“Saya tegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan kuliah di jalan kepada seluruh mahasiswa Umsida tidak benar. Itu hoax,” tegas Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh, Selasa (24/9/2019).

Selama ini, lanjut Hidayatulloh tidak ada keputusan dari pihak kampus yang meliburkan kegiatan belajar mengajar Rabu (25/9/2019) itu. Bahkan kampus Umsida tidak membuat seruan akademik untuk mengosongkan bangku perkuliahan. Namun, pihaknya berpesan jika para mahasiswa Umsida, tetap ada yang turun ke jalan, diharap tidak perlu banyak orang. Yakni cukup perwakilannya saja.

“Yang terpenting aspirasinya dapat tersampaikan. Apalagi, Sidoarjo saat ini situasi Kamtibmasnya dalam keadaan aman dan damai. Jangan sampai ada aksi demo secara anarkis dan jangan mudah terprovokasi pihak ketiga yang menunggangi kegiatan mahasiswa. Sampaikan aspirasi dengan hati dingin dan santun serta jaga nama baik almamater,” pintahnya.

Rektor Umsida menitipkan pesan agar mahasiswa melakukan unjuk rasa agar tidak bentrokan dan aspirasinya bisa terjembatani dengan baik.

“Yang penting aspirasi tersampaikan,” tegasnya.

Sementara secara terpisah Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya mempersilahkan siapa pun menyampaikan pendapat di muka umum. Namun harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri sesuai aturan UU No 9 Tahun 1998. Pemberitahuan ini agar Polri dapat mengamankan kegiatan turun ke jalan itu. Pihaknya menghimbau patuhi aturan, tertib di jalan dan jaga situasi Kamtibmas serta jangan mengganggu kepentingan umum.

“Salurkan aspirasi kepada pihak yang benar. Kami juga mengutamakan pengamanan humanis dan persuasif kepada pengunjuk rasa dengan mengutamakan polwan. Meski personil pengamanan tidak dibekalisenjata api, tapi tidak segan-segan menindak tegas apabila massa berbuat anarkhis dan memicu korban,” tandasnya. Wan/yan

Kericuhan itu terjadi setelah para mahasiswa ini ingin masuk ke gedung dewan. Mahasiswa mencoba masuk dengan membuka paksa pagar besi gedjng dewan. Tentunya petugas kepolisin yang berada di halaman dalam gedung mempertahankan supaya pintu pagar yidak terbuka.

Petugas menyiramkan Water Canon. (gie)

Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander SIK MH mencoba menenangkan para mahasiswa ini. Kapolres bahkan memohon kepada para mahasiswa bersabar tetap menjaga kondusifitas Kota Malang. Namun permintaan AKBP Dony tidak diindahkan. Mereka tetap saja berusaha masuk ke dalam gedung dewan.

Terjadi aksi saling dorong hingga pintu pagar jebol. Saat mahasiswa hendak mencoba masuk, tiba-tiba ada sepatu terbang dilempar ke arah petugas kepolisian. Diaaat bersamaan botol botol air mineral berterbangan. Tidak hanya itu bebatuan juga dilemparkan.

Nabil, salah satu anggota Sabhara Polres Malang Kota bahkan terkena lemparan batu di pelipis mata kirinya.
Karena situasi sudah tidak memungkinkan, petugas Polres Malang Kota akhirnya mengarahkan water canon ke arah mahasiswa yang ricuh. Anggara, wartawan Malang Time sempat terjatuh terkena Water Canon yang mengarah ke halaman gedung dewan. Water Canon ini untuk membubarkan massa yang mencoba masuk ke dalam Gedung Dewan jingga imbasnya juga mengenai wartawan.

“Entah batu atau Water Canon yang mengenai tubuh saya. Seperti ada benturan hingga saya terjatuh. Kalau dilihat sepertinya Water Canon karena baju saya basah,” ujar Angga.

Angga kemudian di papah ke gedung dewan. Salah satu wartawan lainnya yakni Gumilang Setiawan, Wartawan Memontum.com juga terkena semprotan Water Canon tepat mengenai dadanya hingga terasa nyeri di bagian dada tembus ke pinggang belakang.

Bentrok tak bisa dihindari bahkan Wakapolres Malang Kota Kompol Ari Tristiwan yang mencoba menenangkan massa, sempat terkena pukul. Dari kericuhan ini beberapa polisi, mahasiswa dan juga wartawan mengalami luka.

Situasi mulai terlendali setelah Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto bersama Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf Tommy Anderson, Ketua Dewan I Made Riandiana Kartika dan juga Rektor III UMM Sidik Sunaryo datang untuk menenangkan dan berdiskusi dengan para pengunjuk rasa.

Ada beberapa tuntutan mahasiswa diantaranya menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, menolak revisi KUHP, Menuntut DPRD Kota Malang untuk mendesak DPR RI agar menghentikan proses pengesahan RUU KUHP yang berpotensi menutup ruang demokrasi, Menuntut DPRD Kota Malang agar Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK, Mendesak DPRD Kota Malang agar mendukung Judicial Review untuk membatalkan UU KPK, Berikan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan berorganisasi bagi rakyat. (gie/yan)

Revisi UU KPK terbaru yang telah disahkan beberapa waktu lalu dianggap dapat melemahkan sistem kerja KPK. Sedangkan untuk RUU KUHP dinilai banyak pasal baru yang terlalu masuk ke ranah pribadi masyarakat yang dapat merugikan masyarakat dan bersifat irasional.

“Kami berharap Revisi UU KPK kembali di revisi sebab hasil revisi yang ada saat ini terlalu melemahkan sistem kerja KPK. Sedangkan untuk RUU KUHP, disana banyak tertuang pasal yang irasional dan terlalu masuk kedalam ranah pribadi,beberapa bahkan merugikan masyarakat,” ucap Koordinator aksi, Ahmad Dedik Kurniawan.

Menurutnya, jika RUU KUHP terlanjur disahkan akan banyak masyarakat yang terkena imbas dari pasal-pasal tersebut. Sebelum semuanya disahkan, ia mengajak semua mahasiswa untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

Hingga sore ini, sebanyak kurang lebih 550 tanda tangan terkumpul. Ia dan mahasiswa lain terus melakukan aksi tersebut hingga memenuhi target yang diinginkan. Selanjutnya, ia akan menggandeng aliansi kemahasiswaan yang ada di UTM untuk menjadi satu dan melakukan aksi bersama di gedung DPRD Bangkalan.

“Kami masih lakukan diskusi dengan orkem lainnya untuk bergabung bersama menyuarakan penolakan ini. Nantinya hasil galang tanda tangan ini akan kami sampaikan saat aksi di depan DPRD Bangkalan,” tambahnya. (Isn/nhs/yan)

Hal ini ditegaskan oleh Kayat Harianto Ketua Aliansi Wong Batu Peduli Pemberantasan Korupsi ketika dikonfirmasi oleh memontum.com Senin siang (23/9/2019).

Kayat Harianto

“Kami lebih fokus pada kebaikan Kota Batu saja. Biarkan yang muda-muda yang beraksi dan kita hanya mendorong,” ungkap mantan wartawan yang juga pengacara tersebut. Kayat juga menjelaskan sebelumnya telah berembuk dengan ormas di Kota Batu seperti Pemuda Pancasila, LSM Alap-alap dan ketua aktivis lainya.

Walaupun begitu, dengan tegas seluruh ormas dan aktivis di Kota Batu mendorong penuh aksi yang tersebar dimanapun. Hal ini dikarenakan tidak masuk akalnya revisi UU KPK yang terdapatnya badan pengawas dan bertugas mengawasi badan pengawas serta revisi KUHP yang menuliskan denda Rp 10 Juta untuk hewan peliharaan yang masuk pekarangan rumah orang lain.

“Biar yang muda saja yang beraksi, kami masih memiliki PR untuk menagih janji Kajari Kota Batu yang akan membuat Legal Opinion,” ungkapnya.

Terpisah, Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengungkapkan pihaknya masih belum membaca sama sekali terkait tiga perubahan undang-undang yang saat ini tengah ramai di perbincangkan. “Saya tidak berani komentar banyak karena saya tidak baca sama sekali,” jelasnya.

Walaupun begitu, Dewanti secara tegas mengungkapkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dan menggunakan anggaran dari negara sehingga KPK tidak memiliki hak untuk semaunya sendiri. “Mau tidak mau ya harus ikut aturan negara. Tidak bisa kalau mau berdiri sendiri,” tukasnya. (bir/yan)