Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan memperoleh izin tersebut ada di Kecamatan Kedungkandang. Yakni SPPG Madyopuro dan SPPG Buring.

“Kami akan memproses perizinan ketika sudah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Dua SPPG ini dokumennya sudah saya terima dan akan segera dimasukkan ke Online Single Submission (OSS),” jelas Arif, Jumat (31/10/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa proses penerbitan SLHS sempat sedikit terhambat akibat sistem OSS yang mengalami gangguan beberapa kali dalam pekan ini. Namun Arif optimis, kendala tersebut dapat segera teratasi.

“Kalau OSS tidak trouble, izin bisa keluar pekan ini,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa dari 17 SPPG yang beroperasi di Kota Malang, ada sekitar sembilan dapur telah lolos uji SLHS dan mendapatkan rekomendasi. Sementara, delapam dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan sesuai hasil evaluasi Dinkes.

“SPPG yang belum mengantongi rekomendasi SLHS tetap diperbolehkan beroperasi, tetapi wajib menjalankan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Selama proses pemenuhan syarat, mereka masih boleh beroperasi. Namun yang benar-benar operasional penuh baru 11 SPPG,” tambah Husnul.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa penerbitan rekomendasi SLHS hanya diberikan setelah tiga indikator utama terpenuhi. Diantaranya, seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan penjamah makanan. Kemudian, harus lolos Inspeksi Kesehatan Lingkungan (ILK) dengan nilai minimal 80, mulai dari proses penerimaan bahan, pengolahan, hingga limbah.

“Terakhir, hasil pemeriksaan kualitas air, baik secara kimia maupun mikrobiologi, serta hasil swab alat masak harus memenuhi syarat kelayakan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menjelaskan jika langkah itu penting guna memastikan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang. Apalagi, hingga Sabtu (18/10/2025) lalu, tercatat 61 SPPG telah beroperasi dari total 88 unit. Sementara 27 lainnya, masih dalam tahap persiapan.

“Dari total tersebut, sebanyak 46 SPPG sudah kami latih penjamah makanannya dan 20 diantaranya telah mengikuti inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” kata Gunawan, Senin (20/10/2025) tadi.

Baca juga :

Meski sebagian sudah memenuhi standar pelatihan, Gunawan menekankan, bahwa proses pengajuan SLHS masih perlu dipercepat. Sebab, beberapa dapur masih terkendala kelengkapan teknis, seperti uji kualitas makanan, pemeriksaan air dan sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah.

“Kami sudah menyiapkan seluruh sertifikat. Tinggal pengelola menunjukkan kelengkapan persyaratan agar SLHS bisa diterbitkan,” jelasnya.

Gunawan mengingatkan, bahwa kepemilikan SLHS bukan jaminan mutlak terbebas dari risiko keracunan. Namun, dapat meminimalisir potensi bahaya pangan jika diikuti dengan praktik pengolahan yang baik.

“Semua pelaku SPPG harus tetap menjaga kualitas bahan pangan, kesehatan penjamah, proses pengolahan dan distribusi, serta memastikan penggunaan air bersih sesuai standar,” tegasnya.

Dinkes juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mempercepat proses sertifikasi sebelum akhir Oktober ini. “Untuk pengurusan SLHS itu BGN yang menentukan. Kami berharap sebelum akhir Oktober sudah selesai,” tambahnya. (blo/gie)

Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, mendapat dukungan penuh dari Advokasi Perwakilan Unicef wilayah Jawa dan Bali Prasarana Pemukiman Wilayah, untuk meningkatkan sanitasi aman di Kabupaten Lumajang.

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyampaikan bahwa berbagai langkah akan dilakukan oleh Pemkab Lumajang, agar mencapai goals atau tujuan kabupaten dengan sanitasi yang tak hanya layak namun juga aman bagi masyarakat. “Jadi di Kabupaten Lumajang ini telah tersedia fasilitas sedot tinja Gedang Mesem (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat) yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Pj Bupati Lumajang juga berharap, agar Lumajang dapat mewujudkan kabupaten dengan sanitasi aman demi masyarakat yang sejahtera. “Beberapa langkah yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk merubah sanitasi layak menjadi sanitasi aman,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa rencana selanjutnya yakni dengan melakukan sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di masing masing instansi lintas sektor maupun masyarakat sekitar. “Selain itu, Pemkab Lumajang juga akan bekerjasama dengan BUMDes untuk kemudahan masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang bersih dengan perhatian dari tim penggerak PKK di masing masing desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Wash Officer Unicef Surabaya, M Afrianto Kurniawan, mengatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh ketika Kabupaten Lumajang, dapat menerapkan sanitasi yang aman. Dengan sanitasi aman, Kabupaten Lumajang dapat mengurangi angka stunting dan mengentaskan kemiskinan serta mendukung aksi mitigasi perubahan cuaca.

“Kita berencana mendorong capaian sanitasi aman dan tidak hanya layak namun juga memenuhi syarat syarat higienitas. Salah satu mandat yang diminta oleh Bapenas, adalah bagaimana caranya mendorong sanitasi yang aman di Jawa Timur khususnya Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Bahkan, melalui partisipasi masyarakat, lintas sektor dan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Baznas, CSR dan perguruan tinggi, dilakukan oleh Pemkot. Termasuk salah satunya, menggandeng Universitas Airlangga Surabaya dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat 2024.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu, Pemerintah Kota Probolinggo meraih sertifikat Open Defecation Free berdasarkan hasil Sidang Pleno yang merupakan hasil verifikasi dari 10 titik sampling kelurahan, 10 lokasi SD/MI dan 1 pondok pesantren. Namun, upaya perbaikan sanitasi terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Verifikator Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah rekomendasinya, antara lain melakukan pendataan terhadap seluruh kepala keluarga, karena tidak menutup kemungkinan di lokasi yang sama masih banyak yang berperilaku open defecation tertutup maupun terbuka. Serta, memastikan terjadi perubahan konkrit peningkatan kualitas sarana sanitasi menjadi aman.

Melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Pj Wali Kota Nurkholis berharap peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi angka stunting di Kota Probolinggo, akan terwujud. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair berkenan melaksanakan pengabdian masyarakat di sini. Hal ini sebagai dukungan nyata bagi kami untuk program penurunan kasus stunting dan tercapainya 100 persen open defecation free (bebas dari buang air besar sembarangan),” kata Pj Wali Kota, Sabtu (27/07/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, ujar Pj Wali Kota Nurkholis, pihaknya berupaya agar masyarakat Kota Probolinggo dapat memiliki fasilitas sanitasi yang memadai melalui program-program Pemerintah Kota Probolinggo. Direncanakan, dari DAK pada DPUPR PKP untuk 85 KK, dana Inpres untuk 21 KK, Baznas Kota Probolinggo sebanyak 126 KK dan Korpri sebanyak 52 KK.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Shanti Martini, menyampaikan apresiasinya dan berharap kerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo akan terus berlanjut. FKM Unair akan terus memberikan dukungan nyata bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Dukungan ini akan terwujud dalam program kerja sama berbasis kesehatan.

“Stunting menjadi masalah utama di Indonesia sehingga menjadi prioritas dilakukan pemantauan kesehatan untuk penanganan stunting. Insyaallah, tenaga ahli yang kami miliki akan ikut membantu penurunan kasus stunting di Kota Probolinggo, dalam bentuk Kampung Emas. Kita akan bergerak bersama membantu Kota Probolinggo dalam menangani masalah stunting ini,” ujarnya.

Kampung Emas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman kerja lapangan kepada mahasiswa untuk hidup dan mengerti masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berada di luar kampus. Khususnya dalam hal kesehatan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi untuk mengatasi stunting bagi anak-anak.

“Harapannya, kerjasama ini akan terus berlanjut dan tentunya akan memberikan kebermanfaatan bagi Kota Probolinggo. Jadi perguruan tinggi atau akademisi itu tidak hanya memberikan perkuliahan tetapi juga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan pada lingkungan sekitarnya sesuai dengan dharma yang ada di perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara FKM Unair dan Pemerintah Kota Probolinggo. Sementara turut hadir di momen ini, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Staf Ahli dan Asisten, Dinas Kesehatan P2KB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, camat dan lurah serta Kepala Puskesmas di Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sanitasi di Kota Malang saat ini masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Apalagi, sanitasi ini bisa menjadi penyebab penurunan kesehatan lingkungan yang berimbas pada gangguan kesehatan, salah satunya stunting.

“Sanitasi di Kota Malang saat ini masih 70 persen dan akan dilakukan peningkatan. Apalagi, sekarang kepadatan penduduk semakin tinggi dan urbanisasi juga tinggi,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Sehingga, lanjutnya, dalam hal ini diperlukan KSM sebagai pendamping untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan sanitasi. Termasuk, juga dengan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

“Maka dari itu, kami adakan kegiatan sanitasi yang kami anggarkan dari pusat. Agar nantinya, mereka bisa paham terkait dengan sanitasi. Termasuk, juga dengan pengelolaan IPAL komunal. Sehingga yang selama ini mungkin dari kamar mandi atau dari wc langsung ke sungai, maka akan diurai dengan IPAL Komunal ini dan keluarnya menjadi air bersih. Sehingga kualitas sungai bisa terjaga,” jelas Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menyampaikan bahwa dengan adanya KSM dan KPP tersebut maka proyek-proyek bidang sanitasi nantinya tidak lagi dikerjakan rekanan atau pemborong. “Tapi dari kami, DPUPRKP tidak bisa melepas begitu saja. Tetap memsupervisi, memonitoring, evaluasi dan membimbing untuk aspek teknisnya. Namun, untuk aspek keuangan dan pengelolaan internal mereka bisa revolving dan sustainable sendiri,” ujar Ade.

Untuk DAK yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan penyediaan sanitasi tersebut, ujarnya, yaitu sekitar Rp 8 miliar sekian. Secara teknis, anggaran tersebut langsung diberikan pada masing-masing rekening KSM. Sehingga, pengerjaan itu menggunakan swakelola tipe 4.

“KSM itu punya rekening sendiri, jadi sistem pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa bukan melalui tender tapi langsung swakelola tipe 4. Ada peraturannya, yaitu mulai dari peraturan menteri sampai peraturan LKPP ada. Untuk maintenencenya, mereka bisa mengelola dari swadaya melalu iuran. Seperti HIPAM kan ada iuran, hampir sama,” tambahnya.

Lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang diterima masing-masing kelurahan, itu juga berbeda-beda. Karena, itu disesuaikan dengan kebutuhan Sambungan Rumah (SR) warga.

“Katakanlah IPAL komunal itu untuk 50 warga, maka akan sekitar berapa hampir Rp 1 miliar dan itu bisa juga untuk 10 warga atau sebagainya. Seperti di Mergosono sendiri, itu hampir Rp 1 miliar untuk jaringan sanitasi layak. Karena di sanakan juga padat penduduk,” imbuh Ade. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sanitasi begitu penting di lingkungan masyarakat. Karena itu, dirinya mendorong agar sanitasi di Kota Malang, dapat terus dioptimalkan. Sehingga, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DAK, namun dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

“Sehingga, harapannya perhatian dari perusahaan-perusahaan ini bisa masuk. Pada saat Musrenbang dengan CSR, kita juga sampaikan agar perusahaan yang ada di satu wilayah atau kawasan itu, bisa memberikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal atau pun pribadi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, dalam kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), di Gedung Islamic Center, Sabtu (06/07/2024) tadi.

Di Kota Malang sendiri, ujar Pj Wali Kota Wahyu, pemenuhan kebutuhan sanitasi hanya kurang 14 persen. Karenanya, itu akan terus digenjot, sehingga diharapkan pada tahun 2025 mendatang dapat terpenuhi seluruhnya. Walaupun, ditargetkan dapat terselesaikan di tahun 2030 mendatang.

“Kalau 14 persen, saya yakin di 2025 nanti bisa terselesaikan. Nanti kita coba dengan berbagai skema, kita akan bisa selesaikan. Sehingga tidak hanya dengan APBN tapi juga dengan CSR, mudah-mudahan tidak sampai target 2030,” ujarnya.

Baca juga :

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, lanjutnya, Kecamatan Lowokwaru menjadi prioritas dalam program tersebut. Karena menurutnya tingkat kepadatan masih begitu tinggi dan kurangnya mindset mengenai sanitasi.

“Sehingga kita berikan sosialisasi dan pemahaman, bahwa sanitasi ini begitu penting. Jadi memang ada banyak hal yang harus kita lakukan, tidak hanya terkait dengan bantuan tapi juga mindset. Masih ada beberapa dari mereka yang senang ke sungai, nah itu kita ubah mindsetnya. Karena sanitasi ini juga bisa berpengaruh terhadap stunting dan juga kemiskinan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa 13 kelurahan penerima manfaat tersebut, dua diantaranya menerima bantuan IPAL Komunal dan 11 lainnya menerima tangkiseptic individu.

“Jadi yang dua kelurahan itu, ada Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Kiduldalam. Kemudian 11 kelurahan untuk tangkiseptic individu, ada di Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Tungguwulung, Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan Jatimulyo dan Kelurahan Merjosari,” kata Dandung.

Ditambahkannya, bahwa dari 11 kelurahan tersebut untuk 54 KK di masing-masing wilayahnya. Sehingga, diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut sanitasi yang ada bisa lebih baik dan lebih layak. 

“Mudah-mudahan Pemerintah Kota Malang ke depan bisa memberikan perhatian yang lebih di dalam pengelolaan sanitasi. Sehingga tidak hanya satu sampai dua tahun saja. Bahkan, bisa sampai lima hingga 10 tahun ke depan,” imbuh Dandung. (pro/rsy/sit)

Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan, sanitasi menjadi sarana prasarana yang penting bagi sekolah. Sebab, menyangkut kesehatan para siswa dan guru.

“Sanitasi itu berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau sanitasi di sekolah kurang memadai, maka proses belajar mengajarnya juga tidak akan bagus. Siswa-siswi sering sakit atau gurunya sering sakit, karena sanitasi yang tidak sehat,” ujarnya saat berada di SMP Negeri 3 Situbondo.

Lebih lanjut Bung Karna mengapresiasi peran Tanoto Foundation yang berperan nyata dalam pembangunan sarana prasarana, khususnya sanitasi di SMP Negeri 3 Situbondo. “Luar biasa sekali Tanoto Foundation ini, dalam mensupport pendidikan. Dengan adanya kerja sama ini, semoga kualitas pendidikan kita semakin meningkat,” tambahnya.

Mantan Kadis PUPP Lumajang ini berharap, ke depan ada sekolah-sekolah yang bisa menjalin kerja sama dengan Tanoto Foundation. “Karena pemerintah tidak bisa sendirian untuk memajukan pendidikan. Kita butuh peran semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Situbondo,” tegasnya.

Baca Juga :

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Situbondo, Sri Tutik, menjelaskan bahwa Tanoto Foundation melakukan rehabilitasi fasilitas sanitasi berupa sembilan kamar mandi siswa dan guru, fasilitas air bersih dan tandon air. “Kemudian juga ada pemberian beberapa unit komputer untuk melengkapi sarana prasarana di perpustakaan. Serta ada pengembangan SDM berupa pemberian pelatihan literasi, pelatihan numerasi dan juga pelatihan budaya hidup sehat,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of ECED Tanoto Foundation, Eddy Henry, menyampaikan bahwa SMP Negeri 3 Situbondo ini menjadi satu-satunya sekolah di Jawa Timur, yang mendapat program rehabilitasi sanitasi. “Kami sebenarnya fokus pada kualitas pembelajaran. Karena sanitasi ini sangat dibutuhkan oleh SMP Negeri 3 Situbondo, lantaran jumlah siswanya yang banyak. Oleh karena itu, kami merenovasi kamar mandi dan toilet di sini,” ucapnya. (her/gie)

Instalasi Sanitari Lingkungan RSUD Jombang, menurut Humas, Dian Kartika Dewi, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan melalui terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. “Instalasi lingkungan merupakan salah satu instalasi penunjang medis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan pada media lingkungan fisik, kimia dan biologis di rumah sakit,” ujar Dian, dalam acara Talk Show Humas RSUD Menyapa, Jumat (19/05/2024) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, upaya-upaya tersebut diantaranya adalah rutin melakukan pengecekan kualitas air. Meliputi, air bersih, air minum, air kebutuhan khusus hingga air limbah.

Selain itu, tambahnya, ada pemantauan rutin terhadap kualitas udara di ruangan- ruangan khusus, udara di dalam lingkungan rumah sakit maupun kualitas udara di lingkungan sekitar rumah sakit. “Untuk pemantauan air bersih sendiri, kita melakukan setiap bulan untuk parameter mikro biologi. Kemudian, setiap enam bulan sekali untuk parameter kimia,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait air limbah, Dian mengaku, pihaknya rutin melakukan pemantauan setiap sebulan sekali. Pemantauan dilakukan melalui uji laboratorium yang hasilnya dilaporkan kepada pihak terkait.

“Tindakan itu semua sesuai dengan dasar hukum dari Peraturan Menteri Kesehatan RI. Jadi untuk melakukan semua prosedur ini, sebelumnya kita menggunakan acuan Permenkes Nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Kita sekarang beralih ke Permenkes terbaru yakni di Permenkes Nomor 2 tahun 2023,” tuturnya.

Jika saat dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan standard baku mutu, Dian mengatakan, pihak instalasi sanitasi lingkungan akan melakukan analisa dan berkoordinasi dengan pengelola ruangan tersebut. Dengan adanya pemeriksaan secara rutin dan akurat, diharapkan tercipta kondisi lingkungan rumah sakit yang memenuhi standar sanitasi, baku mutu lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. (azl/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa tiga kelurahan tersebut sudah memenuhi 100 persen 5 pilar STBM. Dimana 5 pilar tersebut, diantaranya yakni stop buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga (PSRT), dan pengamanan limbah cair rumah tangga (PLCRT).

“Tiga kelurahan itu sudah selesai semua. Sedangkan sisanya, pilar satu semuanya juga sudah seratus persen. Lalu, pilar dua sampai lima minimal 50 persen. Ini terus kita dorong. Mudah-mudahan ini menurunkan angka stunting kita,” jelas Wali Kota Sutiaji, saat memberikan sambutan kegiatan Monev Kesehatan Lingkungan Pada Percepatan Kelurahan STBM 5 Pilar, Selasa (18/10/2022) siang.

STBM sendiri, menurutnya juga sebagai pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayan masyarakat. Hal itu juga mengacu pada Permenkes No 3 tahun 2014. “STBM 5 pilar itu bisa dilaksanakan ketika kuncinya adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait dengan saluran sanitasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di tiap kelurahan Kota Malang, menurutnya itu semua sudah dilakukan. Tentunya juga dengan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

“Kalau sanitasi kita yang namanya jamban bersama (IPAL) disemua itu sudah dilakukan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyampaikan bahwa tiga kelurahan tersebut bisa mencapai 5 pilar STBM itu berdasarkan indikator dan hasil analisa. Untuk beberapa kelurahan lainnya, belum mencukupi indikator yang ada.

“Sebenarnya ada beberapa kelurahan yang mau mencapai itu. Tetapi, ada beberapa indikator yang kurang. Maka, ini nanti ke depan 2023 dan mulai sekarang 54 kelurahan itu kita upayakan,” ucap Husnul.

Disebutkan Husnul, bahwa beberapa kelurahan yang belum memenuhi indikator tersebut, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. “Kalau yang pilar 1 itu ada yang mencapai 80-85 persen, yang harusnya 100 persen. Kemudian pilar 2 sampai 5 itu ya ada yang 35-40 persen. Itu jadi PR besar, semangatnya mulai sekarang sampai nanti 2023 harus lebih besar,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)