Dalam persidangan yang digelar selama sekitar 30 menit tersebut, Polda Jatim tegas menolak gugatan status tersangka Samanhudi Anwar. Tim Polda Jatim beralasan, bahwa penetapan status tersangka kepada Samanhudi Anwar, sudah tepat. Pasalnya, pihak kepolisian memiliki alat bukti yang kuat.

“Dengan ini termohon menolak gugatan dari pemohon. Termohon sudah memiliki alat bukti yang sah dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Jubir Tim Polda Jatim saat membacakan jawaban gugatan di PN Blitar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Polda Jatim mengklaim, bahwa alat bukti sah yang dimiliki diantaranya, keterangan 10 saksi, empat alat bukti surat hingga data alat bukti elektronik. Namun sayang, usai sidang tim Polda Jatim kembali enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka langsung meninggalkan ruang sidang. “No comment,” celetuk salah seorang dari Tim Polda Jatim sambil ke luar dari PN Blitar.

Sementara Suyanto, anggota tim kuasa hukum Samanhudi Anwar, saat ditemui di halaman PN Blitar, mengatakan bahwa keterangan alat bukti yang disampaikan oleh termohon belum memenuhi aturan Mahkamah Konstitusi.

“Alat bukti yang disampaikan belum memenuhi. Penetapan tersangka harus melalui tahapan hukum acara, harus dijadikan saksi dulu. Terkecuali pelaku utama, ini tidak. Tapi Pak Samanhudi ini pasal 56, peran hanya membantu. Jadi harus ada tahapan sebelum penetapan tersangka,” kata Suyanto.Suyanto mengaku yakin akan memenangkan putusan praperadilan gugatan tersebut. Sedangkan agenda sidang lanjutan yaitu menanggapi jawaban dari termohon. (jar/gie)

Ke delapan kuasa hukum tersebut yaitu yang terdiri Joko Trisno Mudiyanto, Suyanto, Hendi Priono, Edi Teguh Wibowo dan Agung Hadiono. Lalu, ada Moh Alfaris, Wahyu Chandra Triawan, Mohammad Hidayatus Sokheh.

Hendi Priono, perwakilan dari delapan Kuasa Hukum Samanhudi, menjelaskan bahwa tim kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, akan mengajukan permohonan pra peradilan untuk meminta pembatalan penetapan tersangka Samanhudi Anwar. “Terkait materinya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di situ tersirat atau tergambar, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu harus memenuhi dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan tersangka. Namun, dalam konteks perkara Samanhudi, ini menurut pengakuan Samanhudi, belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini,” kata Hendi Priono.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Hendi menjelaskan, penetapan tersangka ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Samanhudi. “Itu yang menjadi alasan kami. Intinya kalau kita lihat Mahkamah Konsitusi itu, mensyaratkan ada dua alat bukti yang cukup. Yang kedua disertai pemeriksaan. Ketika Samanhudi itu ditangkap, posisi beliau sudah tersangka. Padahal, Samanhudi itu belum pernah mendapat panggilan, belum pernah diperiksa sebagai saksi,” ujar Hendi.

Sementara Joko Trisno Mudiyanto, yang juga menjadi Kuasa Hukum Samanhudi, menegaskan bahwa dari pemeriksaan Samanhudi pada hari Jumat malam sampai jam 03.00 pagi, bahwa semua yang dituduhkan, dari klarifikasi dan pemeriksaan tersangka MJ itu semuanya di bantah Samanhudi. “Jadi, tidak ada bukti-bukti lain. Namun, hanya bukti pembicaraan, keterangan dari tersangka MJ,” tegas Joko Trisno.

Joko menambahkan, terkait nanti ada rilis dari Polda Jatim, bahwa Polda akan memperlihatkan barang bukti dan motifnya, pihaknya hanya akan merespon apa yang diketahui. “Tetapi pada saat nanti di persidangan, kita akan buktikan, bahwa Klien kami tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Penyidik Polda Jatim. Jadi Samanhudi tidak mengakui, bahkan tidak melakukan,” ujarnya. (jar/gie)

Bapaslon Henry – Yasin diusung partai PKB, Golkar dan PKS. Selain itu juga mendapat dukungan empat partai non parlemen diantaranya PAN, PKPI, Nasdem, dan Partai Berkarya.

Sebelum mendaftar ke KPU Kota Blitar, bakal pasangan calon Henry – Yasin mengelar deklarasi di Monumen PETA di Jalan Sudanco Suprijadi Kota Blitar, Sabtu (5/9/2020) pukul 09.00 WIB. Selanjutnya rombongan Henry-Yasin berangkat ke KPU Kota Blitar.

Henry Pradipta Anwar mengatakan, dipilihnya monumen PETA untuk deklarasi, karena Blitar tidak lepas dari nasionalis religius.

“Kami memilih deklarasi di monumen PETA karena itu simbol nasionalis dan religius,” kata Henry Pradipta usai proses pendaftaran, Sabtu (5/9/2020).

Lebih lanjut Henry menyampaikan, bahwa pihaknya tidak memasang target di Pilwali 2020. Namun dengan visi-misi dan program yang ditawarkan anak mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ini optimis memenangkan Pilwali.

“Kami optimis menang, tapi kami tidak memasang target seperti kubu sebelah. Kami tetap menawarkan program APBD Pro Rakyat. Program era Samanhudi akan kita tambah dan kita teruskan.  Seperti pendidikan gratis, Blitar kota digital untuk pemerintahan yang transparan,  sembako gratis dan lain-lain yang bagus-bagus,” tandas Henry.

Sementara Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan, berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon Henry – Yasin selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU. Hasilnya akan disampaikan pada 13-14 September mendatang setelah pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, pasangan calon akan ditetapkan pada 23 September 2020.

“Hasil verifikasi administrasi akan disampaikan 13-14 September. Kemudian dilanjutkan tahapan berikutnya,” jelas Choirul Umam. (jar)