Saat ini, sudah ada empat laporan polisi pada April 2023 di Polresta Malang Kota yang telah melaporkan Fitra sebagai terduga pelaku penipuan. Tidak tanggung-tanggung, kerugian para korban diperkirakan lebih dari Rp 69 miliar.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto melalui Kasat Reskrim, Kompol Bayu Febrianto Prayoga, mengatakan bahwa modus pelaku melalukan aksinya dengan mengajak para korbanya berinvestasi. “Para korban diajak investasi bidang pengadaan barang dengan diiming-imingi keuntungan yang besar. Kerugian lebih dari Rp 69 miliar,” ujar Kompol Bayu, saat rilis, Selasa (27/06/2023).

Baca juga :

Investasi yang dimaksud adalah pembelian HP. Namun saat korbannya menyerahkan uang, malah uangnya tidak kembali dan juga tidak mendapat keuntungan. “Tersangka sempat kita panggil sebagai saksi. Namun saat itu, pihak keluarganya melapor bahwa Fitra telah hilang dari rumahnya,” jelasnya.

Dalam melakukan aksinya, Fitra menawarkan dan menjanjikan bisa mendatangkan HP dan laptop dari luar negeri yang harganya di bawah harga pasaran. Namun ternyata, setelah menerima uang, Fitra tidak menyerahkan HP kepada korbannya. “Barang-bukti yang kami amankan berupa 4 rekening koran BCA atas nama Fitra, 5 bendel perjanjian kerjasama antara Fitra dan para korban, 1 slio setoran, ATM dan beberapa lainnya,” urai Kompol Bayu.

Saat ditangkap, Fitra mengaku bahwa uangnya habis untuk perputaran membayar kepada orang-orang yang berinvestasi awal kepadanya. “Pengakuan nya hasil uang tersebut digunakan untuk diputar kembali, digunakan memberi keuntungan kepada orang-orang yang berinvestesi awal,” jelasnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 372-378 KUHP.

Kepada petugas, bahwa sebelumnya Fitra telah kabar ke Jakarta. Dia mengaku saat kabur ke Jakarta, tidak izin keluarga hingga akhirnya dilaporkan sebagai orang hilang dan sempat ramai di media sosial. “Keluarga saya tidak tahu kalau saya ke Jakarta,” ujar Fitra. (gie)

Disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Batu, Endro Rizki Erlazuardi, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi  dalam proses pemberian KMK pola Keppres kepada PT Adhitama Global Mandiri oleh Bank Jatim Cabang Batu Tahun 2020, Nomor PE.03.03/LHP-691/PW13/5/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari BPKP Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah sebesar Rp 5.895.589.332,73. Sedangkan, dari total kerugian negara sebesar Rp 5.895.589.332,73, ini pada tahap penyelidikan telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp 950 juta yang diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara.

Baca juga:

Sehingga, ujarnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 161/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 12 April 2023 yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap pada tanggal 20 April 2023, dengan amar putusan yang intinya terhadap barang bukti. Sehingga, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Batu, dimana barang bukti tersebut disita.

“Jadi, hari ini kami sebagai Jaksa Penuntut Umum menyerahkan keuangan negara sebesar Rp 950 juta kepada Bank Jatim Cabang Batu. Dan, nilai Rp 950 juta ini merupakan keuangan yang tidak jadi digunakan untuk pembelian tanah. Dan, ini sebagai pemulihan keuangan negara,” terangnya, saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Proses keuangan Rp 5.895.589.332,73, jelas Endro, berasal dari lolosnya termin proyek, karena tidak dilakukan pemblokiran terhadap rekening debet untuk pembayaran angsuran kredit oleh terpidana FNS selaku penyedia operasional kredit pada Bank Jatim Cabang Batu dan terpidana F selaku Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Bumiaji, atas permintaan terpidana WP selaku debitur bersama-sama dengan terpidana JS selaku direktur PT Adhitama Global Mandiri. Sehingga, terdakwa WP dapat menarik seluruh dana termin yang ada pada rekening debet Bank Jatim dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

“Dari nilai keuangan negara yang wajib dikembalikan sebesar Rp 5.895.589.332,73 dan yang sudah dikembalikan senilai Rp 950 juta. Maka, sisa kerugian negara sebesar Rp 4.785.589.332,73, dibebankan kepada terpidana WP dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” tegasnya.

Diketahui, pada tanggal 17 Maret 2023 Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan empat terdakwa Wahyu Prasetyawan (WP), Fajar (F), Jonny Suprapto (JS) dan Fredy Nugroho Sasongko (FNS) masuk agenda pembacaan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Batu.

Dalam tuntutan itu, WP, debitur Bank Jatim dituntut 9 tahun penjara. F, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Jatim Bumiaji dituntut 5 tahun penjara. Kemudian, JS dituntut 6 tahun penjara. Dan, FNS penyelia Bank Jatim Cabang Batu dituntut 5 tahun penjara.

Dimana, empat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5.895.589.332,73, di Bank Jatim Cabang Batu. Kasus tersebut bermula, saat WP mengetahui proses tender tiga kegiatan pembangunan yang dibiayai APBN.

Yakni pembangunan gedung praktik pembelajaran Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Blitar senilai Rp 3.549.842.000, pembangunan UM Mart Universitas Negeri Malang tahun anggaran 2020, nilai Rp 7.074.357.000, lalu pembangunan gedung gelanggang prestasi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya tahun anggaran 2020 dengan nilai Rp 10.236.160.000.

Dan, WP yang tidak memiliki badan usaha lalu meminjam bendera PT Adhitama Global Mandiri milik J. Berbekal Surat Perintah Kerja (SPK), WP lalu mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Pembantu Bumiaji Kota Batu. Pihak Bank Jatim memproses kredit dengan model kredit modal kerja (KMK) pola Keppres.

Dalam prosesnya, agunan yang diberikan calon debitur tidak sesuai dengan ketentuan. Meski begitu, pihak bank tidak melakukan pemblokiran rekening debitur. Dengan tidak diblokirnya rekening debitur tersebut, menyebabkan WP dapat mencairkan seluruh termin proyek yang dibayarkan tanpa dipotong untuk angsuran kredit KMK pola Keppres. (put/gie)

Prosesi eksekusi rumah kos yang berisi 40 kamar tersebut, pun berjalan mulus. Meskipun, para pengangkut barang untuk masuk ke lokasi, harus melepas sepatu terlebih dahulu karena harus melewati Musala yang masih satu area dengan kos tersebut. Sedangkan, para mahasiswi yang tinggal di rumah kos tersebut, sebumnya telah dipindahkan ke kos-kosan milik Rupiati yang lain.

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Malang (PN Malang), Rudy Hartono, mengatakan bahwa permohonan ini diajukan sejak 22 Oktober 2022 lalu. Pengajuan ini, dilakukan oleh Sagung Mira, warga Jakarta Timur, yang memenangkan lelang KPKNL Malang 2018. Namun, pemenang lelang tidak bisa menguasai objek hingga mengajukan permohonan eksekusi.

“Kami telah melakukan berbagai prosedur sesuai SOP. Mulai dari permohonan teguran (Aanmaning) hingga pelaksanaan eksekusi. Proses Aanmaning ini sudah berlangsung dua kali, karena tidak kunjung ada tindak lanjut. Hingga akhirnya pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi,” terangnya.

Sementara itu, Rupiati terus melihat jalannya proses eksekusi. Saat bertemu wartawan, Rupiati meluapkan kesedihannya.

“Awalnya itu, saat tahun 2015, saya meminjam uang untuk pembangunan kos. Nilainya sekitar Rp 800 juta. Saya pinjam di Koperasi Delta Mandiri, karena saat itu saya tidak bisa meminjam di BRI,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa dirinya dan koperasi sepakat untuk pinjaman sebesar Rp 800 juta, dengan tenor lima tahun. Namun, saat hendak tanda tangan kontrak di atas materai, tenor diubah menjadi tiga tahun.

“Saya penghasilannya Rp 16 juta perbulan. Namun karena perubahan tenor, akhirnya untuk tagihannya Rp 40 juta perbulan. Dari mana saya mendapat sisa kekurangannya,” ujar Rupiati sambil meneteskan air mata.

Baca juga :

Setelah tiga bulan mengangsur, imbuhnya, terjadi kredit macet. “Setelah macet pembayaran, saya diminta pihak koperasi Rp 2,5 miliar. Padahal, hutang saya Rp 800 juta. Saya tidak ada dana dan baru rencananya saya lunasi Agustus 2023 ini. Setelah pembayaran dari tanah yang saya jual, namun dari pihak koperasi tetap bersikukuh melelang aset itu. Kalau tidak, ya harus membayar Rp 2,5 miliar,” terangnya.

Pada tahun 2018, proses lelang objek jaminan berlangsung dan dimenangkan oleh Sagung Mira. Rupiati merasa berat hati dengan lelang itu dan berusaha memertahankan sebisanya melalui beberapa kali gugatan.

Dirinya juga mengaku, kalau sebelumnya aset kos tersebut telah di lelang di KPKNL, tanpa sepengetahuannya. “Saya tidak tahu kalau aset itu dilelang sama pihak koperasi. Saya baru tahu saat dapat surat teguran (aanmaning) dari pengadilan. Dan beberapa hari kemarin saya dapat surat lagi, saat akan dieksekusi. Akhirnya anak kos yang tinggal di sini, saya pindahkan ke kos di Jalan Kerto Pamudji, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,” jelasnya. Dirinya mengatakan bersama kuasa hukumnya, akan tetap melakukan perlawanan.

Sementara itu, Arya Wirahadi Kusuma, kuasa hukum Sagung Mira, mengatakan bahwa pihaknya meminta pengosongan aset ini segera dilakukan. “Klien kami adalah pembeli lelang. Sudah 2 tahun tertunda akhirnya kami ajukan permohonan eksekusi,” jelasnya.

Dijelaskan, bahwa saat proses Aanmaning pihak termohon juga hadir. “Klien kami pemenang lelang. Harusnya sudah bisa menempati rumah ini. Namun selama ini masih dikuasai termohon. Bahkan uang hasil kos selama ini juga masih dikuasai termohon. Saat proses Aanmaning itu, pihak termohon juga selalu hadir. Namun saat diminta untuk dikosongkan, tidak kunjung dilakukan. Akhirnya, kami mengajukan permohonan eksekusi, karena sudah lebih dari dua tahun, tidak kunjung diserahkan ke kami selaku pemenang lelang,” jelasnya.

Terkait permasalahan hutang piutang Rupiati dan pihak koperasi, pihaknya tidak ada sangkut paut dengan permasalaham tersebut. Sebaliknya, bahwa pihaknya tidak terlibat atas masalah termohon dengan pihak pemohon lelang. Karena kliennya menang lelang yang dibuka di situs KPKNL Malang.

“Kami di sini melakukan permohonan eksekusi karena, kami memenangkan lelang. Kami memahami memang memindahkan kos tidak mudah, tetapi selama ini tidak ada upaya untuk mengosongkan dan menyerahkan ke pemenang lelang,” tambahnya. (gie)

Dalam rilis yang disampaikan, Direksi PT Gudang Garam Tbk mengatakan jika RUPS tersebut menghasilkan beberapa hal. Yaitu, menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada akhir tahun per 31 Desember 2022.

Dalam hal ini, disampaikan di rilis, juga mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2022.

Baca juga :

Direksi PT Gudang Garam Tbk juga menyampaikan atau memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan komisaris perseroan, atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan. “Itu, selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan dewan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, juga menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp 2,308 triliun sebagai dividen. Sehingga, besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp 1.200 untuk setiap sahamnya.

“Sedangkan laba yang tidak dibagikan, akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan,” imbuhnya.

Ditambahkan oleh Direksi PT Gudang Garam Tbk, bahwa pihaknya menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2023 atau penggantinya yang ditunjuk oleh dewan komisaris. (pan/sit)

“Pada Pemilu ini, kami sebenarnya menyusun anggaran mulai dari Rp 98 miliar. Namun, kami kemudian melakukan penyesuaian revisi sampai ketemu di angka 58,7 miliar,” ungkap Ketua Umum KPU Pamekasan, Muhammad Halili, Kamis (22/06/2023) tadi.

Mengenai angka itu, tambahnya, sebenarnya masih belum final. Karena, nanti KPU masih akan merencanakan untuk berdiskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

“Itu masih belum final. Karena, kami akan diskusikan dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan,” tambahnya.

Baca juga :

Halili menyampaikan, dari anggaran yang akan diusulkan itu, harapannya bisa disetujui oleh Pemkab Pamekasan. Dengan pertimbangan, mengingat persoalan anggaran ini sudah disusun seminimalis mungkin, efektif dan efesien.

“Kami masih mengusulkan ke Pemkab dan nilai itu sangat minimalis. Karena, kami memproyeksikan untuk calon di Pilkada, itu ada lima pasangan calon. Rinciannya, tiga dari gabungan usulan partai politik dan duanya lagi dari independen,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pada tahun 2024 mendatang, ada dua agenda besar akan dilaksanakan. Yakni Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, ditambah DPR RI dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Termasuk, juga ada penyeleggaraan Pilkada untuk memilih Gubernur, Wali Kota dan Bupati, pada 27 November 2024,” terangnya. (azm/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa saat ini review Brosem sudah masuk di Inspektorat. Ini sedang proses pengecekan review di Inspektorat, sehingga DPUPR saat ini masih menunggu sampai keluar. Dari sini, akan melangkah ke pelaksanaan pengadaan selama 35 hari atau hingga Juli 2023. Sehingga, Agustus 2023 pekerjaan pelebaran sudah mulai bisa dilaksanakan.

“Saat ini, kita masih menunggu review Brosem yang sudah masuk Inspektorat. Setelah keluar, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) melaksanakan pengadaan. Dari 35 hari kerja sampai bulan Juli 2023, maka Agustus 2023 sudah bisa dilaksanakan pekerjaannya dengan nilai pagu Rp 4,5 miliar,” terangnya, di Balaikota Among Tani, Kota Batu, Kamis (22/06/2023) tadi.

Baca juga :

Untuk teknik pengerjaan, ujarnya, di tahap pertama ini yang dikerjakan sepanjang 150 meter. Untuk pelebaran jalan, sungai atau saluran drainase ditutup box culvert ukuran besar dari eksisting 6 hingga 7 meter menjadi 11 hingga 12 meter.

“Pekerjaan tahap pertama ini nanti akan berlangsung selama empat bulan. Dimana dengan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar, nantinya akan mengerjakan sepanjang 150 meter. Kalau total panjang jalan secara keseluruhan, itu ada 650 meter. Jadi, sisanya tahap kedua,” tambahnya.

Mengenai total anggaran pelebaran jalan nantinya atau sepanjang 650 meter, tambah Eko, sudah diestimasi anggarannya sekitar Rp 10,2 miliar. Ini nantinya akan dikerjakan tahun depan.

“Jadi, kami berharap ini bisa rampung sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya. (put/sit)

Informasi Memontum.com bahwa saat kejadian, warung dalam kondisi sepi, karena korban istirahat pulang ke rumahnya di Desa Kecik, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun saat itu warga mengetahui api sudah membesar membakar warung kelontong tersebut.

Kanitreskrim Polsek Pakuniran, Iptu Adi Pradana, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan warga telah terjadi kebakaran di Desa Gunggungan Lor. Pihaknya kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun sayangnya warung yang jadi lokasi kebakaran sudah tidak dapat diselamatkan.

Baca juga:

“Bangunan warung yang terbuat dari kayu semua, sehingga membuat api mudah membesar. Termasuk, seperti bahan bakar seperti bensin, solar dan tabung gas LPG,” katanya.

Saat itu, tambahnya, warga sekitar warung yang mengetahui kebakaran tersebut sempat bergotong royong berusaha memadamkan api. Namun api tidak bisa dipadamkan. “Untuk dugaan masih belum ditemukan. Kami masih melakukan pendalam terkait kejadian ini,” terangnya.

Tidak ada korban jiwa dan kejadian itu. Namun, pemilik warung hanya mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp 70 juta rupiah. “Kerugian materi sekitar Rp 70 juta dan uang tunai milik korban yang ada di dalam warung sekitar Rp 23 juta. Tujuh buah dirigen berisi BBM, satu etalase berisi rokok dan 18 tabung LPG 3 kg,” paparnya. (nun/pix/gie)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah (DPKPP) Kota Batu, Bangun Yulianto, menyampaikan untuk pelaksanaan pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai pelaksanaan tender. Di sini, tinggal proses tandatangan kontrak dengan pemenang yang dievaluasi Bagian Layanan Pengadaan (BLP).

“Pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai tender dan tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang. Dan, pelaksanaan bulan depan di akhir Juli 2023,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (19/06/2023) tadi.

Baca juga :

Dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 7 miliar, menurutnya, dalam tender yang dimenangkan nilai pembangunan sebesar 20 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk membangun sekolah negeri tersebut. “Di tahap dua, ada penambahan fasilitas lapangan basket, toilet dan kamar mandi. Kemudian pembangunan ruang laboratorium dan penambahan empat ruang kelas baru,” jelasnya.

Sedangkan untuk teknik pelaksanaan pembangunan, imbuh Bangun, akan dibahas saat melaksanakan Pre Construction Meeting (PCM) yang menghadirkan Dinas Pendidikan supaya sama-sama mengetahui agar tidak menimbulkan gangguan kegiatan belajar mengajar. “Ya, yang jelas kami berharap tahun ini sudah selesai. Karena, masih ada tahap ketiga seperti pembangunan musala dan kantin,” ujarnya.

Plt Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Batu, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa rencana proses pembangunan tahap kedua, dipastikan sedikit-banyak akan mengganggu keberadaan siswa saat kegiatan belajar mengajar. “Ya kalau dibilang mengganggu, pasti mengganggu. Oleh sebab itu, kami ingin koordinasi dengan pihak yang membangun untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak,” paparnya.

Diketahui, Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra konstruksi atau rapat persiapan pelaksanaan adalah rapat yang membahas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan. Termasuk, menyatukan pengertian terhadap seluruh isi dokumen kontrak dan membuat kesepakatan atas hal-hal yang belum terdapat dalam dokumen tersebut. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani terkait penambahan jalur keselamatan Klemuk. Dimana, pihak Perhutani tidak mempermasalahkan bila Pemkot Batu melakukan pembangunan jalan tersebut untuk pelayanan publik.

“Jadi, kami sudah koordinasi dengan Perhutani terkait penambahan jalur keselamatan. Dan, tidak ada masalah selama untuk pelayanan publik,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (16/06/2023) tadi.

Baca juga :

Untuk lahan yang dibutuhkan, menurut Aries, diusulkan pergeseran tanahnya memang agak panjang. Tetapi, tidak lebih dari sekitar 30 meter. “Nanti kita bangun jalur keselamatan kanan dan kiri. Lalu, kita tambah jalan kejut supaya pengguna jalan menyadari berapa besar atau tinggi kecepatannya. Dari perhitungan, di sini kita anggarkan Rp 1 miliar. Paling tidak, bulan depan sudah mulai pelaksanaan,” tegasnya.

Adm Perhutani KPH Malang, Loesy Triana, mengatakan Perhutani akan mendukung setiap program dan langkah untuk kebaikan dan penyelematan pengguna jalan serta pembangunan fasilitas umum. Dalam pengertian, menyetujui keinginan Pemkot Batu yang membuka jalan jalur keselamatan di kawasan Klemuk yang rawan terjadinya kecelakaan.

“Kami sudah menerima surat dari Pemkot Batu. Dan, kami menyetujuinya untuk pembuatan jalur keselamatan di jalan alternatif Klemuk. Tetapi, saya memang belum melihat lokasi pembangunannya,” jelasnya. (put/gie)