Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa RPJMD tersebut telah melalui pembahasan bersama dan dipastikan telah layak untuk ditetapkan sebagai dokumen pembangunan lima tahun ke depan. “Ini dari Pansus sudah menyampaikan, artinya setuju dan layak RPJMD ini ditetapkan sebagai dokumen pembangunan Kota Malang lima tahun ke depan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menanggapi proyeksi postur APBD Kota Malang yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun dalam dokumen RPJMD, Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa angka tersebut merupakan bentuk prediksi. Itu juga, sebagai perhitungan awal berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“Ya, ini kan prediksi. Kami menghitung, kira-kira dengan kemampuan Rp 4 triliun itu bagaimana. Saya juga betul-betul mempertimbangkan kondisi Kota Malang sampai lima tahun ke depan. Toh nanti akan ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang akan mendetailkan bagaimana program itu bisa direalisasikan. Karena program-program tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pembiayaan yang cukup,” jelas Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Ketua Pansus RPJMD, Suryadi, menegaskan bahwa angka dalam dokumen tersebut tidak bersifat final. DPRD akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target yang ditetapkan dalam RPJMD bisa tercapai.

“Pagu yang ditetapkan dalam RPJMD bukan harga mati. Kita akan terus menggali potensi PAD. Sebelum pandemi Covid-19, postur APBD kita pernah mencapai Rp 2,7 triliun. Sekarang, dengan pemulihan ekonomi yang sudah berjalan cukup baik, kami optimis bisa kembali di atas Rp 3 triliun. Syukur-syukur bisa sampai Rp 4 triliun karena ini rencana jangka panjang lima tahun ke depan,” ucap Suryadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pagu indikatif telah ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun per tahun secara bertahap. Angka tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, termasuk pendanaan program unggulan Wali Kota.

“Kami juga memposisikan pagu indikatif di RPJMD sudah berada di angka Rp 1,1 triliun setiap tahunnya secara berjenjang. Tahun 2025 dan 2026 sudah ditetapkan keseluruhannya. Dana transfer dan PAD dijadikan satu kesatuan untuk membentuk optimisme, sehingga kami optimis proyeksi ini bisa dicapai,” tambahnya.

Terkait strategi peningkatan PAD, Suryadi menyebut bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi akan terus dilakukan. Tentu juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Beban ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tetapi juga DPRD, masyarakat dan wali kota. Harus ada kolaborasi agar proyeksi itu menjadi target yang bisa dicapai bersama,” katanya.

Lebih lanjut Suryadi menjelaskan, bahwa visi-misi Wali Kota Malang telah terakomodasi dalam RPJMD 2025-2029 melalui lima program prioritas. Program-program tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yakni percepatan transformasi sosial dan percepatan transformasi ekonomi.

“Transformasi sosial di antaranya mencakup program seragam gratis untuk pelajar, sementara transformasi ekonomi mencakup program Rp 50 juta per RT. Semua itu telah kami tuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) di masing-masing OPD,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Harapannya, forum ini dapat memberikan masukan-masukan yang berharga, serta dapat mengkritisi poin-poin yang kami sepakati. Sehingga RPJMD yang dihasilkan merupakan kesepakatan kita semua dan kesepakatan para tokoh,” kata KH Kholilurrahman, saat memberi sambutan FKP RPJMD di Mandhapa Aghung Ronggosukowati.

Dikatakannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan partisipasi ruang kepada masyarakat, guna memberikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029. “Kami berharap kepada peserta, untuk memberikan masukan dan arahan melalui link aplikasi yang telah disediakan oleh panitia,” tambahnya.

Baca juga :

Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan visi dan misinya, saat memberikan perayaan dalam acara tersebut. Yaitu ‘Bangkit bersama menuju Pamekasan maju”. Visi itu, kemudian dijabarkan dalam empat misi.

Pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Kedua, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal.

Ketiga, mengurangi risiko bencana daerah melalui rekayasa infrastruktur dan rekayasa lingkungan. Dan yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Masing-masing misi tersebut diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari visi ‘Bangkit Bersama Menuju Pamekasan Maju’ tidak akan terwujud tanpa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait,” terangnya. (azm/sit)

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, saat membuka Forum Konsultasi Publik RPJMD mengatakan bahwa dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan mendapat hasil yang maksimal. “RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Situbondo, selama lima tahun ke depan. Untuk itu, dari hasil konsultasi publik ini, diharapkan mendapat susunan dokumen RPJMD yang maksimal,” kata Mas Rio-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, di dalam dokumen RPJMD ini, bukan hanya sekedar sebuah dokumen perencanaan. Tetapi, merupakan komitmen bersama untuk membangun Situbondo Naik Kelas.

“Siapapun yang menjadi kepala daerah di republik ini, maka harus mampu menyusun RPJMD dengan baik sebagai landasan untuk mengambil kebijakan,” tambahnya.

Mantan Direktur Konsultan Politika Research and Consulting ini menegaskan, bahwa yang paling penting dalam proses penyusunan RPJMD ini mendapat kesamaan visi. “Selain itu, kesamaan sudut pandang dalam melihat. Kalau pandangannya tidak sama, maka untuk melihat sesuatu selalu berbeda,” imbuh Bupati Rio.

Baca juga :

Salah satu tujuan dalam merumuskan RPJMD ini, sambung Mas Rio, yakni Situbondo Naik Kelas. “Sejak saya merantau selama 20 tahun lamanya, Situbondo begini-begini saja dan tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, saya berharap rumusan RPJMD ini harus di susun dengan tepat dan baik untuk menuju Situbondo Naik Kelas,” tegasnya.

Untuk Situbondo Naik Kelas, sambung Bupati Rio, mindset dalam menyusun kebijakan merupakan hal yang penting. “Mindset birokratis kita harus segera dirubah agar dinamis. Jika tidak segera dirubah, maka Situbondo akan begini-begini saja. Oleh karena itu, penyusun dokumen RPJMD ini penting untuk mengambil kebijakan 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Mas Rio, mengatakan jika beban berat yang dihadapi sekarang, yakni pembayaran atau gaji para guru dan tenaga kesehatan (Nakes) yang tidak manusiawi. “Coba bayangkan, gaji guru dan Nakes, saat ini hanya dibayar Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. Nominal ini, kalah dengan gaji dengan tukang dan kuli bangunan. Sedangkan, gaji guru yang ikut mencerdaskan anak bangsa hanya di gaji sekecil itu,” jelasnya.

Untuk itu, imbuh Mas Rio, kepada Plt Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, agar menaikan gaji guru dan Nakes sesuai UMK Situbondo. Apabila tidak mampu menyesuaikan dengan UMK, maka kenaikan gaji guru dan Nakes disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Saya tidak mau tahu, tahun ini gaji guru dan Nakes harus naik,” tegas Bupati Rio. (her/gie)

Hal itu, diungkapkan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Convention Hall, Selasa (11/03/2025) tadi. “Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kita semua, untuk menyusun arah pembangunan yang tepat guna, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Mas Dhito.

Dirinya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri, selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh pada 2023, pertumbuhan ekonomi pada angka 4,53 persen atau meningkat menjadi 4,95 persen di tahun 2024. “Tentu harapannya di 2025, bisa mengejar di angka lima koma,” ungkapnya.

Kemudian, imbuhnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,68 persen di 2023 menjadi 75,18 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini, juga diimbangi dengan angka kemiskinan yang berhasil ditekan dari 10,72 persen menjadi 9,95 persen.

Baca juga :

Khusus persoalan kemiskinan ini, Mas Dhito menargetkan di periode keduanya, Kabupaten Kediri sudah tidak ada lagi kemiskinan yang tergolong ekstrem. “Lima tahun ke depan, miskin ekstrem harus tidak ada. Apalagi, miskin absolut,” tegasnya.

Pada sektor pelayanan publik, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan inovasi. Salah satunya yang kini tengah tahap penyelesaian, yakni pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Capaian itu, diharapkan tidak menjadikan jajaran di pemerintahan lengah. Pasalnya, masih banyak tantangan yang dihadapi ke depan baik dalam pengentasan kemiskinan termasuk pula penurunan stunting.

“Stunting ini tidak hanya stuntingnya yang turun. Tetapi juga pertumbuhannya tidak bertambah (zero growth stunting),” tambahnya. (kom/pan/gie)

Berbagai capaian indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) tahun 2021 hingga 2026, itu diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2022 sebesar 5,56 persen melampaui Provinsi Jatim dan nasional. Rasio menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat menurun yakni pada angka 0,273 persen. Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 15.740 jiwa, IPM meningkat yakni sebesar 74,02 persen masuk kategori tinggi,” jelasnya.

Pihaknya juga menyebut, kualitas peningkatan yang lain hingga Lamongan berada di level dunia. “Indeks kualitas layanan infrastruktur sebesar 77,89 persen masih kategori baik. Indeks kesalehan sosial terealisasi sebesar 86,77 persen melebihi target, indeks reformasi birokrasi meningkat dari B menjadi BB dengan nilai 70,02 persen, menunjukkan tata kelola pemerintahan Lamongan sudah berlevel dunia,” kata Bupati Yuhronur di rapat paripurna.

Dijelaskan Bupati Yuhronur, saat ini nilai tukar petani pada tahun 2022 terealisasi sebesar 109,26 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan tingkat kesejahteraan petani terus meningkat. “Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya sebesar 4,50 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,05 persen, indeks daya beli sebesar 0,748 persen meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian meningkat, pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan meningkat, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan meningkat,” bebernya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, persentase peningkatan realisasi investasi sebesar 27,76 persen atau menunjukkan semakin membaiknya perekonomian Lamongan. Jumlah pengeluaran wisatawan terealisasi sebesar Rp 462 miliar. Indeks pendidikan tahun 2022 sebesar 0,667 persen atau meningkat dibanding tahun 2021.

Begitu juga dengan indeks kesehatan, indeks ketahanan daerah, indeks kepuasan masyarakat dan indeks SPBE yang masuk kategori baik. SAKIP Lamongan yang tetap dalam predikat A, predikat opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), maturitas SPIP level 3, dan presentase peningkatan desa mandiri yang juga meningkat.

“Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2022 ini juga dibarengi dengan berbagai apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan lembaga non pemerintah. Rekomendasi dari DPRD juga sudah kita tindak lanjuti, yang salah satunya ini terkait pencarian atlet sejak dini hingga permasalahan jalan,” tambahnya.

Terkait pendapatan daerah pada tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp 3,063 triliun dan terealisasi Rp 2, 948 triliun atau tercapai 96,26 persen. “Belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp 3, 381 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,188 triliun atau 94,29 persen,” jelasnya.

Begitu juga penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp 355,087 miliar, terealisasi 99,74 persen atau sebesar Rp 354,152 miliar. “Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan teralokasi sebesar Rp 37,321 miliar, terealisasi Rp 26,200 miliar atau sebesar 70,20 persen. Sehingga, pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp 317,766 miliar, terealisasi sebesar Rp 327,952 miliar atau 103,21 persen,” terangnya. (zen/sit)

“Pertama, melalui program Meg Preneur, Pemkab berupaya membangkitkan semangat wirausaha bagi milenial dan santri melalui inkubasi bisnis. Sementara untuk menjawab kebetuhan talenta muda yang menginginkan ruang berkreasi, Pemkab melalui program Meg Hub menyediakan Co-Working Space. Selain itu, ada juga program Yakin Semua Sejahtera, Program yang difokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KRTP),” terang Wabup Rouf.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkan Wabup Rouf, Pemkab juga menelurkan program Desa Berjaya, dimana melalui program ini diharapkan status desa mandiri semakin meningkat. Sementara program kelima, yakni Perintis, melalui program perintis pemkab menggelontorka bebasiswa disemua jenjang pendidikan mulai dari SD higga S2, serta beasiswa khusus Hafidz.

“Semua program ini akan bisa terlaksana dengan baik, karena kolaborasi semua pihak. Untuk itu, mari kita bekerja untuk terwujudnya Lamongan yang Berkeadilan,” papar Wabup. (zen/sit)

Juru bicara (Jubir) Gabungan Lima Fraksi, Hadi Prianto, menyampaikan bahwa ada beberapa pendapat yang perlu mendapat perhatian. Sehingga, dapat mencapai kemaslahatan Kabupaten Situbondo.

“Sehubungan dengan adanya perubahan perampingan OPD, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap target sasaran sebagaimana RPJMD sebelumnya. Untuk itu, perlu secara jeli melakukan singkronisasi, penyesuaian target capaian di masing masing OPD. Khususnya, OPD yang sudah dilakukan perampingan,” kata Hadi.

Kemudian, tambah Hadi, kontrak kinerja harus lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran yang mana harus ada perjanjian kontrak kerja dari kepala dinas dan eselon yang ada dibawahnya. Hal itu dilakukan, agar dapat mengukur dan memantau target yang kurang maksimal.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Di lain pihak, juru bicara (Jubir) Fraksi PKB, H Tolak Atin, menyampaikan pendapat fraksinya. Diantaranya, berharap penyampaian informasi terkait kontrak kinerja, harus dibangun antara kepala daerah dan masing masing kepala OPD. Ini bisa dicantumkan pada perubahan selanjutnya.

“Bupati harus memberikan ruang yang sama kepada OPD. Dalam artian semua OPD yang mempunyai keinginan besar untuk melaukan perubahan harus mampu mewujudkan terobosan-terobosan atau inovasi kinerjanya untuk mendorong visi misi Bupati Situbondo,” jelas H Tolak Atin.

Ketua DPRD, Edy Wahyudi, dalam kesempatan itu mengatakan, setelah proses awal ini disetujui, maka akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, ada Musrenbang RPJMD. “Setelah melakukan Musrenbang RPJMD, baru akan masuk lagi pada DPRD untuk dilakukan pembahasan yang lebih intens,” terang Edy Wahyudi. (her/gie)

Menjadi Pembina Apel, Bupati Yuhronur Efendi berkesempatan hadir di Halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Lamongan, yang terletak di Jalan Mastrip. Ditegaskannya, kehadiran Satpol PP dalam mewujudkan rasa aman, damai, tentram dan nyaman untuk masyarakat Lamongan, telah dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian target RPJMD saja, Satpol PP turut berperan penting dalam penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat di masa Pandemi Covid-19, melalui operasi yustiti protokol kesehatan yang rutin dilakukan.

Selain kontribusi Satpol PP, Bupati Yuhronur menilai Damkar Kabupaten Lamongan telah bekerja melampaui tupoksinya. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan/karyawati Satpol PP ini yang telah bekerja dengan baik, bekerja dengan sigap untuk menciptakan ketentraman dan rasa aman. Bahkan Damkar tidak hanya  bertugas memadamkan kebakaran, bahkan mencarikan cincin warga yang hilang, membantu warga membasmi sarang lebah yang berbahaya. Ini hal baik, bekerja dengan ikhlas, cerminan bekerja melebihi tupoksi,” tuturnya, Selasa (08/02/2022).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk itu, Bupati Yuhronur mengarahkan agar Satpol PP dan Damkar Lamongan mengetalasekan kegiatan positif yang dapat dilihat oleh masyarakat. “Kadang-kadang kita dinilai tidak baik dan dianggap tidak bekerja. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar, bahkan melampaui tugas pokoknya masing-masing. Ini lho Satpol PP bekerja melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Jangan sampai dengan kehadiran Satpol PP masyarakat menjadi resah,” ucapnya.

Bupati Yuhronur juga mengajak seluruh anggota Satpol PP dan Pasukan Damkar, untuk selalu memegang teguh profesionalitas, bersikap tegas dan humanis dalam menjalankan tugasnya. “Saya minta kesiapan fisik dan mental dalam bekerja. Rapi dalam berpakaian (penampilan). Dan ini berlaku untuk semua Pol PP dan Damkar baik yang ada di Kabupaten maupun di Kecamatan.  Sehingga terlihat berwibawa dan professional. Profesional itu bekerja dengan tegas tapi humanis,” imbuhnya.

Kesiapan fisik pasukan juga ditunjukkan oleh anggota Satpol PP dan Damkar yang ditunjukkan melalui baris berbaris yang langsung dipandu oleh Bupati Yuhronur. (zen/sit)

Sesuai cita-cita pembangunan yang akan dicapai lima tahun ke depan, Bupati Yuhronur Efendi mengungkapkan visi yang harus dicapai yakni Mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan yang diwujudkan dalam lima misi.

Misi pertama itu, yakni fokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Misi kedua fokus pada pembangunan SDM (layanan kesehatan dan pendidikan). Misi ketiga fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Misi keempat fokus pada ketentraman dan kesejahteraan sosial dan misi kelima fokus pada tata kelola pemerintahan.

“Ke lima misi itu kemudian diimplementasikan pada tujuh indeks kinerja utama dan 27 sasaran yang akan didistribusikan secara habis kepada seluruh OPD dan seluruh visi misi tersebut harus diketahui oleh seluruh staf. Karena untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu kolaborasi seluruh ASN,” tuturnya saat memimpin apel KORPRI di Halaman Komplek Kantor Pemda Lamongan, Senin (17/01/2022).

Baca juga

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota KORPRI Kabupaten Lamongan, atas segala pengabdian, kerja keras serta dedikasinya sehingga dapat melewati tahun-tahun penuh kesulitan akibat mewabahnya pandemi Covid-19. “Meski berada dalam situasi yang serba sulit banyak sekali prestasi-prestasi yang kita persembahkan untuk masyarakat Lamongan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini memberikan motivasi dan dorongan semangat kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi untuk untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Bupati Yuhronur juga mengajak seluruh ASN untuk membangun ekosistem pemerintahan yang berlandaskan pada lima value birokrasi masa depan yang berorientasi pada kecepatan, mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, efesiensi anggaran, mengedepankan otomasi administrasi dan digitalisasi serta learning dan inovasi. “Tidak hanya melaksanakan rutinitas belaka, kita juga harus memanfaatkan moment apel tanggal 17 setiap bulannya ini sebagai sarana silaturrahmi, konsolidasi untuk terus menjaga kekompakan dan kesolidan kita semua dalam memelihara KORPRI sebagai pelayan masyarakat,” paparnya. (zen/sit)