Memontum Sumenep – Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep,Erliyati mengatakan penyakit Tuberkolosis (TB) tak boleh dipandang remeh. Pasalnya, ini masuk kategori penyakit menular. Penularannya bisa melalui Droplet (ludah/air liur). Penyakit TB ada beberapa macam, ada yang di paru dan ada yang di ekstra paru.

Erli mencontohkan seperti meningitis TB lalu ada TB di abdomen kemudian TBC ditulang dan yang lainnya. Pasien yang batuk bisa menular ke yang di sebelahnya jika orang itu tidak memakai masker. Gejala dari penyakit TB biasanya lama, batuknya terkadang lebih dari 2 minggu, terjadi penurunan berat badan, nafsu makan turun dan sering berkeringat di malam hari.

Sementara menurut dokter spesialis paru, Renny Irviana Eka Tantri mengatakan, penyakit TB suatu penyakit disebabkan mycobacterium tuberculosis. “Langkah medis pertama yaitu tes cepat monokuler atau kita biasa sebut TCM. Biasanya pemeriksaannya bisa kita ambil dari dahak atas putum pasien. Lalu kita lihat hasilnya, jika memang positif berarti kita betul ini memang TBC. Tapi beberapa pasien memang ada yang tidak mengeluarkan dahak, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen dada,” ujarnya.

Tingkat keparahan itu sendiri, kata dia, tergantung seberapa cepat diagnosa TB itu bisa terdiagnosa. Semakin awal pasien itu datang semakin cepat terdiaknosa untuk sembuh. Kemudian biasanya ini banyak terjadi pada beberapa orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau emonokopromas. 

Baca Juga : Kepulan Asap dari Cerobong Pembakaran Limbah RSUD dr Haryoto Lumajang Ditolak Warga

“Jadi biasanya pada pasien yang kencing manis atau diabet kemudian pasien yang memiliki auto imun ataupun pasien yang memiliki HIV. Nah itu rentan sekali untuk tertular TB. tergantung pasien itu masuk TB yang mana. TB yang kasus baru tentunya pengobatannya ikut kategori satu itu pengobatannya selama 6 bulan. Untuk yang kategori 2 itu biasanya selama 8 bulan, pengobatan dengan 2 bulan pertama kita berikan injeksi dan obat minum,” terangnya.

Dijelaskan lebih jauh, beda juga dengan pasien yang resisten obat. Tentunya juga berbeda mau resisten obat yang mana itu obatnya juga berbeda. Kalau kambuh biasanya, itu pasien terkontrol otomatis daya tahan tubuhnya lemah. 

“Kalau misalkan pasien dengan pengobatan yang tidak tuntas atau drop out tentunya pengobatan tidak selesai. Jadi kuman TB yang ada di tubuh itu belum mati secara sempurna. Otomatis kuman itu bisa hidup kembali dan menimbulkan gejala kembali pada pasien tersebut,” seraya mengingatkan.

Biasanya, lanjut Renny, orang Indonesia menganggap remeh penyakit itu. Contoh paling banyak di Madura terutama di Sumenep, banyak pasien yang sudah memiliki gejala batuk tapi mereka tidak memeriksakan diri karena menganggap hal biasa. Begitu sudah berjalan beberapa bulan, batuknya tambah hebat atau biasa sampai timbul batuk darah atau sesak nafas, baru mereka datang untuk periksa. (roz/edo/ed2)

Memontum Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo berencana merealisasikan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan skema anggaran pembangunan multi years dan dimulai Tahun 2020 ini. Rencana itu, dipaparkan dalam rapat paripurna mendatang dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKUA PPAS P-APBD) Tahun 2020.

“Kami fokus membangun RSUD (Sidoarjo) Barat menggunakan skema multi years (tahun jamak). Yakni dimulai Tahun 2020 dan akan dilanjutkan Tahun 2021 mendatang,” ujar Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat ditemui usai menghadiri paripurna di DPRD Sidoarjo, Senin (03/08/2020).

Lebih jauh, Plt Bupati yang akrab dipanggil Cak Nur ini mengungkapkan tidak ada masalah pembangunan RSUD Barat menggunakan skema anggaran tahun berjamak. Alasannya, karena hal itu dianggap paling memungkinkan.

“Selama anggaran ada, tidak ada masalah. Yang penting pelayanan diutamakan sesuai RPJMD. Targeta akhirnya jadi (RSUD Barat). Nanti akan dikerkajakan dan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Sidoarjo, Suyarno mengaku rencananya itu masih bersifat wacana. Menurutnya, terdapat kemungkinan skema tahun berjamak itu tidak akan diterapkan (dirubah).

“Kami berharap, jangan sampai proses berjalannya pembangunan infrastruktur itu bertentangan dengan ketentuan yang ada pada peraturan tahun jamak itu. Makanya, untuk detailnya dibahas lagi dalam rapat selanjutnya,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan jika pun skema penggunaan anggaran tahun berjamak itu tidak bertentang peraturan, pihaknya berharap skema itu tidak harus diterapkan. Alasannya, APBD Sidoarjo, tidak diragukan lagi besaran kekuatannya.

“Jadi penerapan skema terbaik dari pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, cukup menggunakan APBD. Akan dikaji dulu regulasinya seperti apa. Kalau bertentangan harus pakai skema lain. Pemkab Sidoarjo ini kaya raya. Jadi pakai APBD saja, tidak pakai multi years,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Diketahui, skema pembangunan menggunakan anggaran multi years atau Kontrak Tahun Jamak (KTJ) yakni kontrak yang pelaksanaan pembangunannya tidak bisa selesai dalam satu tahun pembangunan. Skema ini, bisa dilakukan ketika mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu). Selain itu, pembangunan untuk anggaran bernilai Rp 10 miliar atau lebih.

Sedangkan dalam pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah disetujui anggaran pembangunannya sebesar Rp 120 miliar. Namun karena ada pandemi Covid-19, anggaran itu dikepras melalui refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga tersisa senilai Rp 72 miliar untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. (wan/ono)

Bahkan dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko dan Kayan ini justru mulai menemukan titik terang. Rencananya, pembangunan RSUD Barat bakal dimulai pertengahan Oktober 2020 mendatang.

Rencana pembangunan itu, selain Dinas Perkim dan CKTR menggunakan Manejemen Kontruksi (MK) juga bakal menggunakan sisa anggaran senilai Rp 72 miliar setelah dikepras untuk anggaran penanganan Covid-19. Padahal, awalnya anggaran pembangunan RSUD Tipe C itu menggunakan APBD senilai Rp 120 miliar.

“Apa pun yang terjadi pembangunan RSUD Barat harus tetap berjalan, meski anggarannya tinggal Rp 72 miliar. Kalau anggaran ini digunakan maka pembangunan belum bisa tuntas. Tapi konsep pembangunan tahap pertama sudah bisa digunakan. Nanti akan disempurnakan tahun anggaran selanjutnya atau menggunakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” kata Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat rapat bersama DPRD Sidoarjo, Selasa (12/5/2020).

Saat ditanya soal kontrak dengan PT SMI, Plt Bupati yang akrab dipanggil Cak Nur ini menilai PT SMI hanya sebagai pengusung konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Karenanya, kata Cak Nur Pemkab Sidoarjo sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan. Isinya pembangunan RSUD Barat dengan skema KPBU tidak dapat dilaksanakan karena ditolak legislatif (DPRD Sidoarjo).

“Sejak diputuskan dewan menggunakan APBD, Kami memang berniat bertemu Kementrian Keuangan, tapi karena ada Covid-19 sehingga belum bisa terlaksana. Makanya kami putuskan berkirim surat itu. Memang progress pembangunannya kurang, tapi kami putuskan pembangunan harus tetap berjalan,” pintanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan memaparkan kesepakatan rapat dengan eksekutif pembangunan RSUD Barat bakal tetap dibangun meski tidak dapat selesai secara keseluruhan. Targetnya pertengahan Oktober 2020 sudah mulai dibangun.

“Kalau masalah izin dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan menjadi kendala. Karena untuk hajat orang banyak, prioritas utamanya membangun fisik agar dapat diketahui masyarakat Sidoarjo barat,” paparnya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menegaskan DPRD Sidoarjo akan tetap mengawal dan mengawasi setiap progress (perkembangan) pembangunan RSUD Barat.

“Kami (dewan) akan tetap mengawal terus pembangunannya. Karena pembangunan RSUD Barat kebutuhan masyarakat Sidoarjo khususnya di wilayah barat,” tandasnya. Wan/yan

Yakni sekitar 19 Pebruari 2020 lalu dipastikan pembangunan RSUD Barat menggunakan APBD Sidoarjo sebesar Rp 120 M. Sedangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kandas karena ditolak 6 fraksi di DPRD Sidoarjo saat itu.

KETUA DPRD Sidoarjo, Usman

Keenam fraksi yang menolak itu, diantaranya Fraksi PDI, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Naskdem dan Demokrat serta Fraksi PKS. Sementara fraksi PKB tetap bersikukuh mendukung skema KPBU yang digagaskan Bupati dan Pemkab Sidoarjo.

“Perdebatan mengenai mekanisme pembangunan RSUD ini telah rampung 19 Februari 2020 lalu. Tapi, sampai hari ini belum ada kejelasan pembangunan RSUD Barat. Padahal, masyarakat Sidoarjo barat sangat membutuhkan rumah sakit itu. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” terangnya salah seorang aktivitas Krian, A Bobby Adi, Selasa (5/5/2020).

Sementara secara terpisah Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan pembahasan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat sudah diputuskan menggunakan APBD dengan nilai Rp 120 miliar beberap bulan lalu. Namun sekarang, sebagian anggarannya di realokasi untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 12.133 miliar.

“Pembahasan anggarannya sudah selesai. Keputusannya menggunakan APBD Sidoarjo senilai Rp 120 miliar itu. Sekarang realisasinya tinggal eksekutif eksen (kinerjanya) seperti apa melaksanakan tahapannya,” kata Usman saat dikonfirmasi melalui ponselya, Selasa (5/5/2020).

Kendati demikian, Usman yang juga politisi senior PKB ini justru mempertanyakan komitmen 6 fraksi yang mendukung pembangunan RSUD Barat menggunakan APBD. Baginya, seharusnya keenam fraksi pendukung APBD itu bisa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo agar segera merealisasikan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat itu.

“Karena memang sudah dinanti masyarakat, sekarang yang perlu ditanyakan itu tanggung jawab moral 6 fraksi pendukung penggunaan APBD. Yakni harus mendorong eksekutif segera membangun RSUD Barat itu. Apalagi, RSUD Barat sangat diharapkan asyarakat Sidoarjo Barat,” tegasnya.

Sementara saat ditanya mengenai isu Pemkab Sidoarjo memiliki hutang kepada PT SMI sebagai salah satu perusahaan yang bakal membangun dan mengelola RSUD Barat jika menggunakan skema KPBU, Usman menegaskan Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat tidak ada hubungannya dengan perusahaan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI itu.

“Tidak ada hubungannya dengan PT SMI. Kalau mau dibangun tinggal inisiatif OPD pelaksana Pemkab Sidoarjo karena anggarannya sudah jelas-jelas ada,” tandasnya. Wan/yan

Keenam fraksi yang menolak skema KPBU itu diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN-PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi NasDem-Demokrat. Mereka secara tegas menolak skema KPBU. Sedangkan Fraksi PKB tetap bersikukuh bakal mendukung skema KPBU itu.

TOLAK – Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo sepakat menolak pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan skema KPBU dalam rapat paripurna, Rabu (19/2/2020)

Juru bicara (Jubir) PKB, Saiful Maali menyatakan bakal tetap mendukung skema KPBU dalam pembangunan RSUD Barat. Alasannya, penggunaan skema KPBU pada proyek infrastruktur lain dengan skema KPBU dianggap berjalan lebih cepat dan tidak ada masalah. Dia mencontohkan penggunaan skema KPBU pada proyek Air Bersih Umbulan di Sidoarjo dan Surabaya.

“Itu merupakan satu contoh bagaimana pemerintah pusat mendorong penggunaan skema KPBU. Karena itu Fraksi PKB tetap mendukung skema KPBU untuk pembangunan RSUD Barat,” kata Saiful Maali, Rabu (19/2/2020).

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko yang memimpin rapat paripurna kali ini menegaskan berdasarkan hasil penyampaian fraksi-fraksi, maka DPRD Sidoarjo secara resmi menolak skema KPBU untuk pembangunan RSUD Barat.

“Keputusan ini akan dituangkan dalam keputusan DPRD. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Wakil Bupati,” tegas politisi PDIP ini.

Sedangkan jubir Fraksi Gerindra, Mimik Idayana menilai jika selain banyak fraksi yang menolak skema KPBU, mayoritas beralasan skema KPBU dapat merugikan keuangan daerah dan menabrak UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pendirian Rumah Sakit Daerah.

“Kami merekomendasikan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan APBD yang sudah tersedia,” paparnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin seusai Rapat Paripurna mengaku senang ada kepastian penolakan Skema KPBU itu. Alasannya, sebelumnya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat tidak ada kepastian, hingga menyebabkan Pemkab Sidoarjo harus terus-menerus menunggu kepastiannya.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada kepastian. Untuk itu, tidak ada jalan lain pembangunan RSUD Sidoarjo Barat akan dibangun menggunakan APBD,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai hasil evaluasi Gubernur tentang pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang disarankan menggunakan skema KPBU, Cak Nur mengaku pihaknya bakal mencari jalan keluar secara prosedural.

“Kami secepatnya akan mencari solusinya. Tentunya dengan secara prosedural,” tandasnya.

Dalam Rapat Paripurna ini, Juru Bicara Fraksi PKB Saiful Maali, Fraksi PDI P dr Wiyono, Fraksi Gerindra Mimik Idayana, Fraksi PAN-PPP Musawwimin, Fraksi PKS Vike Widya Asroni dan Fraksi Golkar Ali Sucipto. Wan/yan

Dalam aksinya itu, massa datang menuju DPRD Sidoarjo menggunakan delapan mobil Elf. Massa yang datang di TKP, langsung menggelar orasi bebas secara bergantian.

DESAK PEMBANGUNAN – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Cudlori menemui puluhan pendemo asal Kecamatan Tarik dan Kecamatan Bendo yang mendesak pembangunan RSUD Barat di depan Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (12/12/2019)

“Warga meminta Pembangunan RSUD Barat segera dibangun. Karena warga Sidoarjo wilayah barat menginginkan berdirinya Pembangunan RSUD Sidoarjo wilayah Barat segera terwujud,” terang Korlap Aksi, Cahyo Suyitno.

Lebih jauh, warga Desa Singogalih, Kecamatan Tarik ini meminta anggota dewan yang baru, bisa mendorong Pemkab Sidoarjo untuk secepatnya membangun RSUD Barat. Desakan ini agar pelayanan kesehatan bagi warga Sidoarjo barat bisa terpenuhi. Selain itu, jarak jangkauannya lebih dekat.

“Kami meminta Pemkab Sidoarjo agar segera membangun RSUD Barat agar warga wilayah barat kalau sakit tidak harus ke RSUD yang letaknya di kota dan jaraknya cukup jauh,” pintanya.

Cahyo menguraikan bagi warga wilayah barat karena jarak RSUD yang cukup jauh, setiap warga yang akan berobat ke RSUD yanh berada di Kota Sidoarjo. Karena itu, memerlukan waktu juga menghambat dalam penanganan pasien maupun biaya akomodasi menambah beban bagi warga wilayah barat Sidoarjo.

“Kalau memang terwujud pembangunan RSUD wilayah barat sangat meringankan beban dan jadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi warga Sidoarjo. Khususnya warga Sidoarjo barat,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori yang menemui para pendemo menegaskan jika Pemkab Sidoarjo berkomitmen membangun RSUD Barat. Saat ini, kata politisi PKB ini, pembangunan RSUD Barat tinggal menunggu proses politik di DPRD Sidoarjo saja.

“Warga tidak ambil pusing, RSUD Barat mau dibangun pakai skema seperti apa. Bagi warga yang penting RSUD harus segera terwujud. Makanya saya

sampaikan kalaun ingin cepat mendapat pelayanan pembangunan RSUD Barat ya pakai skema KPBU. Sekarang proses politiknya masih berjalan sampai paripurna persetujuan,” tandasnya. Wan/yan

“Kami datang untuk mendorong Pemkab Sidoarajo segera merealisasikan program prioritasnya. Salah satunya pembangunan RSUD wilayah Barat dibangun tanpa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Termasuk Frontage Road (FR) Waru-Gedangan yang sampai saat ini belum ada perkembangannya,” terang Haidar Wahyu dalam orasinya, Senin (9/12/2019).

DEMO – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Sidoarjo menggelar aksi di depan kantor DPRD Sidoarjo menuntut dewan mendorong pembangunan, Senin (9/12/2019)

Selain itu, Haidar massa juga menuntut revitalisasi pengelolaan sampah, inventarisir aset dan relokasi PKL Gading Fajar yang dinilai sampai saat ini belum ada solusinya.

“Kami minta sejumlah tuntutan itu dapat segera direalisasikan,” pintanya.

Sementara usai aksi dan orasi bebas di pintu masuk kantor DPRD Sidoarjo, massa ditemui perwakilan dewan. Diantaranya Wakil Ketua II, Kayan, Ketua Komisi A, Subandi (PKB),

Atok Ashari (PKS), M Sochib (Nasdem), dan Pujiono (PKB).

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menyambut baik 10 tuntutan yang disampaikan para aktivis PMII Sidoarajo itu. Pihaknya juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi massa aksi itu.

“Untuk RSUD Barat masih ada di Pansus. Mari tunggu saja hasil dari Pansus apakah menerima atau menolak tentang Skema Pembangunan RSUD Barat itu menggunakan KPBU. Yang jelas Tahun 2020 RSUD sudah harus dibangun,” paparnya.

Selain itu, politisi PKB ini meminta para aktivis PMII turut serta mengawal dan mengawasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

“Saya minta para aktivis mahasiswa ini untuk terus mengawal pembangunan di Sidoarajo,” tandasnya. Wan/yan

Akan tetapi, dengan disetujuinya APBD Tahun 2020 ini, ada pil pahit yang dirasakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah anggota terbesar yakni 16 kursi itu. Selain itu, dari 25 anggota Banggar, 6 diantaranya anggota Fraksi PKB. Namun FPKB kalah dalam voting itu. Yakni 11 PKB dan 14 fraksi lainnya di dalam pembasahan soal mencantolkan anggaran Rp 120 miliar untuk pembangunan RSUD Barat. Hal ini menunjukkan PKB ditelikung sejumlah fraksi lain yang sejak awal berkoalisi.

“Apa pun yang terjadi dalam Rapat Banggar semalam, itu dinamika politik anggaran. Kami menilai sangat sarat muatan politisnya. Ini sarat dengan tahun politik tahun Pilkada agar seolah-olah program partai berkuasa tidak sukses alias gagal,” kata Ketua Fraksi PKB, Abdillah Nasih, Minggu (01/12/2019) di ruang FPKB DPRD Sidoarjo didampingi M Dhamroni Chudlori dan anggota FPKB lainnya.

Politisi PKB yang akrab dipanggil Nasih ini memaparkan jika tugas Banggar itu ada 3. Yakni membahas anggaran sesuai visi dan misi sesuai RPJMD, mengcover kebutuhan anggaran yang urgen serta terakhir soal kepentingan politik. Baginya, dalam rapat Banggar sebelum paripurna itu, dianggapnya terlalu banyak muatan politisnya.

“Dalam pembahasan tidak salah, tapi rapat Banggar itu tidak lazim karena ada voting. Ini preseden tidak baik. Kalau semua pembahasan anggaran harus divoting dan tidak ada yang mengalah, justru yang ada jalan buntu. Karenanya untuk mengurai kebuntuan tidak akan selesai, kami memastikan usai rapat Banggar langsung paripurna itu,” ungkapnya.

Bagi Nasih, lantaran adanya kekuatan anggota Banggar mencantolkan anggaran Rp 120 miliar untuk RSUD Barat, memicu program lain untuk warga Sidoarjo tak bisa direalisasikan. Misalnya anggaran Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp 172 miliar, hanya disetujui Rp 28 miliar. Kemudian anggaran menaikkan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dari Rp 1,9 juta sampai tertinggi Rp 2,7 juta per bulan, tidak dapat persetujuan dan tak bisa dinaikan untuk Tahun 2020 mendatang.

Begitu juga untuk anggaran intensif guru qiro’a atau tilawah juga tak mendapatkan persetujuan.

“Apa pun yang terjadi pembahasan semalam, kami tetap legowo. Karena dengan disahkannya APBD 2020, berarti dalam pembahasan anggaran PKB mempertimbangkan nasib 2 juta warga Sidoarjo. Kalau tak ada persetujuan APBD maka pakai Perkada tak ada pembangunan yang ada hanya belanja langsung saja,” tegasnya.

Ketua Komisi D, M Dhamroni Chudlori yang juga hadir di ruang FPKB mengakui rapat Banggar terlalu politis. Dia membuktikan jika selama ini digembar-gemborkan membangun RSUD Barat cukup menggunakan anggaran Rp 90 sampai Rp 100 miliar, tetapi saat dicantolkan Rp 100 miliar fraksi lainnya menolak. Padahal, sisanya Rp 20 miliar bisa digunakan untuk anggaran lainnya misalnya tambahan dana UHC dari yang disetujui Rp 28 miliar menjadi Rp 48 miliar.

“Kami kurangi dana RSUD Barat Rp 20 miliar untuk UHC tinggal Rp 100 miliar ini, karena kami yakin kalau skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) disetujui anggaran itu tak terpakai. Seluruh rekomendasi komisi dan fraksi PKB dihapus (delete). Kami mencoba legowo, begitu juga Bupati juga legowo. Kalau tak legowo semua ngotot tak ada paripurna pengesahan APBD 2020. Pertimbangan kami tak mau mengorbankan warga Sidoarjo,” ungkapnya.

Politisi kawak PKB ini menilai seluruh anggota Fraksi PKB memang sudah siap tak gajian selama 6 bulan, jika menggunakan Perkada. Akan tetapi, kebutuhan pembangunan dan anggaran lainnya tidak tercover. Diantaranya soal Frontage Road (FR), Pilkada, Pilkades maupun betonisasi jalan.

“Seharusnya anggaran UHC separoh tapi kenyataannya hanya berapa persen dari kebutuhan total. Wong kenyataannya banyak warga Sidoarjo yang belum tercover Jaminan Kartu Miskin (JKM). Bappeda dan OPD lainnya siap soal update data itu. Tapi bagi kami semua ini belum final, karena harus ada persetujuan Gubernur Jatim,” tandasnya.

Sementara dalam paripurna itu, dihadiri 46 anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Wan/yan

Namun sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai lebih baik pembangunan RSUD Barat menggunakan APBD. Hal ini lantaran APBD Sidoarjo masih mencukupi untuk pembangunan RSUD Tipe C itu.

Meski demikian semua sepakat untuk membangun RSUD Barat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hanya saja, mereka masih berpolemik soal skema anggaran pembangunan RSUD di wilayah Krian itu.

Saat ini, DPRD Sidoarjo sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) KPBU untuk Pembangunan RSUD Barat. Langkah inu untuk menentukan apakah para wakil rakyat itu menyetujui penggunaan sistem KPBU atau tidak.

Saat perjalanan kerja Pansus KPBU itu, DPRD Sidoarjo menggelar Focus group Discussion (FGD). Dalam FGD itu pimpinan DPRD Sidoarjo mengundang para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait. Diantaranya LSM, wartawan, tokoh partai dan tokoh masyarakat.

“Yang perlu diketahaui, sebelumnya teman-teman (anggota Pansus KPBU) sudah kunker ke beberapa daerah, berkonsultasi dengan sejumlah lembaga dan institusi terkait untuk mengkaji pembangunan RSUD Barat itu. Sekarang kami menggelar FGD. FGD ini sebelum dewan menjawab Surat Bupati, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU dalam pembangunan RSUD Barat,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, Usman di sela acara FGD itu.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 ini berharap, Pansus KPBU segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian dewan menyampaikan jawaban, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU itu. Disela-sela acara FGD itu ada yang mengagetkan peserta. Mendadak Ketua DPRD Sidoarjo (Usman) menunjukkan sebuah surat pernyataan bermaterai 6.000 yang ditandatanganinya. Isinya, menyatakan siap bertanggung jawab penuh jika ada implikasi hukum dari penggunaan sistem KPBU itu.

“Kalau nanti dalam paripurna dewan menyetujui pembangunan RSUD Barat menggunakan skema KPBU dan ternyata ada implikasi hukumnya, saya siap bertanggung jawab. Saya yang dipenjara, jangan anggota dewan lainnya,” tegas politisi PKB ini sambil menunjukkan surat pernyataan.

Salah satu anggota Pansus KPBU DPRD Sidoarjo, Ali Sutjipto menilai persoalan hukum memang menjadi salah satu pertimbangan sejumlah anggota dewan dalam menggunakan sistem KPBU. Apalagi, ada selisih anggaran dalam pembangunan RSUD Barat menggunakan sistem KPBU dan menggunakan APBD.

“Yang kami pertimbangkan itu, ada selisih cukup besar dalam penganggarannya. Di daerah lain (Semarang) rumah sakit dengan tipe yang sama (Tipe C) anggaran pembangunannya di bawah Rp 100 miliar. Tapi dalam sistem KPBU ini anggarannya mencapai Rp 300 miliar lebih. Ini yang perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari jadi urusan hukum,” papar anggota Fraksi Golkar ini.

Hal yang hampir sama disampaikan anggota Pansus KPBU lainnya, Bangun Winarso. Menurutnya, sistem KPBU diakui sudah ada Kepres-nya. Akan tapi dirinya mengaku tidak menemukan pengelolaan SDM itu diatur dalam undang-undang.

“Sebenarnya, kami tidak alergi dengan sistem KPBU. Tapi pengelolaan SDM bertentangan dengan undang-undang dan Perpres. Ini harus dipertimbangkan bersama-sama. Belum lagi tentang anggaran. Melalui KPBU setiap tahun harus bayar Rp 195 miliar selama 10 tahun. Hal ini bisa membebani APBD Sidoarjo,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan skema KPBU untuk RSUD Barat sudah mendapat dukungan dari Kemenkeu. Selain itu, lahan seluas 5 hektar lebih juga sudah siap untuk dibangun RSUD.

“Rumah sakit baru itu sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Karena RSUD Sidoarjo di kota pasiennya sudah overload. Hampir setiap hari ada sekitar 2.000 pasien yang membutuhkan pelayanan media,” tandasnya. Wan/yan