Sementara terkait peristiwa tersebut, juga belum ada keterangan resmi dari Polres Blitar Kota. Termasuk, barang-barang apa saja yang berhasil dibawa kabur pelaku.

Dari pantauan di lokasi kejadian, beberapa petugas kepolisian berjaga ketat di depan pintu gerbang Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Seorang petugas jaga dari Polres Blitar Kota, Ipda Ludfi, hanya membenarkan adanya dugaan kejadian perampokan tersebut. “Iya benar, ada perampokan. Sekarang sedang olah TKP,” kata Ipda Ludfi singkat.

Selain pada pintu depan rumah dinas dijaga petugas, juga nampak satu mobil Reskrim Polres Blitar, terparkir sejak pagi tadi di halaman depan Rumah Dinas Wali Kota. Sementara, ada sedikitnya dua petugas Polresta Blitar, berjaga di depan pintu gerbang.

Di lokasi yang sama, juga terlihat mobil Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono. Kendaraan itu, memasuki halaman sekitar pukul 06.05. Mobil dinas dengan plat nomor AG 1 KP, juga terparkir di sisi Barat Rumdin Wali Kota Blitar. Sementara petugas juga memasang garis polisi di dinding pos pengamanan Rumdin Wali Kota Blitar. (jar/gie)

baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam sambutannya, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M. Sc., mengungkapkan, bahwa kunjungan kerja tersebut bukan mencari-cari kesalahan. “Jangan salah sangka, kami tidak memata-matai. Tetapi, kami ingin melihat masing-masing daerah melakukan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan sesuai dengan garis Nawacita pemerintahan presiden joko widodo”, ungkapnya.

Ia menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presieden dengan 9 anggota yang membidangi
Politik, Hukum dan HAM, Ekonomi dan keuangan, Pertahanan dan keamanan
serta Kesejahteraan sosial, pendidikan dan agama.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa bidangnya akan melakukan peninjauan terkait dengan kesejahteraan sosial khususnya di bidang keagamaan mengingat tahun ini merupakan tahun politik, untuk meminimalisir permasalahan tersebut ia berharap FKUB menjadi salah satu lembaga yang bisa mengendalikan permasalahan di bidang keagamaan.

“FKUB menjadi pilar yang sangat penting, tidak ada konflik yang lebih luas dampaknya kecuali konflik umat beragama. Apalagi saat ini memasuki tahun politik”, ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., menjelaskan “Lumajang ini adalah kota sedang, penduduknya juga tidak begitu banyak sekitar 1juta seratus. Plt. Bupati mengaku bangga bisa mendapatkan kunjungan dari Watimpres.

Dalam forum tersebut, Plt. Bupati Lumajang menjelaskan berbagai potensi dan produk unggulan Kab. Lumajang, “Lumajang juga memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Diungkapkannya, Obyek wisata B-29 yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akan dikelola oleh Badan Otorita yang dibentuk Pemerintah Pusat.

TNBTS tersebut selain masuk wilayah Kabupaten Lumajang, juga ada yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain, Kabupaten Lumajang juga potensial di sektor pertanian. Dalam sektor ini, Kab. Lumajang merupakan penyangga nasional. Diantara produk unggulannya adalah, salak Pronojiwo, pisang agung, dan pisang mas kirana”, jelasnya.

Kunjungan kerja Tim Wantimpres selama di Kabupaten Lumajang, mengunjungi Kantor Kemenag, SMK Muhammadiyah Lumajang, Yayasan Bahrusy Syifa’ Bagusari dan beberapa destinasi wisata, Situs Biting dan Panorama alam B-29 (adi/nay)