Sebagaimana diketahui, Kemenkumham RI telah melakukan konferensi pers dan menyampaikan draf RKUHP ke DPR RI. Pasal-pasal ini, dianggap mahasiswa akan merugikan rakyat karena menutup hak rakyat untuk mengkritik kinerja presiden, lembaga negara dan pemerintah.

“Hari ini sejumlah mahasiswa dari GMNI dan IMM melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD. Sebenarnya, aksi ini tidak ada pemberitahuan di kami sebelumnya. Akan tetapi, karena kita ini wakil rakyat, maka mereka harus segera ditemui,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi, Jumat (02/12/2022) siang.

Nantinya, draf RKUHP itu akan dibahas oleh DPR RI. Sehingga, masukan-masukan dari masyarakat, salah satunya dari perwakilan mahasiswa di Trenggalek, ini juga harus disampaikan. “Adapun beberapa hal yang disampaikan mahasiswa di Trenggalek, diantaranya pasal terkait penghinaan terhadap Presiden RI, Joko Widodo dan pasal terkait penghinaan lembaga negara,” imbuhnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, pasal tersebut dinilai masih baru. Dan sesuai konsep hukum yang ia pelajari, penghinaan itu berisi penistaan dan fitnah. Tetapi jika untuk lembaga negara, bentuk penghinaan ataupun penistaannya belum diketahui.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kalau mahasiswa bikin pamflet yang misalnya berisi DPRD menipu rakyatnya atau DPRD membodohi rakyatnya dan lain sebagainya. Jika hal-hal seperti ini ditindaklanjuti dengan laporan polisi dan sampai ditahan, tentu sangat tidak demokratis,” jelas Doding.

Pesan intinya, pihaknya sepakat untuk menolak jika penghinaan terhadap lembaga negara itu disahkan. Dirinya menegaskan, jika segala bentuk penghinaan itu setidaknya harus dengan perseorangan (individu). “Mudah-mudahan di DPR RI, nantinya pasal-pasal ini bisa dibahas dengan serius. Dan alangkah baiknya, jika pasal-pasal itu tidak disahkan,” terangnya.

Dari dahulu, sambungnya, memfitnah dan menista itu memang tidak diperbolehkan. Berbeda dengan pejabat publik yang harus menerima segala bentuk masukan dan kritikan dari masyarakat. “Dan ini sudah menjadi resiko kita menjadi pejabat publik,” tegas Doding.

Sementara itu, koordinator aksi, Mohammad Sodiq Fauzi, mengaku jika pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tertuang dalam UUD 1945. “Tentu pasal-pasal itu bertolak belakang dengan UU dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya,” kata Sodiq.

Oleh karena itu, dengan tegas mahasiswa mendesak kepada Presiden Jokowi, untuk menunda pengesahan RKUHP sampai RKUHP ini tidak bermasalah. “Kami juga menuntut pemerintah dan DPR untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP,” jelasnya. (mil/gie)

Melihat fenomena tidak terpuji itu, Polsek Lowokwaru pun mendatangi lokasi kejadian, guna menggali informasi dari warga, Minggu (25/09/2022) tadi. Petugas melakukan penyelidikan awal, dengan menggali informasi dari berbagai pihak.

Kapolsek Lowokwaru, AKP Anton Widodo, bersama jajaran dan warga Perumahan Patraland, melakukan pertemuan terkait kejadian ini. “Sengaja kita kumpulkan warga Patraland, Pengurus RT dan RW, untuk membahas terkait adanya dugaan diracun kucing sebanyak 4 ekor yang mati dan 11 ekor hilang,” terang AKP Anton Widodo.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskannya, bahwa pihaknya mendapat informasi dari Komunitas Cat Lovers Malang, yang mengadukan permasalahan ini. “Kami akan berupaya mencari terduga pelaku yang meracun kucing-kucing tersebut. Saat ini, warga sepakat untuk mencari solusi, bagaimana cara untuk mengurangi populasi kucing dengan cara yang lebih manusiawi. Mungkin memindahkan kucing ke daerah lain atau bisa menyerahkannya kepada komunitas pecinta kucing,” terang Kapolsek Lowokwaru.

Rapat pertemuan terkait adanya tindakan keracunan kucing yang dikecam warga tersebut, berjalan kondusif. Warga dan komunitas pencinta kucing, sepakat akan bekerja sama mencari solusi untuk mengurangi tingkat populasi kucing. Salah satunya, dengan cara memindahkan kucing yang bukan milik warga untuk diserahkan kepada komunitas pecinta kucing.

Tentang kucing yang diracun, ternyata bukan hanya kucing domestik liar saja. Melainkan juga, kucing peliharaan warga. “Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 302 KUHP ayat (2). Dengan ancaman hukuman pidana penjara selama sembilan bulan. Dengam syarat bahwa hewan itu dipelihara orang dan bukan hewan liar,” ujar AKP Anton saat dikonfirmasi Memontum.com. (gie)

Saat ditangkap beberapa hari lalu di rumahnya, B kedapatan barang-bukti (BB) berupa 1 akun judi togel online dengan saldo Rp 775 ribu. Lalu, rekapan nomer togel, ponsel, uang sisa setoran Rp 116 ribu dan tabungan BRI.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, melalui Kapolsekta Kedungkandang, Kompol Agus Siswo Hariyadi, mengatakan bahwa tersangka telah membuat akun judi online disebuah situs judi online. Kemudian, tersangka mengumpulkan nomor togel dari para penombok untuk mengikuti tombokan Sydney dan Hongkong, yang buka setiap hari. Setelah uang terkumpul dari penombok, kemudian uang ditranfer ke sebuah rekening BRI atas nama AF.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk keuntungan yang didapat B dari para penombok, yaitu jika nomor pasangan penombok muncul di setiap pasaran. Baik itu Sidney atau Hongkong. Untuk pasangan dua angka, B mendapat keuntungan Rp 20 ribu, sementara tiga angka mendapat Rp 50 ribu dan Rp 500 ribu, jika pasangan angka penombok empat angka muncul. Keuntungan itu, diperoleh persatuan Rp 1000 atau angka yang dipasang.

Penangkapan terhadap B sendiri, berawal dari penyelidikan petugas setelah mendapat informasi bahwa B telah mengecer judi togel online. Atas penyelidikan itu, petugas kemudian berhasil menangkap B di rumahnya. “Tersangka mengaku sudah 5 bulan ini melakukan aksinya judi togel online. Omsetnya sampai Rp 500 ribu. Atas perbuatannya, tersangka kami kenakan Pasal 303 KUHP,” ujar Kompol Agus. (gie)

“Jadi dengan penyusunan RKUHP, seharusnya tidak menerapkan dekolonisasi secara terbatas. Sesuai dengan tujuan awal RKUHP, yakni mengubah warisan kolonialisme Belanda seiring misi demokratisasi hukum,” paparnya.

Tidak hanya itu, para aktivis ini membawa empat tuntutan. Yaitu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang draft RKUHP terbaru. Selain itu, mendesak pemerintah dan DPR RI terbuka dalam pembahasan pasal revisi RKUHP dan melibatkan partisipasi rakyat.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Termasuk, massa meminta juga untuk menghapus pasal-pasal yang ‘membunuh’ kebebasan demokrasi untuk melindungi kekuasaan. Terakhir, melakukan pengawalan hingga tuntas terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Dalam aksi itu, mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir. Dirinya mengatakan, pihaknya akan secepatnya bersurat terkait aspirasi mahasiswa  yang menolak RKUHP. “Dalam minggu ini akan segera bersuratan ataupun nanti kalau ada waktu, saya secara langsung menyampaikan aspirasi mahasiswa,” paparnya. (dan/edo/gie)

Koordinator Lapangan Amarah, M Nizar Rizaldi, mengatakan dalam proses perancangan undang-undang tersebut, ditemui sejumlah kecacatan formil maupun materiil. “Kami nilai, di dalam RKUHP mengalami permasalahan. Seperti aspek formil, yakni minimnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan tersebut dan tidak diselenggarakan dengan konsultasi publik,” ujar Nizar.

Amarah memberikan tiga tuntutan, yakni mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan transparansi terhadap RKUHP, sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga mendesak untuk mendengarkan dan mempertimbangkan, hingga memberikan respon terhadap aspirasi yang dinyatakan oleh masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat pro-HAM dan demokrasi untuk bersolidaritas dalam mendesak pemerintah dan DPR, untuk melakukan transparansi terhadap draft RKUHP. Ini juga bakal segera disahkan pada Juli 2022 mendatang, akan tetapi belum dilakukan revisi,” lanjutnya.

Kemudian, tambahnya, kecacatan yang menjadi sorotan adalah pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 598. Di luar itu, terkait Pasal 273 dari aspek penyelenggaraan aksi massa, saat dikaji bahwa terdapat sebanyak 14 aspek yang bermasalah dari berbagai pasal di dalam R-KUHP tersebut. “Dari pasal ini, ruang demokrasi terbatasi dan pemerintah membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan ketiadaan indikator yang jelas,” katanya.

Dengan ini, menurut Nizar KUPH merupakan produk kolonial yang sudah semestinya diperbarui setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Namun, KUHP baru yang digadang-gadang menjadi pembaharuan regulasi pidana di Indonesia ini malah menjadi suatu pedang tajam yang menusuk langsung rakyat Indonesia. “Sejumlah pasal kontroversial ini jadi salah satu titik tumpu kita untuk menolak draft RKUHP. Maka dari itu penting bagi kita terus mengawal dan mengkritisinya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam aksi tersebut juga ada penampilan teatrikal dialogis, dimana ketiga anggota Amarah menggunakan topeng ketiga petinggi yang terlibat RKUHP. Diantaranya adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani, Wakil MenkumHAM, Edward O. S Hiariej dan Presiden RI, Joko Widodo. (rsy/gie)

Seminar ini menghadirkanpembicara Prof DR Otto Hasibuan SH MM, Ketua dewan Pembina DPN Peradi, Prof DR Mudzakkir, ahli hukum pidana UII, DR Herriswantoro SH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan DR Sidik Sunaryo SH MH M Hum, Dosen Fakultas Hukum UMM.

Ketua DPC Peradi Malang Dian Aminuddin SH, mengatakan bahwa latar belakang diadakannya Seminar Nasional dengan tema Advokat dan Contempt Of Court dalam RKUHP, karena adanya kerisauan. Contempt Of Court yang berkaitan dengan pengadilan, dirasa akan memiliki dampak kepada advokat dan juga jurnalis.

“Pihak yang berinteraksi dengan pengadilan bukan hanya advokat, namun juga jurnalis. RKUHP sudah ada aturan secara rinci. Seperti saat jurnalis hendak meliout harus ijin duku ke pihak pengadilan. Padahal sudang terbuka untuk umum. Kalau terbuka untuk umum, kenapa harus ijin. Begitu juga dengan advokat, dimana ruang perdebatan dan lain-lainnya dipersempit bahkan dihilangkan, ” sebut Dian.

“Kalau melanggar akan dikenakan pidana. Ini RKUHP sudah disetujui, namun belum disahkan. Masih ada waktu untuk diperbaiki. Seminar nasional yang diadakan di kampus adalah agenda rutin Peradi yang bekerja sama dengan pihak Fakultas Hukum Universitas di Malang,” ujar Dian.

Menurut Sunarjo SH M Hum, Wakil Ketua DPC Peradi Malang, mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya seminar ini memunculkan hasil untuk direkomendasikan terkait pembentukan RKUHP.

“Kami ingin berikan pemahaman bagaimana konsep pengaturan advokat dan Contempt Of Court. Advokat saat melakukan pembelaan secara profesional memang tidak ada masalah. Namun kalau ada perdebatan, misalkan di ruang pengadilan bisa dianggap Contempt Of Court, ini akan menimbulkan problem hukum,” ujar Sunarjo.

Ketua Dewan Penasehat DPN Peradi, Prof DR Otto Hasibuan SH MM mengatakan bahwa Contempt Of Court RKUHP belum waktunya diterapkan di Indonesia.

“Contempt Of Court, belum bisa dan tidak mungkin apa adanya diterapkan di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di negara lain Contempt Of Court dibuat, karena negara tersebut sudah mapan dan kemuliaan pengadilan sudah terbentuk. Jadi belum waktunya UU Contempt Of Court diterapkan di Indonesia,” ujar Otto Hasibuan.

Contempt Of Court bisa dilakukan jika kemukiaan pengadilan sudah tercipta, kemuliaan advokat dan masyarakat harus melek hukum supaya tidak timpang dan harua punya korelasi.

“UU advokat mempunya imunitas kepada advokat. Advokat tidak boleh dituntut baik pidana maupun perdata ketika beracara di pengadilan maupun diluar pengadilan,” ujar Otto.

Perlu diketahui bahwa, delik Contempt Of Court diatur dalam Pasal 281 RKUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik contempt of court, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. (gie/oso)