Keterangan itu, disampaikan Kepala Kantor Bea dan Cukai Pamekasan melalui Kepala Seksi (Kasi) Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Zainul Arifins, saat menerima audiensi dengan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi), Kamis (08/06/2023) tadi. “Sopir berinisial D, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara truk pengangkutnya, sudah kami kembalikan ke pemiliknya, karena ternyata hasil sewa,” jelasnya.

Zainul menambahkan, meski truk sudah dikembalikan kepada pemiliknya, namun tidak menutup kemungkinan akan dihadirkan ketika memasuki proses persidangan. Saat ini, kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan.

Baca juga :

“Kita masih tunggu hasil dari kejaksaan dan pengadilan dahulu,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Truk Nopol B 9581 UPA, diamankan usai mengangkut rokok bodong merek Flash di Kecamatan Burneh, Kecamatan Bangkalan, Selasa (04/04/2023) lalu. Truk tersebut, ditumpangi tiga orang. Dengan uraian satu sopir berinisial D dan kedua kernet berinisial Z dan T.

Truk tersebut, diketahui bermuatan 2,8 juta batang rokok bodong yang rencananya akan diantarkan keluar Madura. Namun, berhasil digagalkan oleh Polres Bangkalan dan dilimpahkan ke Kantor Bea Cukai Madura Pamekasan. (azm/gie)

Bupati Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang antusias hadir dalam sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. Hal ini, menunjukkan kepedulian dan dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan program pemerintah.

“Dalam sosialisasi ini, nantinya akan dijelaskan pengetahuan umum tentang rokok ilegal beserta ciri-cirinya,” ujar bupati.

Ditambahkan Bupati Mundjidah, rokok merupakan kebutuhan dari masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak bisa lepas dari rokok. Jadi, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk meminimalisir pembelian atau penggunaan rokok ilegal dalam masyarakat. Terlebih, lagi pemasukan cukai ke pemerintah cukup besar. “Untuk Kabupaten Jombang, pemasukan hasil cukai tembakau berasal dari 25 kecamatan. Salah satunya, Kecamatan Plandaan,” jelasnya.

Baca juga :

Perwakilan Kantor Bea Cukai Kediri Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Kediri, Rudi Suprianto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai serta rokok yang dilekati pita cukai tetapi palsu. Bagi orang yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sedangkan bagi pengedar atau penjual, akan dikenakan Pasal 54 serta bagi pemalsu pita cukai atau pita cukai bekas dikenakan Pasal 55.

“Sanksi bagi yang pembuat rokok ilegal dipenjara minimal 1 sampai 5 tahun penjara dan ditambah denda minimal 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Bagi pengedar atau penjual juga sama, dikenakan sanksi penjara 1 sampai 5 tahun dan ditambah denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Membuat pita cukai palsu dikenakan sanksi 1 sampai 8 tahun penjara dan ditambah denda 10 sampai 20 kali nilai cukai yang harus dibayar,” terang Rudi.

Dampak dari rokok ilegal, ujarnya, selain kepada kesehatan karena campurannya yang tidak jelas, juga untuk negara. Selain pemasukan, juga akan menyebabkan pabrik rokok legal bangkrut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Thonsom Pranggono, menambahkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Surat Edaran Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, BC 2022 tentang Pedoman Kerja sama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah. “Tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai adalah untuk meningkatkan optimalisasi alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai yang hasil tembakau. Sehingga, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya. (azl/gie)

Ketua Dear Jatim, A Faisol, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk keprihatinan Dear Jatim pada maraknya rokok ilegal di Pamekasan. Termasuk, lantaran Bea dan Cukai Pamekasan Madura, lemah dalam mengawasi.

“Ini bentuk keseriusan kami mengawal peredaran rokok ilegal di Pamekasan dan kami menuntut Bea dan Cukai Madura Pamekasan tidak berpangku tangan,” ungkapnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahwa sebelumnya pada Selasa (04/04/2023) bulan lalu, Kantor Bea dan Cukai Madura mengamankan 2,8 juta rokok ilegal merek flash. Janggalnya, bukan pemilik yang ditetapkan sebagai tersangka. Melainkan, sopir yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Hanya omong kosong. Jika tidak ada bukti konkret peredaran rokok ilegal yang sangat masif ini, kok bisa hanya sopirnya yang ditetapkan. Jika tidak berani mengungkap, Kepala Bea Cukai itu segera mundur,” tegasnya.

Sementara itu, massa aksi sendiri ditemui oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Pamekasan, Muhammad Syahirul Alim. Dalam kesempatan itu dirinya mengucapkan berterima kasih kepada Dear Jatim, atas aksi yang dilakukan. “Tentu, semua masukan akan menjadi landasan untuk melakukan yang terbaik dalam penindakan rokok ilegal di Pamekasan,” paparnya.

Dirinya berharap, industri rokok di Madura bisa maju dan legal secara keseluruhan. “Kami akan berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan bersama,” paparnya. (azm/sit)

Dalam sosialisasi peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai itu, pelaksanaan kegiatan dikemas sedikit berbeda dari biasa. Dimana, dalam pelaksanaan ini dikemas dengan rangkaian Pesta Rakyat Tradisi Ritual Panen Petik Kopi Bangelan, di Lapangan Kebun PTPN XII Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Mengawali acara, kegiatan diisi dengan tampilan kesenian tradisional, yaitu kuda lumping. Kemudian, diisi dengan sambutan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Firmando H Matondang dan Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo.

“Mohon perhatian sebentar ya. Jadi, kedatangan kami di tengah masyarakat Bangelan, adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat. Saya bersama Kantor Bea Cukai, akan memberikan pengetahuan mengenai cukai ilegal atau cukai palsu,” kata Firmando mengawali sambutannya menyapa warga.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkan mantan Kepala BPBD ini, mengapa pengetahuan cukai sangat diperlukan untuk masyarakat, yaitu karena dari hasil cukai atau pembelian rokok tersebut, hasil atau uangnya akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi, ketika rokok yang dibeli itu memakai cukai palsu, maka hasil cukai tidak masuk ke kas negara.

“Itulah, mengapa pengetahuan ini penting diberikan. jadi, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana rokok ilegal atau cukai palsu, akan dijelaskan oleh Bea Cukai,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Malang dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai beberapa rokok ilegal. Diantaranya, seperti rokok polosan atau rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai tapi palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai hingga rokok dengan pita cukai berbeda.

“Kalau bapak-ibu mengetahui mengenai ciri-ciri rokok seperti itu, mohon dibantu untuk dilaporkan kepada kami. Sehingga, kami bisa melakukan penindakan. Sekali lagi, kalau bapak membeli rokok ilegal, maka selain bapak sendiri yang dirugiakan, itu negara juga dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk menambah pemahaman masyarakat yang hadir dalam gelaran pesta rakyat mengenai sosialisasi rokok ilegal, juga diisi dengan sesi tanya jawab. Untuk masyarakat yang bisa menjawab, diberikan doorprize menarik sebagai hadiah. (sit/adv)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penanganan pencegahan peredaran rokok ilegal ini juga melibatkan Linmas. Hal itu, dikarenakan sampai saat ini masih banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

“Ciri ciri dari rokok ilegal yang tidak bercukai, diantaranya, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai (memakai pita palsu atau cetak kertas palsu, memakai pita pabrik lain), merk tidak resmi atau tidak terdaftar di Bea Cukai dan buatan pabrik tanpa izin,” kata Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, selain mencegah peredaran rokok ilegal, pihaknya juga meminta kepada masyarakat supaya menjaga kampung masing-masing. Sehingga, suasana kampung bisa tetap kondusif dan damai.

“Saya berharap, negara Indonesia bisa mendapatkan pemasukan dari sektor cukai lebih dari Rp 200 triliun. Karena, 7 persen dari total APBN negara, ditopang pada cukai rokok,” paparnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Di tempat sama, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Thonsom Pranggono, menyampaikan bahwa anggaran dari kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tercantum dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. “Peraturan-peraturan yang kita andalkan dari kegiatan sosialisasi ini, diantaranya pertama berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang penggunaan pemantauan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” ungkap Thomson.

Kedua, surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 906.21.14/SJ hal hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi modifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 atas usulan Kemendikbud dan Kemenkes.

Ketiga, SE Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nomor 03/DJ/22 pedoman kerja sarana penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Keempat yaitu peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, lembaran daerah kabupaten Jombang tahun 2022 Nomor 7 bagian A. “Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sehingga, bermanfaat besar dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya. (azl/gie)

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Zainul Arifin, mengatakan bahwa penangkapan berawal setelah adanya penyelidikan petugas terkait pengiriman dugaan rokok ilegal. Dari sinilah, petugas berhasil mengamankan sebuah truk yang dikemudikan D, saat melintas di Kabupaten Bangkalan.

“Malam itu, truk tersebut berhasil kami amankan di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 2,8 juta batang merk Flash. Informasi yang didapat, rokok itu dari Pamekasan dan rencananya akan dibawa keluar Madura,” ujarnya, Senin (10/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Masih menurut Zainul, pada saat dilakukan penangkapan, truk bernomor polisi B 9581 UPA, berisi tiga orang. Dengan uraian satu sopir berinisial D dan kedua kernet berinisial Z dan T. “Dari penyelidikan lanjutan, sopir berinisial D ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kedua kernet, wajib lapor,” tambahnya.

Zainul menambahkan, penetapan D sebagai tersangka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan pembawa dianggap memiliki. Bea dan Cukai Madura juga akan terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari lokasi pabrik dan pemiliknya.

“Pemiliknya masih diperdalam. Truk masih kami amankan dan nanti pasti kami informasikan kembali,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa media yang ingin mengabadikan barang bukti yang berhasil disita, sempat mendapat penolakan. Dengan alasan, Bea dan Cukai meminta kepada media untuk bersabar. (azm/gie)

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan cukai Pamekasan, Zainul Arifin, mengatakan bahwa kenaikan cukai tersebut sesuai dengan regulasi dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Kenaikan cukai ini sesuai dengan Paraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil termbakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris,” ungkapnya, Kamis (05/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menurut Zainul, kenaikan cukai oleh pemerintah tersebut, untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan dan membagi kenaikannya ke dalam delapan golongan.

“Rata-rata, kenaikan itu 10 persen. Cuma, berbeda seperti produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang alami kenaikan paling kecil yakni golongan 3,” paparnya.

Lebih lanjut Zainul menyampaikan, bahwa untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) kenaikannya berada di golongan 1 dengan kenaikan Rp 669 perbatang. Padahal sebelumnya, SKM berada diharga Rp 600 perbatang. “Alhamdulillah, saat ini mulai ada peningkatan. Sehingga, kami bisa memprediksi kondisi perekonomian masyarakat selama dua tahun ke depan,” jelasnya. (azm/gie)

Selain batang rokok, dalam pelaksanaan itu juga dilakukan pemusnahan tembakau iris, yang tidak dilekati pita cukai dan minuman beralkohol yang juga tidak dilekati pita cukai. “Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, bahwa salah satu konsumsi terbesar masyarakat Indonesia, khususnya warga yang berpenghasilan rendah adalah rokok,” papar Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi, Jumat (23/12/2022) siang.

Karena rokok yang legal dengan cukai, sambungnya, harganya mahal bahkan naik harganya. Maka, sasaran masyarakat mencari rokok dengan kualitas mungkin hampir mirip-mirip rasanya, namun harganya jauh lebih murah juga tinggi. Tentunya, ini memberikan celah peluang bagi rokok ilegal.

“Trenggalek bukan wilayah asal, cuma sebagian dari wilayah edar. Jadi, harapannya ini bisa ditelusuri lebih lanjut, dimana dan siapa produsennya untuk ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Karena yang kita musnahkan ini, hanya sebagian kecil dari rantai distribusi,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, mereka bisa kemudian membayar cukai. Pasalnya, ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jika niatnya memang merugikan negara dan harus dilakukan proses pidana, maka pidanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati. Artinya, kalau mau membeli rokok, maka harus yang bercukai,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Masih terang suami Novita Hardiny, meskipun kondisi ekonomi sekarang sulit, namun jauhi produk-produk yang ilegal. Untuk para pengusaha di Kabupaten Trenggalek, pemerintah telah mempermudah, kalau ingin membuat usaha.

“Namun harus sesuai prosedur. Jangan sampai melawan hukum dan merugikan diri anda sendiri serta orang-orang yang ikut kerja bersama,” tegasnya.

Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Triadi Admono, menyampaikan bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan kali ini diantaranya rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai salah peruntukannya dan dilekati pita cukai bekas yang akan dimusnahkan sebanyak 256.720 batang rokok.

Kemudian, ujarnya, tembakau iris yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1.018 gram TIS. Minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 95,2 liter. “Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 180 juta,” terangnya.

Pihaknya juga menghimbau, kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. “Karena rokok ilegal ini tidak memberikan kontribusi terhadap cukai. Sementara, pajak dari cukai nantinya akan dikembalikan kepada kabupaten setempat. Untuk itu, patuhi arahan dan aturan yang berlaku,” papar Triadi.

Pemusnahan barang bukti rokok dan barang kena cukai ilegal, itu sendiri dihadiri jajaran Forkopimda Trenggalek dan juga Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayaanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar bersama jajaran. (mil/sit)

Tenaga Fungsional Ahli Pertama Bea dan Cukai Madura, Tesar Pratama, mengatakan oprasi itu rutin dilakukan untuk pemberantasan rokok ilegal baik di toko, tempat makan, ataupun pabrik-pabrik yang ditengarai memproduksi rokok ilegal.

“Tadi malam, sekitar jam 20.00, kami melakukan oprasi rokok ilegal. Oprasi rokok ilegal ini bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman melalui jasa kiriman dan kebetulan ini di Kantor Pos Pamekasan,” katanya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menurutnya, saat dilakukan oprasi ada 25 merek rokok ilegal yang diamankan. Kemudian, petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan dan pengamanan rokok tersebut sebanyak 481.600 batang, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan Rp 343.000.000.

“Barang tersebut posisinya ada di kantor kami, sedang dilakukan penelitian lebih lanjut dan pencacahan. Dan ini terdiri dari berbagai nomer resi yang ditengarai asal menulis alamatnya untuk mengelabuhi petugas,” paparnya.

Lebih lanjut, Tesar menyampaikan bahwasanya untuk nama-nama dari 25 rokok ilegal yang diamankan tersebut belum bisa di publikasikan. Pasalnya, masih dalam tahapan untuk penelitian lanjutan dari Kantor Bea Cukai Madura.”Harapannya masyarakat jangan sampai ikut-ikutan juga mengirim rokok ilegal. Jauhi peredaran rokok ilegal, yang sangat tidak baik,” tambahnya.

Sampai berita ini dirilis, Kepala Cabang Kantor PT Pos Pamekasan saat diminta konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, belum memberikan tanggapan. (azm/gie)