Sebagaimana diberitakan sebelumnya atau Rabu (15/03/2023) lalu, aksi ini dilakukan sebagai buntut akibat pelaksana atau kontraktor revitalisasi Pasar Ganding, tidak mampu memenuhi batas akhir pelunasan temuan BPK mengenai pengembalian uang. Dimana, batas akhir pengembalian yang di deadline Juli 2022, ternyata masih menyisakan sekitar Rp 490 juta.

Dari runtutan peristiwa itulah, MPR MR kembali melakukan aksi di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat (17/03/2023) tadi. Namun, dalam tuntutan kali ini massa meminta agar Kepala Diskoperindag, dicopot dari jabatannya. Sebab, pemilik anggaran (PA) dari proyek itu, dinilai tidak mampu menjalankan mandat dan kinerjanya. Bahkan, tidak selaras dengan jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’.

Korlap Aksi, M Faizi, mengatakan bahwa Kepala Diskoperindag tidak pantas lagi dipercaya dalam menahkodai instansi itu. Sebab, kepala dinas diduga tidak berani ambil sikap dalam melaporkan pihak ke tiga keranah hukum.

“Karena kami menilai, Kadiskoperindag ini bermental kerupuk dan tidak berani melakukan tindakan hukum terhadap pihak ke tiga,” kata Fauzi.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Kadiskoperindag, tambahnya, dalam peristiwa atau kejadian ini adalah sebagai leading sektor atau pihak yang dirugikan. Lantas, kenapa bisa ciut sama kontraktor.

“Kalau memang tidak berani mengambil sikap, mending beralih fungsi saja,” tegasnya.

Faizi sendiri kemudian menyebutkan, berdasar temuan dari BPK RI, akumulasi akhir uang yang tersisa berkisar Rp 490 juta dan hingga saat ini uang tersebut belum juga terbayar. “Akibat dari hal tersebut, pihak ke tiga sudah melabrak ketentuan sebagaimana surat yang dilayangkan menteri yang batas pembayarannya berakhir pada Juli tahun 2022,” terangnya.

Sementara itu, dari pantauan Memontum.com, aksi unjuk rasa yang dilakukan MPR MR, berlanjut hingga Jumat malam. Bahkan, rencananya beberapa massa akan menginap di depan Kantor Pemkab Sumenep hingga Senin (20/03/2023) lusa. “Kami tidak akan pernah berhenti untuk lakukan aksi lanjutan sebelum Bupati Ahmad Fauzi benar-benar mencopot Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan,” tegasnya.

Memontum.com yang mencoba melihat aksi massa hingga Jumat malam, diketahui jika beberapa massa yang bertahan mendirikan tenda. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang sudah dilakukan. (dan/sit)

Korlap Aksi, M Faizi, dalam orasinya meminta agar Kepala Diskoperindag Sumenep, Chainur Rasyid, untuk bertanggung jawab dan melaporkan pihak ke tiga ke ranah hukum. Sebab dari hasil kajiannya, pihak ketiga atau PT Mitra Sumekar Abadi, itu diduga kuat sudah masuk pada ranah Tipikor (tindak pidana korupsi, red). 

“Sisa Rp 490 juta dari temuan BPK RI tersebut, sampai hari ini belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Dan ini, diduga kuat sudah masuk pada ranah. Apalagi, berdasar surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022,” imbuhnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Menurutnya, lanjut Faizi, Kepala Diskoperindag seharusnya berani pasang badan dalam melakukan pengawalan kasus ini. Selain menekan pihak ke tiga untuk melakukan pembayaran, Kepala Diskoperindag juga harus berani melaporkan pihak ketiga itu keranah hukum.

“Kalau Diskoperindag tidak berani menindaklanjuti perihal ini, patut diduga kejanggalan atau temuan BPK ini ada kongkalikong dari Kadiskoperindag dengan pihak ketiga,” paparnya.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa tidak ditemui oleh Kepala Diskoperindag. Dengan alasan, tengah melakukan pertemuan ke Jakarta. Karenanya, aksi akan kembali dilanjutkan pada Jumat (17/03/2023) lusa.

“Kami tetap akan melakukan pengawalan kasus ini dan akan melakukan aksi lanjutan ke Pemkab Sumenep. Insyaallah hari Jumat,” tegasnya. (dan/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan jika pihaknya sangat memperhatikan perkembangan pasar besar, agar dapat segera diperbaiki. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan melakukan survei kembali.

“Anggaran revitalisasi itu tergantung pemberian dari pemerintah pusat. Ini kita masih menunggu. Makanya kita belum bisa memberikan informasi berapa angkanya, dan kapan pelaksanaannya,” ujar Eko, Jumat (10/03/2023) tadi.

Saat disinggung perkiraan anggaran revitalisasi Pasar Besar, dirinya menjelaskan bahwa secara fisik dan kontruksi, itu menunggu kejelasan dari kementerian PUPR. “Karena yang paham terkait dengan fisik dan kontruksi pembangunan, itu Kementerian PUPR. Sehingga, anggaran itu kita belum bisa menyebutkan secara pasti. Tapi, targetnya lebih cepat lebih baik,” katanya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Lebih lanjut saat ditanya pemenuhan permintaan pedagang Pasar Besar, yang tidak menghendaki dilakukan pembongkaran pasar secara total, pihaknya menjelaskan bahwa hal tersebut akan mengikuti hasil justifikasi teknis dari Kementerian PUPR. “Artinya, saya belum bisa memutuskan. Karena itu harus ada justifikasi teknisnya dari PUPR. Misalkan masih layak ya silahkan. Kalau tidak layak, nanti siapa yang bertanggungjawab kalau tetap memaksa tidak dibongkar total,” tuturnya.

Ke depan, pihaknya berharap agar para pedagang tidak terburu-buru dalam membuat suatu pemahaman yang berlebihan. Sebab, jika hasil tersebut telah menemui titik terang, pihaknya mengaku akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait dengan kejelasan revitalisasi Pasar.

“Tolong kita saling memahami kondisi seperti ini. Pemerintah ini tugasnya memfasilitasi, memediasi, memikirkan rakyat, mencari solusi kalau pasar nampak seperti itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini tinggal pemahaman pedagangnya. Kalau tidak ada pemahaman yang sama, ya susah. Tidak mungkin nanti pembangunannya akan menyusahkan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Dijelaskannya, temuan BPK mencapai Rp 1.445.199.815. Dengan rincian, salah satunya sekitar Rp 800 juta, karena kurangnya pembangunan dan Rp 600 juta, karena kelebihan bayar. “Jadi, total keseluruhan temuan BPK itu sekitar Rp 1,4 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi pasar yang dikerjakan oleh PT Mitra Sumekar Abadi, sebagai pihak ketiga, itu dilaksanakan pada tahun 2018, dengan menggunakan dana APBN. Temuan terkait kurangnya pembangunan, pun sudah ditindak lanjuti dengan dilakukan pengerjaan ulang di tahun 2020.

“Untuk temuan kurangnya pembangunan, itu sudah ditindak lanjuti. Hanya tinggal menunggu verifikasi dari Kemendagri,” paparnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Namun, lanjut Lisal-biasa disapa, untuk temuan kelebihan bayar itu masih belum sepenuhnya terbayar. Hanya saja, pihak ketiga mengangsur sekitar Rp 110 juta. Jadi, masih tersisa sekitar RP 490 juta.

“Kalau hasil surat edaran dari menteri, itu batas pengembaliannya Juli 2022. Selanjutnya, waktu itu belum ada tindak lanjut. Sehingga, akhirnya di zoom meeting dibuat kesepakatan baru. Yakni, untuk segera diselesaikan pada akhir tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, masih menurut Lisal, tanggung jawab dari Diskoperindag, hanya sebatas memfasilitasi atau mengawal saja. “Tanggung jawab dalam artian memfasilitasi saja. Soalnya, ini kan bukan era saya dahulu,” jelasnya. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait oleh pihak ketiga. (dan/gie)

“Revitalisasi Pasar Rakyat kami lakukan dengan tujuan meningkatkan Pasar Rakyat agar tetap bisa bersaing dengan Pasar Modern. Seperti dengan menghadirkan Pasar Rakyat yang nyaman, aman, ramah, berdaya saing dan inklusif,” terang Wali Kota Sutiaji, Selasa (08/02/2022).

Sejalan dengan itu, Wali Kota Sutiaji menyampaikan, bahwa keberpihakan terhadap Pasar Rakyat, terus dikuatkan oleh Pemkot Malang. Terlebih, dalam menghadapi beragam tantangan di era digital dan disrupsi pandemi demi pemulihan ekonomi daerah.

“Fungsi pembangunan pasar, juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial. Akan tetapi, menjadi langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil,” terang Wali Kota Sutiaji.

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan tahun 2021, sebanyak 14 pasar dari 26 Pasar Rakyat di Kota Malang telah direvitalisasi. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji juga menjelaskan, bahwa revitalisasi infrastruktur yang dilakukan Pemkot Malang, diimbangi dengan revitalisasi komponen penting lainnya. Seperti mengubah dan membentuk ulang pola pikir pedagang dan masyarakat terhadap Pasar Rakyat. “Revitalisasi fisik saja tidak cukup. Karenanya kami tingkatkan pula dengan pembenahan aspek non-fisik,” terang Sutiaji saat memberikan paparan.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Ditambahkannya, bahwa Pemkot Malang menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung pembenahan aspek non-fisik tersebut. Seperti, Sepasar Pedas (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas), yang pernah lolos menjadi Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020, E-Retribusi yang telah berjalan di 22 Pasar Rakyat, Pasar Digital yang menerapkan pembayaran non tunai di 10 titik Pasar Rakyat, maupun Gerakan Sobo Pasar bagi ASN Kota Malang.

Menanggapi kunjungan kerja ini, Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Sidoarjo beserta rombongan, atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Sidoarjo yang menjadikan Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja pada hari itu.

“Melalui kegiatan ini, semoga mampu menopang kemajuan pembangunan diantara kedua daerah, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sebelum melakukan pemantauan ke pasar, Wali Kota Sutiaji, bersama Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Muhamad Sailendra, serta Kepala OPD terkait di Pemkot Malang, menerima secara resmi rombongan Pemkab Sidoarjo di Ruang Sidang Balai Kota Malang.

Wali Kota Sutiaji juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Sidoarjo, atas penyambutan Pemkot Malang yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan Pasar Rakyat. 

“Terima kasih diperkenankan untuk meng-upgrade diri untuk mengubah Sidoarjo, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah dipersilakan belajar,” ucapnya. (hms/gie)

Perlu diketahui, bahwa revitalisasi pasar ini menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Seiring telah rampungnya pembangunan, pemandang berbeda terlihat di lokasi transaksi jual-beli masyarakat tersebut.

Salah satu pedagang Pasar Madyopuro, Sumantri, mengatakan bahwa dirinya sudah enam bulan berjualan di tempat relokasi sementara, yang berada di dekat pasar. Dirinya bersyukur, bangunan pasar kini telah rampung, meski pun pembeli atau pengunjung pasar masih belum normal seperti sebelumnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Suasananya saja yang belum stabil. Karena pembeli belum banyak datang. Akibatnya, ya seperti baru jualan. Mungkin, pembeli masih cari-cari juga, karena kita baru menempati,” kata Sumantri, Sabtu (08/01/2022).

Sebagai pedagang yang setiap harinya berjualan ragam sayur dan bumbu, Sumantri, menyampaikan ukuran bedak baru yang ditempatinya masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja, terdapat perbedaan ketinggian dari bedak sebelumnya.

“Saya jualan sudah lama sebelum 2005. Dulu memang kalau hujan, terkadang air bisa naik. Namun sekarang lebih tinggi, sepertinya air tidak sampai naik lagi. Hanya saja, pembeli saat ini harus naik terlebih dahulu agar terlihat jualannya,” jelasnya. (cw1/sit)

Berdasarkan keterangan Wali Kota Malang, Sutiaji, pertemuan tersebut dijadwalkan pada Jumat (08/10/2021) lusa. “Insyaallah, informasi dari Pak Sekda, Jumat besok PT Matahari mau ketemu dengan kita. Rencananya, akan mengclearkan masalah addendum,” ungkapnya, Senin (04/10/2021).

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemkot Malang, PT Matahari Putra Prima Tbk, masih memiliki hak kelola Pasar Besar hingga 2034. Sehingga, diperlukan addendum perjanjian sebelum dilakukannya revitalisasi pada pasar yang sempat mengalami kebakaran pada 2016 silam ini. Sembari menunggu proses pembahasan yang dirasa tidak mudah, Pemkot Malang telah menyusun konsep DED Pasar Besar.

Manajemen PT Matahari sudah pakai go publik, maka tidak gampang dan sudah buat surat kuasa. Sementara addendumnya masih proses, kita saat ini sudah buat DED sebagaimana yang disampaikan ke masyarakat,” terangnya.

Perihal DED, dirinya menekankan telah mengakomodir keinginan para pedagang di Pasar Besar. Dimana tidak ada pemindahan lokasi dan ukuran bedak. Selain itu konsepnya bangunannya akan mengangkat tema kolonial klasik modifikasi.

“Kalau awalnya berdagang di lantai satu, ya tetap lantai satu, kalau dua ya tetap dua dan seterusnya. Cuma nanti, akan dikelompokkan dan ditata, sayur dengan sayur,” papar Sutiaji. (mus/sit)

Pasca dibangun sekitar empat tahun lalu, pasar tersebut justru tidak ditempati oleh pedagang. Mereka mengeluhkan, dari mulai pembangunan bedak yang dinilai terlalu kecil dan sempitnya jalan hilir-mudik yang dirasa akan mempengaruhi mobilitas para pembeli.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

“Tidak dirawat mas, seolah dibiarkan rusak. Lihat saja atapnya pada hancur. Dulu kita tidak mau pindah, karena bedaknya terlalu kecil dan sempit sekali,” ujar salah seorang pedagang yang enggan di mediakan.

Kabid Sarana Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, Wahyudi, ketika dikonfirmasi memontum.com di Kantor pada Rabu (25/08) tadi, mengatakan jika pihaknya sudah mengetahui sejumlah kerusakan di Pasar Wates Wetan. Pihaknya mengaku, sudah mengajukan pemeliharaan atap agar pedagang mau menempati kios-kios yang berada di lantai atas.

“Keinginan pedagang waktu itu, setelah dibangun bisa menempati kios-kios mereka. Jangan sampai, karena mereka sudah merasa nyaman di tempat sementara yang didepan itu, akhirnya sulit untuk dipindahkan dengan alasan sempit,” katanya.

Dijelaskan Wahyudi, pihaknya sudah berusaha memenuhi keinginan para pedagang. Sebelum pembangunan dilakukan, juga sudah dilakukan sosialisasi dua kali kepada para pedagang bertempat di Balai Desa Wates Wetan.

“Kita lahannya hanya sebatas itu. Sehingga, kita memaksakan diri untuk memenuhi keinginan para pedagang untuk jumlah kios-kios yang ada di atas. Akhirnya, jumlah kios sebenarnya sudah terpenuhi,” ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak ada biaya perawatan sehingga dibiarkan rusak, Wahyudi mengatakan, jika biaya perawatan sementara memang tidak ada. “Biaya perawatan belum ada. Makanya kita menganggarkan untuk tahun 2022, untuk melakukan perawatan,” terangnya.

Ditambahkannya, pembangunan pasar Wates Wetan dibangun dengan anggaran Rp 4,4 milyar dan pasca dibangun justru tidak ditempati selama sekitar empat tahun.

“Karena kondisi tidak ditempati, akhirnya banyak genteng yang jatuh. Bahkan, rusaknya bangunan sepertinya ada yang seolah melempari atap dengan batu hingga mengakibatkan banyak lubang. Rencananya, di 2022 akan dilakukan perbaikan atap terlebih dahulu, karena kalau kondisi fisiknya masih bagus,” ungkapnya.

Sementara untuk perawatan lain, ujarnya, seperti genteng banyak yang melorot karena atapnya memakai galvalum. Kami berencana merubah atap itu pakai zincalume.

“Mungkin juga selain perubahan atap juga ada sedikit pembenahan dengan mengurangi jumlah kios yang ada. Kata pedagang kalau yang ditengah itu dibuka, pedagang bersedia untuk naik dan menempati kios,” imbuh Wahyudi. (adi/sit)

Pelaksanaan yang rencananya akan dibangun pada November tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar meskipun masih tertatih akibat adanya tuntutan pedagang yang menghendaki kejelasan tentang DED serta DIPA.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

Pedagang masih khawatir sebab selama ini Dinas terkait dianggap kurang transparan dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan DED maupun DIPA.

“Kami menuntut keterbukaan baik dari gambar, DED, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga disana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya,” ungkap salah satu pedagang pasar besar, Faiz, ketika diwawancarai pasca melakukan rapat kerja pada Rabu (18/08) di Gedung DPRD Kota Batu.

Menurutnya, dengan adanya keterbukaan maka kekhawatiran pedagang terhadap kegagalan revitalisasi akibat dari recofusing anggaran serta terjadinya proses gagal lelang bisa dihindari sebab pedagang dapat mengerti seluruh proses yang terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, memahami kekhawatiran masyarakat tersebut. Namun kelancaran tender dan proses lelang sendiri merupakan ranah dari pemerintah pusat, sehingga bukan dari kewenangan pemerintah daerah.

“Tapi kita sudah mengantongi DIPA, jadi dipastikan tidak ikut anggaran yang direcofusing di tahun berikutnya. Untuk tender sendiri biasanya berjalan sekitar satu bulan prosesnya,” urainya. Ia juga mengakui pihaknya bahkan belum menyerahkan DED kepada anggota DPRD Kota Batu karena belum melakukan konsultasi dengan Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

Terpisah, Kepala Diskoumdag Kota Batu, Eko Suhartono, juga berharap para pedagang pasar besar bisa segera bersiap terhadap relokasi yang akan dilaksanakan di Stadion Brantas Kota Batu. Hal ini dikarenakan Lelang MK sudah dimulai sejak 23 Juli lalu dan sedang berproses. “Pada 30 Juli RUP Kementrian juga sudah ada, jadi kami harap kekhawatiran pedagang ini bisa terjawab. Sehingga mari kita membicarakan relokasi pedagang yang masih diperlukan untuk dibahas lebih lanjut seperti parkir dan jalur yang akan dipakai,” papar Eko. Oleh sebab itu, ia menginginkan pedagang pasar besar Kota Batu bisa pro aktif mengingat revitalisasi pasar besar ini sudah akan dimulai pada November depan. (bir/ed2)