Dalam pelepasan itu, mereka nantinya akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif di Kabupaten Jember. Yakni, untuk ditempatkan di 226 desa dalam misi pengabdian diri kepada masyarakat pedesaan.

Di tahun ini, Bupati Hendy Siswanto membebaskan mahasiswa dalam menentukan program kerja mereka. Meskipun demikian, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian dari para mahasiswa KKN Kolaboratif. Diantaranya, persoalan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), penguatan UMKM pada sisi produksi dan marketing serta penguatan pertanian.

Bupati Hendy mendorong, agar para mahasiswa untuk memaksimalkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di kampus untuk menolong sebanyak-banyaknya warga Jember dalam berbagai sektor. “Masyarakat Jember menunggu kalian. Di Jember ini lengkap, ada objeknya. Anda mau minta apa, objek di Jember ada semua. Kalian punya ilmu apapun, juga bisa diterapkan di Jember ini,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati Hendy meyakini, bahwa KKN Kolaboratif yang kedua diselenggarakan Pemkab Jember dengan perguruan tinggi tahun ini, akan memberikan dampak positif yang lebih terhadap kemajuan Jember. “KKN Kolaboratif tahun lalu terbukti memberikan dampak positif setelah adik-adik mahasiswa ini mengajari masyarakat. Salah satu contohnya, bagaimana UMKM yang berdaya saing, pemasarannya, pengemasannya itu sudah mulai ada peningkatan kualitas. Saya yakin KKN Kolaboratif kedua tahun 2023, ini akan lebih dahsyat lagi hasilnya,” lanjutnya.

Pelepasan KKN Kolaboratif juga dihadiri Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI, M Faiz Syuaib. Usai menyaksikan pelepasan, dirinya mengaku takjub dengan kekompakan antara Pemkab Jember dengan perguruan tinggi. “Luar biasa, ini baru pertama kali saya melihat kompaknya pemerintah daerah dengan perguruan tinggi,” ujar Prof Syuaib.

Dirinya mengingatkan, bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi bukan dilihat dari jumlah lulusannya dan seberapa banyak karya ilmiahnya. Namun, dilihat dari seberapa besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

“Reputasi pendidikan ditentukan oleh kemampuan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Sehingga, agar bisa bersambungan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya. (kom/rio/gie)

“Kita lakukan trial ini antara dua sampai tiga hari ke depan. Road barrier kita buka, terus pada saat dibuka, kita hitung berapa sih jumlah kendaraan yang akan masuk dan keluar. Artinya, konsep ini nanti dianalisa sebelum pemasangan Traffic Light di persimpangan ini,” jelas Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Slamet Sentosa, Senin (30/05/2022).

Dijelaskannya, dalam percobaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak Dishub Kota Malang. Namun, juga dibantu oleh para akademisi. Itu dilakukan dengan mengcounting dan menganalisa volume kendaraan yang melintas.

“Kita juga dibantu dari pihak perguruan tinggi negeri, ada 10 mahasiswa. Kita coba untuk mengcounting, terus kemudian menganalisa, saat waktu padat seperti ini volume kendaraan yang melintas itu berapa,” imbuhnya.

Sebelum dilakukan riset lapangan dan pemasangan traffic light ini, pihaknya telah membersihkan pohon-pohon guna memperluas ruas jalan. Sebagaimana diketahui, pihaknya telah merencanakan, jika sekitar 50 meter dari persimpangan akan diperlebar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sebenarnya kita sudah melakukan riset di lapangan, termasuk pemotongan pohon. Ini kita sudah siapkan mekanismenya untuk pelebaran jalannya,” ujarnya.

Hasil dari percobaan tersebut, selanjutnya akan dianalisa dan didiskusikan ke dalam forum lalu lintas. Diantaranya, Pemerintah Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Trial itu kita lakukan dari pukul 6.30 sampai 8.30, karena itu waktu padat lalu lintas. Hasilnya nanti kita koordinasikan antar lintas, soalnya Jembatan Tunggulmas adalah milik Provinsi, sehingga kita perlu mendiskusikan itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pihak Dishub Kota Malang juga tampak telah memberikan rambu larangan putar balik di ujung road barrier. Dimana harapannya, masyarakat yang melintas tidak lantas putar balik di lokasi tersebut, guna menghindari timbulnya kemacetan. (cw2/sit)

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono pada saat bertemu Kepala Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN), L.T Handoko, di Jakarta, Rabu (23/06) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Blue economy ini butuh proses, saya melihat peranan riset itu penting. Kita harus benar-benar paham tentang ekonomi biru karena ini sangat penting,” ujar Menteri Trenggono.

Penerapan prinsip blue economy yang didukung oleh riset, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga ekosistem agar tetap lestari.

“Blue economy itu untuk kemaslahatan umat manusia. Laut itu kehidupan. Kesehatan laut itu penting, karena jika laut sehat, lingkungan sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, peran riset dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diimplementasikan di banyak segmen. Mulai dari inovasi pakan, penyediaan benih dan indukan unggul, dan alat tangkap ramah lingkungan.

Kemudian peningkatan keselamatan nelayan, hingga menyiapkan tambak-tambak berkelanjutan dengan hasil produksi yang optimal. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mengembangkan tambak superintensif ramah lingkungan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Mendengar penjelasan Menteri Trenggono tersebut, Kepala BRIN, L.T. Handoko menyambut baik penerapan prinsip ekonomi biru berbasis hasil riset dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Pihaknya mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut membahas hal tersebut. “Kami siap mendukung dan semoga ke depannya kita bisa lebih bisa mengeksplorasi laut kita lebih dalam lagi,” jelas  Handoko. (hms/kkp/aye/ed2)

Disusul dengan yang lain seperti, Gerindra 14,30 persen, Golkar 7,10 persen, Demokrat 4,5 persen. Sementara itu, ada beberapa partai yang diambang batas perliementary tresshold (PT). Seperti PAN 2,70 persen, Nasdem 1,90 persen, 1,90 persen, PPP 1,60 persen, Perindo 1,3 persen dan Hanura 1,2 persen. Serta ada juga beberapa parpol dengan tingkat keterpilihannya dibawah 1 persen, seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB dan PKPI.

Satria menegaskan, hal ini diperkuat karena masyarakat Jatim dikenal dengan masyarakat nasionalis abangan dan santri. Selain faktor sosiologis, ada juga karena faktor pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

“Ini menjadi dasar dari mengereknya elektoral parpol seperti PDI Perjuangan dan PKB mendulang suara tertinggi di Jatim. Selain itu Gerindra juga terkatrol karena sosok Prabowo,” ungkap Satria di dalam acara Talkshow dan Rilis Hasil Riset di Gedung At-Tauhid Tower Lantai 13, UMSurabaya, Kamis (24/1/2019).

Sementara itu, ditilik dari potensi konflik terhadap masyarakat Jatim di pemilu 2019, ia memaparkan seruan atas nama agama kian meninggi dengan perolehan sebanyak 40,5 persen. “Selain itu masalah penyalahgunaan perizinan 24,5 persen, isu hoax dan black campaign 13,2 persen, isu SARA 11,8 persen dan netralitas ASN dan penyalahgunaan APBD dan APBN sebanyak 10 persen,” paparnya.

Tak kalah penting, selain kedua hasil penelitian itu, PUSAD juga merilis hasil tentang potensi money politic di daerah Jatim. Satria mengatakan, money politics menjadi tantangan besar untuk menciptakan luber (lugas dan bersih serta jurdil (jujur dan adil) dalam pemilu 2019.