Direktur RAR, Risang Bima Wijaya mengatakan pengelolaan mobil dinas tak teratur. Banyak mobil dinas yang saat ini bahkan digunakan oleh pejabat yang sudah pensiun dan juga pindah jabatan.

“Harusnya ketika dia menjabat di posisi A dan di mutasi, mobil dinas harus diserahkan kepada daerah untuk selanjutnya digunakan oleh pejabat baru di posisi yang ia tinggalkan. Kalau disini enggak, tetap ikut pejabatnya,” ucapnya.

Padahal, menurut Risang, anggaran pemeliharaan untuk tiap mobil dinas setiap bulannya keluar dan digunakan. Namun, penggunaan mobil dinas sendiri tak didata dengan baik oleh BPKAD.

Tak hanya itu, pria berambut gondrong itu menuding salah satu kepala bidang di salah satu dinas menggadaikan mobil dinasnya.

“Coba cek mobil M 30 HP Toyota Rush, itu sudah digadaikan,” tudingnya.

Ia juga menyayangkan sikap BPKAD yang dinilai tak tegas dalam pengelolaan aset tersebut. Dikatakan, saat ini beberapa staff yang memiki tingkat dibawah eselon lll juga menggunakan mobil dinas tersebut.

“Cuma di Bangkalan staff dikasih mobil dinas. Harusnya minimal eselon lll baru diberi fasilitas itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt BPKAD Abdul Aziz mengaku belum mengetahui kepastian penggadaian mobil oleh salah satu Kabid. Namun ia memastikan, Kabid di BPKAd tak ada yang menggadaikan mobil tersebut.

“Kalau di Kabid kami, tak ada mobil yang digadaikan,” ucapnya.

Namun ia tak menampik adanya isu tersebut. Diakuinya, isu tersebut sudah ada sejak dirinya masuk menjadi Plt BPKAD. Hanya saja, ia tak melakukan kroscek lebih jauh.

“Isu itu memang pernah saya dengar, ya sekarang saya coba kroscek. Nanti Kabid aset akan cek, karena saat ini masih ada tugas ke Jakarta,” imbuhnya.

Sebelumnya, MemoX juga pernah mengkonfirmasi data terbaru penggunaan mobil dinas tersebut pada Aziz pada bulan Januari lalu. Namun, ia juga mengatakan belum ada pembaruan data pengguna mobil dinas yang ada saat ini. Bahkan, ia mengakui beberapa pihak menggunakan mobil tersebut meski tak lagi menjabat dalam posisi struktural pemkab. (isn/nhs/yan)

“Robi dan Lanang itu jelas terlibat dan membawa kabur uang. Kenapa masih bebas berkeliaran,” ucapnya Direktur RAR Risang Bima Wijaya.

Ia juga menyampaikan,pada saat persidangan lalu, hakim juga mencium indikasi keterlibatan keduanya dalam kasus ini. Namun, hingga kini status keduanya masih sebatas saksi.

“Di persidangan kemarin itu hakim bilang kalau keduanya terlibat. Kok masih saksi saja sampai sekarang,” lanjutnya.

Risang juga mengatakan, beberapa waktu lalu ia didatangi oleh beberapa oknum untuk menghentikan pengawalan pada kasus ini. Tak hanya Risang, Direktur Jaka Jatim sekaligus anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pasalnya, sejak awal dirinya dan RAR telah menguak hal tersebut.

“Ini panggilan nurani saya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, untuk mencari keadilan dari kasus ini saya akan menggandeng kolega saya di tingkat provinsi agar tidak ada yang bermain dibalik kasus ini,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejari Bangkalan Emmanuel Ahmad mengaku terus menyelidiki kasus ini. Pihaknya akan menunggu adanya penetapan dan saran dari putusan pengadilan untuk menetapkan tersangka baru.

“Untuk menetapkan tersangka itu tidak mudah. Kita perlu fakta pengadilan dan juga saran dan penetapan fakta tersebut. Tidak bisa ujuk-ujuk jadi tersangka. Yang pasti, kami akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kasus korupsi pengadaan kambing etawa ini, Kejari Bangkalan telah menetapkan dua tersangka yakni Syamsul Arifin mantan Kepala BPKAD dan juga Mantan Kepala DPMD, Mulyanto Dahlan. (Isn/nhs/yan)

Data yang sudah lima tahun tersebut dianggap tak lagi valid karena adanya fluktuasi ekonomi. Tak hanya itu, angka kelahiran dan kematian penduduk juga terus berjalan namun tak tercatat dalam data penerima bantuan dari pemerintah.

Direktur RAR, Risang Bima Wijaya menuntut Dinas sosial segera melakukan perbaikan. Baik dari data maupun perbaikan kualitas beras yang disalurkan pada masyarakat miskin.

“Perbaiki dulu itu datanya, data 2015 kok dipakai. Bangkalan ini masyarakatnya dinamis, ada pergerakan ekonomi dan juga kelahiran dan kematian. Orang sudah meninggal tetap masuk sebagai penerima, kan lucu,” terangnya.

Tak hanya sekali aksi demo ini dilakukan, sebelumnya RAR telah melakukan aksi demo di depan kantor Dinsos itu berulang kali bahkan akan terus melakukan aksi demo itu setiap hari kamis hingga data tersebut dirubah.

Sementara itu, SetijaBudhi Kepala Dinas Sosial mengaku data kemiskinan merupakan data dari kementrian sosial. Ia mengakui bahwa data tersebut memang berdasarkan survey di tahun 2015.

“Tapi kami tidak serta merta membiarkan data tersebut. Dalam perjalanannya hingga tahun ini kementrian sosial dan Kemendagri melakukan evaluasi-evaluasi lagi sehingga data itu saat ini mengalami penurunan,” ucapnya.

Diketahui, data yang semula 155 mengalami penyesuaian dan turun sebanyak 90 ribu. Dimungkinkan angka penurunan itu akan mengalami perubahan sebab evaluasi masih belum final.

“Itu hasil evaluasi saja sudah mengalami penurunan. Evaluasi itu baru 70 persen, masih tersisa 30 persen lagi akan dilakukan penyesuaian jadi bisa lebih turun lagi,” terangnya. (isn/yan)

Aksi ini dipicu adanya sengketa lahan garapan seluas 3.561 meter persegi antara RKH Imam Bukhori pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Kholil tersebut dengan Moh Yakup yang telah memiliki sertifikat di lahan tersebut di tahun 2013 lalu. Kemudian, di tahun itu juga Moh Yakup menjual lahan tersebut pada Charli Suhartono yang hingga saat ini digunakan sebagai gudang distributor air mineral kemasan.

Ketua RAR, Risang Bima Wijaya menilai pihak BPN melakukan manipulasi sertifikat. Pihaknya menilai, lahan garapan tersebut mutlak milik Ra Imam sapaan akrab RKH Imam Bukhori.

“BPN dengan seenaknya menerbitkan sertifikat karena sudah dikondisikan, kasus seperti ini tidak hanya sekali dua kali terjadi. Banyak kasus serupa yang sudah menjadi rahasia publik,” ucap Risang.

Sementara itu, Kasi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Syaifuddin Alhakim menjelaskan hingga saat ini kasus sengketa itu masih ditangani Pengadilan Negeri Bangkalan setelah sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Surabaya.

“Hari ini jadwalnya mediasi setelah sebelumnya mediasi awal gagal dan ditunda hari ini,” jelasnya.

Dikatakan, gugatan tersebut mulai diajukan pada tahun 2016 dan 2017 di pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya. Karena ditolak, maka tahun 2018 dilakukan gugatan ke PN Bangkalan.

“Nah karena saat ini masih proses pengadilan, kami juga tidak tau lahan tersebut milik siapa. Kami hanya memproses sesuai dengan bukti dan persyaratan yang ada,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Direktur RAR, Risang Bima Wijaya menyatakan beberapa oknum di kantor perijinan tersebut telah lama ‘bermain’ sebagai calo berseragam. Bahkan, calo tersebut mematok berbagai macam tarif untuk mempercepat proses pengurusan ijin yang diajukan masyarakat.

“Pengurusan ijin harusnya cepat dan murah jika sesuai dengan prosedur. Nah disini dipermainkan, sudah lama, berbelit dan mahal. Calo-calo berseragam ini harus dipangkas habis. Ada juga mantan petugas yang masih aktif menjadi calo disini,” ucapnya.

Menurutnya, tak hanya calo namun pelayanan perijinan di kantor tersebut dinilai berbelit-belit. Sebab, beberapa proses perijinan mandek meski persyaratan seluruhnya telah terpenuhi.

“Salah satu contohnya pengusaha ayam petelur yang ingin melakukan usaha disini itupun untuk membantu menutupi kebutuhan telur di Bangkalan yang sangat tinggi tapi dipersulit hingga berkas nya hilang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dpmptsp Ainul Gufron menyatakan dengan tegas tak ada pegawai di kantornya yang menjadi calo bahkan mematok tarif tertentu. Namun ia tidak mengetahui adanya calo dari pihak luar.

“Saya dengan tegas dan yakin menyatakan tak ada calo di badan Dpmptsp. Untuk pihak luar saya kurang paham,” ucapnya.

Dikatakan, untuk mengurangi adanya calo dari luar pihaknya terus menggalakkan adanya perijinan online atau OSS. Dengan aplikasi ini, maka masyarakat dengan syarat yang sudah lengkap dapat mendaftarkan ijin usahanya melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke kantor.

“Adanya OSS itu untuk mencegah calo. Dan jika belum bisa menggunakan OSS, maka kantor kami melayani secara manual. Di sini pun sesuai prosedur yang ada,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Tak hanya itu, jual beli jabatan ini juga membuat beberapa oknum pemerintahan kebal peraturan. Hal itu disampaikan oleh ketua RAR, Risang Bima Wijaya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan BKPSDA Bangkalan siang tadi, Kamis (10/10/2019).

“Sekarang ini pemerintahan Bangkalan sedang digerakkan oleh seorang jongos bernama Imron, dia yang menekan supaya ada jual beli jabatan. Kelakuan seperti itu mendapat dukungan dari kantor ini (BKPSDA,red) dan tetangganya ini inspektorat,” ucapnya.

Diketahui, Imron yang dimaksud adalah salah satu staff di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bagian pengelolaan aset daerah. Tak hanya Imron, Risang juga menyebut dua nama lain yang terlibat.

“Ada di BUMD, Imron, Nawawi dan panca. mereka ada di bidang pengelolaan aset dan beberapa bidang lain,” terang Risang.

Baca : Endus Jual Beli Jabatan, RAR Tuntut Lelang JPT Diulang

Selain itu, Risang juga menantang BKPSDA untuk membuka berkas 132 pejabat yang dilantik kemarin,(9/10/2019). Risang meminta, BKPSDA cek ulang pangkat dan syarat para pejabat baru tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan.

“Saya tantang buka berkas sekarang, cek lagi pangkat dan syaratnya apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, cabut dan kembalikan pada jabatan sebelumnya,” tegasnya. (isn/nhs/yan)

Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak lengkapnya syarat yang yang diajukan oleh calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Salah satunya, adanya calon yang masa kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan yakni minimal 2 tahun atau 24 bulan.

Tak hanya itu, RAR juga menemukan adanya berkas yang tidak lengkap yang harus disertakan dalam seleksi awal administrasi. Contohnya, hasil pemeriksaan tes psikologi yang dikeluarkan RSUD Syamrabu tidak lengkap.

“Maka jika secara administrasi itu sudah cacat, kenapa bisa sampai ke tahap ahir. Kami meminta lelang jabatan ini di ulang,” ucap Ketua RAR, Risang Bima Wijaya,(2/9/2019).

Selain itu, Risang menduga ada ‘permainan’ pada dua instansi yakni Inspektorat dan BKPSDA. Keduanya diduga sama-sama pasang ‘tarif’ untuk menandatangani berkas tertentu.

“Keduanya itu berselingkuh, hasil anak haramnya itu salah satunya ya pejabat-pejabat yang ada dalam lelang itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Moh Fahri, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mengaku akan menyampaikan hal tersebut pada Bupati. Sebab, saat massa mendemo Pemkab, Bupati sedang melakukan kegiatan dinas luar kota.

“Saya akan sampaikan seluruh aspirasi ke bapak bupati, sebab beliau saat ini sedang ada tugas luar kota,” ucapnya. (isn/nhs/yan)