Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, Rusunawa ASN atau safe house yang digunakan untuk karantina para pasien Covid-19, saat ini dihuni 28 orang pasien.

“Disana ada 28 orang yang dirawat, 26 orang positif, 2 orang reaktif, yang 26 orang itu semuanya dari Singosari dan Lawang,” ucapnya, Rabu (10/6/2020) siang.

Menurutnya, semua pasien tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Mereka semua mengikuti program-program yang dianjurkan di Rusunawa ASN tersebut.

“Mereka dalam keadaan sehat semua. Mereka tetap melakukan berjemur dan senam bareng. Disana juga kami sediakan TV dan Wi-fi biar tidak stress dan terhibur di kamar,” terangnya.

Dan untuk pasien yang masih berstatus reaktif, lanjut Arbani, hanya ada dua orang yang berasal dari wilayah Kecamatan Kepanjen.

“Mereka kami pisahkan dengan pasien positif. Tempat isolasinya juga kami pisah, tapi masih di Rusunawa ASN itu,” pungkasnya. (Sur/oso)

“Saya minta, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengontrol dan memperhatikan kebersihan Rusunawa, sehingga lingkungan hunian Rusunawa tetap terjaga kebersihannya,” kata Bupati.

“Ini dibersihkan dan dirapikan semuanya ya. Ojok koyok ngene rek (jangan seperti ini ya, red), dibereskan ya” Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKP Kabupaten Lumajang Bagong Suharno menjelaskan, bahwa jumlah penghuni yang menyewa Rusunawa dibatasi maksimal selama 6 tahun. Dan, setelah masa sewanya berakhir, diharapkan para penghuni Rusunawa tersebut untuk bisa mandiri, dalam artian memiliki tempat tinggal sendiri dan tidak bisa menyewa ataupun menempati hunian itu kembali.

Lanjut dia, adapun persyaratan utama masyarakat yang ingin menyewa Rusunawa, adalah penghuni harus sudah berstatus menikah dan menempati bersama keluarga. Dan, untuk biaya sewa dan peruntukan dari masing-masing lantai itu bervariasi, yakni biaya sewa untuk lantai 5 adalah Rp40.000 per bulan dengan golongan umur sampai 30 tahun.

Kemudian, biaya sewa untuk lantai 4 adalah Rp60.000 per bulan untuk golongan umur 30-40 tahun, biaya sewa untuk lantai 3 adalah Rp80.000 per bulan untuk golongan umur 40-50 tahun, biaya sewa untuk lantai 2 adalah Rp100.000 per bulan untuk golongan umur 50 keatas.

Sedangkan, lantai dasar atau lantai 1 dikhususkan untuk masyarakat penyandang disabilitas permanen dan lanjut usia (Lansia) dengan biaya sewa Rp50.000 per bulan. (adi/yan)

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut. Pasalnya, dengan kehadiran hunian bagi mahasiswa di area kampus, bisa mengurangi kemacetan yang ada di kawasan lingkar Kampus Universitas Brawijaya.

“Rusunawa ini salah satu manfaatnya adalah bisa mengurangi kemacetan yang ada di kawasan Kampus UB,” kata Sutiaji.

Wali Kota Malang, pada kesempatan itu juga mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang selama ini telah banyak membantu Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan. Salah satu yang bisa dirasakan oleh masyarakat yakni pengurangan angka kawasan kumuh melalui program dari kementerian.

“Kami mengapresiasi karena jumlah kawasan kumuh di Kota Malang sudah berkurang dengan kebijakan dari kementerian,” imbuhnya.

Begitu pula, rencana Kementerian PUPR memberikan bantuan dana sebesar Rp 16 miliar untuk pembangunan Kayu Tangan sebagai kawasan heritage yang dinilai akan berdampak luas pada perkembangan Kota Malang di masa yang akan datang.

“Pemerintah Kota Malang sekarang sedang melakukan penguatan terhadap penthahelic yang melibatkan akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas, dengan harapan sinergitas itu mampu membangun Kota Malang lebih baik lagi,” tandasnya.

Perlu diketahui, pembangunan Rusunawa III UB “Griya Kertabhumi” ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sejak melalui anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 11,9 miliar diatas tanah seluas 2.821 meter persegi dengan luas bangunan 2.074,52 meter persegi.

Bangunan 4 lantai ini memiliki total 50 unit kamar dan mampu dihuni 196 mahasiswa. Rinciannya, 2 unit hunian khusus difable dan 48 unit standar yang sudah dilengkapi dengan mebeleur.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, mengatakan, dalam rentang tahun 2015 sampai tahun 2018, melalui Program Sejuta Rumah (PSR), pihaknya telah mampu membangun 3,54 juta unit rumah. “Pada tahun 2019 ini, kami targetkan PSR sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai tanggal 2 September 2019 yakni sebanyak 874.043 unit,” kata Khalawi.

Sementara Rektor Universitas Brawijaya Malang, Nuhfil Hanani, mengatakan Rusunawa yang sudah dibangun Kementerian PUPR di kampus itu berada pada 3 lokasi, dua diantaranya terletak di Jalan Veteran dan satu Rusunawa terletak di Kampus yang berada di kawasan Dieng.

“Rusunawa Griya Kertabhumi ini diisi oleh mahasiswa berprestasi. Saya berharap kedepan masih ada lagi bantuan dari pemerintah untuk Universitas Brawijaya. Sejalan dengan dengan pertambahan penduduk yang luar biasa, maka program sejuta rumah dari Presiden Jokowi perlu ditingkatkan, kalau perlu menjadi dua juta rumah untuk kedepannya,” tandas Rektor. (hms/yan)

Seperti pengakuan Samuel (45) dan Ariyanto (18) dua pekerja pembantu tukang dengan upah kerja sebesar Rp75ribu/hari ini ternyata sudah empat bulan mereka belum terima bayaran.

KONDISI : Kondisi Bangunan Rusunawa ASN di Blok Office Kepanjen. (Sur)

“Sudah hampir lima bulan kami menunggu disini,karena selama empat bulan kami terima bayaran.Padahal,dulu janjinya,upah kerja kami diberikan tiap dua minggu sekali, ” ungkap dua pekerja bapak dan anak ini Rabu (26/6/2019) kemarin.

Tambah Samuel, hal serupa juga dialami kelima orang anak mereka, yang sekarang pilih jadi pekerja serabutan di kota Malang.

“Buat cari ongkos pulang ke daerah, kini anak-anak kami kerja di kota Malang. Ada lagi, beberapa pekerja lain yang belum terbayar, tetapi saya tidak tahu tinggal dimana mereka sekarang, ” tambah pekerja asal Nusa Tenggara Timur ( NTT) ini dengan nada melas.

Samuel terpaksa bertahan dan tidur di “bedak” bekas pekerja dengan biaya hidup dari hasil menjual sampah.

“Setiap hari saya harus cari sampah untuk dijual. Karena saya juga belum dibayar dan akhirnya tidak bisa pulang ke daerah. Ada juga puluhan pekerja yang belum dibayar, tapi rumah mereka dekat,” ungkap Ariyanto.

Keluhan dua pekerja rusunawa ASN Kabupaten Malang asal NTT ini mendapat reaksi dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.

Lewat sambungan WhatsAppnya Wahyu menjelaskan, permasalahan pembayaran upah pekerja memang bukan ranah DPKPCK.

“Kami hanya sebagai pengawas saja.Karena sampai hari ini belum ada serah terima bangunan dari pusat ke Pemkab Malang. Tapi, dengan adanya hal ini, saya akan fasilitasi nanti ke PPK di Kementerian PUPR,” terang Wahyu.

Wahyu berjanji akan berusaha mencarikan solusi. “Sebenarnya,awal bulan Januari 2019 kemarin juga sempat mencuat terkait upah pekerja belum dibayarkan oleh pihak kontraktor yang di-sub-kan ke pihak yang ada di Surabaya.

“Kami akan fasilitasi, biar tidak berlarut-larut. Kalau pihak kami sekali lagi tidak bisa mengambil kebijakan terkait itu. Itu kerjaan Kementerian PUPR, sebelum adanya serah terima kepada kami,” pungkasnya. (Sur/oso)

Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS, mengatakan, alasan peruntukan dikarenakan pembangunan rusunawa merupakan subsidi pemerintah bagi mahasiswa tidak mampu. Meski subsidi, mahasiswa masih dikenakan biaya bulanan untuk operasional dan perawatan. “Harganya terbilang murah dibandingkan rusunawa atau kos lain. Per kamar dibanderol Rp 550 ribu dan bisa ditempati 2-3 orang. Kalau diluaran kan lebih dari satu jutaan. Apalagi di dalam kampus, jadi irit biaya transportasi,” ungkap mantan Dekan Pertanian UB ini.

Pembangunan rusunawa berlantai empat dengan 90 kamar berkapasitas 200 orang ini memakan biaya sekitar Rp 15 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana tersebut lengkap dengan penyediaan fasilitas dan beberapa isi kamar, seperti tempat tidur susun, lemari, meja belajar, kasur, bantal dan guling. “Asrama itu belum diresmikan. Bahkan untuk korden dan spreinya masih akan dilelang. Karena belum berkorden, saat lewat akan terlihat dari kaca jendela,” jelas Nuhfil.

Lantaran daya tampung kamar jauh dibawah puluhan ribuan mahasiswa baru, maka mahasiswa baru kurang mampu yang ingin menempati rusunawa diharapkan segera mendaftar di Griya UB. “Karena terbatas, daftarnya cepet-cepetan,” ajak Nuhfil, sembari menambahkan mahasiswa asing masih akan dicarikan tempat.

Selain itu, UB juga berencana menambah rusunawa lagi di tahun-tahun berikutnya. Terdekat, akan didirikan di kampus 2 Dieng pada 2020. “Rencananya kita mau bangun di kampus UB Dieng tahun 2020, tapi masih cari tanah dulu. Kalau di kampus 1 kayaknya tidak mungkin, karena kita sedang berpikir solusi dan lahan untuk mengelola lahan parkir kendaraan,” tandas Nuhfil. (adn/yan)

Beberapa pekerja nampak ada yang duduk-duduk sambil berbincang dengan rekan seprofesinya.

Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sebagian pekerja masiih memilih mogok. Hal tersebut dilakukan masih dikarenakan alasan yang sama, yakni karena gaji mereka belum dibayarkan.

“Masih belum lanjut mas, lha wong juga masih belum dibayar. Nek seng neng kidul uwis dibayar, tapi seng lor durung enek seng dibayar, makanya milih mogok ae, yo iki bates e. (Kalau yang sisi selatan sudah dibayar mas, tapi kalau yang sisi utara belum, makanya milih mogok saja, ya ini mas batasnya pas tengah),” ujarnya sambil menunjuk salah satu sisi bangunan.

Berbeda dengan keterangan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa hari Jumat (11/1/2019 lalu masalah keterlambatan honor pekerja pembangunan proyek Rusunawa ASN yang menyebabkan pekerjanya mogok, telah selesai.

Saat kembali dikonfirmasi pada Selasa (15/1/2019) kemarim, Wahyu mengatakan, bahwa dalam proyek tersebut, ia tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan tindakan.

“Sekali lagi saya sampaikan, itu kan proyek pusat. Kami tidak punya kewenangan apapun. Segalanya dari pusat, termasuk dari proses lelang dan lainnya. Kita hanya mengawasi, jika ada yang kurang, kita hanya bisa melaporkan ke satker (satuan kerja) di provinsi,” ujarnya saat ditemui di Pendapa Panji Kabupaten Malang.

Selain keterlambatan gaji, Wahyu juga tidak menampik bahwa memang dalam pengerjaan proyek tersebut memang ada kemunduran. Namun ia menyebut, kemunduran yang dihadapi tidak hanya ada di Malang. Ia menjelaskan kemunduran tersebut dikarenakan memang ada adendum dari pihak Kementrian selama 3 bulan hingga bulan Maret.

“Itu memang karena ada adendum selama bulan dari kementrian. Dan itu bukan hanya ada di malang, di Lamongan juga seperti itu,” imbuh Wahyu.

Namun, pihaknya optimis, proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Ia kembali menegaskan, dalam proyek tersebut DPKPCK tidak punya kewenangan apapun. Wahyu menyebut, pihaknya hanya berhak melakukan pemantauan dan melaporkan manakala ada sesuatu yang dirasa belum cukup.

“Apalagi terkait sanksi, kami tidak punya kewenangan apapun. Sifatnya kami hanya memfasilitasi. Tapi kami tetap memantau, kalau ada perkembangan apapun, kami laporkan pada satker,” pungkas Wahyu. (sur/oso)

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, mengaku bahwa selain penambahan fasilitas, juga untuk penempatan air bersih hingga taman. Karenanya, untuk alokasi anggaran dilakukan penambahan.

“Karena ada penyesuaian anggaran dari pusat, yakni dari dana sebelumnya Rp 14 milyar menjadi Rp 16 milyar, makanya di tingkat kabupaten dilakukan penyesuaian serupa. Penyesuaian yang dimaksud, tidak pada luas bangunan untuk Rusunawa ASN. Namun, untuk fasilitas,” katanya.

Karena alasan tersebut, ungkap Wahyu, maka luas fasilitas yang berada di luar bangunan, pun ditambah. Jadi, luas bangunan nantinya tetap, namun untuk luas fasilitas yang bertambah.

“Intinya, penambahan itu untuk menjaga fasilitas. Jangan sampai, diberi mesin genzet namun penempatannya tidak mendukung. Sehingga, fasilitas menjadi cepat rusak,” paparnya.

Terkait dengan proses lelang, Wahyu mengaku, bahwa bulan ini sudah masuk. Artinya, hanya tinggal menunggu pemenang lelang dan pelaksanaan pengurukan dan pemadatan.

“Bulan ini sudah dilelang,” tambahnya.

Seiring adanya pembengkakan alokasi pengurukan, maka total sekitar Rp 2,8 milyar, anggaran yang sudah dikeluarkan. Sebelumnya atau tahun 2017, DPKPCK mengeluarkan Rp 1 milyar, untuk pelaksanaan sama. (sit/yan)

 
Memontum Malang — Pembangunan Rumah Susun dan Sewa (Rusunawa) salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu seperti diungkapkan Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rusunawa di kawasan block office Kepanjen Kamis (8/2/2018) siang.

Dengan membangun rusunawa (Rumah Susun Sewa) bagi para ASN yang belum mempunyai tempat tinggal atau yang berdomisili di luar kota. Menurut Rendra, Pembangunan Rusunawa ini diperuntukkan kepada para ASN ini adalah yang pertama di Kabupaten Malang.Dan nantinya pengunaannya tentunya untuk ASN yang selama ini belum mempunyai tempat tinggal.

“Dengan adanya Rusunawa yang dibangun berdekatan dengan kawasan block office atau perkantoran terpadu ini, diharapkan akan memudahkan mobilitas para ASN yang berkerja di lingkungan Pemkab Malang,” ungkap Rendra. Tambah dia, Rusunawa ini nantinya, akan dilengkapi dengan guest house Kabupaten Malang, dan tidak untuk diperjual belikan.

“Sistemnya mereka akan menyewa, berapa sewanya belum dibicarakan, mungkin nanti kalau sudah selesai dihitung, pokoknya jangan sampai mematikan usaha perhotelan yang ada,” ulasnya.

Adapun mengenai biaya yang akan digunakan tersebut, Pemkab Malang menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat.

“Untuk anggaran semuanya dari Kementrian, kita hanya mendapatkan bantuan sebesar 25 milyar, karena Kabupaten Malang diparesiasi oleh Pak Mentri, karena dalam perijinan khususnya dalam masalah pembangunan kita tidak bertele-tele, prosesnya cepat,” pungkas Rendra. (sur/yan)

 
Memontum Malang — Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tahun 2018. Sesuai rencana, bangunan yang akan menelan biaya sekitar Rp 14 milyar, akan ditempatkan di kawasan Perkantoran Terpadu (Block Office) Pemkab Malang – Kepanjen. Alokasi dana pembangunan sendiri, diambilkan dari bantuan program perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018, dengan nilai total Rp 25 milyar.

“Alokasi dana untuk pembangunan Rusunawa ASN nantinya, adalah dari bantuan program perumahan Kementrian PUPR. Dari total bantuan, Rp 14 milyar untuk Rusunawa ASN,” kata Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Ditambahkan Wahyu, dari desain bangunan yang sudah dibuat, sesuai rencana Rusunawa ASN akan dibuat empat lantai. Dengan perincian, perbangunan berukuran 6 meter x 6 meter atau total 36 meter persegi, dengan jumlah sebanyak 62 unit.

“Per bangunan atau unit, akan dilengkapi pula dengan dapur hingga menjemur pakaian. Di dalam unit, dibuat berstandar difabel. Sementara luar bangunan, akan dilengkapi taman. Bentuk bangunan atau unit, terdiri dari satu kamar utama dan satu ruang besar yang bisa dibuat kamar tambahan,” paparnya.

Masih menurut Wahyu, dari total unit yang disiapkan, sebanyak 50 unit untuk disewakan kepada ASN. Sementara sisanya, untuk tamu atau atlet. “Untuk mengawali pembangunan, tahun ini sudah mulai dilakukan pemerataan tanah di sekitar kawasan,” ungkap mantan Kadis Pengairan Kabupaten Malang ini.

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Disinggung mengenai sisa anggaran, dirinya menjelaskan, Rp 6,2 milyar akan diperuntukan untuk penyediaan air bersih. Sesuai rencana, pemasangan baru tersebut akan menjangkau kawasan Kecamatan Wagir.

“Sedangkan untuk sisa anggaran sekitar Rp 4,8 milyar akan digunakan untuk pelaksanaan bedah rumah. Dari dana yang ada, beberapa lokasi yang menjadi sasaran adalah seperti wilayah Kepanjen, Wagir, Pakisaji, Gondanglegi dan Sumberpucung,” ungkap Wahyu. (sit/yan)