Melalui Humas Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Agus Sugianto Zain, Bupati Ra Latif mengatakan keputusan membuka kembali IGD RSUD Syamrabu demi untuk mengutamakan pelayanan kesehatan.

Baca juga:

• Presentasikan Inovasi Smart Chocolate, Siswi SDN Sawojajar 5 Kota Malang Raih Emas di Ajang AISEEF 2026
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Selama Ramadan, Disdikbud Kota Malang Batasi Kegiatan Belajar Maksimal Sampai 12.30 WIB

“Kemarin sudah dilakukan sterilisasi jadi sekarang sudah dibuka kembali atas keputusan dari Pak Bupati,” ujarnya.

Keputusan yang diambil oleh Bupati Ra Latif tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur.

“Dinkes Jatim bersedia membantu jika RSUD Syamrabu Bangkalan sudah tidak bisa menampung pasien,” imbuhnya.

Bahkan kata Agus, Dinkes Jatim sudah mengeluarkan surat permohonan bantuan ke sejumlah Rumah Sakit yang ada di Surabaya untuk menerima rujukan pasien Covid-19 dari Bangkalan.

“Jadi kalau RSUD Syamrabu sudah tidak mampu akan dirujuk ke Surabaya. Kalau tidak salah ada 6 Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinkes Jatim,” jelasnya. (kom/ed2)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, dari banyaknya pasien yang sembuh, rata-rata telah dirawat selama satu bulan. Bahkan, satu pasien terlama yang dirawat yakni 42 hari.

“Bervariasi, rata-rata satu bulan. Untuk paling lama 42 hari dan yang paling singkat ada yang tidak sampai sebulan sudah bisa dipulangkan,” tuturnya.

Dari total pasien tersebut, sebanyak 20 pasien dari balai diklat, 9 pasien dari balai latihan kerja serta 8 pasien dari RSUD Syamrabu. Kini sudah tak ada lagi pasien yang dirawat di balai latihan kerja sementara di balai diklat sebanyak 2 pasien.

“Sisanya masih dirawat di RSUD Syamrabu,” lanjutnya.

Pria berkacamata ini berharap seluruh pasien segera sembuh dan bisa segera berkumpul dengan keluarga masing-masing. Tak hanya itu, ia juga berharap kasus Covid-19 di Bangkalan segera berakhir.

“Tentu harapan kita semua Covid-19 segera berlalu agar kita bisa kembali menjalani aktivitas secara normal,” tutupnya. (Isn/nhs/yan)

Hal itu disampaikan oleh wakil direktur RSUD Syamrabu, dr Farhat Suryaningrat. Ia mengatakan, alat tersebut sudah bisa digunakan, namun masih dibawah pemantauan supervisi dan dibantu oleh tim laboratorium dari Surabaya.

” iya bisa digunakan, tapi masih dibantu dari Surabaya. Dibawah supervisi sampai bisa dilepas sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, nantinya alat tersebut tak hanya digunakan untuk pasien reaktif rapid tes saja. Namun, juga digunakan untuk pasien dengan gejala Covid-19 ataupun pasien dengan kondisi berat atau kritis.

“Kita bisa lebih leluasa memeriksa pasien. Non reaktifpun akan kita swab jika pasien kondisi kritis atau menunjukkan gejala Covid-19. Sehingga jika kemungkinan terburuk dan pasien meninggal, kita bisa mengetahui apakah pasien tersebut Covid-19 atau tidak,” lanjutnya.

Hal itu dilakukan agar penanganan pasien meninggal bisa lebih diketahui penyebabnya dan juga perlu atau tidaknya penanganan protokol jenazah sesuai penanganan Covid-19.

Diketahui, uji swab PCR ini juga bisa dilakukan selama 24 jam, sebab RSUD Syamrabu juga telah menyiapkan petugas yang berjaga dalam 2 Shift. Selain itu, juga telah disiapkan pendingin untuk menyiapkan spesimen dalam jumlah besar. (isn/nhs/yan)

Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengatakan, SE tersebut hanya himbauan yang bisa saja tidak diterapkan. Pasalnya, hal tersebut akan berbenturan dengan Perda atau perbup kesesuaian tarif di daerah.

“Untuk SE itu bisa saja tidak dilakukan karena kita belum ada Perda dan Perbup yang mengatur. Mungkin swasta dan rumah sakit yang punya Perda. Karena SE itu bisa berbenturan jika ada Perda kesesuaian tarif di masing-masing daerah,” ucapnya, Rabu (8/7/2020).

Yoyok, sapaan akrabnya juga mengatakan, pihaknya tetap tidak akan memungut biaya dalam pemeriksaan rapid tes. Sebab, rapid tes yang dilakukan oleh pihak dinkes maupun puskesmas merupakan pasien hasil tracing.

“Meski minta rapid secara mandiri dan dia ada di data tracing, tetap gratis. Kecuali permintaan mandiri untuk pekerjaan, kami arahkan ke rumah sakit. Untuk besaran disana saya tidak bisa menjawab karena itu kewenangan pihak terkait,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Syamrabu, dr Farhat Suryaningrat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan kalkulasi tarif rapid tes. Sebelumnya diketahui tarif rapid tes di Rsud Syamrabu berkisar Rp 300 ribu.

“Saat ini kami sedang rapat. Kami sedang menghitung tarif tersebut agar sesuai,” singkatnya.

Sementara itu, diketahui tarif di beberapa klinik dan rumah sakit swasta di Bangkalan berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu dengan hasil pemeriksaan keluar dalam sehari ataupun dua hari. (isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh direktur RSUD Syamrabu Bangkalan, dr Nunuk Kristiani. Ia mengatakan, untuk bisa mengklaim banyak syarat yang harus dipenuhi. Dari klaim yang diajukan, ada 5 pasien yang lolos verifikasi Kemenkes, namun ketika diverifikasi ke BPJS hanya 3 pasien yang layak mendapatkan klaim.

“Dari 5 pasien itu hanya bisa terklaim 3. Sedangkan dua lagi masih kami ajukan lagi ke pusat,” ungkapnya, Rabu (24/6/2020).

Dari 3 pasien tersebut, total klaim sebanyak Rp 174 juta. Namun, hingga kini angka tersebut tidak segera cair. Padahal kebutuhan perawatan pasien terus dilakukan oleh RSUD Syamrabu.

Sementara itu ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan selaku mitra RSUD Bangkalan menduga, jumlah 27 pasien yang tidak mendapat klaim disebabkan komorbid yang dominan. Sehingga, pihak verifikator menilai pasien tersebut tidak layak mendapat klaim dana penanganan Covid-19.

“Kami menduga 27 pasien tidak memenuhi kriteria disebabkan memiliki penyakit bawaan yang dominan sehingga tidak bisa diklaim,” tuturnya.

Pihaknya juga menyayangkan dana klaim tersebut tak segera cair dan tidak dapat terklaim sepenuhnya. Sebab, anggaran dana tak terduga juga tidak bisa mengcover biaya tersebut. (isn/nhs/yan)

Hal itu disampaikan oleh Direktur RSUD Syamrabu, dr Nunuk Kristiani. Ia mengatakan, pasien usia 50 tahun keatas rentan terkena penyakit. Terlebih, mayoritas pasien memiliki riwayat komplikasi penyakit, hal ini menjadi salah faktor penurunan imun tubuh.

“Dari kasus kematian ini kami analisa, mayoritas usia 50 tahun keatas dan di usia tersebut pasien banyak memiliki komplikasi penyakit berat,” ucapnya, Rabu (10/6/2020).

Selain itu, ia menyebut sebanyak 80 pasien meninggal kurang dari 48 jam perawatan di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi parah.

“Pasien ini takut datang ke RSUD dan memilih berobat secara mandiri ke RS swasta dan berobat jalan. Ketika sudah parah baru dibawa ke kami dan dalam kurun waktu 48 jam tidak tertolong karena kondisi sudah parah,” terangnya.

Ia berharap, masyarakat tidak perlu takut untuk berobat ke rumah sakit saat memiliki gejala Covid-19 atau pernah berkontak dengan pasien positif. Sebab, hal itu justru membantu pihak medis agar pasien dapat ditangani lebih awal dan tidak terjadi ledakan pasien.

“Kondisi saat ini, pasien sudah banyak, tenaga kami terbatas bahkan tenaga kami banyak yang drop. Dampaknya, kami yang kewalahan,”pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

“Selama ini kan kami menunggu hasil dua kali swab evaluasi keluar baru pasien bisa dinyatakan sembuh dan pulang. Sedangkan, untuk keluar hasil tersebut cukup lama karena lab di Surabaya juga menangani banyak RS lain,” ucapnya, Senin (8/6/2020).

Meski begitu, dalam seminggu ini Bangkalan mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengecekan rapid tes dan juga percepatan swab. Sehingga, dalam kurun waktu seminggu hasil swab bisa keluar.

“Alhamdulillah, dari provinsi kita dibantu, jadi hasilnya dan diagnosa pasien bisa kita ketahui lebih cepat,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengajukan permintaan dan pengadaan Cartridge untuk swab atau tes cepat molekuler. Namun alat tersebut saat ini mengalami kelangkaan sehingga RSUD Syamrabu hingga kini belum mendapatkan alat tersebut.

“Alatnya kita punya, namun perlu Cartridge itu. Kondisinya, saat ini langka dan semua wilayah berebut menggunakan itu makanya kami pengajuan untuk alat itu namun belum dapat juga dan masih terus kita usahakan,” ujarnya. (isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan sekaligus Ketua satgas percepatan penanganan Covid-19 Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, rumah observasi yang bertempat di Balai Diklat itu bisa digunakan mulai esok.

“Meningkatnya jumlah OTG dan PDP membuat RS penuh. Sehingga kita fungsikan balai diklat ini. Ada tujuh pasien yang belum diisolasi,” ujarnya, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, ruang isolasi di rumah sakit berjumlah 56 kamar tidur telah penuh. Sehingga satgas menyiapkan kamar darurat sebanyak 25 ruang tidur dengan 50 kasur.

“Jadi yang berstatus OTG dan tidak mendapat kamar di RSUD, baik yang menunggu hasil swab atau yang positif akan masuk disini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengatakan, di rumah observasi tersebut akan ditempatkan 2 perawat, 1 dokter dan juga satu supir yang berjaga tiap 24 jam.

“Ada 50 kamar tidur yang kami siapkan yang akan dijaga oleh 2 perawat, 1 dokter dan satu supir dalam waktu 24 jam non-stop,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebanyak 7 pasien yang belum dievakuasi akan segera dijemput esok hari dan langsung diisolasi di rumah observasi di balai diklat tersebut. (isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas kesehatan Bangkalan, Sudiyo saat berada di rumah observasi. Ia mengatakan, meski menolak alat PCR, pihaknya akan mengajukan alat tes swab monokuler.

“Petugas melihat kejadian di Surabaya yang petugasnya terkena Covid-19, maka kami mengajukan pengadaan alat swab monokuler ke gubernur,” ucapnya, Rabu (3/6/2020).

Ia mengatakan, tes swab metode monokuler ini akan menunjukkan hasil lebih cepat yakni hanya 30 menit. Sehingga, pasien dapat segera terdeteksi dan tidak menumpuk di RSUD karena harus menunggu hasil swab yang lama.

“Agar lebih efektif, kita perlu miliki alat swab sendiri maka. Alat swab monokuler ini hasilnya keluar lebih cepat yaitu 30 menit saja,” terangnya.

Dikatakan, pihaknya mengajukan pengadaan sebanyak 1000 unit katride monokuler. Saat ini surat pengajuan telah ditandatangani bupati dan akan diajukan ke gubernur.

“Kita ajukan 1000 katride, akan diajukan ke gubernur. Insyaallah minggu depan sudah dapat. Alat ini seperti yang digunakan di Kabupaten Pamekasan,” tutupnya. (isn/nhs/yan)