Memontum Sidoarjo – Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo memberi deadline Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo agar segera mengoperasionalkan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern Krian, Sidoarjo pada akhir Tahun 2020. Meski sudah selesai dikerjakan, proyek yang memakan anggaran senilai Rp 13,9 miliar yang dikerjakan PT Anugerah Konstruksi Indonesia itu hingga kini belum dioperasionalkan.

Salah satu kendalanya, adalah tidak bisa digunakannya mesin potong yang bernilai miliaran rupiah.

“Kami mentarget RPH modern itu bisa beroperasi maksimal akhir Tahun 2020. Karena proyek RPH Modern Krian ini menjadi salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi C. Bahkan kami sering menanyakan ke dinas terkait, kapan bisa beroperasi. Harusnya Maret 2020 lalu sudah bisa beroperasi,” terang Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno kepada Memo X, Selasa (11/08/2020).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo mengungkapkan berdasarkan hasil beberapa kali hearing maupun inspeksi mendadak (sidak), terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan proyek itu. Padahal, anggarannya yang sudah masuk sejak APBD Tahun 2018 itu cukup besar menyedot APBD Sidoarjo.

“Misalnya adanya dugaan masalah tarik menarik yang tidak ada ujungnya soal Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang hingga kini belum clear (selesai). Begitu juga masalah mesin belum selesai. Entah bisa dioperasionalkan atau belum,” tegasnya.

Karena itu, politisi PDIP ini meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar bekerjasama dengan baik agar RPH Modern itu bisa segera beroperasi. Selain itu, juga agar segera memanggil tim ahli untuk menentukan langkah proyek yang ada di pusat Kecamatan Krian itu. Tujuannya agar tim ahli bisa memberikan rekomendasi harus mengambil langkah seperti apa selanjutkan agar bisa dioperasionalkan.

“Sekarang kami memberi deadline ketat kepada dinas (OPD) terkait untuk menuntaskan proyek itu. Kami minta akhir Tahun 2020 ini harus tuntas semua dan bisa dioperasionalkan,” pintanya.

Sementara harapannya, kata Suyarno jika RPH Modern cepat selesai dan bisa beroperasi maksimal maka dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas itu tentunya juga bakal menunjang pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. “Khususnya untuk sektor peternakan dan perdagangan,” tandasnya. (wan/syn)

Dalam rapat tertutup di Pendopo Delta Wibawa ini juga dihadiri Sekda Kabupaten Sidoarjo, Achmad Zaini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Handayani, Kabid PUPR Yudi Kartikawan serta tampak hadir anggota DPRD Sidoarho, Achmad Amir Aslichin serta Pengembang Perumahan Pondok Jati, Susilo.

Sekda Kabupaten Sidoarjo, Achmad Zaini secara ekplisit membenarkan rapat ini memang membahas tukar guling RPH Krian.

“Memang kami membahas tukar guling ini dilanjutkan atau bagaimana,” katanya. Karena masih belum matang, lanjut mantan Kepala Bappeda ini belum ada yang bisa dijelaskan.

“Belum matang semuanya soal (RPH) itu,” imbuhnya. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Sidoarjo, Handayani memilih bungkam.

“Sudah, jangan tanya soal (RPH) itu lagi,” pintanya.

Sementara itu, sejumlah kalangan anggota DPRD Sidoarjo menangapi skeptis rencana tukar guling ini. Salah satunya Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Hadi Subiyanto yang juga anggota Komisi B DPRD Sidoarjo. Alasannya, program lainnya yang prioritas belum selesai dijalankan, sudah muncul masalah rencana baru lagi.

“Dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2017 tukar guling harus dengan persetujuan DPRD. Itu sudah pasti akan membutuhkan persetujuan dewan. Jangan sampai ada masalah baru. Undang-undang jangan kalah dengan omongan,” tandasnya. (wan/yan)