“Yang jelas, sebelum dilakukan rotasi harus ada target-target yang akan dicapai oleh OPD,” tegas Pj Wali Kota, Kamis (16/02/2023) siang.

Selama kurun waktu tiga bulan lalu, ujarnya, atau mulai Januari sampai Maret 2023, akan dilihat dahulu bagaimana OPD tersebut membuat inovasinya. “Tiga bulan ini kita lihat OPD itu. Bagaimana inovasinya,” imbuh Aries.

Mengenai penilaian, tambahnya, sejak Januari 2023 sudah dilaksanakan. Sedangkan, Pemkot Batu yang menyiapkan tim penilai tersebut, dimana yang selalu memberikan pelaporan ke Pj Wali Kota.

“Sejak Januari 2023, saya juga dapat laporan dari teman-teman. Bagaimana kerja mereka (OPD) mulai Januari sampai Maret 2023. Kinerjanya, segala macam yang kita lihat. Setelah itu, baru kita lihat hasilnya setelah tiga bulan itu. Dan, dilakukan rotasi jabatan,” tegas Aries.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menanggapi rencana rotasi jabatan di OPD yang segera dilakukan Pj Wali Kota Batu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa rotasi jabatan merupakan kewenangan kepala daerah. Pj Wali Kota mempunyai analisa penilaian terhadap kinerja perangkat daerahnya, yang merupakan supporting system dalam mendukung pencapaian yang diinginkan semaksimal mungkin.

“Rotasi pejabat harus mengutamakan pada upaya perbaikan kinerja dan perbaikan sistem kerja. Menempatkan sosok leader yang visioner berdasarkan kompetensi, mampu mengarahkan dan menggerakkan. Agar, program-program yang telah dicanangkan bisa terealisasi dan membawa dampak positif untuk masyarakat,” jelasnya.

Nurochman menambahkan, DPRD Kota Batu mendukung upaya yang telah dilakukan Pj Wali Kota Batu. Supaya, terbangun sinegitas dan kompetitif dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD 2023.

“Kami, DPRD Kota Batu mendukung upaya Pj Wali Kota Batu untuk kemajuan Kota Batu,” ujarnya. (put/sit)

Salah satunya, pemakaian Perbup dalam rotasi atau mutasi itu. Jangan sampai, ketika Perbup yang digunakan tidak sesuai, maka proses pelantikan bisa mengarah pada cacat hukum. KarenaPeraturan Daerah (Perda) No. 7/2021, perubahan atas Perda No. 7/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijadikan cantolan Perbup tersebut, baru berlaku Januari 2022.

“Tidak mungkin, Perbup tersebut dibuat 01 Januari 2022. Sebab, untuk menerbitkan Perbup, harus melalui tahapan fasilitasi Gubernur. Apa tahapan tersebut bisa dijalankan menggunakan bim salabim, lalu Gubernur memberikan petunjuknya,” kata Tohari dengan nada tanya, Sabtu (15/01/2022).

Penyusunan dan pengesahan Perbup, lanjutnya, harus punya dasar hukum yang jelas. Artinya, Perda yang dijadikan rujukan sudah diberlakukan. Hal ini, diatur dalam bagian akhir Perda nomor 7 tahun 2021.

Ditambahkannya, kalau Perbup diterbitkan sebelum Perda diberlakukan, apa tidak melanggar aturan. Kalau sudah melanggar, apa pejabat yang dilantik sah secara hukum. “Kalau tidak sah, apa boleh yang bersangkutan menerima gaji dan hak-hak lainnya,” urainya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Perda nomor 7 Tahun 2021, tambahnya, berlaku sejak Januari 2022. Perbupnya sudah diberlakukan 2021. Logika hukumnya bagaimana, kok terbalik. Harusnya, kan yang terbit lebih awal Perda, baru Perbup.

“Sekali lagi saya tegaskan, jika Bupati salah dalam menetapkan keputusan, dampaknya multi efek. Mulai dari keabsahan jabatan yang disandangnya, hingga penggunaan anggaran yang tidak sah,” kritik H Tohari.

Masukan yang diberikan ini, lanjutnya, bukan karena ada kepentingan atau alasan pribadi. Tetapi, lebih untuk menyelamatkan Bupati dari jeratan hukum yang bisa menyeretnya ke pusaran pidana atau lain hal.

Ditambahkannya, sebagai mitra harusnya eksekutif proaktif melakukan komunikasi dengan legislatif. “Masa’ iya, saya meminta Perbup yang menjadi turunan Perda nomor 7 Tahun 2021 saja, kepada pada bagian hukum (Pemkab, red) hingga sekarang masih belum juga diberikan,” paparnya. (sam/zen/sit)

Hal ini diungkapkan Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos, usai mengikuti Video Conference kesiapan Pilleg dan Pilpres Tahun 2019 di Mapolres Mojokerto, Senin (24/09/2018).

“Rotasi jabatan dalam satuan khususnya Babinsa telah dilakukan untuk memenuhi kekurangan personel di beberapa Koramil jajaran Kodim 0815 Mojokerto. Ini kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan personel,” ungkapnya.

Ketika ditanya pesan untuk prajurit yang rotasi, Kasdim mengatakan bahwa Babinsa harus berperan maksimal dengan membekali diri dengan Lima Kemampuan Teritorial yang harus dikuasai. Dikatakannya sebelum dilakukan rotasi antara jabatan dalam satuan, para personel khususnya yang baru masuk ke Satuan Kewilayahan sudah menerima pembekalan bidang pembinaan teritorial, sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kasdim berharap para personel yang menempati pos baru tersebut, agar segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi wilayah binaannya, melakukan komunikasi sosial dengan unsur Tiga Pilar di desa/kelurahan, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta komponen masyarakat lainnya.

“Dengan dilaksanakannya alih tugas dan jabatan antar satuan / Koramil ini, dimaksudkan agar terwujud dinamika organisasi sesuai standar dan harapan Komando Atas, sehingga Binter dapat dilaksanakan secara maksimal,” pungkasnya.

Terpisah Perwira Seksi Personel Kodim 0815 Kapten Inf Kambali saat dikonfirmasi membenarkan, sejumlah 44 personel terdiri dari 24 Bintara dan dan 20 Tamtama telah dilaksanakan rotasi antar jabatan dalam satuan untuk mengisi kekosongan personel di Koramil jajaran.

“Sejatinya ke-44 personel tersebut sudah melaksanakan laporan korps pada Jum’at (21/09) lalu di Makodim 0815, saat itu diterima Kasdim 0815,” ungkapnya.(den/gan/yan)