Total dari 60 Kades tersebut, masing-masing berasal dari 6 desa di Kecamatan Glagah, 5 desa di Kecamatan Paciran dan masing- masing 4 desa dari Kecamatan Turi, Tikung dan Kecamatan Karanggeneng. Kemudian, masing-masing sebanyak 3 desa dari Kecamatan Deket, Sekaran, Pucuk, Maduran, Babat, Sugio dan Kecamatan Solokuro.

Selanjutnya, 2 desa dari Kecamatan Sukorame, Mantup, Ngimbang dan Kedungpring. Serta 1 desa masing-masing dari Kecamatan Brondong, Laren, Kalitengah, Karangbinangun, Kembangbahu, Bluluk dan Kecamatan Sukodadi.

Dihadapan seluruh Kades periode tahun 2022-2028 itu, Bupati Yuhronur mengarahkan agar kepala desa segera menyusun program pembangunan desa yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang akan dilaksanakan 6 tahun ke depan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Setelah melewati proses perjuangan panjang, pada hari ini patut kita syukuri bahwa jabatan ini adalah amanah. Sehingga, harus dijalankan sebaik-baiknya. Setelah ini, Kades harus membuat RPJM Desa, yang isinya adalah sebagai perwujudan dari pembangunan desa yg akan dilakukan 6 tahun kedepan sebagaimana janji-janji kampanye,” ujar Bupati Yuhronur, Minggu (14/08/2022) tadi.

Untuk itu, dirinya mendorong RPJM Desa tetap berpedoman pada visi misi RPJMD Lamongan 2021-2026. Yakni, Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

“Desa- desa ini harus menjadi satu kesatuan. Sehingga, program yang dilakukan beriringan dengan kabupaten,” lanjutnya.

Bupati Yuhronur juga menjelaskan, melalui berbagai program prioritas seperti Jamula (Jalan Alus dan Mantap Lamongan), program Perintis (Pendidikan berkualitas dan gratis), Lumbung pangan hingga Penguatan UMKM serta tujuh program prioritas dapat menginspirasi para kades untuk memunculkan potensi masing-masing desa dan menjadi desa mandiri.

Selain memunculkan potensi desa, pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur mengajak para Kades untuk cekatan dalam merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada warganya. “Kades harus cekatan ketika warganya ada yang tidak mampu ke pusat kesehatan. Sehingga, bidan desa harus sigap datang ke rumah. Begitu pula merespon warganya yang sosial ekonominya kekurangan, itu jangan sampai ada warganya yang tidak sekolah. Segera catat untuk dilaporkan dan dicarikan solusi,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, M Zamroni, secara terpisah menjelaskan bahwa dalam Pilkades serentak, terdapat 61 Kades terpilih. Namun, seorang Kades belum bisa dilantik karena masa jabatannya baru berakhir November mendatang. Sedangkan dari jumlah tersebut, masih didominasi Kades laki-laki dan hanya ada tiga Kades perempuan. (zen/sit)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Drs Suwadji SIP MSi mengatakan, jadwal tersebut maju lebih cepat dari perkiraan sebelumnya bulan Oktober 2019 mendatang.

“Pelantikan diajukan karena kades terpilih bisa fokus menyusun menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) sebagai perwujudan dari visi dan misi para kades lebih awal,” beber Suwadji.

Ditambahkan Suwadji, selain RPJMDesa, dokumen lain seperti dokumen rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2020 juga menjadi pekerjaan rumah bagi kades terpilih.

“Dokumen RPJMDesa adalah dokumen wajib yang dimiliki pemerintahan desa. Fungsinya sebagai pedoman dalam pembangunan di wilayah kades masing-masing,” jelasnya.

Lanjut Suwadji, proses penyusunan berbagai dokumen tersebut butuh waktu dan ketelitian.

“Diwajibkan selesai di akhir tahun ini. Makanya, pelantikan Kades Terpilih kami majukan,”ungkapnya.

Disisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang menyebut seluruh aduan keberatan hasil Pilkades Serentak 2019, tak bisa mempengaruhi tahapan berikutnya.​ Yakni, penetapan calon kepala desa terpilih. Ada 9 pengaduan keberatan hasil Pilkades Serentak.

“Dari pengaduan keberatan itu oleh Plt Bupati Malang, Sanusi​ sudah dijawab. Dari 9 pengaduan itu, tidak mempengaruhi tahapan berikutnya, yakni proses pengesahan calon terpilih,” beber Suwadji.

Jawaban Plt Bupati Malang itu merujuk pada Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang direvisi dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pilkades. Ia menegaskan sleluruh proses pelaksanaan Pilkades serentak telah dilakukan sesuai regulasi.

“Seluruh prosesnya dilakukan sesuai tahapan. Panitia sudah menetapkan calon yang terpilih, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah mengajukan calon terpilih ke bupati. Tahapan saat ini proses penetapan SK (Surat keputusan) hingga nanti pelantikan,”pungkasnya. (Sur/oso)