Kunjungan tersebut, diagendakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, guna mengecek lokasi rencana pembangunan RS covid di area RS UMM.

“Jadi agendanya Bu Dirjen Cipta Karya ini, adalah untuk mengecek lokasi rencana pembangunan rumah sakit Covid yang akan dibangun di area Rumah Sakit UMM. Ini sebagai kunjungan final,” ungkap rektor UMM, Dr M Fauzan MPd.

Berdasarkan keterangan Fauzan, RS ini adalah bentuk kerjasama Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bahkan, saat ini persiapannya pun sudah sampai pada pemetaan.

“Persiapan sudah sampai pemetaan dan ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Pertama legalitas, sedang proses. Kemudian secara fisik ini masih menunggu finalnya kawan-kawan dari Cipta Karya Surabaya,” tambahnya.

BACA JUGA: Kota Malang Sebagai Pilot Project Vaksinasi Massal, Siapkan 10 Ribu Warga Sehari

Disamping itu, Direktur RS UMM, Prof Dr dr Djoni Djunaedi SpPD KPTI, menerangkan bangunan RS yang akan dibangun seluas kurang lebih 5 ribu meter persegi. Dimana, nantinya mampu menampung 80 hingga 90 pasien Covid-19 nantinya.

“Akan dibangunkan di area RS UMM sini seluas 5 ribu meter persegi. Itu bukan main-main, dan kita akan bisa merawat pasien sekitar 80 sampai 90 khusus untuk Covid-19,” terangnya.

Dirinya mencanangkan ke depan, jika pandemi Covid-19 sudah berakhir, RS yang dibangun itu bisa menjadi RS untuk pengobatan infeksi.

“Covid-19 ini bisa nantinya hilang, tapi infeksi tidak bisa hilang. Saya mengatakan pada Dirjen, bahwasanya tidak usah khawatir kalau Covid-19 hilang. Karena kita masih bisa pergunakan RS untuk penyembuhan infeksi. Seperti HIV dan TB itukan masih banyak,” jelasnya.

dr Djoni berujar, bahwa RS ini nantinya bisa menjadi pusat pengobatan infeksi di Jatim. Jika selepas pandemi bisa difungsikan menjadi tempat pengobatan infeksi seperti RSPI Sulianti Saroso.

Oleh karena itu, fasilitas yang disiapkan juga tidak sedikit. Pihaknya mengatakan, terdapat perawatan rontgen, ICU berventilator dan non-ventilator, serta masih banyak lagi.

Untuk pembangunannya, pun ditargetkan dalam waktu 40 hari, dimulai awal bulan depan. “Oleh Dirjen diberi target dalam 40 hari harus selesai, jadi sebelum puasa sudah bisa selesai. Karena dikhawatirkan pegawai yang melakukan pembangunan terkendala puasa,” imbuhnya.

Terakhir, dirinya menegaskan, meski angka tren penambahan pasien terkonfirmasi positif menurun, bukan berarti masyarakat tidak waspada dan berjaga-jaga.

“Selalu ada serangan kedua seperti di Italia dan Inggris itu kan ada second attack,” tuturnya. (cw1/sit)

“Saat melakukan pemeriksaan pasien, biasanya mereka bersin atau batu-batuk. Alat ini dibuat untuk menghindarkan tertularnya tenaga kesehatan saat menyentuh dan mendiagnosa pasien terduga Covid-19,” terang dr Thontowi Djauhari, MKes, Koordinator Tim Tanggap Covid-19 RSU UMM.

dr Thontowi Djauhari, MKes. (ist)

Cara penggunaannya, pasien tinggal masuk ke pelindung yang terbuat dari bahan mika ini untuk diketahui gejala yang dirasakan. Tenaga medis yang bertugas tentunya akan lebih aman karena dipisahkan ruang dari pasien. “Alat ini tentunya bukan satu-satunya standar keselamatan yang kami pakai. Kami akan tetap menggunakan alat perlindungan diri (APD),” imbuh Thontowi.

Meski masih dalam tahap penyempurnaan, sambung Thontowi, ke depan alat ini akan dilengkapi dengan sejumlah fitur lain untuk lebih meminimalisir peluang penularan. Seperti penambahan alat bantu bernapas, sehingga pasien tetap merasa nyaman saat dilakukan pemeriksaan di dalam Safety Chamber.

Dilanjutkan Thontowi, alat inovasi kesehatan prakarsa UMM di tengah pandemi global Covid-19 ini rencananya akan diproduksi massal untuk membantu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dan para tenaga kesehatan. “Perawatannya mudah, tinggal dibersihkan dengan alkohol. Atau cukup menggunakan sabun deterjen. Karena deterjen lebih efektif membersihkan,” ungkap Thontowi.

Thontowi berharap, ada pihak yang bersedia membantu mengembangkan dan mendanai projek inovasi kesehatan ini. “Ke depan, jika ada stakeholder yang berminat mendanai alat ini agar bisa diproduksi secara massal. Tentu UMM melalui RSU UMM akan secara senang hati membuka pintu kerjasama agar inovasi ini juga bisa dipakai di banyak rumah sakit,” harapnya.

Terkait penunjukkan RS UMM oleh Pemprov Jatim dalam produksi baju APD, Thontowi membenarkan jika Bakorwil Malang telah mengambil blue print desain APD Coverall itu. Thontowi optimis pemerintah Provinsi Jatim bisa menggerakkan UMKM untuk memproduksinya lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis. “Saya percaya Tim Pemprov bisa menggerakkan UMKM untuk memproduksi. Kebutuhan APD di RS UMM saat ini mencukupi,” terangnya, seperti dilansir suarasurabaya.

Menurut Thontowi, seyogyanya RS mempersiapkan diri menghadapi apabila ada lonjakan pasien COVID-19 mendatang. Kebutuhan APD untuk menangani COVID-19, sekali menangani pasien ditaksir membutuhkan 18 Coverall, mulai dari UGD, Poli, ruangan, dikali tiga shift. “Minimal Rumah Sakit itu sedia 1.000 Coverall. Perhitungan perang kita hingga dua bulan lagi. Untuk APD biasa minimal punya 4.000. Kalau pakai yang mahal semua, Rumah Sakit bisa kolaps,” timpalnya.

Pakaian Coverall yang diproduksi RS UMM di kisaran harga Rp 150 ribu per potong. Hal itu sudah sesuai standar keamanan medis. “Kalau tidak menangani pasien COVID-19, bisa pakai APD yang biasa sekitar Rp 50 ribuan,” tandasnya. (adn/yan)