Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kondisi Bendungan Lahor hingga saat ini masih berada dalam kategori aman. Namun, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan.

“Alhamdulillah, kondisi bendungan sampai saat ini masih dalam kategori aman. Namun kita harus memahami bahwa usia bendungan semakin menua, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dimitigasi agar risiko di masa depan dapat dicegah,” ujar Erwando, dalam konferensi pers di Kantor Pusat PJT I, Jumat (08/05/2026) tadi.

Menurutnya, rencana pembatasan akses bukanlah respons terhadap gangguan operasional terbaru, melainkan kebijakan yang telah direncanakan sejak tabun 2025 berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu pertimbangan teknis pembatasan akses, adalah potensi dampak getaran kendaraan berat terhadap tubuh bendungan.

“Lalu lintas kendaraan dengan beban tinggi berisiko mengganggu alat pemantau sensitif sekaligus mempercepat degradasi struktur bendungan dan jalan inspeksi yang berfungsi melindungi tubuh bendungan,” katanya.

Baca juga :

Selama masa sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada April hingga Juli 2026, operasional gate portal tetap berjalan sesuai ketentuan sebelumnya. Pengaturan baru rencananya mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

“Nantinya kendaraan roda empat atau lebih tidak diperkenankan melintas di jalur puncak Bendungan Lahor, kecuali kendaraan operasional bendungan, ambulans dan kendaraan kepolisian. Sementara kendaraan roda dua tetap diperbolehkan melintas dengan pengaturan kartu akses khusus atau kontribusi pemanfaatan aset,” jelasnya.

Erwando menegaskan bahwa jalur di puncak bendungan bukanlah jalan umum, melainkan jalur inspeksi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. “Kami harus memprioritaskan keamanan bendungan terlebih dahulu dibandingkan pertimbangan lainnya, termasuk pendapatan. Kontribusi yang diperoleh dari akses kawasan ini bahkan tidak mencapai satu persen dari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan bendungan,” tuturnya.

Selain aspek keselamatan, PJT I juga mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Masyarakat yang tinggal dalam radius sekitar dua kilometer dari bendungan, pelajar, serta pelaku usaha mikro tertentu akan mendapatkan pembebasan biaya akses.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas PJT I, Agung Nugroho, menambahkan bahwa pembatasan akses juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. “Harapannya masyarakat tidak hanya melintas, tetapi singgah. Nantinya akan dikembangkan kantong-kantong parkir dan kawasan wisata baik dari sisi Malang maupun Blitar,” imbuh Agung. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa potensi kenaikan suhu udara dapat meningkatkan risiko sengatan panas atau heatstroke. Kondisi tersebut, biasanya banyak terjadi di Arab Saudi saat musim haji, namun kini potensinya sudah mulai muncul di Indonesia.

“Untuk mencegah heatstroke, masyarakat bisa membatasi aktivitas di luar ruangan agar tidak terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Untuk waktu yang aman, sebaiknya sebelum pukul 10.00 WIB atau pada sore hari karena setelah waktu tersebut suhu udara biasanya meningkat tajam,” jelas Husnul, Senin (04/05/2026) tadi.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, untuk memilah aktivitas yang benar-benar prioritas, serta menggunakan pelindung tubuh seperti payung, topi, atau pakaian yang mampu mengurangi paparan panas. Selain itu, juga diminta tetap mencukupi kebutuhan cairan tubuh meskipun tidak merasa haus.

“Minimal konsumsi air 2,5 sampai 3 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Cairan tubuh bisa hilang melalui keringat, pernapasan, maupun saat buang air kecil,” katanya.

Baca juga :

Dengan cuaca panas yang disertai hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko dehidrasi. Tingginya kelembapan udara justru tetap dapat memicu kehilangan cairan tubuh.

“Sekalipun ada hujan, dehidrasi tetap bisa menyerang. Cara paling mudah adalah menghindari paparan sinar matahari terlalu lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya heatstroke dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan serius. Kondisi panas ekstrem dapat membuat kerja jantung meningkat sehingga berisiko menyebabkan pecahnya pembuluh darah, terutama di otak.

“Banyak kasus heatstroke menjadi awal terjadinya stroke akibat paparan panas. Masyarakat dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes melitus, maupun riwayat stroke diminta lebih berhati-hati karena memiliki risiko lebih tinggi,” tuturnya.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat dianjurkan melakukan self assessment atau menilai kondisi kesehatan masing-masing sebelum beraktivitas di luar ruangan. “Perhatikan kondisi tubuh terlebih dahulu. Kalau tidak mendesak, sebaiknya hindari aktivitas di bawah terik matahari,” imbuhnya. (rsy/sit)

Program ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran kader sebagai garda terdepan pendampingan kesehatan keluarga. Pemerintah Daerah Lumajang menegaskan, bahwa upaya ini akan diperkuat secara berkelanjutan agar kesehatan ibu dan anak semakin terlindungi, sekaligus mendorong lahirnya generasi Lumajang yang lebih sehat dan berkualitas.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang hadir. Dirinya menegaskan, bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar kader mampu bertindak cepat dan tepat dalam mendampingi ibu hamil berisiko.

“Kematian ibu dan bayi masih terjadi dan sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah. Kuncinya adalah kemampuan keluarga dan kader dalam mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini sehingga penanganan bisa dilakukan tepat waktu,” katanya.

Data hingga Oktober 2025, mencatat 11 kematian ibu dan 94 kematian bayi di Kabupaten Lumajang. Sebagian besar dipicu oleh gagal napas, kelahiran prematur, serta infeksi. Kondisi ini, menunjukkan perlunya penguatan jejaring layanan kesehatan dan pendampingan intensif kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil risiko tinggi.

Baca juga :

Selain AKI dan AKB, kasus stunting juga masih menjadi tantangan serius. Meski menunjukkan tren penurunan, prevalensi stunting di Lumajang tetap masuk kategori tinggi. Salah satu penyebab utamanya, adalah gagalnya pemenuhan ASI eksklusif.

Hal ini sering kali dipengaruhi oleh pemberian MPASI terlalu dini atau pendampingan laktasi yang kurang optimal. “Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap setiap langkah kader membawa manfaat nyata bagi keluarga, terutama para ibu hamil dan Balita,” tambah Dewi Natalia.

Untuk menekan risiko tersebut, TP PKK Lumajang bersama Pemerintah Daerah Lumajang, tenaga kesehatan, kader desa, hingga kader Posyandu terus memperluas edukasi dan pendampingan. Materi yang diberikan, meliputi pemantauan kesehatan ibu hamil, penanganan tanda bahaya, pendampingan ke fasilitas kesehatan, pencegahan anemia, edukasi ASI eksklusif, hingga strategi pemenuhan gizi keluarga.

Kader PKK juga dilatih memberikan komunikasi efektif kepada keluarga, termasuk mendorong pengambilan keputusan cepat saat kondisi darurat. Pendekatan ini dinilai penting, mengingat banyak kasus terlambat ditangani karena faktor budaya, minim informasi atau keraguan keluarga dalam merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan.

Penguatan kapasitas ini, diharapkan berdampak langsung pada percepatan perubahan perilaku masyarakat. Kader sebagai agen perubahan dapat memastikan setiap ibu hamil mendapat perhatian, pendampingan dan layanan kesehatan yang memadai.

Dengan sinergi berbagai pihak, program terpadu ini menjadi landasan penting untuk menurunkan AKI, AKB, serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)

Menurut Husnul, dampak dari paparan frekuensi suara tinggi, tidak bisa dirasakan secara langsung. Gangguan pendengaran, baru mungkin terjadi setelah terpapar dalam jangka panjang dan dengan intensitas yang sering.

“Kalau sekarang kena paparan frekuensi yang melebihi batas normal, itu tidak bisa langsung. Butuh waktu dan intensitas yang lama, baru diketahui ada gangguan pendengaran,” kata Husnul, Senin (18/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, ada tiga faktor yang memengaruhi potensi risiko. Yakni frekuensi suara, jarak dengan sumber suara, serta lama durasi mendengarkan. “Kalau sehari mendengarkan 2 hingga 3 jam, maka dalam jangka 5 hingga 10 tahun ke depan bisa saja berdampak,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa efek awal biasanya hanya berupa telinga berdengung. Namun, bila terjadi berulang dalam waktu lama, gangguan pendengaran bisa muncul. Meski begitu, Husnul menegaskan perlu ada pemeriksaan medis dengan tes khusus untuk memastikan adanya gangguan tersebut.

“Kalau kasus THT itu kan sudah ada. Tetapi apa penyebabnya, itu kan sampai sekarang ini belum ada yang penyebab satu-satunya karena sound horeg. Itu belum ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk kasus penyakit THT di Kota Malang, hingga saat ini masih didominasi oleh infeksi telinga seperti Otitis Media Purulenta (OMP), lalu perilaku salah dalam membersihkan telinga, serta faktor usia. “Kalau kasus penyakit THT ya tetap ada, tetapi lebih banyak itu tadi. Kalau usia itu juga memengaruhi kualitas pendengaran sehingga, kami sarankan untuk memakai alat bantu dengar,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa dalam hal ini BPBD Kota Malang sedang menyusun peta risiko bencana. Diperkirakan akan rampung pada akhir November 2024 ini.

“Peta ini akan menjadi panduan bagi camat dan lurah untuk memahami wilayah mana yang rawan bencana, termasuk RW dan RT terdampak. Dari sana, mereka bisa menyusun jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian,” jelas Prayitno, Sabtu (16/11/2024) tadi. 

Tidak hanya itu, BPBD Kota Malang juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri dan instansi lainnya. Itu dilakukan untuk mengasesmen dan menilai seberapa parah bencana itu terjadi.

Baca juga :

“Kami melatih sekitar 40 personel dari OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DLH, hingga TNI/Polri. Dengan melibatkan mereka, harapannya nanti outputnya dapat diketahui, seperti kebutuhan peralatan dan personel yang dibutuhkan di setiap daerah terdampak bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, BPBD Kota Malang juga akan menggelar simulasi penanganan klaster bencana. Dengan melibatkan sekitar 1.250 warga yang akan dibagi ke dalam berbagai klaster, seperti pengungsian, pendidikan dan pemulihan.

“Simulasi ini akan kami lakukan besok di Lembah Dieng, dengan tujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis, sehingga mereka siap membantu jika terjadi bencana,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan tersebut, Prayitno berharap BPBD Kota Malang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan dampak bencana. Terutama yang sering terjadi di wilayah-wilayah rentan.

“Harapannya dengan kesiapan yang kami lakukan bersama ini semua siap menghadapi potensi bencana yang terjadi. Baik itu mulai dari camat, lurah, RT, RW dan warga setempat,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo, ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Kegiatan ini, juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi, Marwoto dan Tenaga Ahli Pendampingan Manajemen Risiko, Roy Martfiyanto.

Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan implementasi manajemen risiko di tingkat Kepala OPD dan camat. Hal ini, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penguatan terhadap implementasi manajemen risiko. Karena saat ini indeks manajemen risiko pada level 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum maksimal,” katanya, Sabtu (09/11/2024) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa salah satu materi penting dalam kegiatan ini adalah mengingat kembali Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Piagam Audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan pentingnya komitmen dalam pengelolaan manajemen risiko. Oleh karena itu setiap OPD diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan manajemen risiko secara maksimal.

“Kita harus berkomitmen dalam pengelolaan manajemen risiko Kabupaten Probolinggo, dan setiap OPD harus menerapkannya dengan serius. Untuk itu, kami akan terus mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis (Bimtek) manajemen risiko yang rutin dilakukan setiap tahunnya,” katanya.

Pj Bupati Ugas menugaskan Inspektorat untuk melakukan reviu mitigasi risiko pada level kabupaten dan OPD serta mendampingi Bapelitbangda untuk memastikan tindak lanjut hasil reviu mitigasi risiko di setiap OPD. “Manajemen risiko kita sudah berjalan dengan baik, namun dokumentasi yang belum rapi menjadikan penerapannya belum sepenuhnya efektif. Kita harus mengelola tantangan dan peluang ini dengan lebih baik agar tujuan pemerintah daerah bisa tercapai secara optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas mengingatkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern guna mendukung tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini juga untuk memastikan kehandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko di Pemkab Probolinggo tidak hanya berjalan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Program SPAB adalah sebuah program edukasi pengurangan risiko bencana hasil kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo. Diketahui, SPAB merupakan program prioritas nasional untuk mewujudkan sekolah dan madrasah yang aman bencana.

Di Kota Probolinggo, telah terlaksana program serupa pada beberapa satuan pendidikan tingkat menengah. Diantaranya, seperti di SMPN 10, SMPN 1 dan SMPN 5.

Pj Wali Kota Nurkholis dalam kesempatan itu menyambut baik pembukaan Program SPAB. Sebab, Kota Probolinggo juga memiliki beragam risiko bencana. Antara lain, angin gending dengan risiko pohon tumbang.

“Karena kita tahu bahwa Probolinggo ini salah satu daerah atau kota yang rawan bencana, apa lagi hari ini sudah musim angin gending yang bisa menyebabkan pohon roboh,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Pj Wali Kota Nurkholis juga berharap, melalui Program SPAB, warga di satuan pendidikan memiliki keterampilan dan keahlian dalam tanggap bencana. Serta, mampu berkontribusi terhadap lingkungan dikala bencana datang.

Baca juga :

“Ini ada pengetahuan baru tentang kebencanaan. Sehingga, nanti adik-adik meskipun masih SMP, itu bisa berkontribusi terhadap lingkungannya minimal jika terjadi bencana,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD, Sugito Prasetyo, mengatakan bahwa khusus untuk lokasi SMPN 6, dirinya telah memetakan beberapa risiko bencana yang bisa terjadi di wilayah sekitar. “Jadi SMP Negeri 6 ini dekat dengan lokasi banjir, dekat dengan lokasi kebakaran lahan, karena juga sekitarnya sering terjadi kebakaran lahan, maupun bencana-bencana yang lain. Salah satunya juga adanya banjir lahar dingin, karena di depan SMP ada juga aliran sungainya,” jelas Kalaksa BPBD Kota Probolinggo.

Salah seorang peserta dari Kelas IX, Shafira, mengatakan bahwa dirinya ingin banyak belajar tentang cara menghadapi bencana. Terutama, mengenai bencana gempa bumi yang pernah dialami oleh keluarganya.

“Misal terjadi suatu gempa, terus bagaimana menghadapinya. Karena waktu itu saya ikut webinar tentang gempa, di situ saya jadi membayangkan bagaimana pertolongan atau penyelamatan diri misal kalau ada gempa,” terang Shafira yang bercita-cita menjadi dokter gigi itu.

Pelatihan SPAB kali ini mengusung tema ‘Kenali Ancaman, Siapkan Strateginya, Kurangi Risikonya, Siap Untuk Selamat’. Hadir sebagai nara sumber, antara lain Kepala Disdikbud, Siti Romlah, anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan pegawai BPBD Kota Probolinggo. Materi yang diberikan meliputi pengenalan tentang kebencanaan, penanggulangan kebencanaan serta mitigasi bencana.

Sementara seusai membuka acara, Pj Wali Kota Nurkholis didampingi Kepala SMPN 6, David Jonatha Badra, menyempatkan diri untuk menanam bibit mangga di halaman sekolah. Termasuk, menyapa dan mengajak siswa-siswi untuk foto bersama. (kom/pix/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa izin dari pelaku usaha berbasis risiko itu nantinya akan berdampak pada iklim investasi di Kota Malang. Terlebih, prestasi investasi di Kota Malang saat ini sudah sangat baik sekali.

“Investasi di Kota Malang kemarin naiknya tinggi sekali, 100 koma sekian persen dari Rp 1 triliun. Berarti, inikan investor sudah merasa nyaman dan aman bisa investasi di Kota Malang, terutama terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko bagi masyarakat pelaku UMKM,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Selama ini, menurut Wahyu, dalam mengurus perizinan tersebut dianggap sulit oleh masyarakat. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, nantinya juga dapat memberikan pemahaman.

“Mudah-mudahan mereka paham dan yakin, sehingga masyarakat Kota Malang ini terus bisa meningkatkan usahanya di tempat masing-masing,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pengaduan Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanana Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Ni Kadek Yulie Diansari, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut difokuskan pada UMKM atau pengusaha kecil di Kota Malang. “Kami mengkhususkan untuk para pengusaha kecil yang sepertinya masih agak kurang untuk pengisian perizinannya. Selama 2024 ini ada 342 yang mengajukan dan yang paling banyak jenisnya itu di makanan,” kata Ni Kadek.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut Disnaker PMPTSP juga memberikan kemudahan dalam perizinan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha. Itu juga langsung diselesaikan pada hari ini.

“Beberapa sudah banyak yang pengajuan, ada juga yang bertanya apabila mempunyai dua usaha tapi hanya memiliki 1 NIB, nah kalau mau mengurus yang baru itu langsung kita selesaikan saat ini juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya yang menjadi kendala dalam pengurusan tersebut yaitu karena saat ini menggunakan aplikasi Online Single Submassion (OSS). Sehingga, hal itu dianggap tidak mudah oleh masyarakat apalagi bagi mereka yang gagap teknologi (Gaptek).

“Atau bisa saja mereka itu tidak tahu bagaimana cara masuk ke link tersebut dan di link itu sebenarnya semua sudah ada, dari berbagai macam ragam apapun jenis bidang usaha masyarakat. Nah ini yang menjadi kendalanya,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)