Kabid Olahraga Disporabudpar Sampang, Ainur Rofik mengatakan, pihaknya belum mengetahui atas kerusakan tersebut, karena saat ini menurutnya masih dalam proses pembersihan.

Kondisi lapangan Wijaya Kusuma pasca pelaksanaan Sampang Sepoloh Areh. (zyn)

“Dibersihkan dulu, baru nanti di cek apakah ada kerusakan atau tidak, lalu kemudian nantinya dilimpahkan ke pihak ketiga untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya kepada Memontum.com, Kamis (14/11/2019) pagi.

Sementara itu, pendukung setia Persesa Sampang, Ainul Yaqin menuturkan, atas kerusakan lapangan tersebut harus ada yang bertanggung jawab. Sebab lapangan Wijaya Kusuma saat ini digunakan Persesa Sampang untuk latihan dalam persiapan liga 3 zona Jawa.

“Saat ini Persesa menatap liga 3 zona regional Jawa, kalau tidak latihan di lapangan Wijaya Kusuma mau dimana lagi,” tuturnya.

Ainul Yaqin menambahkan bahwa Lapangan Wijaya Kusuma adalah satu-satunya lapangan sepak bola yang ada di Kecamatan Sampang. Jadi selain digunakan latihan Persesa, lapangan Wijaya Kusuma juga dijadikan tempat klub yang memiliki sekolah sepak bola (SSB) yang ada di Kecamatan Sampang.

“Saya kasihan kalau anak-anak yang ikut SSB itu tidak latihan, mereka itu lagi semangat-semangatnya berlatih. Jadi dengan kegiatan SSA itu mereka harus libur latihan,” imbuhnya. (zyn/oso)

Pertemuan yang dilakukan di Ruangan Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang tersebut berlangsung tertutup.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Moh Iqbal Fathoni mengatakan, alasan pemanggilan tersebut bahwa dalam pembukaan FKPU, pihaknya menyesalkan penggunaan vokalis dan Master of Ceremony (MC) dari luar Sampang.

“Padahal Disporabudpar melaksanakan akustik tiap bulan, berarti apa manfaat dari pelaksanaan akustik tersebut kalau tidak diberdayakan,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Disporabudpar Sampang dan CEO DMR Production, Jumat (8/10/2019) pagi.

Dalam kegiatan SSA, Bung Fafan sapaan akrabnya menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang melarang DMR Production untuk kembali mengadakan kegiatan di Sampang.

“Haram hukumnya Damar (CEO DMR Production, red) kesini lagi, dia sudah kurang ajar kepada Sampang, ini pasar rakyat yang tidak memihak kepada rakyat,” ucapnya dengan nada kesal.

Larangan tersebut diambil oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, sebab sampai saat ini DMR Production tidak melakukan memorandum of understanding (MoU) atau kerjasama yang jelas.

“Damar ini tidak jelas, karena tidak ada MoU dengan Dispendaloka, jadi Damar masih mau bertemu dengan Dispendaloka hari ini,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Disporabudpar Sampang Imam Sanusi mengatakan, kedepan pihaknya harus siap dalam setiap penyelenggaraan dan memberdayakan potensi daerah.

“Untuk kegiatan yang akan datang kita harus lebih siap dan memberdayakan potensi daerah jangan sampai ada tampilan tapi orangnya orang luar Sampang,” tandasnya.

Terkait dengan SSA, Imam menuturkan jika kegiatan SSA tersebut harus dilakukan MoU antara Pemkab Sampang dengan EO bukan hasil “tok-kotok” dalam bahasa Indonesia bisik-bisik.

“Diharapkan kedepan uang yang ada di Sampang ya berputar di Sampang, kalau ini karena sudah terlanjur kita jalankan keterlanjuran itu dulu,” tuturnya. (zyn/oso)