Memontum Malang Kota – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, menggelar ‘Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023’, Rabu (2/12) tadi. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang itu, dilaksanakan untuk menindaklanjuti penerbitan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Wakil Wali Kota Malang, H Sofyan Edi Jarwoko, yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa latar belakang forum tersebut dilaksanakan, pertama berkaitan dengan perubahan dalam peraturan. Kemudian, juga karena nomenklatur program. Apalagi, kondisi pandemi saat ini sangat membutuhkan penyesuaian dan menyelaraskan program tingkat nasional maupun provinsi.

Keadaan pandemi yang belum tahu kapan ujungnya, tambah Wawali Kota Malang, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian perubahan RPJMD. “Covid-19 sangat berdampak terutama di sektor ekonomi dan itu membuat pemerintah mengambil langkah recovery ekonomi. Hal itu, merescedule semua program yang selama ini diasumsikan dalam kondisi normal,” kata Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang.

Ditambahkan Bung Edi, RPJMD disesuaikan supaya rencana pembangunan Pemkot Malang, lebih rasional. Karena, hal tersebut juga mempertimbangkan aspek kondisi yang tengah dihadapi.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, turut menambahkan mengenai penekanan perubahan RPJMD, ada pada program kegiatan dalam perangkat daerah. “Lebih pada perubahan target kinerja. Karena, ini melihat kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan saran dan masukan dari peserta forum konsultasi publik ini,” jelasnya. Dalam pelaksanaan itu, selain diikuti OPD juga anggota DPRD Kota Malang. (cw1/sit)