Hal itu, disampaikan Gus Syaikhul saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula Mabest Cave JL Raya Kenongo Nomor 6, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, kemarin.

Meski acara sosialisasi ini berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, akan tetapi kegiatan yang dihadiri sekitar 150 perwakilan santri milenial dan komunitas milenial pegamers ini, tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Surabaya – Sidoarjo ini, mengajak kaum milenial memahami dan memastikan kokohnya empat pilar kebangsaan. Yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. “Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan empat pilar kebangsaan tetap kokoh menopang kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai ini,” ujar Gus Syaikhul, saat menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, kemarin.

Lebih jauh, Gus Syaikhul yang juga Kapoksi PKB ini menilai anak muda sebagai generasi penerus bangsa menjadi bagian komponen penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. “Saya yakin kalau generasi muda bersama-sama menjaga 4 pilar kebangsaan dari ideologi lain yang bertentangan, maka Indonesia akan jaya dan masyarakat sejahtera,” imbuhnya.

Karena itu, kata putra KH Agoes Ali Masyhuri ini, jika negara sudah tidak disibukkan memerangi ekstrimisme, maka negara akan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, empat pilar kebangsaan harus menjadi nilai dalam menjalani perilaku kehidupan berbangsa dalam hidup sehari-hari.

“Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan ini menjadi pegangan dalam hidup dan berkehidupan sehari-hari,” tegas politisi yang dua perioe berturut-turut terpilih duduk di DPR RI ini.

Selain itu, Gus Syaikhul mengingatkan kepada para santri milenial dan masyarakat secara umum selalu dibentengi empat pilar kebangsaan. Harapannya, dengan itu mereka (para santri dan millenial) tidak mudah terpapar paham radikalisme dan teronsrne yang kini sedang diperangi pemerintah.

“Kami menilai semua komponen bangsa, baik kalangan tua maupun para generasi muda wajib mengetahui Empat Pilar Kebangsaan itu. Sekaligus memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Kapoksi Fraksi PKB DPR RI ini.

Sementara itu, kata Gus Syaikhul agar tidak terjebak dalam jurang perpecahan akibat isu SARA, paham radikalisme dan terorisme setiap komponen bangsa harus diperkuat pemahamannya soal Empat Pilar Kebangsaan itu. Terutama bagi kalangan millenial (generasi muda) sebagai penerus bangsa. “Karena generasi muda harus memahami negara ini dibangun dengan keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Maka yang dikedepankan kepentingan bangsa. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu,” pungkasnya. (wan/syn)

Dalam aksinya, massa dikawal ketat petugas Polresta Sidoarjo dan Satpol PP. Para peserta aksi juga menggelar orasi dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU HIP. Alasannya, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak perlu dirubah lagi.

“Bagi kami, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah teruji membawa Indonesia hidup rukun selama 75 tahun. Berbagai usaha untuk mengganti dasar negara ini berulang kali terjadi. Tapi Indonesia bulat mempertahankannya. Karena itu GMBI akan mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan jika ada pihak yang berusaha mengganti Pancasila,” ujar salah seorang peserta aksi.

Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo Nunuk menjelaskan pihaknya akan terus berupaya meminta DPR RI dan pemerintah menghapus RUU HIP.

“Karena Pancasila itu sudah final sebagai dasar negara. Sementara RUU HIP cenderung ke paham komunis,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman yang menerima perwakilan massa mengapresiasi gerakan ini.

Menurutnya aspirasi yang disampaikan ini sangat wajar, karena ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sadar atas keberadaan Pancasila.

“Pancasila selamanya harus tetap pancasila. Tidak perlu dirubah dan tidak perlu diotak atik lagi. Karena itu sudah sempurna,” tegasnya.

Usman menegaskan dalam butir-butir di Pancasila sudah lengkap karena dapat menyangkut semua elemen bangsa. Seperti masalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan.

“Kalau ada pihak-pihak yang ingin merubah pancasila menjadi ekasila, itu perlu diwaspadai. Kami sebagai wakil rakyat, kami mendukung secara kelembagaan DPRD Sidoarjo menolak RUU HIP menjadi undang-undang. Kami meminta mengeluarkan dari Prolegnas,” ungkapnya.

Selain itu, politisi senior PKB Sidoarjo ini juga akan mengirimkan surat pernyataan ini kepada pimpinan DPR RI soal penolakan itu. Menurutnya, semakin banyak yang menyampaikan aspirasi menolak, maka DPR RI harus mendengar rakyat aspirasi itu.

“Semakin banyak yang menyuarakan penolakan, maka aspirasi ini akan semakin didengar DPR RI. Semua aspirasi rakyat harus dijalankan,” tandasnya. Wan/yan

“Itu wajib ditolak. Dan kami minta DPRD Bangkalan mengirimkan draft penolakan ke DPR pusat sebab ini merupakan sebuah aspirasi kami. Adanya RUU HIP hanya akan membuat negara terpecah belah,” ucapnya, Senin (6/7/2020).

Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut inisiator yang mengagas pembahasan RUU HIP itu diproses secara hukum. Sebab hingga kini belum diketahui apakah pihak legislatif ataukah eksekutif pusat yang mengagas hal tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad atau biasa disapa Ra Fahad menyetujui usulan tersebut. Bahkan, pimpinan DPRD Bangkalan sudah menyetujui penolakan tersebut.

“Hari ini kami tandatangani penyataan penolakan yang akan dikirim ke Senayan. Ini aspirasi yang harus disampaikan ke pusat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hosyan Muhammad mengatakan hal ini harus terus dikawal bersama. Bahkan, adanya pembahasan PIP juga harus disoroti sebab hal tersebut akan memperkuat BPIP.

“Kawal juga PIP karena itu masih satu pembahasan. Jangan HIP kita tolak namun PIP lolos,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Insiden tersebut mendapat respon dari DPC PDIP di beberapa daerah. Setelah DPC PDIP Kota Malang mengadukan insiden tersebut ke pihak Polresta Malang, kini giliran DPC PDIP Kabupaten Malang yang akan mengadukan insiden yang sama ke Polres Malang.

Rencananya, laporan tersebut akan dilakukan pada Sabtu (4/7/2020) mendatang. Sebagai informasi, aksi demo penolakan RUU HIP yang berujung pada pembakaran bendera PDIP tersebut, dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, insiden tersebut sudah jelas menyulut kekecewaan seluruh kader PDIP, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Ditambah lagi, hingga saat ini juga banyak yang menuduh adanya keterkaitan antara partai berlogo banteng bermoncong putih ini dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Didik pun membantah dengan keras apabila ada oknum yang menyebut bahwa ada keterkaitan antara PDIP dengan PKI, atau bahkan berafiliasi dengan partai yang sudah dilarang sejak tahun 1965-1966 ini.

“PDI Perjuangan adalah partai yang anti komunis. Pancasila adalah satu-satunya ideologi. Maka pada hal-hal yang disampaikan itu kan tidak benar. Kita berkewajiban untuk meluruskan perjuangan bangsa. Seharusnya oknum yang menyampaikan itu harus lebih menengok sejarah,” Ujar Didik, Kamis (2/7/2020).

Selanjutnya, Didik menyatakan, PDIP Kabupaten Malang bakal mengambil langkah hukum terkait adanya oknum yang menyebutkan PDIP menganut paham komunisme. Termasuk juga melaporkan terkait pembakaran bendera PDIP di Jakarta.

“Justru ini yang kita laporkan, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” Didik mengakhiri.

Lebih lanjut Didik mengatakan, sebagai seorang kader PDIP, hal tentunya menyulut kekecewaannya dan kader-kader PDIP yang lain. Menurutnya, bendera merupakan bagian dari identitas yang harus di jaga dengan segenap jiwa dan raga.

“Karena ini kan marwah. Bendera itu kan bagian dari lambang partai. Kami merasa tercederai. Dan ini sudah menjadi kewajiban kader-kader PDIP,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Didik menyebut, meskipun peristiwa tersebut terjadi di Jakarta, namun pihaknya tetap membuat laporan resmi dalam rangka mendukung apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Untuk itu, dirinya berharap Polres Malang bakal menerima dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud.

“Kita tetap membuat laporan resmi dalam rangka memberikan dukungan laporan yang dilakukan oleh DPP. Harapannya, polisi segera menindak tegas beberapa oknum yang telah membakar bendera partai,” pungkasnya. (iki/yan)

Juru bicara (Jubir) massa aksi Herman menyampaikan, ada beberapa Organisasi Islam yang ikut serta menyuarakan aspirasi. Antara lain, LPI, FPI, SI, Persis, Hidayatullah, Al-Irsyad dan Kokam Muhammadiyah. Tuntutan semua ormas itu sama: Cabut RUU HIP dari Prolegnas

“Kami semuanya sepakat dan tegas menolak RUU HIP yang saat ini masih ditunda pembahasannya. Kami minta ke pimpinan DPRD Pamekasan untuk menyampaikan kepada DPR RI terkait tuntutan kami,” paparnya.

Massa menuntut tidak hanya menolak, melainkan segera mencabut RUU HIP tersebut dari Proleknas agar tidak disahkan menjadi undang-undang. Jika tetap lanjut pembahasan RUU HIP dan disahkan, maka umat Islam akan melakukan jihad.

Sebelum menyampaikan isi tuntutan kepada pimpinan DPRD, perwakilan ulama sempat melakukan orasi dan kecaman kepada penguasa agar mendengarkan aspirasi umat islam. Sebab, pemerintah dinilai tidak becus dalam menangani sejumlah persoalan.

“Pemerintah telah melakukan kedholiman, kebohongan dan kriminalisasi ulama. Sebut saja Ahmad Dhani, ustad Alfian Tanjung, hingga Habib Rizieq. Takbir,” teriak kiai Azis diiringi pekikan takbir massa aksi.

Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah ormas berdemonstrasi didepan gedung DPRD Pamekasan, Kamis (02/06/20). (adi)

Sebelum berdo’a bersama, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman bersama pimpinan sempat melakukan orasi. Isinya, sama-sama menolak RUU HIP yang saat ini sedang ditunda. Bahkan, mantan Kepala Desa Potoan Daya, Palengaan itu mengaku siap untuk menyampaikan surat pernyataan penolakan tersebut sendiri secara langsung kepada DPR RI.

“Karena bagi kami Pancasila sudah sempurna dan tidak perlu dilakukan perubahan kembali. Kami tegaskan Pancasila tidak harus mengikuti zaman tapi zaman yang harus kembali kepada Pancasila. Sama halnya Al-qur’an tidak mengikuti zaman. Tapi, zaman mengikuti Al-Qur’an,” teriak politisi PPP itu diiringi tepuk tangan peserta aksi. (adi/yan)

Mengenai pembakaran bendera PDI Perjuangan, sangat disayangkan. Tindakan tersebut merupakan upaya pemecah belah bangsa. PDIP sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan demokrasi, memilih jalur hukum terhadap pelaku pembakaran bendera.

“Saya sebagai kader dan juga pengurus partai merasa bahwa martabat, harga diri dan kebanggaan kami terganggu. Kami ingin kasus ini diusut tuntas, karena delik kejadian di jakarta kami hanya bisa memberikan pengaduan. Kami mendorong Kapolresta Malang untuk meneruskan aduan kami dan memberi masukan kepada Kapolri untuk menindak tegas dan menangkap 3 pelaku yang kami laporkan dengan bukti-bukti yang kami dapatkan dari media masa,” ujar Made Ketua DPC PDIP Kota Malang.

Dengan berlandaskan hukum seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan menyatakan bahwa mendukung penuh proses-proses hukum terhadap pelaku pembakaran bendera dan juga menjadi garda terdepan untuk menjaga demokrasi yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, pluralism dan keutuhan NKRI.

“Intruksi dari ibu Megawati kepada seluruh kader untuk menggunakan jalur hukum. Tidak ada kekerasan dan balas dendam kepada oknum-oknum yang ingin melecehkan PDI perjuangan, karena negara kita adalah negara hukum,” ujarnya.

Kedatangan DPC PDI dan seluruh fraksi di Polres Kota Malang mendapat sambutan baik dari Kapolresta Malang untuk pengaduan dan menerimanya dengan baik.

“Setelah membuat pengaduan kami memberikan apresiasi kepada bapak leo Simarmata selaku kapolresta yang telah memberi sambutan dan menerima laporan dari kami,” tutupnya. (mg1/yan)

Mereka merasa prihatin dengan munculnya RUU HIP. Pasalnya, RUU HIP ini selain belum mempunyai urgensi, banyak yang menilai berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Tokoh masyarakat, kyai dan habib se Malang Raya bersatu deklarasi penolakan RUU HIP. (mg1)

“Tujuan kita mulai dari sepuh, purna, kyai, habaib dan anak muda semua prihatin dengan upaya pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali paham komunis di era ini. Kita sebagai umat beragama tidak akan terima selama-selamanya bahwa nilai ketuhanan akan di sejajarkan dengan nilai-nilai yang lainnya,” ujar Habib Dr Zainal Abidin.

Selain itu beberapa poin untuk dasar penolakan RUU HIP ini seperti, mengesampingkan peran agama sebagai panduan kehidupan sosial masyarakat; lalu ada juga karena mendefinisikan ketuhanan sama dengan kebudayaan yang merupakan produk manusia.

Dr Zainal Abidin juga menambahkan, “Pancasila itu final dan sudah menjadi asas tunggal di indonesia. Jadi tidak akan ada ruang paham lain. Lebih-lebih membiarkan komunis untuk hidup kembali.”

Para tokoh yang terlibat juga akan menyiapkan langkah-langkah dan juga pengawasan agar RUU HIP ini benar-benar harus di cabut. Kolonel (purn) Darussalam menambahkan, pagi hari ini (30/6/2020) menunjukan kepada Indonesia untuk mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk mencabut RUU HIP dan jangan diangkat lagi.

“Kalau bisa, usut siapa inisiatornya supaya jelas masyarakat seluruh indoneisa bisa tahu,” ujarnya.

Langkah awal sebagai pemanasan untuk mendesak RUU HIP agar segera dicabut telah dilakukan. Jika RUU HIP terus di lanjutkan sampai tahap pengesahan para tokoh, kyai, habib dan seluruh masyarakat akan lebih kuat lagi untuk tetap menolak dengan cara apapun.

“Marilah kita anak bangsa tanpa adanya adu domba untuk kita bersatu dan tidak ada lagi pengkhianatan. Kami akan mengawasi dan mempressure. Kami tidak tidur, kami akan terus memantau setiap langkah yang dilakukan DPR RI dan juga Pemerintah,” ujar Ustadz Ir H Andri kurniawan M.Ag. (mg1/yan)

Hal ini terpantau setelah pihak DPC PDIP Kabupaten Pasuruan yang dikomandani Andri Wahyudi menyampaikan surat resmi pada Polres Pasuruan. Surat itu intinya mendorong pihak Polri mengusut tuntas para pelaku yang melakukan pembakaran salah satu lambang PDI-P.

Seperti yang disampaikan oleh Andri Wahyudi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pasuruan, Senin (29/6/2020) siang di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. ”

“Ini kami lakukan agar dapat meredam kemarahan kader dan simpatisan PDI-P di Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Kami mendorong pihak Polri agar segera menangkap dan memproses hukum para pihak yang telah dengan sengaja membakar atribut partai kami.

Perlu diketahui, bahwasannya kader-kader kami akan turun jalan dan melakukan sweping terhadap rentetan kelompok yang membakar bendera atau salah satu kehormatan partai kami.

Namun dengan pendekatan persuasif dan intruksi dari Ketua Umum PDIP yakni seluruh kader di daerah diminta tetap tenang.

“Percayakan proses hukum pada pihak Polri serta tidak terpancing dengan provokasi yang ada,”urai Andri Wahyudi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab.Pasuruan.

Sementara itu di tempat yang sama, Rusdi Sutejo Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan.Terkait kedatangan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dan diterima oleh unsur pimpinan dewan dan anggota, yang meminta agar DPRD Kabupaten Pasuruan menolak pembahasan dan pengesahan UU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

“Kami secara kelembagaan (DPRD Kabupaten Pasuruan) menerima kehadiran rekan-rekan FUIB dan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI melalui faximile hari ini juga,”ungkap politisi Gerindra ini. (arf/hen/tim)

Laporan tertulis itu diantar oleh tujuh orang Pengurus DPC PDIP Kabupaten Jombang diserahkan langsung oleh Bahana Bela Benanda kepada Kapolres AKBP Agung Setyo Nugroho, S.IK di Polres Jombang, Jl. KH Wahid Hasyim No. 62, Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang.

“Pelaporan ini untuk memberikan dukungan moral bagi kepolisian untuk terus mengusut oknum pelaku pembakaran dimaksud. Pembakaran ini yang kami tidak terima,” kata Bahana Bela Benanda, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Jombang saat jumpa pers di Sekretariat, Desa Pulo, Kecamatan Jombang Kota, Senin siang.

Didampingi M Sholeh Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan serta Amir Hamzah Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik, Bela menyatakan keberatan atas tragedi tersebut.

Keberatan kami, ucap Bela, tidak hanya persoalan pembakaran bendera PDI Perjuangan, akan tetapi, karena tempat pembakarannya didampingkan dengan bendera PKI, yang dikesankan seolah-olah PDIP identik dengan PKI.

“Ini yang kami tidak terima. Karena kita tahu sejak awal PDI Perjuangan berdiri, mulai berdirinya PNI 4 Juli 1927, azasnya sudah marhanisme waktu itu. Dan PDI Perjuangan azasnya Pancasila,” tandas Kader yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum DPC PDIP Jombang ini.

Dikatakan olehnya, ketika Pancasila sudah ditawarkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dan sudah disepakati. Karenanya, kami mengganggap Pancasila sebagai Dasar Negara, sudah final, sudah selesai.

“Jadi kami tidak terima ketika Partai kami dikesankan seolah-olah seindentik dengan PKI,” tegas Bela, mantan Ketua DPRD Jombang periode 2009-2013 lalu ini.

Menanggapi tentang tragedi pembakaran itu, pihaknya tidak emosional. Akan tetapi, menempuh jalur hukum, mengingat negara kita negara hukum. Apalagi, katanya, saat ini bangsa kita sedang susah karena dilanda pandemi Covid-19. “Sehingga kami tidak melakukan kegiatan diluar koridor hukum,” tukasnya.

Menjawab pertanyaan terhadap kekhawatiran sikap kader atas tragedi itu ditingkat gressroot, DPC PDIP telah menyikapi dan koordinasi dengan Pengurus Pusat. Pihaknya (DPC,red) telah melakukan rapat hingga sampai ke PAC (Pengurus Anak Cabang/Kecamatan), untuk menghimbau agar kader melakukan aksi.

Menurut Bela, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati telah memberikan perintah harian kepada kami, di DPC untuk menempuh jalur hukum. Perintah harian ini juga berlaku di DPC PDIP di Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.

Berikutnya, untuk menegakkan eksistensi Partai , kami bersama kader diminta memasang (menegakkan) bendera Partai di tempat strategis di lingkungan kota.

Untuk itu, kami telah menditribusikan bendera ke pengurus ranting, agar di setiap rumah masing-masing pengurus untuk memasang bendera Partai.

“Cukup menunjukkan eksistensi kita dengan menegakkan bendera partai di rumah masing-masing tidak perlu aksi di jalan,” pintanya.

Menjawab isu yang sedang viral, PDI bukan PKI tapi PDI butuh PKI. Bela menjelaskan, kita (PDIP) tidak butuh PKI. Sejarahnya, sejak awal berdiri partainya sendiri-sendiri. Sebelum ada PDI Perjuangan, ada PDI, ada PNI. Bahkan PNI pun sudah menjadi partai tersendiri.

“Pada Pemilu 1955, kita juga bertarung melawan mereka (PKI). Isu itu dipleset-plesetkan, itu tidak benar,” ujarnya.

Menurut Bela, untuk RUU HIP itu sudah menjadi hak inisiatif DPR, dan tidak hanya PDIP, tapi ada 7 partai, ada 7 fraksi yang menyepakati membahas RUU HIP dimaksud. Satu fraksi syarat dengan catatan dan satu fraksi tidak ikut membahas.

Sesungguhnya, RUU HIP itu hanya untuk memberikan payung hukum tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Itu masih masif. Masih panjang tahap pembahasannya. Kalau problemnya tidak sepakat dengan tidak dicantumkannya Tap MPRS No 25/1966, tinggal mencantumkan saja, ucap Bela.

Namun, pembahasan itu tidak akan lanjut karena Presiden telah sepakat menunda pembahasan RUU HIP tersebut. Sehingga tidak ada lagi perlu ada demo penolakan, saran Bela.

Bela berharap, kader siap menjawab pelintiran-pelintiran, atau plesetan yang memojokkan, merugikan PDIP. Seluruh kader sudah kami bekali untuk mampu menjawab pelintiran oleh oknum tertentu. Namun tetap dalam koridor hukum, tidak boleh dengan kekerasan. Apabila tidak mampu menjawab diminta berkoordinasi dengan Pengurus DPC.

“Jadi saya tegaskan, PDIP tidak butuh PKI, karena jelas azas Partai PDIP adalah Pancasila,” pungkasnya. (wis/yan)