Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya (Golkar), Akbar Tanjung, mengajak sesama umat muslim harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila. Dan seluruh masyarakat harus turut ambil bagian demi untuk menjaga kokohnya NKRI. Akbar juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa agar pada tahun politik tersebut tidak dijadikan ajang pemecah persatuan bangsa.

KH. Romo Ahmad Soeroso bin Sodri, menjelaskan sholawat dan doa bersama bukan bagian kampanye. (rhd)

“Politik bukanlah ajang memecah-belah bangsa. Namun, harus dijadikan ajang untuk memperkuat cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berbeda itu boleh. Karena Indonesia memiliki latar belakang kemajemukan yang berbeda, namun bisa bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sekaligus menjadi kekuatan negara yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia,” terang Akbar Tanjung, didampingi Ketua Penyelenggara, Ir. HM. Ridwan Hisjam, Pengasuh Pondok Darul Musthofa, KH. Romo Ahmad Soeroso bin Sodri, dan Ketua Pelaksana, Achmad Fajar SE.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara, Ir. HM. Ridwan Hisjam, mengatakan, kegiatan ini bukan rangkaian kampanye dirinya dan Golkar. Namun, sholawat dan doa bersama ini ditujukan untuk Indonesia agar masyarakat bisa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sebab menjelang Pemilu, indikasi perpecahan mulai nampak. Diharapkan, melalui sholawat dan doa bersama dapat menyatukan bangsa, khususnya umat muslim.

Para jamaah Darul Musthofa melantunkan sholawat dan doa bersama. (rhd)

”Kami di sini bukan untuk kampanye politik, namun bersholawat untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila yang dipilih langsung oleh rakyat, yang tumbuh dari nilai-nilai luhur budaya nusantara. Semoga dengan sholawat dan doa bersama ini bisa membawa Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo,” jelas anggota komisi VII DPR RI ini.

Senada, KH. Romo Ahmad Soeroso bin Sodri, menyatakan bahwa kegiatan ini murni sholawat dan doa bersama. Sebab dirinya telah mengajukan syarat, jika menggandeng Darul Musthofa harus bebas kampanye. KH. Romo memberikan petuah agar masyarakat turut menjaga NKRI sebagai harga mati.

“Kegiatan ini murni untuk menjaga persatuan bangsa, bukan untuk kampanye politik. Hubbul wathon minal iman. Cinta kepada negara merupakan bagian dari iman. Dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, diatas kepentingan golongan dan pribadi,” tandas KH. Romo Ahmad Soeroso bin Sodri. (adn/yan)

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPRI, Ridwan Hisjam yang menyampaikan UU tentang pers di revisi, karena media saat ini berhadapan dengan industri bisnis dan tantangan revolusi industri 4.0. Jika tidak, berita hoax akan semakin besar merajalela.

“UU 40/1999 itu produk lama dan sudah berusia hampir 20 tahun. Sudah saatnya diubah atau diperbarui mengikuti perkembangan jaman. Apalagi saat ini, sebagian besar pers sudah menjadi sebuah industri informasi. Jangan kalah cepat dan update dibandingkan medsos. Karena media mainstream masih sebagai tolak ukur akurasi informasi,” jelas Riswan Hisjam, saat ditemui di Caffe Phoenam Malang, Sabtu (9/2/2019) malam.

Ditambahkan politisi Golkar asal Malang ini, ketika musim politik tiba, banyak kalangan menjadi apatis dan pesimis akan media. Sebab masyarakat sudah pandai menilai mana media terpercaya dan bukan. Karena pers yang seharusnya bersikap independen dan netral, dipakai sebagai alat sosialisasi dan kampanye para parpol dan Paslon tertentu.

“Harus direvisi disesuaikan dengan perubahan zaman. Karena sekarang sudah masuk ke era bisnis, bagaimana media itu harus hidup. Meski untuk hidup itu tak harus menjual idealisme untuk kepanjangan tangan penguasa dan pemilik kepentingan. Tapi bagaimana mengendalikan sistem yang diinginkan masyarakat umum,” tegasnya

Menurutnya, munculnya media sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi insan pers. Informasi yang diberikan oleh media, cendrung lebih lambat dari informasi yang disebarkan melalui media sosial. Oleh karenanya, dengan adanya revisi UU tentang pers, diharapkan mampu meningkatkan lagi ketajaman dan kualitas pers dalam pemberitaan dan atau selalu mengedepankan konfirmasi. “Jika tidak, insan pers akan kalah dengan penyebar hoax,” tegasnya.

Disampaikannya, saat ini negara maju lainnya, seperti Cina sudah mempersiapkan diri menghadapi industri ke-5. Sementara Indonesia masih revolusi industri 4.0. Setidaknya, Indonesia dapat mengambil gambaran bagaimana perkembangan teknologi industri informasi ke depan. (adn/yan)