Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pembersihan saluran dilakukan melalui kerja bakti bersama masyarakat di tingkat RT. Beberapa hari setelah kegiatan tersebut dan terjadi hujan, menurutnya tidak menimbulkan genangan maupun banjir di sejumlah titik rawan.

“Alhamdulillah, setelah kerja bakti bersama RT dan beberapa hari kemudian turun hujan, tidak terjadi banjir. Artinya saluran sudah bersih dan berfungsi dengan baik,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (19/12/2025) tadi.

Meski demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap siaga menghadapi potensi banjir. Itu karena, Kota Malang merupakan wilayah cekungan yang berada di dataran lebih rendah. Sehingga, tetap berisiko terdampak banjir kiriman dari daerah sekitar meskipun tidak diguyur hujan.

Baca juga :

“Kita sudah mengantisipasi dengan membersihkan saluran dan menyiapkan sarana prasarana. Namun jika intensitas hujan sangat tinggi, terutama di wilayah atas, Kota Malang tetap bisa terdampak,” ucapnya.

Karena itu, Wali Kota Wahyu menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan, tidak hanya di Kota Malang, tetapi juga secara regional di wilayah Malang Raya. Menurutnya, konsistensi menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama dalam mitigasi banjir.

Selain penanganan saluran, Pemkot Malang juga akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran air. Wali Kota Wahyu menyebut, ada sejumlah bangunan tersebut berada di lahan yang bukan milik Pemkot Malang, seperti aset milik KAI maupun pihak lain.

“Kami akan inventarisir dan mengingatkan pemilik bangunan, karena mendirikan bangunan di atas saluran air tidak diperbolehkan sesuai ketentuan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Susanti Edi Peni, mengatakan tujuan dilaksanakannya normalisasi tidak lain untuk mengurai penyumbatan, pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimentasi atau tumpukan sampah. Untuk saat ini, normalisasi ada yang sudah selesai dilakukan dan sebagian tengah dikerjakan. Namun, khusus untuk yang telah dikerjakan mencapai 22 kilometer di 20 titik yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Seperti hari ini misalnya, kita lakukan normalisasi di pertemuan dua titik. Yakni saluran pembuang jaringan irigasi Sumberjudeg dan saluran pembuang Jalan Sumber Banyubiru,” kata Santi, Jumat (24/10/2025) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, normalisasi sungai dan aliran air menjadi agenda rutin tahunan, yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi risiko banjir. Terutama, seperti di wilayah rawan genangan seperti Winongan, Rejoso dan Gempol.

“Prioritas kegiatannya berdasarkan prioritas dan aduan warga. Terutama, seperti di daerah yang kerap tergenang,” tambahnya.

Santi menegaskan, bahwa pekerjaan normalisasi menggunakan dua metode. Pertama, untuk pekerjaan normalisasi menggunakan alat berat dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar, serta serapan sekitar Rp 800 juta. Sedangkan kedua, adalah normalisasi manual dengan alokasi total anggaran mencapai Rp 2,4 miliar dan telah terserap seluruhnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Pasuruan berharap potensi banjir tahunan bisa diminimalkan, sekaligus menjaga kelancaran aliran air di wilayah hulu atau hilir yang kawasannya padat penduduk.

“Normalisasi sungai ini tidak bisa menghilangkan banjir. Namun, setidaknya mengurangi lama dan luas genangan,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan direncanakan mulai Februari 2026. Proyek senilai Rp 143 miliar tersebut, saat ini masih dalam proses Rapat Persiapan Pengadaan (RPB) di tingkat pusat.

“Sekarang masih proses RPB di pusat. Kalau lancar, pelaksanaan antara Februari hingga Maret tahun depan,” ujar Dandung, Jumat (10/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pengerjaan meliputi pembangunan saluran dan long storage di dua titik utama. Masing-masing sepanjang sekitar 1,3 kilometer. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan saluran dari Jalan Letjen Sutoyo hingga ke Sungai Brantas.

“Pemkot Malang memastikan kesiapan lokasi dan koordinasi dengan instansi terkait, terutama yang berkaitan dengan utilitas. Supaya saat pelaksanaan bisa dilakukan pemindahan utilitas, seperti di kawasan Suhat,” ucapnya.

Lebih lanjut diubgkapkan, menurutnya seluruh pengerjaan nantinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, untuk anggaran masih menunggu pencairan setelah proses lelang selesai.

“Karena ini kan didanai oleh Bank Dunia, maka pengerjaan ya dari pusat semua. Saat ini di pusat masih proses lelang, masih Rapat Persiapan Pengadaan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala DPUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa sejumlah kegiatan itu telah dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi. Termasuk, mendukung langkah swasembada pangan hingga mengurangi risiko banjir serta memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.

“Ada sekitar 3.178 meter jaringan irigasi yang telah dilakukan pemeliharaan di Kabupaten Jombang. Ditambah dengan rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 565 meter. Pemeliharaan sendiri, dilakukan pada saluran yang masih berfungsi namun terganggu. Karenanya, dilakukan pemeliharaan. Sementara untuk rehabilitasi, dilakukan pada saluran irigasi yang rusak. Hal ini dilakukan untuk menunjang sektor pertanian,” katanya, Kamis (24/04/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, upaya menjaga aliran air agar tetap lancar, juga dilakukan melalui Bidang SDA (Sumber Daya Air) melalui normalisasi embung dan saluran air. Ada empat lokasi embung yang dinormalisasi DPUPR Jombang. Diantaranya, Embung Sidowayah, Embung Randulawang, Embung Jinggring dan Embung Wringin Pitu.

“Normalisasi embung ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas tampungan air dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Hal ini, juga untuk mendukung penyediaan air guna kebutuhan pertanian dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ungkapnya, sepanjang tahun 2024 lalu, DPUPR juga melakukan rehabilitasi empat bendungan yang direhabilitasi. Bendung ini, fungsinya adalah berhubungan langsung dengan irigasi, yang tujuannya agar aliran air jadi lebih baik.

Tidak hanya itu, DPUPR juga melakukan pembersihan eceng gondok dan sangkrah di beberapa sungai serta pembersihan limbah tahu di Sumbermulyo, yang masuk ke saluran air. “Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas saluran untuk menampung dan mengalirkan air dengan baik, mengurangi risiko banjir dan genangan air di beberapa titik rawan,” tambahnya. (azl/gie)

Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa rencana normalisasi sebetulnya sudah akan dilakukan. Hanya saja, penghujan terus-menerus turun. Sehingga, rencana normalisasi tidak bisa dilakukan.

“Rencana normalisasi sebenarnya sudah saya rencanakan. Namun apa boleh buat, Sabtu (15/03/2025) kemarin hujan turun duluan dengan intensitas yang begitu tinggi. Jadi, saya minta Senin ini dilakukan normalisasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengungkapan, bahwa dari peninjauan yang dilakukan tersebut, ditemukan banyak sekali sampah yang menyumbat. Karenanya, temuan sampah-sampah ini sampai membuat heran.

“Kok bisa, ini botol-botol masuk begitu banyaknya di saluran air. Ini seperti ada sengaja atau bagaimana, sampai heran saya,” ungkapnya.

Baca juga :

Karenanya, melalui langkah normalisasi yang dilakukan, pihaknya berharap ada kesadaran dari masyarakat. Termasuk, berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Malang.

“Kalau dari pemerintah sudah mengupayakan, namun masyarakat tidak mampu mengimbanginya melalui kesadaran dan partisipasinya, ya kita gak bisa apa-apa. Sehingga, banjir ya akan terus saja ada,” imbuhnya.

Masih menurut Wali Kota Wahyu, dalam normalisasi nantinya, juga akan dilakukan beberapa pembongkaran. Seperti salah satunya, adalah pembongkaran bak kontrol air. Ini dilakukan, guna dilakukan pengecekan menyeluruh apakah ada sumbatan atau tidak.

“Bangun yang menutupi bak kontrol air, itu akan dilakukan pembongkaran. Karena kalau tidak dibongkar, maka kita tidak tahu itu tersumbat atau tidak,” ujarnya.

Selanjutnya, Wali Kota Wahyu juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan sempadan jalan menjadi bangunan. Karena dikhawatitkan, ketika suatu saat diperlukan, maka akan dilakukan pembongkaran dan semacamnya.

“Paling tidak, dari bibir jalan itu sekitar 7,5 meter,” paparnya. (cw1/sit)

“Ini hanya salah satu dari banyaknya titik yang terdampak luapan air yang luar biasa tinggi. Saya berempati dan bersimpati kepada Mas Bupati yang baru balik dari Magelang, guna harus langsung menindaklanjuti permasalahan ini. Untuk itu, kami akan segera mengirim Bronjong,” kata Wagub Emil Dardak, saat meninjau langsung lokasi Dam Siguo, Desa Tambak Ukir.

Dam ini, sambung Wagub Emil, adalah bangunan air yang sangat vital untuk mengairi ratusan hektar sawah warga Desa Tambak Ukir dan Kendit. “Atas kreatifitas dan gotong-royong warga, membangun saluran menggunakan drum-drum yang dilas jadi satu, sehingga air bisa dialirkan ke Kendit,” tambah Wagub Emil.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, karena telah membantu alat berat dan BBM-nya untuk memperbaiki bantaran sungai dan Dam agar tidak rusak lagi diterjang banjir. “Kita siapkan Bronjong serta akan kami siapkan 2 ribu kantong pasir atau sand bag untuk titik-titik yang lain, agar segera diperbaiki. Yang di sini akan kami kirimkan kawat Bronjong, untuk batunya, warga akan kolektif mencari sendiri,” jelas Emil Dardak.

Baca juga :

Selain itu, untuk jembatan dan rumah warga yang rusak, lanjut Emil, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo terkait skema pemberian bantuannya. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan Mas Rio Bupati Situbondo, tentunya Mas Bupati juga memahami kekuatan fiskal kita,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan akan terus berupaya secara maksimal dalam penanganan pasca bencana ini. “Saya telah berkoordinasi dengan semua OPD dan Provinsi untuk bagaimana secepatnya melakukan perbaikan pasca banjir,” kata Bupati Yusuf Rio.

Menurut Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, pemerintah daerah terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BNPB, pemerintah provinsi dan pusat, untuk penanganan pasca bencana. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan takut terjadi banjir susulan.

“Doakan semoga semuanya lancar dan masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa was-was,” imbuh Bupati Muda Situbondo ini. (her/gie)

“Untuk mencarikan solusi antara pengembang perumahan dan Ketua HIPPA Kelurahan Mimbaan yang berseteru persoalan kuarter, maka Komisi III DPRD Situbondo menghadirkan juga Muspika, mulai Kapolsek Panji, Danramil Panji, Camat Panji, Lurah Mimbaan, DLH, DPUPP, Ketua Gapoktan dan pihak terkait lainnya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.

Menurutnya, persoalan saluran kuarter tertutup material tanah urukan pengembang perumahan, harus dicari solusinya. Karenanya, semua pihak dihadirkan agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Alhamdulillah, tadi sudah ada itikad baik dari pengembang perumahan yang akan membuatkan saluran kuarter baru. Sehingga, petani tidak dirugikan dan pengembang juga tidak dirugikan,” jelas Arifin.

Baca juga :

Tidak hanya itu yang disampaikan Arifin, dirinya juga mengungkapkan jangan sampai permasalahan ini menjadi penghambat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo. Karenanya, solusi cepat perlu dilakukan.

“Pengembang perumahan harus terus berjalan dan pengembang juga bisa membuatkan saluran kuarter baru agar bisa mengaliri lahan pertanian,” ujar Arifin.

Sementara itu, Ketua HIPPA Sejahtera Kelurahan Mimbaan, H Hari, tidak sepakat kalau pengembang perumahan membuatkan saluran kuarter baru tersebut. Karena dengan membuat baru saluran kuarter, itu sudah menyalahi aturan. Dengan pertimbangan, saluran kuarter itu aset negara yang harus dijaga dan dirawat.

“Kami hanya ingin aset negara itu harus tetap dijaga penggunaannya dan tidak boleh berubah. Kalau aset negara dipindah atau dirubah fungsinya sudah berbeda, karena saluran kuarter itu digunakan untuk kepentingan pengaliran air untuk sawah petani. Sehingga tidak boleh dipindah, apalagi dirubah fungsinya,” ujarnya.

Di lain pihak, Kabid Tata Ruang Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Zulkifli, mengatakan bahwa pembangunan oleh pengembangan perumahan tersebut sudah berada di zona yang benar yakni di zona kuning. “Letak atau lokasi pengembangan perumahan tersebut berada di Zona Kuning, yaitu bisa digunakan untuk permukiman atau perumahan,” ujarnya. (her/sit)

“Bersama-sama tadi kita melihat dan baru kali ini saya mengunjungi berkaitan dengan penanganan banjir yang masuk di dalam 11 prioritas,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dikatakannya, bahwa saluran drainase yang berada di Jalan Soekarno Hatta tersebut nantinya akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhir bulan Januari 2025 mendatang. Namun, Iwan menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan kelancaran pengerjaan tersebut.

“Perlu ada rapat koordinasi lintas stakeholder mulai dari Telkom, PDAM, DLH, PLN dan seluruh stakeholder terkait untuk menangani drainase di Soekarno Hatta ini. Alhamdulillah setelah kami komunikasi dilakukan prioritas percepatan,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk di dua lokasi lainnya yakni di Jalan Bondowoso dan Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Klojen, itu menjadi perhatian dan prioritasnya. Direncanakan nantinya kedua lokasi tersebut dapat diusulkan kepada Bappenas dan Kementerian PUPR.

“Jadi kita mungkin fokusnya tidak ke Provinsi Jawa Timur, tapi fokusnya ke kementrian lembaga untuk mendukung ini. Kita akan siapkan usulannya. Insyaallah di pertengahan Januari 2025 kita akan undang pejabat-pejabat rapat du Balai Kota untuk memaparkan usulan kita. Surat mungkin segera kita usulkan dan beberapa persyaratan harus kita ppenuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa proyek drainase di Jalan Soekarno Hatta telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada tambahan pendampingan anggaran dari APBD Kota Malang sebesar Rp 1,6 miliar.

“Proyek di Jalan Soekarno-Hatta ini nantinya akan mengalirkan air dari sungai di Candi Panggung menuju Sungai Brantas. Desain detailnya (DED) sudah ada sejak 2022, dan pengerjaan akan dimulai awal tahun depan,” ujar Dandung.

Sementara untuk di Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Bondowoso, direncanakan mencakup pembangunan saluran sudetan untuk mengurangi beban saluran air yang kerap meluap di kawasan Tulusrejo dan Letjen S. Parman. “Di JA Suprapto, panjang saluran yang direncanakan mencapai 1,3 km, sedangkan di Bondowoso sekitar 500-700 meter dari total panjang 1,6-1,7 km. Semua masih menunggu hasil kajian DED yang saat ini sedang disiapkan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sri Lestari Kelurahan Tasikmadu, Sutarji, mengatakan bahwa dampak dari penyempitan saluran irigasi tersebut, pada saat musim hujan air dapat meluber hingga membanjiri lahan. Sedangkan, ketika musim kemarau air itu sangat dibutuhkan.

“Kami sangat dirugikan, sudah kami laporkan ke kelurahan dan masuk dalam Musrenbang. Itu sudah diperbaiki tapi yang dekat dengan jalan, sedangkan yang di dalam masih belum,” kata Sutarji, Kamis (27/06/2024) tadi.

Selain berdampak pada tanaman, menurut Sutarji, saluran tersebut juga dapat berpengaruh pada generasi penerus petani. Karena sampai dengan saat ini masih belum banyak petani-petani muda yang ingin menjadi penerusnya.

“Seperti anak saya itu sudah saya ajari tapi dia mengeluhkan salurannya ini, kemudian dia sudah tidak mau. Padahal jadi petani ini juga dapat mencukupi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa dalam pembenahan saluran tersebut Dispangtan Kota Malang telah melakukan rehabilitasi di 11 lokasi jaringan irigasi tersier. “11 itu tersebar di tiga kecamatan, di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Itu kita lakukan dalam rangka untuk memperlancar air irigasi sampai ke sawah. Keluhan dari Poktan tersebut akan kita coba survei itu kategori irigasi primer, tersier atau sekunder,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, apabila saluran irigasi tersier maka itu kewenangan dari Dispangtan Kota Malang. Namun, apabila saluran tersebut primer dan sekunder maka kewenangan dari DPUPRPKP Kota Malang.

“Saluran itu kita rehabilitasi karena mungkin sudah lama kemudian roboh, sehingga menutup aliran. Termasuk sedimentasinya mungkin ada rumput atau tanaman liar,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk total sawah aset milik Pemkot Malang ada sekitar 925 hektar, itu tersebar di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari total tersebut, 788 hektar diantaranya ditanami tanaman padi. (rsy/sit)