“Sebelum disembelih, kita data sebelumnya. Jadi, masyarakat bawa kambing langsung di data. Untuk sementara, kalau hari ini kita batasi karena Prokes dan berjumlah 68 ekor sapi serta dimulai jam 07.00,” kata Plt Dirut RPH Surya, Muhammad Faiz, Selasa (20/07) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu, untuk mencegah kerumunan, pemilik hewan kurban akan dipanggil sesuai nomor urutan. “Begitu selesai, pemilik sapi kita panggil sesuai nomor urutnya. Jadi,.kita batasi untuk pengunjungnnya,” ujarnya.

Masih menurut Faiz, hal ini dilakukan untuk mempermudahkan pemilik kurban, yang ingin melihat secara langsung proses pemotongan. Pihaknya telah mempersiapkan ruang tunggu, untuk pemilik hewan kurban tersebut.

“Masyarakat kita batasi untuk tunggu. Ruang tunggu yang kita siapkan menggunakan cctv. Ada layar televisi juga, agar masyarakat bisa melihat sembelihan. Saat dikemas, lalu dipanggil namanya, mau dibawa sendiri atau kita antar ke alamat, jadi betul kita melayani masyarakat, termasuk pengantaran tidak ada ongkir,” paparnya.

Sementara itu, telah ditemukan dua ekor sapi yang dibuang, dikarenakan terkontaminasi. Sebab, ditemukan cacing yang ada di hati.

“Kebanyakan paling banyak di hati, kalau dagingnya tidak masalah. Kalau dimasak, diatas 100 derajat dia mati,” terang Muhammad Faiz.

Salah satu warga, Bobby (37) yang juga daftar pemotongan satu ekor sapi miliknya, mengaku proses pemotongan di RPH sangat cepat.

“Saya yakin aja potong di RPH, sesuai protokol kesehatan dan terjamin halal juga. Serta cepat pemotongannya ada cctv, juga bisa melihat pemotongannya dan sangat cepat,” kata Bobby. (ade/ed2)

Rio Pattiselano, anggota Komisi B memandang bahwa situasi yang terjadi di RPH tersebut bersifat kolektif kolegial.

“Seluruhnya tidak bisa dibebankan pada direktur utama. Harus dilihat semua secara komprehensif, bahwa segala sesuatu pasti bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluar,” kata Rio setelah hearing di ruang Komisi B, Senin (21/1/2019).

Menurut Rio, ketika terjadi sebuah ketimpangan ataupun masalah seperti higienitas dan surat dari provinsi yang tidak diteruskan dan berakhir pada mundurnya dirut, seharusnya direksi lainnya (Direktur Jasa dan Niaga serta Direktur Keuangan PD RPH) pun juga harus mundur. “Kesalahan yang tidak hanya terdapat pada Dirut, tetapi terdapat indikasi, adanya ke tidak berhasilan dalam manajemen bersama,” ujarnya.

Selain itu Rio mengatakan, jika leader dari sebuah BUMN ataupun BUMD merupakan keseluruhan sistem. Bahkan ia juga mengajukan pertanyaan pada badan perekonomian dan hukum, apakah memang ada hukum yang dapat memberi landasan atas kasus ini.