Memontum, Malang – Kantor Bersama Satuan Admisnitrasi Satu Atap (Samsat) Malang Kota mengimbau masyarakat bahwa perpanjangan pembebasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur hingga akhir Agustus 2020, Kamis (06/08/2020).

“Program tersebut diberlakukan dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Tmur di tengah wabah virus Corona, termasuk masyarakat yang ada di wilayah Malang Kota,” ujar Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) KB Samsat Malang Kota Sulaiman

Pria asal Blitar ini menambahkan, kebijakan bebas denda keterlambatan pembayaran PKB ini berlaku untuk semua kendaraan bermotor baik yang membayar langsung maupun secara online.

“Kebijakan ini sengaja diambil guna memberikan keringanan pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Perlu diketahui di tengah pandemi Covid-19 Provinsi Jatim kembali memberikan program social safety net kepada masyarakat yakni Triple Track meliputi pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Serta Diskon Corona nilai pokok pajak kendaraan bermotor , termasuk menghadiahkan umroh kepada wajib pajak yang meruntung mendapatkan hadiah tabungan umroh senilai Rp 25 juta. (fik/man)

 
Memontum Malang Kota – Samsat Malang Kota dalam program “pemutihan” atau pembebasan denda pajak dan BPN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 2018 Mengalami kenaikan 60 persen daripada tahun 2017.

Program pengampunan denda pajak kendaraan bermotor atau dikenal dengan pemutihan yang digelar sejak 24 September dan akan berakhir pada Sabtu 15 Desember 2018, hingga kemarin masih tampak ratusan warga masyarakat antre di kantor Samsat Malang Kota tiap harinya. “Terutama jelang satu minggu berakhir program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini,” ujar Adpel (Administrator Pelaksana) Samsat Malang Kota Sulaiman.

MEMANFAATKAN : Para wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Samsat Malang Kota

Dirinya juga bersyukur pada 2018 Samsat Malang Kota melebihi dari target yang ditetapkan, bahkan naik 60 persen dibandingkan 2017. “Kenaikan ini menunjukkan para WP (wajib pajak) mengalami peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan telah membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) baik dari proses pembayaran pajak tahun maupun proses BPN-KB,” terangnya.

Pantauan Memo X di lapangan, masyarakat WP merasa terbantukan dengan adanya program pemutihan ini. Walaupun menunggu antrean berjam jam mereka masih terlihat sabar menunggu.

Seperti yang dikatakan Sani (32) warga Perum Sawojajar Kota Malang ini. Dirinya mengatakan, “Walaupun jumlah WP mengalami peningkatan tidak seperti biasanya pelayanan yang diberikan Samsat Malang Kota saya rasa sudah baik, termasuk ditambahnya beberapa loket pembayaran baik di dalam maupun di luar kantor Samsat membuat seluruh WP merasa terlayani dengan baik dan cepat,” jelasnya. (fik/ono)

Saat Memontum mendatangi kantor Samsat Malang Kota pada Senin sekitar pukul 10.45 tercatat ada 827 wajib pajak yang datang. Tentunya jumlah tersebut cukup banyak dikarenakan pelayanan Kantor Samsat sendiri dimulai sekitar pukul.08.00. Tampak antrian masyarakat memadati ruang tunggu, baik di dalam ruang maupun di halaman depan kantor Samsat.

Adpel (Administrator Pelaksanaan )Samsat Malang Kota Sulaiman SH, mengimbau masyarakat memanfaatkan pemutihan untuk membayar pajak.kendaraan di Kantor Samsat. ” Intruksi dari Gubernur Jatim untuk pemutihan kendaraan bermotor. Supaya ini dimanfaatkan bagi wajib pajak. Pembebasan biaya balik nama dan denda. Mumpung ada kesempatan yang kendaraanya mati supaya cepat di bayarkan,” ujar Sulaiman.

Pihaknya memjelaskan bahwa pemutihan tidak ada hubungannya dengan target pajak kendaraan bermotor, “Namun dengan adanya pemutihan akan berimbas. Karena ini meringankan masyarakat, akan menjaring wajib pajak kendaraan bermotor sehingga tunggakan pajak menurun signifikan. Karena bagi wajib pajak yang surat kendaraanya mati, bisa.memanfaatkan pemutihan ini. Apalagi waktu pemutihan kali ini cukup panjang yakni hampir 3 bulan terhitung 24 September hingga 15 Desember 2018,” ujar Sulaiman.

Salah satu wajib pajak yakni Anang Eko, mengatakan bahwa pengurusan surat kendaraan bermotor cukup mudah. ” Masyarakat jangan ragu untuk mengurus surat kendaraan bermotor. Sitemnya cukup bagus dan waktunya juga cepat. Terkait program pemutihan ini cukup bagus. Masyarakat yang keberatan bayar denda setelah ada pemutihan berinisitif untuk bayar pajak. Saya tadi bayar 5 tahunan, barusan gesek, ambil berkas selesai,” ujar Anang. (gie/yan)

Hal itu dalam rangka mensosialisasikan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang kini bisa dilayani dengan dikendaraan roda dua (R2). Pada saat itu Samsat Malang Kota bersama dengan peserta pameran produk UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan peserta 140 dari 14 kabupaten/kota.

Tak hanya pihak swasta, koperasi di wilayah Malang Raya dan 11 kementerian ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Pada kesempatan Samsat Malang Kota memperkenalkan kendaraan R2 yang khusus untuk melayani pembayaran PKB yang dalam operasionalnya bisa diterapkan pada saat operasi gabungan dengan pihak Polantas.

“Bagi masyarakat yang PKB mati atau telat bisa langsung.Selain mobil Samling (Samsat Keliling) kini Samsat Malang Kota telah memiliki Samling kendaraan R2,” ujar Sulaiman Adpel (Administrator Pelayanan) Samsat Malang Kota, kemarin.

Sulaiman menambahkan, melalui event ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajak kendaraanya. Pada hari itu juga tidak perlu datang ke kantor Samsat Malang Kota. Cukup membawa STNK dan KTP asli.

Program pemutihan PKB Pemerintah Jatim ini, menghapus denda pajak kendaraan serta dibarengi dengan biaya balik nama (BBN) gratis, hal tersebut disampaikan KAUPT Bapenda Jatim Malang Kota Endang Budihati SE.MM.

Kepada Memo X dirinya mengatakan, “Pemutihan denda pajak dan bebas BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017.”

“Pergub tersebut berisi pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan bunga BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas kedua dan seterusnya.

Pembebasan sanksi administratif pada bunga atau denda pajak kendaraan bermotor. Serta intensif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum, angkutan barang plat nomor kuning sebesar 30 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor,” terangnya.

Tambahnya, “Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak ini dalam rangkan melaksanakan strategi kebijakan stimulus fiskal, untuk membantu meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat, serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.”

“Itu juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Masyarakat bisa membayar dimana saja, seperti di samsat corner, samsat keliling serta layanan drive Thru,” imbaunya, Senin (23/10/2017). (fik/yan)