Demonstran melakukan long march mulai double way kampus Unej sampai bundaran depan gedung DPRD Jember, di depan gedung DPRD Jember demonstran berkumpul membentuk lingkaran dan melakukan orasi dan membawa boneka berbentuk mayat dengan bertuliskan KPK, sebagai penanda kematian lembaga Antirasuah itu.

“Angkat tangan kiri, mari kita kepalkan tangan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelemahan KPK,” teriak seorang orator dengan pengeras megaphone.Ia juga menagih janji presiden dalam pemberantasan korupsi. Namun, justru melemahkan KPK yang selama ini getol melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. “Mana janji mu wahai presiden,” katanya.

Trisna Yuni Dwi Arasta Korlap Aksi mengatakan, Revisi UU KPK memang masuk dalam Prolegnas tapi tidak masuk dalam 55 undang-undang yang dijadikan sebagai prioritas tahunan. Namun, tiba-tiba muncul revisi undang-undang dan terkesan terburu-buru.

“Kami juga menyayangkan sikap presiden yang mengeluarkan surprise kepada DPR yang menandakan bahwa revisi ini mendapat persetujuan dari presiden,” ujar Yunu.

Revisi UU KPK tersebut, sambung Yuni, di di dalamnya banyak pasal yang melemahkan, kehadiran pasal demi pasal tersebut menjadikan KPK seolah-olah bukan lembaga yang Independent lagi.

“KPK Dipaksakan untuk masuk pada trias politika, dipaksakan masuk ke lembaga eksekutif,” kata Yuni.

Demontrasi SKAK di Depan DPRD Jember. (bud)

Yuni menjelaskan, ada pasal yang mengharuskan karyawan KPK dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, KPK tidak independent lagi, terlebih adanya Dewan Pengawas.

“Adanya penyadapan harus ijin kepada Dewan Pengawas, perekrutan penyidik harus dari kepolisian,” terang Yuni.

Oleh sebab itu sambung Yuni, bersama SKAK melakukan demonstrasi untuk menyadarkan masyarakat supaya bersama-sama bergandengan tangan menolak revisi UU KPK.

“Kami menuntut dibatalkan revisi UU KPK, kalau mau revisi silahkan revisi tapi jangan pada waktu dekat-dekat ini, sebab merupakan keterburu-buruan menurut kajian kami, silahkan limpahkan kepada DPR yang baru dilantik,” ungkap Yuni. (bud/yud/oso)

Sikap ini merespon kesepakatan DPR yang menginisiasi Revisi UU KPK yang diambil sebagai hasil keputusan Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) lalu. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 281 dari 560 anggota DPR tersebut, 10 fraksi sepakat menjadikan Revisi UU KPK sebagai usul inisiatif mereka. Rencana tersebut pun langsung mendapatkan penolakan. Salah satu penolakan datang dari KPK sendiri.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari FH-UB, Dr M Ali Safaat, SH, MH, mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih masif. Sepak terjang KPK cukup merepotkan jaringan koruptor berdasi. Sehingga KPK menjadi sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuatan dalam penegakan hukum terkait korupsi, gratifikasi, tangkap tangan, dan lainnya. Namun, dengan Revisi UU KPK seolah mengebiri dan mendegradasi kekuatan tersebut.

“Dengan revisi UU KPK, tentu melemahkan independensi KPK. Dimana pegawainya harus tunduk pada lembaga negara lain. Dengan revisi itu, KPK menjadi bagian institusi, sehingga ruang geraknya jadi terbatas. KPK tidak bisa lagi menjangkau kondisi tertentu, yang biasanya tak bisa dijangkau lembaga kepolisian. Disisi lain, sebaiknya DPR saat ini tidak meninggalkan PR buruk sebagai bom waktu untuk anggota DPR baru yang akan dilantik,” seru Ali, disela FGD di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) lantai 6.

Terkait penyadapan, lanjut Ali, idealnya atas persetujuan pengadilan. Namun di Indonesia belum ada aturan itu, jadi masing-masing institusi belum bisa diatur. Jika KPK tidak bisa melakukan penyadapan, apa bedanya dengan lembaga hukum lainnya.

“Memang ini terkait privasi seseorang. Saran saya, ada waktu pembatasan penyadapan hingga memperoleh alat bukti,” terang Dekan FH-UB ini.

FGD antar elemen masyarakat mengambil sikap Menolak Revisi UU KPK. (rhd)

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Sulardi, SH, MH, menilai pembatasan ruang gerak penyadapan tersebut konyol. Dimana DPR mengusulkan penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas KPK, yang notabene lembaga bentukan dan usulan hasil Revisi UU KPK itu sendiri.

“Namanya KPK, bertugas menyadap orang yang diduga melakukan transaksi korupsi. Kalau harus menunggu izin selama 1×24 jam, itu lama. Transaksinya sudah selesai, izin baru dikeluarkan. Kan konyol itu. Logikanya saja lah. Kita mau menyadap harus minta izin Dewas bentukan DPR. Baru pengajuan draf, sudah bocor dulu,” serunya.

Sulardi mengajak kalangan akademisi dan masyarakat sipil sebaiknya memanfaatkan kekuatan moralitas untuk menolak revisi UU yang melemahkan KPK tersebut. Revisi UU KPK ke depan, menurut Sulardi, haruslah revisi UU yang memperkuat KPK.

“Selain tak masuk Prolegnas, revisi ini melemahkan KPK. Kalau sudah ditolak, maka kita bisa bernapas. Kita bisa memperbaiki kinerja KPK. Masih ada harapan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Namanya perubahan sepatutnya meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi sendiri. Jangan mengurangi atau melemahkan,” tandasnya.

Akhirnya, Forum Group Discussion (FGD) tersebut menghasilkan sikap untuk, Pertama, menuntut penguatan KPK sebagai lembaga Independen. Kedua, menolak berbagai upaya dan agenda pelemahan terhadap KPK. Ketiga, menyesalkan dan mengutuk keputusan dan tindakan DPR-RI menyetujui RUU Perubahan UU KPK sebagai RUU inisiatif DPR-RI. Keempat, menuntut Presiden untuk menolak dan tidak memberikan persetujuan terhadap Revisi Undang-Undang KPK. (adn/yan)