Banyuwangi, Memontum – 5 anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Banyuwangi ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Banyuwangi atas dugaan pengeroyokan dokter jaga RSUD Blambangan, Banyuwangi.

Pengembangan kasus dugaan pidana ini, setelah ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subandik ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Banyuwangi dan proses pemeriksaan dilimpahkan ke Polda Jawa Timur dan langsung melakukan penahanan ketua LSM GMBI tersebut.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Arman Asmara Syarifudin mengatakan, penanganan kasus ini dilakukan secara joint investigation antara Satreskrim Polresta Banyuwangi dan Sub direktorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur.

“Jadi penanganan kasus ini perpaduan antara Polresta Banyuwangi dengan Polda Jawa Timur. Mulai dari penyelidikan, pengembangan, hingga penyidikan kasus,” ujar Kombes Pol Arman Asmara, Sabtu (8/8/2020)

Menurut Kombes Arman, saat ini pihaknya melakukan pengembangan kasus ini karena penganiayaan dokter jaga RSUD Blambangan diduga dilakukan secara berkelompok.

“Berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan secara berkelompok ini, kita sedang kembangkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Sehingga orang-orang yang memang melakukan tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab dengan tindak pidana yang dilakukan,” ujarnya.

Lanjut Kapolresta Banyuwangi, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, pihaknya mengantongi 5 nama anggota LSM GMBI yang diduga terlibat kasus pengeroyokan tersebut.

“Ada 5 orang (DPO). Sudah kita kantongi identitasnya,” ungkap Kapolresta Banyuwangi.

Dari olah TKP kata Arman Asmara pengembangan kasus ini mulai terkuak, dan siapa pelaku penganiayaan tersebut. “Dari olah TKP ini bisa dilihat siapa pelaku pemukulan dan kasus ini bisa terlihat utuh,” paparnya.

Seperti diketahui, pada Senin (27/7/2020) malam dr. K dokter jaga RSUD Blambangan menjadi sasaran kemarahan dan dugaan pengeroyokan oknum anggota LSM GMBI Banyuwangi. Atas peristiwa tersebut dr. K langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Kota Banyuwangi.

Dari laporan tersebut, Polsek Kota Banyuwangi melimpahkan kasus ini ke Polresta Banyuwangi. Selanjutnya Polresta Banyuwangi melakukan oleh TKP dan memanggil sejumlah saksi, dan pada Senin (3/8/2020) siang Ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subandik ditetapkan menjadi tersangka, dan langsung dibawa di Polda Jatim, selanjutnya dilakukan penahanan di Mapolda Jawa Timur. (ras/mzm)

Banyuwangi, Memotum – Ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subandi akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan melakukan tindakan kekerasan terhadap tenaga medis RSUD (dokter jaga) Blambangan oleh penyidik Reskrim Polresta Banyuwangi, dan kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan Subandi memakan waktu 8 jam dimulai pukul 10.30 siang hingga pukul 18.30 malam. Usai menjalani pemeriksaan, Subandi langsung dibawa menuju Mapolda Jawa Timur.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, setelah menjalani pemeriksaan, Subandi ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini tersangka Subandi selain dikenakan pasal 214 KUHP juga dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

“Subandi ditetapkan menjadi tersangka, untuk pemeriksaan lanjutan kita limpahkan ke Polda Jatim,” kata Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Senin (3/8/2020) malam.

Ditempat yang sama, penasihat hukum Subandi, Nanang membenarkan kliennya ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang bersangkutan tidak ditahan. “Ditetapkan menjadi tersangka iya. Tapi tidak ditahan lho,” ujar Nanang.

Nanang meluruskan kejadian yang sebenarnya. Dalam pemberitaan disebutkan kalau kliennya melakukan pengeroyokan padahal tidak seperti itu. Dia datang ke RSUD Blambangan seorang diri tanpa didampingi anggota LSM GMBI. “Tidak ada pengeroyokan. Klien saya datang seorang diri,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, terkait kasus ini penyidikannya dilimpahkan ke Polda Jatim. Dirinya dapat informasi dari Kasatreskrim. “Kabar yang saya terima dari Kasatreskrim. Kapolresta Banyuwangi ditilp oleh Kapolda Jatim kasus ini diminta ditangani oleh Polda Jatim. Kabar ini didapat sebelum Subandi menjalani pemeriksaan, dan statusnya masih belum tersangka,” kata Nanang.

Sekali lagi Nanang menegaskan, jika kasus ini tidak pengeroyokan. Subandi melakukan seorang diri. “Ingat. Kasus ini bukan pengeroyokan,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada Senin (27/7/2020) malam belasan anggota LSM GMBI mendampingi warga yang sedang sakit di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Blambangan. Dan terjadi kegaduhan, hingga dokter jaga (dr Muhammad Kaharuddin Mirzani) menjadi korban pemukulan oleh oknum LSM GMBI.

Kegaduhan tersebut dipicu, dr. Muhammad Kaharuddin Mirzani memberikan kepada pasien untuk menjalani rawat jalan. Namun anggota LSM GMBI yang ada di tempat tersebut marah, dan meminta agar pasien tersebut dirawat (diopname) di RSUD Blambangan.

Karena permintaan dari oknum LSM GMBI tidak dilayani oleh dr Muhammad Kaharuddin Mirzani terjadilah aksi pemukulan, dan berujung dilaporkannya kasus ini ke Posek Kota Banyuwangi oleh dr Muhammad Kaharuddin Mirzani selaku dokter jaga. (ant/mzm)

Bahkan mereka siap melakukan penghadangan kedatangan anggota LSM GMBI yang datang dari luar kota Banyuwangi.

Koordinator Gabungan LSM se-Banyuwangi, Eko Soekartono mengatakan seluruh LSM yang ada di Banyuwangi sepakat menjaga kondusifitas kabupaten Banyuwangi. Jika ada oknum-oknum LSM yang mencoba membuat keonaran di bumi Blambangan ini, pihaknya akan bergerak menghadang mereka.

“Apa yang dilakukan oleh oknum LSM di RSUD Blambangan sangat memalukan. Mereka berbuat anarkis, dan premanisme. Perbuatan ini jelas melawan hukum, dan harus diproses secara hukum,” tegas Eko Soekartono usai menggelar musyawarah bersama anggota LSM se-Banyuwangi, Kamis (30/7/2020) siang.

Selain itu kata Eko Soekartono pihaknya mendukung Polresta Banyuwangi untuk memproses secara hukum pelaku premanisme yang ada di Banyuwangi ini.

“Kami membuat surat yang ditujukan kepada Polresta Banyuwangi serta TNI AD, TNI AL, Dirut RSUD Blambangan, Bakesbangpol, Satpol PP, bupati Banyuwangi yang isinya mendukung proses penegakan hukum terhadap lembaga yang membuat onar dan sial menghadang anggota LSM GMBI yang datang dari luar Banyuwangi,” kata mantan wakil ketua DPRD Banyuwangi.

Eko Soekartono mengungkapkan kejadian seperti ini tidak hanya dilakukan di RSUD Blambangan saja, namun seringkali melakukan perbuatan seperti itu.

“Saya bersama seluruh LSM mendukung Polresta Banyuwabgi agar segera mengusut tuntas. karena kejadian seperti bukan pertama ini. Tapi seringkali dilakukan, seperti saat menggelar aksi di DPRD, Dinas Sosial , Muncar dan yang terakhir di RSUD Blambangan. Kami siap menghadang apa bila anggota LSM tersebut melakukan aksi anarkis, ” ujar Koordinator LSM Rejowangi.

Usai menggelar musyawarah dan melakukan kesepakatan bersama. Gabungan LSM se-Banyuwangi tersebut menuju Mapolresta Banyuwangi untuk bertemu Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin untuk menyerahkan surat dukungan pengusutan dan pengungkapan kasus anarkisme yang dilakukan oleh oknum LSM yang melakukan pengeroyokan dokter jaga RSUD Blambangan.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh LSM yang sudah mensuport dan mengawal proses hukum dalam rangka penyidikan dan penyelidikan dugaan kasus kekerasan kepada dokter jaga RSUD Blambangan oleh oknum LSM,” ujar Kapolresta Banyuwangi.

Kombes Arman menjelaskan terkait laporan dr. K pihaknya sudah memanggil terlapor namun yang bersangkutan belum hadir.

“Kami sudah memanggil terlapor tali belum hadir. Karena besok hari raya Idhul Adha, kami berharap usai lebaran idul Adha terlapor hadir,” ujarnya.

Terkait laporan dr K lanjut Kapolresta pihaknya sudah memanggil 5 orang saksi. Baik sakso dari internal maupun saksi eksternal.

“Kami sudah memeriksa saksi-saksi, ada 5 orang yang kami panggil,” terangnya.

Baca : Oknum Anggota LSM Diduga Keroyok Dokter Jaga RSUD Blambangan

Sementara perwakilan dari RSUD Blambangan, Fais mengatakan terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum LSM saat mendampingi salah satu pasien sudah dilaporkan ke Ikatay Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur.

“Hari ini IDI Jawa Timur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kapolda Jatim terkait kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh dr. Muhammad Kaharuddin Mirzani. Dan kami mendesak kepada penegak hukum agar segera memproses secara hukum pelaku tersebut,” pungkasnya. (ras/tim)

Akibat pengeroyokan tersebut dokter jaga langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin membenarkan adanya dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota LSM tersebut.

“Ya benar. Kasus pengeroyokan ini sudah dilimpahkan ke Polresta Banyuwangi,” ujar Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, Rabu (29/7/2020) siang.

Aksi pengeroyokan ini kata Kombes Arman sekelompok anggota LSM GMBI saat itu mengantar seorang pasien yang akan berobat di IGD RSUD Blambangan. Yang saat itu dokter jaganya dr.K.

“Menurut keterangan dr K, pasien yang dibawa anggota LSM GMBI sudah dilakukan tindakan medis. Karena kondisi pasien membaik, dr. K merekomendasikan rawat jalan. Tidak perlu rawat inap,” terang Kapolresta Banyuwangi.

Sayangnya, rujukan agar pasien melakukan rawat jalan ditentang oleh oknum LSM tersebut, dan meminta agar pasien dirawat inap.

“Setelah itu terjadi cekcok, dan pengeroyokan dan dugaan adanya penganiayaan,” paparnya.

Atas kejadian tersebut lanjut Wangi 1 sebutan Kapolresta Banyuwangi korban langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Kota Banyuwangi pada keesokan harinya. Oleh Polsek Banyuwangi dilimpahkan ke Polresta Banyuwangi.

“Korban sudah dilakukan visum. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar dan lecet dibagian tubuhnya,” katanya.

Sementara, Ketua LSM GMBI Banyuwangi, Subadi melakukan klarifikasi terhadap pelaporan atas dugaan pengeroyokan. Menurutnya, keributan tersebut dipicu dokter jaga tidak bisa menjelaskan secara rinci alasan pasien tidak bisa menjalani rawat inap.

“Pemicu terjadinya keributan itu yang memancing itu dari pihak RSUD Blambangan. Bukan kami,” bantah Subadi kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/7/2020) siang.

Terkait pelaporan ke Polisi, Subadi mengaku tidak gentar dan dirinya siap menghadapi dan siap datang ke Polresta Banyuwangi jika dirinya diperiksa. Bahkan Subadi akan membawa seluruh anggota GMBI ke Polresta Banyuwangi jika dirinya dipanggil.

“Kami tidak takut diperiksa, kami siap mati dan di penjara,” tegasnya.
Bahkan Subadi mengancam jika pihak RSUD Blambangan tidak memberikan jawaban secara tertulis, pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran.

“Jika direktur RSUD tidak memberikan penjelasan dan tidak memberikan teguran kepada dokter jaga itu . Kami akan melakukan aksi besar-besaran, yang akan diikuti oleh seluruh anggota GMBI se-Jawa Timur,” katanya.

Namun saat ditanya aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota GMBI, Subandi enggan menjawab pertanyaan wartawan tersebut. (ras/tim)

Bahkan akibat kecelakaan tersebut, mobil ambulans RSUD Blambangan terguling dan bodi bagian belakang dan samping rusak berat.

Kondisi mobil ambulan RSUD Blambangan akibat terguling setelah menabrak truk tronton bermuatan aspal di perbatasan Kecamatan Genteng dengan Kecamatan Srono, Senin (11/5/2020) siang. (ras)

Kasatlantas Polresta Banyuwangi, Kompol Kadek Ary Mahardika melalui Kanit Lakalantas Iptu Ardi Bitha Kumala menjelaskan akibat kecelakaan tersebut, sopir mobil ambulans, Dimas Saiful Amri (34) warga Dusun Krajan RT 03 RW 07, Desa Genteng Wetan mengalami luka ringan di bagian tangan sebelah kiri.

Sedangkan sopir truk tronton, I Ketut Swiada (48) asal Banjar Dauh Pangku Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali tidak mengalami cidera.

“Dari kecelakaan itu, sopir ambil mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri,” ujar Kanitlaka Polresta Banyuwangi, Iptu Ardi Bitha Kumala kepada Memontum dot com.

Dia mengatakan sesuai keterangan dua saksi, yakni Sholikin (58) dan Musaji ((58) keduanya warga Desa Dusun Tempurejo, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, mengungkapkan mobil ambulan yang disopiri Dimas Saiful Amri melaju dari Jember menuju Banyuwangi (dari arah barat menuju ke timur) tepat diperbatasan Kecamatan Genteng, mobil ambil ambulan mendahului roda dua, sedangkan dari arah yang berlawanan melaju truk tronton yang disopiri I Ketut Swiada.

“Karena jarak terlalu dekat dan tidak sempat mengerem, mobil ambulans menabrak pintu truk bagian kanan, kemudian oleng ke sebelah kiri menabrak pembatas pembatas desa kemudian terguling,” ujar Iptu Ardi Bitha Kumala.

“Luka lecet sopir ambulans langsung dikasih betadin di tempat kejadian,” tambah Kanitlaka Polresta Banyuwangi.

Akibat kecelakaan tersebut, lanjut Iptu Ardi Bitha Kumala diperkirakan kerugian material sebesar Rp 10 jutaan.

“Estimasi kerugian sekitar Rp jutaan lah,” pungkasnya. (ras/oso)

Dalam investigasi tersebut, terungkap apa yang dituduhkan oleh LSM GMBI terkait tidak ditandatanganinya Surat Pernyataan Miskin (SPM) atas nama Fatimah, warga Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, itu tidak benar. Bahkan semua semua biaya pengobatan saat Fatimah berobat di RSUD Blambangan, ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Bukti tandatangan. (ist)

“Usai demo yang dilakukan oleh LSM GMBI, saya langsung mencari ibu Fatimah di Desa Kedayunan dan bertemu dengan yang bersangkutan,” ujar Muhammad Helmi Rosyadi, Rabu (4/9/2019) siang.

Menurut Helmi, Fatimah masuk ke RSUD Blambangan pada Senin (26/8/2019) dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinsos Banyuwangi, Edi Supriyono pada Selasa (27/9/2019).

“Saat saya ke rumah ibu Fatimah, keadaan beliau sudah sehat wal alfiat,” terang ketua ARM.

Hasil investigasi dari ARM ini, mematahkan aksi demo yang dilakukan oleh LSM GMBI yang mendatang anggota LSM GMBI dari beberapa distrik (Kabupaten) yang ada di Jawa Timur, jika Dinas Sosial sangat lamban memberikan pelayanan terhadap warga miskin.

“Kita mengkritisi pemerintah boleh-boleh saja, asal sesuai data, dan fakta. Jangan hanya koar-koar tanpa bukti, ini sangat memalukan, apalagi mendatangkan anggota LSM dari beberapa kabupaten, namun faktanya tidak seperti yang dituduhkan,” selorohnya.

Helmi sangat menyayangkan apa yang disampaikan LSM GMBI saat orasi di Dinsos dan di DPRD Banyuwangi, tidak sesuai dengan faktanya. Semua yang disampaikan banyak fitnahnya dan memutar balikkan fakta.

“Dalam orasinya, LSM GMBI menuduh Dinsos Banyuwangi lamban dalam menangani memberikan pelayanan warga miskin, dan arogan. Ternyata tidak benar. Buktinya ya SPM itu, ibu Fatimah mengajukan pada tanggal 26 Agustus, ditandatangani oleh Kadinsos tanggal 27 Agustus. hanya selang satu hari. Lamban dari mana? Kalau seperti ini, yang arogan itu siapa? Dinsos apa LSM GMBI?,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, LSM GMBI Distrik Banyuwangi, melakukan aksi demo di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banyuwangi. Dalam aksi tersebut, LSM GMBI Banyuwangi turut menghadirkan anggota LSM dari berbagai Distrik yang ada di Jawa Timur.

Saat ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subadi dalam orasinya mengatakan, Dinas Sosial Banyuwangi sarangnya preman dan koruptor, dan sangat arogan dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin yang membutuhkan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Bahkan dalam mediasi dengan Kadinsos, Edi Supriyanto, dengan Perwakilan 10 orang dari anggota LSM GMBI dari berbagai Distrik tersebut, sempat bersitegang. Ada anggapan jawaban dari Dinsos sangat berbelit-belit, dan mengada-ada. Hingga aksi demo berlanjut ke DPRD Banyuwangi.

Begitu juga saat hearing dengan anggota DPRD Banyuwangi, yang dipimpin Ali Mahrus dari FPKB dan Bernard Sipahutar dari fraksi P. Nasdem, sempat bersitegang salah satu pengunjung yang menanyakan apakah LSM GMBI Banyuwangi sudah terdaftar di Kesbangpol Banyuwangi.

Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu anggota LSM GMBI langsung murka, dan mengatakan kalau LSM GMBI itu sudah terdaftar di Kemenkumham.

“Pelayanan di Banyuwangi sudah baik, jangan disamakan dengan kotamu,” celetuk salah satu pengunjung demo. (tut/oso)

Diungkapkan Penasihat Hukum (PH) Uniba, Nurhadi pihaknya akan melakukan somasi kepada RSUD Blambangan dan pihak yang diduga menghilangkan surat pengantar Visum dan hasil Visum yang dikeluarkan oleh RSUD Banyuwangi. Dan pihaknya akan melayangkan Somasi ke RSUD Blambangan dan pihak lain.

“Saya itu menunggui saat membuat surat pengantar untuk dilakukan visum itu, dan pihak Polres Banyuwangi mengeluarkan dua surat pengantar, kenapa hanya dikeluarkan satu visum saja, dan saya akan melayangkan Somasi terkait masalah ini,” papar Nurhadi, Kamis (5/4/2018) siang.

Lebih lanjut Nurhadi menjelaskan, saat terjadi pengeroyokan yamg dilakukan oleh 7 orang tersebut, mengakibatkan 2 orang luka-luka, yakni Ikhwanudin dan Bambang Kris. Untuk Ikhwanudin mengalami luka-luka memar dibagian muka, sedangkan Bambang Kris harus mendapatkan perawatan oleh pihak rumah sakit, selama dua hari.

(baca juga : Sengketa Uniba, Preman Masuk Kampus, 4 Satpam Benjut Dijotosi )

“Awalnya, Bambang Kris dilarikan ke RS Fatimah, karena yang bersangkutan mengalami sakit dibagian kepala dan muntah-muntah, oleh pihak RS Fatimah dirujuk ke RSUD Blambangan, karena di RS Fatimah tidak mempunyai dr. Ahli syaraf, dan Bambang Kris menjalani perawatan di RSUD Blambangan selama dua hari,”ungkapnya.

Setelah itu, kata Nurhadi pada Rabo (28/3) dirinya selaku PH Uniba mewakili pihak rektorat membayar dan mengambil visum et repertum di RSUD Blambangan.