Kepala DLH, Wahyu Setianto, mengatakan bahwa capaian tersebut masih rendah. Namun menurutnya, di setiap tahun dipastikan akan ada penambahan mengenai RTH di Kota Malang.

“Karena lahan kita di perkotaan, makanya agak lambat dan pembebasan lahan yang menjadi kesulitan. Tapi bukan lambat juga, insyaallah tiap tahun kita selalu nambah terus untuk RTH,” jelas Wahyu.

Selain itu, menurutnya banyak titik-titik yang bisa dijadikan sebagai RTH, tetapi masih terbatas dan terkendala oleh lahan. Namun, upaya DLH untuk melakukan pembebasan lahan akan terus dilakukan dengan cara ke hati-hatian.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kalau pembebasan lahan di pulosari harus ada kehati-hatian, dan kita terus berupaya untuk itu. Karena orang yang berjualan disana sudah cukup lama, kita juga sudah pernah diskusikan dengan opd. Itu bisa untuk menambah RTH di Kota Malang,” katanya.

Dijelaskannya, untuk di tahun 2022 ini akan ada rencana penambahan wilayah RTH baru di Kota Malang. Diantaranya, yakni Alun-Alun Kedungkandang, taman merjosari, dan dibawah flyover Kedungkandang. Tentu dengan adanya tiga lokasi tersebut diharapkan dapat menjaga dan memaksimalkan jumlah presentase RTH yang ada.

“Lahan kita terbatas, jadi belum semua terakomodir. Sebenarnya untuk RTH itu ada banyak, seperti wilayah kawasan heritage, makam, Alun-Alun Tugu ini juga termasuk,” tambahnya.

Tentu dengan adanya penambahan RTH juga dapat mempengaruhi kadar oksigen dan udara yang ada di wilayah Kota Malang. Selain itu juga bisa menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. (rsy/sit)

Seperti di Kecamatan Sumbersari, RTH juga dimanfaatkan untuk sarana berolahraga dan berjualan. “Areal RTH di sini, dimanfaatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan segala makanan dan mainan anak-anak,” kata Camat Sumbersari, Iswandi, saat ditemui di kantornya, Selasa (24/11) siang.

Dengan adanya pemanfaatan itu, tambahnya, maka akan memberikan nilai tambah dari segi peningkatan ekonomi di masyarakat. Apalagi, ada sekitar sembilan lapak, yang memanfaatkan RTH di Kelurahan Karangrejo ini.

“Belum lagi pedagang dari wilayah lain, yang juga turut berjualan seperti berjualan mainan untuk anak-anak,” ujarnya.

Bahkan, ujar Camat, areal Gedung di Areal RTH, juga bisa dioptimalkan untuk kepengurusan administrasi kependudukan. Jadi, memiliki multi fungsi. (bud/sit)

“Konsepnya sendiri, yakni sebuah destinasi taman tanaman. Seperti, jeruk, durian dan sayur sayuran,” ujar Kepala Desa Curungrejo, Sujud, Minggu (15/11) tadi.

Pengembangan destinasi wisata tersebut, diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di mana, saat ini pemanfaatan potensi desa pun juga sedang digalakkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, tanaman-tanaman hijau sudah mulai ditanam di atas lahan dari kas desa seluas 2 hektar. Target dari pemerintah desa sendiri, sekitar 3 tahun akan bisa membuahkan hasil bagi masyarakat sekitar.

“Destinasi RTH ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang nantinya selain lahan hijau juga akan ada cafe yang saya bangun sendiri,” tambahnya.

Sujud menambahkan, konsep destinasi wisata RTH ini sudah diajukan kepada DPRD Kabupaten Malang dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang, sejak tahun 2019 lalu dengan suntikan dana sebesar Rp 108 juta.

“Tapi karena pandemi Covid-19, dana tersebut tidak jadi dikucurkan. Semoga setelah pandemi bisa segera kita terima,” tutupnya. (riz/sit)

“Kami ingin memastikan karena kemarin dapat laporan dari masyarakat. TPA ini kan sebenarnya tidak difungsikan, tapi kenapa kok masih ada pembuangan,” ujar dia.

Bahkan, jika ditemui ada yang masih melakukan pembuangan sampah di area tersebut, akan diberikan punishment sesuai yang tercantum dalam Perda No 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Yakni, denda senilai Rp 100 ribu rupiah.

“Setelah di plang, saya akan minta Satpol PP untuk menjaganya agar tidak ada lagi orang yang membuang sampah di lokasi ini,” tegasnya.

Eks TPA Lowokdoro, lanjutnya, akan digunakan untuk penambahan RTH sehingga sudah seharusnya dilakukan penutupan. Apalagi fokus TPA saat ini ada di Supit Urang, Kecamatan Sukun. Kebutuhan RTH di Kota Malang masih jauh dari target 20 persen wilayah.

“Sebenarnya ini mau difungsikan untuk hutan kota. Soalnya, RTH kita masih kurang jauh. Baru tercapai 4,5 atau 4,7 persen dari ketentuan 20 persen. Maka mau tidak mau, ini harus ditutup agar lahan-lahan ini nanti penggunaannya jelas,” pungkas nya. (*/yan)

“Kita ingin embong kembar ini menjadi kawasan yang bersih, kawasan yang tertata rapi, pertamanannya baik, bisa digunakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat lebih nyaman,” terang Bupati yang akran disapa Cak Thoriq itu.

Dijelaskan Cak Thoriq, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan penataan kawasan Embong Kembar yang diawali dengan penertiban bangunan yang tidak permanen seperti gubuk dan beberapa bangunan liar lainnya, “untuk memulai penataan dan kedepan tidak ada tempat-tempat liar disekitaran ini,” Jelas Cak Thoriq.

Asisten Adminstrasi Sekda Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko yang turut mendampingi Bupati dalam penertiban tersebut mengatakan pembongkaran bangunan non permanen tersebut merupakan program yang sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan yang sama, Senada dengan Asisten Administrasi, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Yuli Haris mengatakan penataan kawasan embong kembar sudah menjadi perencanaan pemerintah sejak lama untuk dijadikan kawasan ruang terbuka hijau.

“Ini sudah kita agendakan lama, perencanaan dari tim koordinasi penataan ruang daerah, bagaimana kawasan embong kembar ini menjadi kawasan yang cantik, kawasan ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Yuli Haris berharap dengan adanya kawasan ruang terbuka hijau itu masyarakat memiliki pilihan untuk melakukan aktifitas sosial sehingga tidak hanya terpusat di Alun-alun Lumajang. (adi/yan)

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Trenggalek Muyono Piranata
melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan Kebersihan PKPLH Suprihadi mengatakan, bahwa dana dari APBD tidak semua digunakan untuk pengembangan RTH, karena anggaran itu juga diperlukan untuk pengembangan sektor yang lainnya.

“Pengembangan RTH masih dalam progres meski dikit demi sedikit, mengingat dana dari APBD perlu dibagi untuk hal lainnya, ” ucapnya, Rabu (25/09/2019).

Selain itu ia mengatakan, pembangunan RTH yang sampai saat ini mencapai 30 persen ini dibagi menjadi 2 yakni 20 persen untuk pengembangan 10 persen lainnya untuk area perdarahan. Meski begitu, dana yang tidak sedikit dari APBD ini, tentu tidak hanya untuk pengembangan RTH saja, tapi juga untuk pengembangan sektor lainnya.

“Dibandingkan tahun 2018 lalu, anggaran untuk pengembangan RTH baik 2 kali lipat. Dari jumlah anggaran 10 Miliar, ” imbuh Suprihadi.

Anggaran tersebut, lanjut Suprihadi, mulai terserap untuk pembangunan beberapa RTH di wilayah kota Trenggalek. Seperti di pembangunan pagar alun – alun maupun perbaikan Green Park (Taman Kota). Menurutnya, pengembangan alun – alun memerlukan anggaran yang cukup besar.

Besaran anggaran 10 Miliar untuk pembangunan dinding aloon-aloon, green park, dan lainnya. Sedangkan untuk renovasi RTH green park itu sekitar Rp 200 juta.

Dalam proses pembangunan RTH sifatnya saling dukung-mendukung antarpemerintah kabupaten maupun pemerintah desa (pemdes).

“Pemdes punya otonomi daerah sendiri untuk membangun RTH di desanya. Pembangunan itu bisa diambil dari dana desa (DD). Sedangkan Pemkab tetap memberikan dukungan untuk pengembangan RTH, ” pungkasnya. (mil/yan)

Pembenahan insfrastruktur itu, dilakukan di sejumlah titik pusat kota dan Kecamatan, seperti pembenahan taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan Kecamatan. Mulai dari taman kota alun-alun situbondo mulai di permak dan dipercantik bangunan dan fasilitas pendukungnya.

“Kita sudah berbenah, mulai dari insfrastruktur, taman-taman dan fasilitas pendukung. Yakni di Alun-alun kota Situbondo,” papar Ali, panggilan akrabnya.

Selanjutnya, sambung Ali, akan membenahi taman Kecamatan Arjasa di Desa Lamongan yang sudah mulai tahun 2017 lalu. Selanjutnya kata Ali, juga dilakukan pembenahan taman di Kecamatan Sumbermalang.

“Taman bletok di Kecamatan Bungatan juga kita percantik dan dibenahi. Disana akan dibuatkan gazebo di pinggir laut, agar para pengunjung bisa menikmati suasana dan keindahan laut,” katanya.

Ali Munir Menegaskan juga, untuk kegiatan rutin pembenahan taman akan dilakukan penambahan ornamen sebagai pelengkap keindahan taman. Terutama untuk taman Alun-alun kota Situbondo.

Harapannya, tambah Ali, kepada masyarakat Situbondo agar ikut membantu püembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan. “Dengan ikut memelihara dan menjaga fasilitas yang ada, sehingga masyarakat dan semua pengunjung yang datang bisa menikmati fasilitas tersebut,”ujarnya. (im/yan)