Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi, mengatakan dengan tidak adanya program MBR, maka akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Dimana, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, secara otomatis harus membayar penuh.

Dijelaskannya, bahwa MBR merupakan program dari Kementerian PUPR. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan keringanan biaya pemasangan saluran air bersih.

“Tahun 2023 ini, Perumdam Among Tirto tidak mendapatkan program MBR. Dalam kondisi ini, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, tentunya harus membayar penuh,” ujarnya saat dihubungi via telpon, Rabu (07/06/2023) siang.

Baca Juga :

Ketika diberlakukan program MBR, tambahnya, maka akan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memasang saluran, maka cukup membayar 50 persen. “Sebenarnya dengan adanya program MBR, tentu ini akan sangat meringankan masyarakat. Karena, masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya mengeluarkan biaya Rp 550 ribu. Biaya tersebut, berbanding jauh dengan harga normal yang mencapai Rp 1,6 juta,” jelasnya.

Terkait penerima MBR sendiri, Sokek-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat bisa mendapat. Sebagai contoh, seperti meliputi daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA. Bahkan, tidak memiliki sambungan listrik yang kemudian memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.

“Yang jelas, kami berharap program MBR ada lagi dari Kementerian PUPR. Tapi, kalau sudah tidak ada lagi, tentunya kami akan mengusulkan ke dewan atau eksekutif, agar ada program CSR bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan kebutuhan air bersih secara subsidi,” harapnya. (put/gie)

Sutiaji mengatakan, dirinya bersama pihak terkait baru saja melakukan rapat data RT yang berada di Kota Malang. Tujuannya, untuk bisa segera diberikan dana hibah tersebut.

Baca: Selama PPKM Mikro, Pemkot Malang Upayakan Bantuan Hibah Rp 500 ribu Per RT

“Ini tadi saya sudah diskusi dan sudah di acc, total Rp 2 miliar sekian. Tiap RT diberi Rp 500 ribu, tanpa terkecuali,” ungkap orang nomor satu di Kota Malang itu.

Keputusan itu, pun juga telah ditanda tangani oleh Sutiaji dan akan segera ada penindak lanjutannya.
“Total anggaran yang telah disetujui tersebut diambil dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Mungkin kalau tidak hari ini ya minggu depan cair,” jelasnya.

Berkaitan dengan penggunaan dana operasional Rp 500 ribu itu, ditegaskan Sutiaji, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT.

“Panduannya ya sesuai kebutuhan RT. Yang terpenting, itu ada pertanggung jawabannya,” jelasnya.

Sementara itu, kepastian apakah bantuan tersebut akan diberikan perbulan atau tidak, dirinya masih belum bisa memastikan secara langsung.

“Masih belum tahu ya perbulan atau gimana. Yang penting, untuk sekarang disegerakan,” tuturnya.

Sebagai informasi, dari data terkahir di Kota Malang, terdapat 550 Rw dengan total sekitar 4.226 Rt yang tersebar di 5 Kecamatan.

Baca Juga: Hastag Ajorji Dianggap Wali Kota Malang Sebagai Bentuk Kritis Warganet

Untuk pemberian dana hibah tersebut juga telah tertuang dalam Instruksi Kementrian Dalam Negeri (Inmendagri) No 3 Tahun 2021 poin ke tujuh.

Yang mana, untuk pelaksanaan PPKM mikro setiap desa akan menggunakan dana desa dan di setiap RT/RW akan menggunakan dana APBD (BTT) yang pastinya disesuaikan dengan Pemerintah Daerah. (cw1/sit)