia mendirikan di lahan yang dimiliki pihak luar tersebut. (Sur/oso)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Malang berjanji akan segera melakukan evaluasi terkait Perda tersebut.

“Dalam waktu dekat, tugas kami adalah melakukan evaluasi terhadap banyak Perda. Utamanya Perda tentang investasi. Perda investasi, Perda RTRW, itu segera kita sinkronisasikan dengan keberadaan provinsi dan pusat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Senin (2/12/2019) siang.

Menurut Didik, dibutuhkan komunikasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif. Dua lembaga itu menurutnya harus segera duduk bersama untuk membahas Perda lebih lanjut.

“Bagaimana Bappeda Kabupaten Malang saya komunikasikan dengan Bappeda provinsi, kemudian kita komunikasikan dengan Bappenas. Dengan harapan, rancangan tata ruang kita, bisa kita sinkronkan,” terangnya.

Diakui Didik, selama ini masih banyak Perda yang tidak selaras dengan program pemerintah pusat. Bukan hanya Perda nomor 3 tahun 2012 saja, namun juga yang lainnya.

“Ini kita sedang melakukan pembahasan secara internal. Kita sudah menyampaikan ini kepada Bappeda, berikut Bagian Hukum di Kabupaten Malang, hari ini sudah menginventarisasi terhadap beberapa peraturan daerah. Tujuannya untuk mengkristalkan, kalau memang bisa, kita satukan, mungkin bisa tiga atau empat Perda dijadikan satu,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut,Didik juga menyampaikan, bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam hal investasi. (Sur/oso)