Adapun 11 program prioritas tersebut, yakni Lamongan Sehat, Pendidikan Berkualitas dan Gratis Bagi Yang Kurang Sejahtera (Perintis), Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula), Yakin Semua Sejahter (YSS), Desa Berjaya hingga Lumbung Pangan Lamongan. Lalu, Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta), UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Succes, 100 persen Pelayanan Publik Berkualitas, serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga.

“Berdasarkan dokumen RPJMD 2021-2026 dan memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur, rencana kerja pemerintah pusat sebagai wujud pendekatan dasar, perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial. Maka tema pembangunan RKPD 2024, yakni Aktivasi Perekonomian untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” ujar Bupati Lamongan.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Untuk mewujudkan tema RKPD 2024, tambah Bupati Yuhronur, akan digenjot dengan implementasi 11 program prioritas penbangunan Lamongan. “Demi mewujudkan tema tersebut, Pemkab lamongan akan mengimplementasi 11 program prioritas pembangunan sebagai akselerator/percepatan kebangkitan ekonomi sosial masyarakat,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memahami skala prioritas pembangunan. Bahwa, saat ini sudah saatnya dalam menerjemahkan program dan perencanaan keuangan menggunakan pendekatan money follow program, yakni alokasi anggaran pembangunan diorientasikan pada pencapaian program prioritas, bukan pada tugas dan fungsi.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat dituntut agar mendorong semua unsur staf mengedepankan inovasi, melakukan benchmarking dan menjalin sinergitas. “Jadikan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah. Sesungguh kunci keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang sedang kita jalani di tahun kedua RPJMD dan yang sedang kita rencanakan untuk tahun 2024 adalah kolaborasi dan responsif. Dengan gagasan-gagasan yang cemerlang dan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman maka akan mengantarkan Lamongan mencapai kejayaannya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur, mengatakan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini salah satu tujuannya yaitu mengetahui pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Lamongan. Baik melalui Sidak, reses, Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan sesuai Dapil anggota dewan.

“Pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Lamongan telah diinput dalam SIPD yang selanjutnya akan disediakan untuk saudara bupati. Saya berharap pokok-pokok pikiran DPRD dapat diakomodir dan dijadikan masukan dalam rumusan yang diprioritaskan dalam prioritas tahun 2024. Semoga Musrenbang kali ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan,” ungkap H Abdul Ghofur.

Hadir pula dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto. Dirinya menyampaikan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa capaian indikator kinerja Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,25 persen dan terhadap Perekonomian Nasional sebesar 14,26 persen. Tentunya ini semua atas dukungan seluruh daerah tak terkecuali Kabupaten Lamongan dimana pertumbuhan ekonominya 5,56 persen tahun 2022. (zen/gie)

“Dalam RPD ini dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Yaitu, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Lalu, menurunkan tingkat kemiskinan, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik hingga meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” jelas Bupati Salwa-sapaan bupati.

Berbagai strategi dan arahan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, ujar bupati, telah disusun untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, agar semua tetap berjalan dengan baik atau sebagaimana tema pembangunan ‘Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah serta Kualitas Lingkungan Hidup’.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Ditambahkannya, target pertumbuhan ekonomi 4,2 persen, penduduk miskin turun 12,50 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,11 persen dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 68,35 persen. “Upaya Pemkab Bondowoso untuk mencapai target tersebut, adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha,” jelasnya.

Upaya tersebut, lanjut Bupati Salwa, harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, yang pada tahun 2024, pendapatan daerah diperkirakan sama dengan tahun 2023. Sehingga, kekurangan pendanaan dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihak pendonor maupun swasta melalui dana CSR.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bondowoso berharap kepada semua pihak, baik BP4D, Pemprov Jatim, Bakorwil, DPRD, Forkopimda dan seluruh stakeholder, untuk terus bersinergi. Termasuk, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemkab Bondowoso dalam menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2024-2026. (zen/gie)

Kegiatan ini, penting sebagai wadah sinkronisasi, sinergi dan integrasi kepentingan. Baik bagi stakeholder pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, hingga lingkup Nasional. Pada sambutannya, Bupati Malang mengucapkan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi, sekaligus menginventarisir permasalahan-permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan sama, Bupati Malang juga menyampaikan terima kasih kepada nara sumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, dalam menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Perencanaan pembangunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Malang, diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini. Melainkan juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Perencanaan yang telah dirancang ini diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut, juga harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif, inovatif, menerapkan prinsip sustainable (berkelanjutan) serta terintegrasi dengan semua pihak,” kata Bupati Malang.

Dalam penyusunan RKPD kali ini, Bupati Malang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. “Pertama seluruh perangkat daerah agar menjabarkan visi dan misi Kabupaten Malang, dengan sebaik-baiknya. Kedua, seluruh perangkat daerah agar lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan di bidangnya. Ketiga, bahwa pada tahun 2024 mendatang, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak,” urainya.

Terakhir, dalam penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan, Bupati Malang berharap agar terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan dapat memberikan solusi terhadap beragam keterbatasan. Sehingga, mampu melahirkan perencanaan yang strategis dan tepat sasaran.

Turut hadir Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan camat se Kabupaten Malang. (pro/gie)

Diantara empat poin itu, yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan keberlanjutan. Lalu, mewujudkan kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keberagaman, serta mewujudkan transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel.

“Ini menjadi Musrenbang terakhir kami, memang perlu harus membuat penekanan-penekanan terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu, memang perlu konsistensi dan berkelanjutan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dijelaskannya, dengan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, nantinya akan meningkatkan masyarakat yang terdidik dan berkarakter. Kemudian, meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing masyarakat.

“Untuk strateginya yaitu dengan meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal, serta optimalisasi sarana digital untuk akses pendidikan. Kemudian, melakukan penguatan karakter dan nilai-nilai budaya lokal. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat, serta peningkatan daya saing dan

perluasan kesempatan kerja,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya, jika usulan yang diakomodir dalam musrenbang kini terus meningkat. Untuk tahun 2024 jumlah usulan Musrenbang ada sebanyak 6.046 dan terakomodir sekitar 52 persen.

“Musrenbang terus kami optimalkan, di tahun 2023 ada sebanyak 2.227 usulan yang diakomodir atau sekitar 45 persen, untuk saat ini 2024 terakomodir 52 persen. Dalam penentuan prioritas tentu harus dilakukan, namun demikian suara masyarakat juga diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan jika mayoritas dalam musrenbang RKPD 2024 itu lebih banyak kepada pembangunan fisik. Namun, juga pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan. 

“Pembangunan fisik itu lebih pada pembenahan jalan berlubang, kemudian drainase, dan plengsengan yang ada di sungai kecil, seperti itu,” katanya.

Dwi berharap, pada musrenbang 2024 ini, di masa terakhir kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, bisa terus meningkat, dan semakin berkualitas.

“Seperti yang disampaikan pak wali tadi, beliau juga meletakkan sistem-sistem. Sehingga, kedepan siapapun pemimpinnya bisa menjalankan RKPD itu dengan baik,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam kegiatan forum perangkat daerah. Dimana dalam hal ini, memiliki urgensi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang.

“Semoga forum ini dapat menjadi wadah koordinasi dan komunikasi yang strategis, guna menciptakan kesamaan persepsi sekaligus harmonisasi, dalam rangka persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2024,” kata Bupati Sanusi.

Perlu diketahui, bahwa dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Sekaligus, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Melalui kegiatan ini, Bupati Malang mengharapkan akan terbangun mekanisme Musrenbang yang lebih partisipatif pada semua tahapan, dengan keterlibatan aktif semua elemen kelompok masyarakat dan mewujudkan kesinambungan program-program pembangunan pemerintah. Serta, mewujudkan konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

“Acara ini untuk kepentingan masyarakat, karena kita sebagai aparatur sipil negara harus benar-benar memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dan harus mengedepankan integritas,” terang Bupati Sanusi.

Bupati Malang berharap, agar seluruh perangkat daerah nantinya dapat memahami betul terkait isu-isu strategis yang dihadapi. Serta, lebih obyektif dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2024.

“Mari kita upayakan bersama agar perencanaan pembangunan yang dirancang nantinya, tidak hanya menyelesaikan permasalahan pada saat ini saja. Namun, juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang,” imbuh Bupati Malang.

Dirinya juga menyampaikan, dari kegiatan ini diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada. Komitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan semua pembangunan, juga harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial dari pihak.

“Mudah-mudahan ini dapat kita upayakan bersama dan semoga seluruh stakeholders di Kabupaten Malang, juga dapat memahami serta memedomani hal tersebut,” tambahnya. (pro/gie)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember, Hadi Mulyono, mengatakan bahwa bahwa selama dua tahun ke belakang, perencanaan pembangunan selalu dilakukan tepat waktu. Sehingga, penyusunan APBD juga tepat waktu.

“Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Musrenbang RKPD ini, ialah untuk merancang APBD tahun 2024,” ujarnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, berharap seluruh jajaran yang hadir dalam musyawarah ini bisa menyampaikan semua usulan, saran, dan prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama pula, Bupati Hendy menyebut bahwa APBD tahun 2023 belum bergerak cepat, karena Pemkab Jember sedang melakukan strategi anggaran berimbang.

Dimana, tambahnya, apa yang dimiliki APBD harus sesuai dengan yang dibelanjakan. Hal ini, didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya (APBD 2022), Pemkab Jember mengalami defisit sebesar Rp 300 miliar.

“Jadi bapak ibu sekalian, kemarin pada APBD 2022 belanja kita Rp 4,3 triliun, sedangkan anggaran kita Rp 3,9 triliun. Jadi, defisit kita sebesar Rp 300 miliar kurang lebih. Maka sekarang, kami berlakukan anggaran berimbang, menghindari defisit lagi,” terang Bupati Hendy.

Bupati Hendy menegaskan, bahwa fungsi utama APBD adalah sebagai stimulan pergerakan ekonomi. Jadi, bukan bagian utama untuk menggerakkan ekonomi. (kom/rio/gie)

“Saya mennyampaikan beberapa capaian yang harus kita lihat bersama. Ini, untuk pijakan kita menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Kediri. Saya juga berterima kasih atas bantuan panjenengan semua terkait capaian 10 program prioritas ini,” ujar Wali Kota Blitar.

Dirinya memaparkan, capaian pertama adalah Prodamas. Ada enam bidang dengan pelatihan kerja 2022, sebanyak 2.903 dan pembangunan saluran air 151.297 meter. Kedua, service city card mencapai 4.678 penerima dari keluarga tidak mampu. Ketiga, open and clean government dengan capaian nilai SAKIP 73,12 (BB) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan tahun berturut-turut.

Kemudian keempat, ujar Wali Kota, BPJS Kesehatan mencapai 98,11 persen. Kelima, Wirausaha Baru terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS terus meningkat. Pada tahun 2021 terbit 2.583 NIB dan tahun 2022 terbit 11.584. Capain program kegiatan tahun 2022, untuk pelatihan keterampilan targetnya 3.236 peserta terealisasi 2.903 peserta dan bantuan modal dengan target 990 penerima terealisasi 1.343 penerima. Target tahun 2022, ada 42 jenis pelatihan terealisasi 37 jenis.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Alhamdulillah, kita bisa membantu warga yang kurang mampu. Sehingga warga tidak mampu ini tidak bingung lagi,” ungkapnya.

Keenam, paparnya, Home Care Kondisi Darurat Lansia dan Balita ada 748 kunjungan. Ketujuh, pendidikan gratis dan berkualitas meliputi Bantuan Sosial Mahasiswa 300 mahasiswa per tahun dengan nominal 5 juta per mahasiswa, pembagian seragam gratis untuk tingkat SD 4.880 dan SMP 5.690, English Massive 2.439 partisipan, Quran Massive 1.198 partisipan, serta bus sekolah gratis. Kedelapan, 1 RTH 1 Kelurahan realisasi sampai dengam tahun 2022 sebanyak 41 RTH. Kesembilan, Koperasi RW dengan total penerima hibah 100 Koperasi RW. Kesepuluh, telah terbentuk 20 Kampung Keren.

“Sebentar lagi akan ada bandara dan jalan tol. Kita harus tangkap peluang yang ada. Orang datang ke Kediri tidak mungkin berdiam saja mereka pasti akan cari tempat-tempat yang keren,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Kota Arief Cholisudin, mengatakan usulan di Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Kota ada 135 usulan. Pada bidang A yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, trantib, layanan umum, pariwisata budaya ada 50 usulan. Pada bidang B yang terdiri dari lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum 56 usulan. Bidang C terdiri dari perekonomian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha ada 27 usulan. Lalu berkaitan dengan hibah ada 2 usulan.

“Alhamdulillah, usulan dari Musrenbang tahun kemarin khususnya pembangunan fisik ada 18 titik terbagi di 8 kelurahan yang terpenuhi. Dari 135 usulan tahun ini akan ada 13 OPD pengampu dan nanti akan di skala prioritas,” ujarnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Wakil Ketua I DPRD Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Katino, Kepala OPD, lurah se-Kecamatan Kota, dan tamu undangan lainnya. (kom/pan/sit)

“Kitakan kota wisata, dimana pada frekuensi tertentu, volume kendaraan meningkat yang masuk ke dalam Kota Batu. Oleh sebab itu, kita perlu kantong parkir, supaya tidak terjadi macet yang disebabkan parkir liar di tengah jalan. Sehingga, dibutuhkan kantong-kantong parkir yang nantinya untuk mengurai kemacetan. Dan, kedua akan mendapatkan sumber PAD yang lebih jelas,” jelas Pj Wali Kota Batu, Kamis (09/02/2024) tadi.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Mengenai lokasi kantong parkir, tambahnya, bisa saja berada di lahan milik desa. Sehingga, nantinya untuk pengelolaan bisa bagi hasil. Karena, lahan desa jelas peruntukannya, apalagi yang dekat dengan obyek wisata.

“Kajian saya, memang di suatu lahan desa, di situ ada tempat parkir. Kemudian, rest area. Wisatawan istirahat dahulu, sebelum berangkat menuju tempat wisata. Jelas, di sini UMKM juga berjalan,” tegas Aries.

Oleh sebab itu, diharapkan di setiap obyek vital wisatawan, disiapkan kantong-kantong parkir. Terutama, memanfaatkan lahan milik desa. “Inikan kota wisata, maka perlu adanya kantong parkir. Ini nanti, yang akan menjadikan wacana ini berkembang. Mudah-mudahan rencana kerja 2024, terwujud,” papar Aries. (put/sit)

Bupati Rini Syarifah dalam sambutannya mengatakan, bahwa Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.

“Partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat agar berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” kata Bupati Rini Syarifah.

Lebih lanjut Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menyampaikan, berdasarkan isu, tantangan, hingga capaian kinerja tahun 2022 yang telah dipaparkan, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah memantapkan produktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas sosial-politik, dengan fokus pembangunan pada kualitas SDM, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” urainya.

Mak Rini menambahkan, bahwa program maupun kegiatan strategis yang dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. “Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, daya saing dan kemandirian daerah,” terangnya.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini menambahkan, mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024. Diharapkan, perangkat daerah teknis agar bergerak selaras dan terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kantong-kantong masyarakat miskin. Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran.

“Isu tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu, ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah prioritas, peningkatan kualitas SDM, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan daya saing sektor unggulan diantaranya melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir serta pengembangan sektor pariwisata dan UMKM akan menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan,” paparnya. (jar/sit/adv)